Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Jumat (13/5), mulai dari Indonesia dan Belarus menyepakati komitmen bisnis dengan total nilai mencapai Rp7 triliun hingga Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka Program BSI Scholarship untuk 5.250 pelajar dan mahasiswa.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Sabtu pagi ini.

1. RI-Belarus sepakati komitmen bisnis mencapai Rp7 triliun

Pelaku usaha Indonesia dan Belarus menyepakati komitmen bisnis melalui lima Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan total nilai mencapai Rp7 triliun dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-8 Indonesia-Belarus di Minsk, Belarus.

“Kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB ini harus dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dan Belarus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. KCIC: 53 ribu tiket Whoosh terjual selama periode libur panjang

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebutkan sebanyak 53.000 ribu tiket kereta cepat Whoosh telah terjual selama periode selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus periode 13-17 Mei 2026.

“Jumlah penumpang ini akan terus meningkat di besok hari dan sampai momen long weekend berakhir. Masyarakat diimbau untuk segera membeli tiket secara online sebelum tiba di stasiun,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Indonesia perkuat kerja sama perdagangan dengan Rusia

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis dengan Rusia, khususnya dalam sektor perdagangan dan ekonomi kedua negara.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, hubungan perdagangan Indonesia dan Rusia terus menunjukkan tren positif.

"Kami ingin memastikan momentum ini dapat terus diperkuat melalui peningkatan perdagangan yang saling menguntungkan dan kerja sama investasi yang lebih luas," ujar Wamendag Roro saat melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation Vladimir Ilyichev di Kazan, Rusia.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. ESDM sebut perusahaan Rusia lanjut garap Blok Tuna pada Juni

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Zarubezhneft, menyatakan akan melanjutkan penggarapan Blok Tuna pada Juni, setelah sempat tertunda akibat mundurnya Harbour Energy.

"Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BSI buka program beasiswa untuk 5.250 mahasiswa dan pelajar

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk membuka Program BSI Scholarship untuk 5.250 pelajar dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang memiliki prestasi akademik dan potensi kepemimpinan yang kuat.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa program beasiswa ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi unggul Indonesia.

“Tidak boleh ada anak cerdas yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan biaya. BSI ingin memastikan talenta-talenta terbaik bangsa tetap bisa kuliah, berkembang, dan menjadi pemimpin masa depan. Inilah makna keberadaan bank syariah, bahwa pertumbuhan bisnis harus menghadirkan dampak nyata bagi umat,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking bentukan pemerintah telah berhasil mengurai hambatan investasi senilai lebih dari USD30 miliar atau setara Rp525 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam memangkas birokrasi dan memfasilitasi proyek-proyek besar yang selama ini tersendat.

Purbaya merinci bahwa sebagian besar dari nilai tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. "Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari USD30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar USD22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Selain capaian tersebut, pemerintah kini membidik percepatan proyek raksasa di wilayah Sumatera dengan nilai investasi mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp700 triliun. Proyek ini diketahui telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun dan akan menjadi prioritas penanganan satgas agar segera berjalan.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



"Ada proyek di sekitar Sumatera yang nilainya sampai USD40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," kata Purbaya.

Purbaya mengakui bahwa salah satu kendala utama investor global, seperti dari Swiss, adalah ketidaktahuan mengenai saluran pengaduan yang resmi saat menghadapi kendala birokrasi di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri serta jaringan kedutaan besar guna memasifkan informasi mengenai Satgas Debottlenecking.

Pemerintah juga berencana meluncurkan situs pengaduan khusus sebagai kanal langsung bagi para pelaku usaha. "Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," tambahnya.

Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi, Presiden Prabowo Pamer Peran Vital Satgas Debottlenecking



Terkait mekanisme penyelesaian masalah, Purbaya menekankan pentingnya transparansi meskipun terdapat beberapa pelaku usaha yang meminta keluhannya ditangani secara tertutup demi menjaga reputasi bisnis. Menurutnya, publikasi proses penyelesaian hambatan investasi justru akan menunjukkan keseriusan Indonesia di mata dunia.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," tegas Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Selasa (12/5), mulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) perketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan dari empat negara hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan MRT Fase 2A beroperasi pada 2027.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Rabu pagi ini.

1. Bandara Soetta perketat pengawasan pelaku perjalanan dari empat negara

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, melakukan pengetatan pengawasan terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari empat negara yang diantisipasi terjadinya penemuan kasus penularan Hantavirus.

