Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh rakyat Indonesia merupakan pemegang saham atas kekayaan bangsa karena negara ini dibangun dengan asas kekeluargaan dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum dan Rumah Singgah Pahlawan Buruh Marsinah di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026), dalam agenda yang juga menyoroti perjuangan kaum buruh di Indonesia.

Prabowo mengajak para pengusaha membangun konsep Indonesia Incorporated dengan menempatkan seluruh rakyat sebagai bagian dari satu korporasi besar bernama Indonesia.

“Kepada para pengusaha saya mengajak ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Sebetulnya adalah negara kekeluargaan,” ujar Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Menurutnya, seluruh rakyat berhak menikmati kekayaan negara karena Indonesia sejak awal didirikan berdasarkan semangat kebersamaan.

“Jadi semua bangsa ini satu korporasi. Artinya seluruh rakyat adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia berhak atas kekayaan tersebut,” lanjutnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung perjuangan aktivis buruh Marsinah yang menurutnya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan bagi pekerja. Ia mengatakan tragedi pembunuhan Marsinah semestinya tidak perlu terjadi apabila nilai Pancasila benar-benar dijalankan dalam kehidupan bernegara.

“Peristiwa Marsinah yang dibunuh secara keji karena memperjuangkan kaum buruh pabrik suatu perusahaan sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi karena negara kita didirikan dengan falsafah dasar Pancasila,” katanya.

Prabowo juga menekankan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 menjadi fondasi utama sistem ekonomi Indonesia yang mengutamakan asas kekeluargaan dan keadilan sosial. Di hadapan para buruh dan tamu undangan, Prabowo turut mengingatkan aparat negara merupakan pelayan rakyat yang dibiayai negara untuk melindungi masyarakat.

“Aparat tentara dan polisi itu anak bangsa, diseleksi, dibiayai, digaji oleh rakyat, diberi makan oleh rakyat,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaku terenyuh setelah melihat langsung kamar dan peninggalan Marsinah yang tetap dipertahankan di museum tersebut. Ia juga memastikan dirinya akan menetapkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional setelah seluruh organisasi buruh mengusulkan nama aktivis buruh itu secara bulat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan praktik ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok bermodal besar dan mengorbankan hak masyarakat. Seluruh rakyat adalah pemilih kekayaan bangsa.

Dalam pidatonya di peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Prabowo menekankan konsep Indonesia sebagai negara kekeluargaan yang wajib berpihak kepada rakyat kecil.

Menurutnya, semangat pendirian Republik Indonesia tidak sejalan dengan praktik usaha yang mengejar keuntungan dengan mengabaikan keadilan sosial.

“Saya prihatin dengan peristiwanya bahwa ada seorang atau seorang pimpinan ada seorang pimpinan pengusaha yang punya pemikiran-pemikiran yang jahat demi demi keuntungan yang besar ini tidak sesuai dengan dasar berdirinya Republik kita,” kata Prabowo.

Dia mengatakan pemerintah yang dipimpinnya berupaya menjalankan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi maupun tata kelola negara.

“Karena itu sekarang pun saya mimpin saya ingin tegakkan undang-undang dasar kita saya ingin tegakkan Pancasila bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak dunia usaha membangun konsep “Indonesia Incorporated”, yakni gagasan bahwa seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari satu kesatuan ekonomi nasional yang memiliki hak atas kekayaan negara.

“Kepada para pengusaha saya mengajak ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated Indonesia Indonesia Incorporated sebetulnya artinya adalah negara kekeluargaan jadi semua bangsa ini satu korporasi semua bangsa ini artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia,” tutur Prabowo.

Dia menegaskan seluruh pejabat dan pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak rakyat atas sumber daya nasional. Menurutnya, pemimpin tidak boleh justru bersekongkol untuk merampas hak masyarakat.

“Semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada pada dirinya bukan sebaliknya bukan pemimpin bukan pejabat bukan mereka yang dipilih malah berkoalusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia,” katanya.

Prabowo juga membantah anggapan bahwa dirinya menolak mekanisme pasar bebas. Namun dia mengingatkan bahwa persaingan ekonomi tanpa keberpihakan negara bisa menciptakan ketimpangan karena masyarakat kecil tidak memiliki kekuatan yang sama dengan pemilik modal besar.

“Tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas saya tidak anti mekanisme pasar bebas hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan orang orang miskin suruh bersaing sama mereka pemodal yang sangat besar suruh bersaingnya gak bisa tak mungkin itu,” ujar Prabowo.

Karena itu, dia menilai pemerintah wajib melakukan intervensi untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui kebijakan afirmatif.

“Disini negara kekeluargaan disini negara Pancasila pemerintah harus bersikap pemerintah harus intervensi pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin kalau bahasa asingnya bahasa kerennya itu namanya affirmative action,” katanya.

Dalam pidato tersebut, Presiden kembali menyinggung perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan keadilan bagi kaum buruh. Menurut dia, pendirian museum itu menjadi salah satu langkah untuk menjaga ingatan publik terhadap perjuangan tersebut.

“Ini perjuangan kita bersama dan ini pembangnya adalah Ibu Marsina dan akhirnya kita dapat sedikit sedikit langkah kecil untuk menekakan keadilan menekankan keadilan kita harus memperbaiki semua kondisi bangsa dan kita tidak boleh kita tidak boleh tidak jujur kepada diri kita,” tutur Prabowo.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan tumbuh positif pada kuartal pertama 2026.

Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Maret 2026 mencatat bahwa realisasi KUR mencapai Rp1,28 triliun atau 24,78% dari target Rp5,15 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan pembiayaan tersebut tersalur kepada 18.001 debitur, dengan dominasi penyaluran konvensional sebesar Rp1,23 triliun (96,39%), sementara skema syariah hanya menyentuh angka Rp46,17 miliar (3,61%).

"Capaian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan terus bergerak positif. KUR menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Secara nasional, Kalimantan Selatan bertengger di peringkat ke-17 untuk realisasi KUR, tetapi menjadi runner-up se-Kalimantan.

Sektor pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai Rp449,70 miliar (35,21%) kepada 8.804 debitur, diikuti skema mikro yang mendominasi dengan porsi Rp820,84 miliar (64,27%) dan tersalur kepada 10.298 debitur.

Menariknya, Kota Banjarmasin menguasai realisasi tertinggi sebesar Rp230,11 miliar kepada 2.560 debitur, disusul Kabupaten Tanah Bumbu (Rp179,67 miliar kepada 1.789 debitur) dan Kabupaten Banjar (Rp133,24 miliar kepada 2.123 debitur).

Dari sisi lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi tulang punggung dengan capaian Rp836,20 miliar kepada 15.461 debitur.

Angka ini jauh meninggalkan Bank Mandiri yang menyalurkan Rp149,80 miliar kepada 1.289 debitur, dan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Rp130,70 miliar kepada 394 debitur.

Sejalan dengan KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga mencatatkan progres dengan total penyaluran Rp18,43 miliar kepada 3.444 debitur hingga akhir Maret 2026.

Catur mengungkapkan skema syariah mendominasi dengan porsi Rp15,85 miliar (86,05%), sedangkan konvensional hanya Rp2,57 miliar (13,95%).

"Pembiayaan UMi hadir untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya terakses layanan perbankan formal. Ini menjadi bagian penting dalam memperluas inklusi keuangan di daerah," ungkapnya.

Kendati demikian, posisi Kalimantan Selatan di peringkat ke-28 nasional dari 34 provinsi untuk UMi.

Lebih lanjut, pola konsentrasi geografis kembali terulang pada UMi. Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp3,69 miliar kepada 646 debitur, diikuti Kabupaten Banjar (Rp2,37 miliar kepada 439 debitur) dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Rp1,94 miliar kepada 345 debitur).

Catur menjelaskan sektor perdagangan menyerap 94% total pembiayaan, sementara skema kelompok mendominasi dengan porsi 93,34%.

Kemudian, Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur utama dengan realisasi Rp15,85 miliar kepada 2.937 debitur.