"Jadi kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan atau teridentifikasi ada virus Hanta," kata Kepala BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini di Tangerang, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Purbaya: Insentif EV tekan impor BBM saat harga minyak global tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

“Kelihatannya perang masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau saya bisa pindahkan ke listrik (lewat insentif untuk kendaraan listrik), itu akan mengurangi impor (BBM) kita dengan signifikan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Bahlil pastikan stok BBM hingga LPG di atas standar minimum nasional

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman setelah melaporkan langsung kesiapan pasokan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional," kata Bahlil.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Rosan: Danantara buka peluang akuisisi saham Eramet di Weda Bay

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, pihaknya terbuka dengan berbagai peluang investasi strategis di Indonesia, termasuk mengakuisisi saham perusahaan asing.

Hal ini disampaikan Rosan menanggapi isu Danantara akan mengakuisisi saham perusahaan Prancis Eramet di PT Weda Bay Nickel (WBN), Maluku Utara. Menurut dia, Danantara selalu siap untuk menjalin kerja sama strategis, termasuk melakukan aksi korporasi.

"Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Wapres Gibran tinjau progres MRT Fase 2A, pastikan beroperasi 2027

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2A Harmoni-Sawah Besar, Jakarta, Selasa, untuk memastikan operasional MRT berjalan sesuai tenggat waktu pada akhir 2027 untuk rute Bundaran HI-Monas.

"Ini adalah proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59 persen. Di akhir tahun 2027, HI-Monas tersambung dan sudah beroperasi," kata Wapres Gibran saat memberi keterangan di lokasi proyek tunnel MRT Harmoni-Sawah Besar, Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menargetkan perusahaan holding proyek PSEL, yakni PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera), bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2028 setelah seluruh proyek mulai menghasilkan arus kas.

“Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk) di sini. Keinginan kami salah satunya itu,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dalam acara Investor Relations Forum 2026 di Jakarta, Senin.

Pandu mengatakan, holding proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tersebut akan menaungi 33 proyek dengan total nilai investasi mendekati 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun-Rp90 triliun.

Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Danantara bersama pemerintah juga akan meluncurkan batch kedua proyek PSEL, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA).

Setelah seluruh PPA rampung, ujar Pandu, pembangunan proyek ditargetkan mulai pada pekan pertama Juni 2026.

Adapun dalam pengembangan fase kedua, menurut Pandu, Danantara juga akan meningkatkan porsi kepemilikan minimal menjadi 51 persen.

Ia mengatakan bahwa pengembangan proyek dilakukan dengan melibatkan bersama mitra asing dan domestik untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Indonesia.

Pandu juga meyakini, Denera berpotensi menjadi salah satu perusahaan waste to energy terbesar di dunia dan dapat menjadi katalis positif bagi pasar modal domestik apabila nantinya melantai di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai informasi, Denera resmi terbentuk pada 1 April 2026. Denera akan menjadi holding dari setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL, di mana masing-masing BUPP merupakan gabungan antara Denera dan konsorsium mitra terpilih.

Pendirian Denera sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 mengenai penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, serta visi Pemerintah Indonesia untuk membangun kota-kota yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Setidaknya 17 proyek investasi unggulan atau IPRO (Investment Project Ready to Offer) dipromosikan kepada calon investor pada penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026.

CJIBF 2026 dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman, bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, di Semarang, Jateng, Senin.

Agenda tahunan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng bersama Pemerintah Provinsi Jateng, sebagai bagian dari upaya memperkuat investasi dan perdagangan daerah.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan pentingnya sinergi antara investasi dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global.

Kali ini, CJIBF mengambil tema "Central Java Thriving: Strengthening Investment and Empowering SMEs for Green and Sustainable Growth".

Kepala Perwakilan BI Jateng M Noor Nugroho menyebutkan proyek yang ditawarkan kepada calon investor itu mencakup sektor energi terbarukan, pertanian dan hilirisasi pangan, pariwisata hingga pertambangan.

Dari sektor energi terbarukan, antara lain Candi Umbul Telomoyo Geothermal Power Plant milik Geo Dipa Energy, Logawa Minihydro Power Plant di Banyumas, Agricultural Waste Utilization for Biomass Energy di Grobogan.

Pada sektor pertanian dan hilirisasi pangan, antara lain terdapat proyek Integrated Coconut Industry, Integrated Shrimp Industry, dan Integrated Fisheries Special Zone di Cilacap, dan Salt Industry di Jepara.

Kemudian, sektor pariwisata, di antaranya proyek pengembangan Taman Kyai Langgeng Ecopark di Kota Magelang, proyek Pengembangan Pulau Panjang di Jepara, dan Pengembangan Deyangan Resort di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Selain itu, pada sektor pertambangan juga terdapat proyek Mineral Extraction dari Geo Dipa Energy di Kabupaten Banjarnegara.