Dia menuturkan akan memperkuat fungsi pengawasan melalui pengawasan dan evaluasi berkala bersama seluruh mitra penyalur agar penyaluran pembiayaan tepat sasaran.

"Kolaborasi strategis dengan seluruh mitra penyalur akan terus kami tingkatkan agar keberhasilan penyaluran di wilayah-wilayah pertumbuhan seperti Banjarmasin dapat diperluas secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Langkah ini penting untuk mempercepat distribusi modal yang akuntabel sekaligus menjadi penggerak ekonomi inklusif di daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks MSCI Indonesia mencatatkan daftar 10 emiten dengan bobot terbesar dalam komposisi terbarunya. Berdasarkan data per April 2026, jajaran 10 besar mendominasi dengan total bobot mencapai 83,36%.

Dalam laporan Factsheet MSCI Indonesia Index per 30 April 2026, indeks yang mengukur kinerja segmen kapitalisasi besar dan menengah di pasar saham Indonesia ini tercatat memiliki total 17 konstituen.

Finansial menjadi sektor dengan porsi terbesar dengan bobot mencapai 51,03%. Posisi tiga besar ditempati PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Secara terperinci, BCA menempati posisi puncak sebagai konstituen dengan bobot paling jumbo, yakni 22,14%. Peringkat kedua dihuni BRI dengan bobot 13,91% dan Bank Mandiri sebesar 11,18%. Ketiga bank raksasa ini secara kolektif menguasai hampir separuh dari total pergerakan indeks MSCI Indonesia.

Selain perbankan, sektor material juga memiliki pengaruh signifikan dengan bobot kolektif sebesar 14,23%. Beberapa emiten dari sektor ini, seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), masuk dalam jajaran 10 besar pemilik bobot tertinggi.

Secara fundamental, 10 saham teratas dalam indeks MSCI Indonesia tersebut memiliki rata-rata price to earnings (P/E) forward sebesar 10,09 kali dengan imbal hasil dividen atau dividend yield berada di level 6,14%.

Sebagaimana diketahui, hari ini, Selasa (12/5/2026), MSCI dijadwalkan merilis pengumuman lanjutan atas informasi yang sudah dirilis pada April 2026.

Salah satu yang ditunggu investor adalah keputusan MSCI menghapus konstituen saham Indonesia yang masuk daftar high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi menilai segala kemungkinan dapat terjadi menyusul pengumuman MSCI.

Adapun, pengumuman pembekuan rebalancing MSCI pada 27 Januari 2026 silam memberikan tekanan cukup berat ke pasar Indonesia. IHSG saat itu jatuh berkali-kali hingga asing berbondong-bondong hengkang.

Namun, menurutnya kondisi sekarang berbeda ketika OJK dan BEI bersama KSEI melakukan reformasi dan transparansi pasar modal yang sudah berjalan.

“Jadi kita harus mengantisipasi. Tadi saya sampaikan, mungkin bisa menjadi short-term pain, tapi Insyaallah menjadi long-term gain,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki di Kantor BEI, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Berikut 10 konstituen terbesar MSCI Indonesia Index per 30 April 2026:

1. Bank Central Asia (BBCA): 22,14%
2. Bank Rakyat Indonesia (BBRI): 13,91%
3. Bank Mandiri (BMRI): 11,18%
4. Telkom Indonesia (TLKM): 9,50%
5. Astra International (ASII): 8,25%
6. Amman Mineral Intl (AMMN): 5,05%
7. Bank Negara Indonesia (BBNI): 3,79%
8. GoTo Gojek Tokopedia (GOTO): 3,29%
9. Chandra Asri Pacific (TPIA): 3,13%
10. Bumi Resources Minerals (BRMS): 3,12%

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendorong UMKM naik kelas diwujudkan terhadap Japamo, UMKM asal Jayapura yang mengolah sagu Papua menjadi produk pangan modern yang menarik dan berdaya saing internasional.

Didirikan oleh Rini Eko Setiani pada 2016, Japamo lahir dari keresahan sederhana akan terbatasnya pilihan oleh-oleh khas Papua yang praktis dan berkualitas. Keresahan itu kemudian mengarahkan Rini pada satu potensi besar yang selama ini belum tergarap optimal, yakni ketersediaan sagu Papua yang melimpah, namun belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah.

"Dari sana, kami melihat bahwa sagu punya potensi besar untuk diolah lebih modern. Supaya tidak hanya dipandang sebagai makanan tradisional, kami mencoba menghadirkannya dalam bentuk yang lebih cocok dengan selera pasar saat ini, seperti cookies dan aneka camilan kekinian," ujar Rini.

Rini menjelaskan, inovasi yang dilakukannya ini tidak hanya pada cara mengolah sagu, tetapi juga pada bagaimana produk tersebut bisa diterima pasar. Ia pun mulai membuat produk Japamo dikemas secara menarik, memiliki daya simpan yang cukup panjang, hingga dapat dikembangkan sebagai camilan sehat, sehingga dapat diminati pasar.

Ragam upaya yang dilakukan Rini pun mulai menunjukkan hasil. Dari produksi awal dalam skala kecil, kini Japamo mampu mengolah ratusan kilogram tepung sagu per bulan. Peningkatan permintaan turut mendorong perkembangan jangkauan pemasaran Japamo, termasuk melalui beragam kanal distribusi, mulai dari ritel modern, marketplace, hingga jaringan distributor dan reseller di kota-kota besar.

Perkembangan usaha Japamo pun diyakini Rini tidak terlepas dari berbagai program pembinaan yang ia ikuti sejak 2019, salah satunya Rumah BUMN BRI Jayapura dan event BRI UMKM EXPO(RT).

"Melalui program tersebut, Japamo memperoleh pembekalan dalam menghadapi berbagai tantangan usaha, mulai dari pengelolaan SDM, operasional, hingga strategi pemasaran. Kami menyadari bahwa untuk terus bertumbuh, kami harus belajar. Program pelatihan dari Rumah BUMN dan BRI UMKM EXPO(RT) dari BRI membantu kami memahami bagaimana meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, hingga memanfaatkan digital marketing," ujar Rini.

Berkat pendampingan BRI, Japamo kini telah memiliki legalitas lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, sertifikasi halal, serta Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kelengkapan ini tidak hanya memperkuat kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memperluas akses pasar, termasuk masuk ke ritel modern dan membuka peluang ke pasar ekspor.Upaya memperluas jangkauan ke pasar internasional tersebut semakin diperkuat melalui partisipasi Japamo dalam ajang Food and Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura pada 21-24 April 2026. Partisipasi ini merupakan bagian dari inisiatif BRI dalam memperluas akses UMKM binaan ke dalam ekosistem perdagangan internasional yang lebih luas.

"FHA 2026 membuka wawasan kami tentang pasar global sekaligus meningkatkan kepercayaan diri bahwa produk lokal seperti sagu Papua memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional. Respons pasar pun cukup positif. Sejumlah pengunjung dari Jepang dan Korea menunjukkan ketertarikan terhadap produk berbasis sagu sebagai alternatif gluten free, dan telah meminta katalog serta sampel untuk penjajakan kerja sama lebih lanjut," papar Rini.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Commercial Banking BRI, Alexander Dippo Paris Y. S. menegaskan bahwa keberhasilan UMKM binaan BRI menembus pasar internasional menjadi indikator kuat atas daya saing produk lokal Indonesia.

"Pencapaian UMKM binaan BRI di pasar global merupakan validasi bahwa produk Indonesia mampu memenuhi standar kualitas internasional. Fokus kami adalah membangun kepercayaan pasar global sekaligus memastikan UMKM Tanah Air dapat terintegrasi dalam rantai pasok dunia secara berkelanjutan," ujar Dippo.

Ke depannya, BRI akan terus memperkuat perannya sebagai enabler pertumbuhan UMKM, baik di pasar domestik maupun global, dan membawa komoditas pangan lokal Indonesia ke mancanegara.

Bisnis.com, JAKARTA — Serial animasi Komarong mulai menunjukkan arah ambisinya. Proyek yang digarap melalui kolaborasi Infinite Studios, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan Indonesiana TV ini ditargetkan tayang pada akhir 2026.

Serial tersebut diposisikan tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga sebagai pintu masuk animasi Indonesia ke audiens global.

Dalam berbagai materi promosi resmi, Komarong disebut sebagai proyek animasi berskala besar dengan pendekatan lintas sektor.

Kolaborasi antara studio, pemerintah, dan platform distribusi ini mencerminkan upaya yang lebih terstruktur untuk membangun ekosistem animasi nasional, bukan sekadar memproduksi satu judul serial.

Dari sisi kreatif, ide awal serial ini dikembangkan oleh Ida Bagus Aditya Wardana dan Gilang Bhagaskara. Keduanya sebelumnya mempresentasikan konsep Komarong dalam forum internasional Asia TV Forum & Market 2025.

Presentasi tersebut membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dukungan institusional serta potensi distribusi lintas negara.

Keterlibatan Infinite Studios menjadi salah satu fondasi penting dalam proyek ini. Studio yang berbasis di Batam tersebut dikenal melalui kontribusinya dalam berbagai produksi animasi internasional, termasuk The Garfield Show, serta sejumlah proyek film global sebagai pendukung produksi.

Pengalaman tersebut menjadi indikator bahwa kualitas visual Komarong dirancang untuk memenuhi standar televisi internasional, bukan sekadar produksi lokal dengan keterbatasan teknis.

Dari sisi cerita, Komarong mengangkat pendekatan yang semakin banyak digunakan dalam industri animasi global, yakni memadukan akar budaya lokal dengan struktur naratif modern.

Cerita berangkat dari konflik lama antara Barong dan Kalageni, ketika Barong kehilangan kekuatannya dan harus menemukan kembali fragmen kekuatan tersebut yang tersebar di berbagai situs bersejarah di Nusantara.

Di tengah narasi tersebut, karakter Komang diperkenalkan sebagai tokoh utama. Ia digambarkan sebagai penjaga spiritual muda yang memiliki rasa ingin tahu besar terhadap sejarah dan budaya.

Komang juga menjadi penghubung antara dunia manusia dan dimensi spiritual. Pendekatan karakter ini memberi ruang bagi eksplorasi cerita yang tidak hanya mitologis, tetapi juga personal dan emosional.

Respons publik terhadap teaser resmi yang dirilis pada Mei 2026 menunjukkan indikasi penerimaan yang cukup positif. Sejumlah komentar di berbagai platform menyoroti kualitas pencahayaan, detail tekstur, hingga ekspresi karakter yang dinilai sudah berada pada level animasi televisi internasional.

Penilaian ini sejalan dengan analisis sejumlah media yang melihat kualitas visual Komarong sebagai bukti meningkatnya kapasitas teknis industri animasi Indonesia.

Di luar aspek teknis dan cerita, proyek ini juga membawa misi yang lebih luas. Berdasarkan keterangan penyelenggara dan materi promosi, Komarong dirancang sebagai medium untuk memperkenalkan mitologi serta cerita rakyat Indonesia kepada audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

Dukungan dari Kementerian Kebudayaan RI turut memperkuat posisi proyek ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan representasi identitas budaya nasional dalam format konten modern.

Sejumlah pengamat industri melihat Komarong sebagai potensi tonggak baru bagi animasi Indonesia. Kombinasi antara kualitas produksi, kolaborasi lintas sektor, dan narasi berbasis budaya dinilai dapat menjadi model pengembangan bagi proyek animasi serupa di masa depan.

Apabila distribusinya mampu menembus pasar internasional, Komarong tidak hanya berpotensi menjadi satu judul sukses, tetapi juga dapat menjadi referensi tentang bagaimana cerita-cerita Nusantara diadaptasi ke dalam format serial animasi dengan pendekatan yang relevan bagi audiens global.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Perkotaan mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR perumahan telah menyentuh angka Rp14,2 triliun per 29 April 2026. Capaian ini setara dengan 41,3% dari total plafon yang tersedia sebesar Rp34,4 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati menjelaskan lonjakan penyaluran ini dipicu oleh tingginya permintaan pasar. Pasalnya, semulanya plafon kredit hanya dialokasikan untuk 60.122 debitur, dengan nilai Rp29,5 triliun.

“Per tanggal 29 April, posisi kita sudah di Rp14,2 triliun. Penyaluran paling signifikan penambahannya memang dari sisi demand yang luar biasa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, dikutip Senin (4/5/2026).

Dalam paparannya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mendominasi penyaluran dengan porsi mencapai 57% atau setara Rp8,1 triliun. Posisi berikutnya ditempati oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Secara regional, Jawa Tengah memimpin penyerapan nasional dengan total 18.812 debitur senilai Rp3,2 triliun. Disusul Jawa Timur dengan 13.794 debitur senilai Rp2,3 triliun dan Jawa Barat sebanyak 11.634 debitur dengan nilai Rp2,3 triliun.

Untuk wilayah luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan mencatatkan penyerapan tertinggi sebesar Rp613 miliar dari 2.206 debitur. Sementara itu, Provinsi Bali menyusul dengan nilai penyaluran mencapai Rp543 miliar.

"Dari semula RTP (Rencana Target Penyaluran) kita di Rp29,5 triliun, saat ini sudah di Rp34,4 triliun. Melihat animo yang ada, saya kira ini juga bisa kita tingkatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Oleh karena itu, subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Hery Gunardi memastikan perseroan terus mencermati potensi risiko secara prudent, khususnya pada portofolio kredit di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat konflik geopolitik khususnya di kawasan Timur Tengah.

Pihaknya melihat bahwa struktur bisnis perseroan yang berbasis pada segmen UMKM, justru memberikan tingkat resiliensi (ketahanan) yang relatif baik, seiring karakteristiknya yang bersifat granular dan tidak terpusat pada satu segmen tertentu.

“Dan jumlahnya juga kecil-kecil ya, beda dengan korporasi kalau satu loan itu bisa triliunan, ini kan tidak terlalu besar,” ujar Hery dalam Taklimat Media Kinerja Keuangan BRI Kuartal I 2026 secara daring di Jakarta, Kamis.

Dari sisi risiko, ia memastikan tetap akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap beberapa sektor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketidakpastian di tingkat global.

“Seperti sektor yang berkaitan dengan komoditas ekspor misalnya, kemudian sektor yang terdampak langsung oleh fluktuasi, energi, dan juga nilai tukar. Ini juga menjadi perhatian kita,” ujar Hery.

Hingga saat ini, ia memastikan kualitas aset perseroan tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang stabil dan Loan at Risk yang terus menunjukkan perbaikan.

Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko yang disiplin, termasuk selective growth, monitoring portofolio secara berkelanjutan, serta penguatan early warning signal.

“Jadi kita juga menempatkan peran manajemen risiko itu ada di depan ya. Manajemen risiko tentunya di awal akan menentukan RAC (Risk Acceptance Criteria). Jadi bisnis itu akan masuk ke segmen mana saja, kemudian sub segmen mana saja dengan RAC yang terukur dan terjaga,” ujar Hery.

Ke depan, pihaknya memastikan perseroan akan terus memperhatikan dan mendorong prinsip kehati-hatian atau prudential banking, serta good corporate governance (GCG) dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset.

Per kuartal I-2026, BRI membukukan laba bersih senilai Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,74 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kinerja perseroan ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 5,94 persen (yoy). Di sisi lain, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun pada periode sama, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI berhasil mencatat laba bersih Rp15,5 triliun di kuartal I 2026. Laba ini naik 13,74% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut ditopang pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun, naik 5,94% secara tahunan. Di saat yang sama, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

“Dengan fundamental bisnis yang tetap kuat di tengah dinamika industri, didukung oleh pertumbuhan kredit yang selektif, penurunan biaya dana yang semakin efisien, serta kualitas aset tetap terjaga, BRI berhasil mencatatkan laba bersih pada triwulan I 2026 sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7 persen secara year-on-year,” kata Direktur Utama BRI, Hery Gunardi dalam konferensi pers kinerja BRI TW 1, Kamis (30/4/2026).

Transformasi BRIVolution Reignite Perkuat Sumber Pertumbuhan Baru, Laba Anak Usaha BRI Rp10,38 T



Dari sisi penyaluran kredit, BRI membukukan total kredit dan pembiayaan sekitar Rp1.497 triliun secara konsolidasi per Maret 2026, tumbuh sekitar 13 persen dibandingkan tahun lalu. Penyaluran ini antara lain ditopang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,09 triliun kepada sekitar 947 ribu nasabah. Selain itu, pembiayaan perumahan melalui skema FLPP mencapai Rp17,13 triliun untuk sekitar 125 ribu debitur.

Pertumbuhan kredit tersebut berdampak langsung pada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor perumahan yang menjadi fokus utama pembiayaan BRI. Akses pembiayaan yang lebih luas membuka peluang ekspansi usaha dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Namun, di tengah ekspansi itu, kualitas kredit menunjukkan tekanan. Rasio kredit bermasalah (NPL) bruto naik menjadi 3,31% dari sebelumnya sekitar 3 persen. Sementara NPL net juga meningkat menjadi 1,01%. Kenaikan ini mencerminkan risiko yang ikut membesar seiring agresivitas penyaluran kredit.

Dari sisi pendanaan, BRI menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.555 triliun, tumbuh 9,4 persen secara tahunan. Komposisi dana murah atau CASA tercatat mencapai 68,1%, menunjukkan dominasi dana berbasis tabungan dan giro yang lebih efisien.

Likuiditas bank juga masih terjaga, meski rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) meningkat menjadi 87,66 persen. Kenaikan ini menandakan fungsi intermediasi yang semakin kuat, meski ruang likuiditas menjadi lebih terbatas.

Sementara itu, total aset BRI tercatat mencapai sekitar Rp2.249 triliun secara konsolidasi per Maret 2026, tumbuh lebih dari 7 persen dibandingkan tahun lalu.

Secara keseluruhan, kinerja BRI menunjukkan ekspansi yang tetap agresif di sektor riil, terutama UMKM dan perumahan. Namun, peningkatan risiko kredit menjadi catatan, di tengah tekanan ekonomi yang masih memengaruhi kemampuan bayar sebagian debitur.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI membukukan laba bersih senilai Rp15,5 triliun pada kuartal I 2026 atau tumbuh 13,74 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan capaian kinerja perseroan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang selektif, pengelolaan biaya dana yang semakin efisien, serta kualitas aset yang tetap terjaga.

"Dengan fundamental bisnis yang tetap kuat di tengah dinamika industri, didukung oleh pertumbuhan kredit yang selektif, pengelolaan biaya dana yang semakin efisien, serta kualitas aset tetap terjaga, BRI berhasil mencatatkan laba bersih pada triwulan I 2026 sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7 persen (yoy)," ujar Hery dalam Taklimat Media Kinerja Keuangan BRI Kuartal I 2026 secara daring di Jakarta, Kamis.

Kinerja perseroan ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 5,94 persen (yoy).

Di sisi lain, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun pada periode sama, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

Dari sisi intermediasi, perseroan mencatatkan penyaluran kredit dan pembiayaan sekitar Rp1.497 triliun secara konsolidasi per Maret 2026, atau tumbuh 13 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Penyaluran tersebut antara lain ditopang kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp47,09 triliun kepada sekitar 947 ribu nasabah, sementara pembiayaan perumahan melalui skema FLPP mencapai Rp17,13 triliun untuk sekitar 125 ribu debitur.

Adapun pertumbuhan kredit tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor perumahan yang menjadi fokus utama pembiayaan perseroan.

Sementara itu, akses pembiayaan yang lebih luas membuka peluang ekspansi usaha dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Namun demikian, di tengah ekspansi, kualitas kredit perseroan menunjukkan tekanan, yang mana rasio kredit bermasalah (NPL) bruto naik menjadi 3,31 persen dari sebelumnya sekitar 3 persen.

Sementara itu, NPL net juga meningkat menjadi 1,01 persen, yang mencerminkan risiko yang ikut membesar seiring agresivitas penyaluran kredit.

Dari sisi pendanaan, perseroan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.555 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 9,4 persen (yoy).

Adapun komposisi dana murah atau CASA tercatat mencapai 68,1 persen pada kuartal I-2026, yang menunjukkan dominasi dana berbasis tabungan dan giro yang lebih efisien.

Sementara itu, likuiditas perseroan masih terjaga, meski rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) meningkat menjadi 87,66 persen, yang menandakan fungsi intermediasi yang semakin kuat, meski ruang likuiditas menjadi lebih terbatas.

Per kuartal I 2026, total aset perseroan secara konsolidasi tercatat mencapai sekitar Rp2.249 triliun, atau tumbuh lebih dari 7,2 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat laba bersih Rp15,5 triliun pada kuartal I 2026. Perolehan ini naik 13,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Hingga akhir Triwulan I 2026 terus menunjukan hasil yang positif,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Taklimat Media Kinerja Keuangan BRI Kuartal I 2026 yang digelar secara daring, Kamis (30/4/2026).

Kinerja tersebut ditopang pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun, naik 5,94 persen secara tahunan. Di saat yang sama, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

Dari sisi penyaluran kredit, BRI membukukan total kredit dan pembiayaan sekitar Rp1.497 triliun secara konsolidasi per Maret 2026, tumbuh sekitar 13 persen dibandingkan tahun lalu. Penyaluran ini antara lain ditopang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,09 triliun kepada sekitar 947 ribu nasabah. Selain itu, pembiayaan perumahan melalui skema FLPP mencapai Rp17,13 triliun untuk sekitar 125 ribu debitur.

Pertumbuhan kredit tersebut berdampak langsung pada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor perumahan yang menjadi fokus utama pembiayaan BRI. Akses pembiayaan yang lebih luas membuka peluang ekspansi usaha dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Namun, di tengah ekspansi itu, kualitas kredit menunjukkan tekanan. Rasio kredit bermasalah (NPL) bruto naik menjadi 3,31 persen dari sebelumnya sekitar 3 persen. Sementara NPL net juga meningkat menjadi 1,01 persen. Kenaikan ini mencerminkan risiko yang ikut membesar seiring agresivitas penyaluran kredit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat laba bersih Rp15,5 triliun pada kuartal I 2026. Perolehan ini naik 13,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Hingga akhir Triwulan I 2026 terus menunjukan hasil yang positif,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Taklimat Media Kinerja Keuangan BRI Kuartal I 2026 yang digelar secara daring, Kamis (30/4/2026).

Kinerja tersebut ditopang pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun, naik 5,94 persen secara tahunan. Di saat yang sama, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

Dari sisi penyaluran kredit, BRI membukukan total kredit dan pembiayaan sekitar Rp1.497 triliun secara konsolidasi per Maret 2026, tumbuh sekitar 13 persen dibandingkan tahun lalu. Penyaluran ini antara lain ditopang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,09 triliun kepada sekitar 947 ribu nasabah. Selain itu, pembiayaan perumahan melalui skema FLPP mencapai Rp17,13 triliun untuk sekitar 125 ribu debitur.

Pertumbuhan kredit tersebut berdampak langsung pada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor perumahan yang menjadi fokus utama pembiayaan BRI. Akses pembiayaan yang lebih luas membuka peluang ekspansi usaha dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Namun, di tengah ekspansi itu, kualitas kredit menunjukkan tekanan. Rasio kredit bermasalah (NPL) bruto naik menjadi 3,31 persen dari sebelumnya sekitar 3 persen. Sementara NPL net juga meningkat menjadi 1,01 persen. Kenaikan ini mencerminkan risiko yang ikut membesar seiring agresivitas penyaluran kredit.