Calon investor juga dipertemukan dengan empat kawasan industri utama di Jateng, yaitu Kendal Special Economic Zone, Industropolis Batang Special Economic Zone, Wijayakusuma Industrial Park, dan Jatengland Industrial Park Sayung.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa investasi di Jateng terus meningkat, terlihat pada triwulan I 2026 dengan realisasi investasi mencapai Rp23,02 triliun dan penyerapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang di 35 kabupaten/kota.

Capaian tersebut meningkat 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan memperkuat posisi Jateng sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Investasi di Jawa Tengah juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja UMKM Jawa Tengah untuk naik kelas hingga level nasional maupun internasional.

CJIBF 2026 terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan, yaitu talkshow bertema "Empowering Green and Sustainable Growth: Unlocking Investment Opportunities in Central Java's Leading Sectors", "project showcasing, one on one meeting", dan kunjungan ke lokasi proyek investasi unggulan.

Selain penyelenggaraan CJIBF, sebagai bagian dari rangkaian penguatan perdagangan dan pengembangan UMKM, BI Jateng turut menggelar "UMKM Grande 2026" pada 7-11 Mei 2026, menghadirkan 90 pelaku UMKM di Jateng.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) pada April 2026 lalu, setelah memenangkan tender pemilihan mitra yang dilakukan Kementerian ESDM RI melalui LEMIGAS. Adapun pipa ini merupakan bagian dari Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) dimana pada tahap sebelumnya telah terbangun dan beroperasi untuk ruas Semarang-Batang (Cisem I).

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring mengatakan bahwa Pertagas telah memiliki pengalaman sebagai operator Pipa Cisem I sejak tahun 2023. Sehingga Perusahaan meyakini bahwa kompetensi dan pengalaman yang dimiliki menunjukan kesiapan untuk mengoperasikan seluruh jaringan pipa tersebut dalam menyalurkan gas ke berbagai sektor pengguna gas bumi nasional.

“Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi. Energi yang disalurkan melalui pipa Cisem ini akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lainnya atas energi yang bersih, lalu juga memberikan nilai tambah sektor hulu migas, dan yang terpenting adalah mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Indra.

Pipa Cisem 2, imbuh Indra, merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia. Keberadaan lokasi sumur gas bumi yang berbeda dengan pasar pengguna gas bumi utama, saat ini telah terhubung melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

“Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di Infrastruktur energi di Pulau Jawa,” imbuh Indra.

Direktur Teknik & Operasi Pertagas, Agung Indri Pramantyo menambahkan jaringan Pipa Cisem II saat ini sudah teintegrasi dengan Ruas Pipa CISEM I di Kawasan Industri Batang (KITB) di Jawa Tengah yang dioperasikan Pertagas dan Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Operation West Java Area milik Pertagas.

“Integrasi ini membentuk sistem jaringan pipa yang terintegrasi serta memberikan fleksibilitas pengoperasian dan kehandalan infrastruktur gas bumi, khususnya yang kami operasikan,” ujar Agung.

Ia menambahkan, terintegrasinya Pipa Cisem II dengan infrastruktur transmisi gas bumi nasional di lingkungan Subholding Gas tidak hanya memperkuat pasokan energi bagi sektor strategis seperti kilang, pupuk, dan pembangkit listrik, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan Gas untuk Rumah Tangga dan UMKM di sepanjang jalur pipa. Upaya ini diharapkan memperluas akses energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pertagas sebagai Perusahaan infrastruktur energi terus berperan aktif mendukung program integrasi infrastruktur transmisi gas bumi nasional guna meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertagas berkomitmen terus memperkuat optimalisasi penggunaan gas bumi sebagai energi yang bersih dan handal dalam transisi energi di Indonesia. Pertagas juga sekaligus mendukung target Asta Cita Presiden yaitu mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang, pertumbuhan kredit di atas 10 persen secara berkelanjutan tidak bisa hanya bertumpu pada kredit investasi kepada korporasi besar, sehingga perlu pemulihan yang lebih luas pada berbagai jenis kredit.

“Harus ada pemulihan yang lebih luas pada kredit modal kerja, perdagangan, manufaktur, UMKM, konsumsi rumah tangga, dan sektor jasa,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan bahwa jika tekanan rupiah dan energi berlanjut, dunia usaha cenderung menahan ekspansi dan bank akan tetap menjaga kehati-hatian, sehingga pertumbuhan kredit lebih mungkin tetap satu digit tinggi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), Josua menilai proyeksi Bank Indonesia (BI) terhadap pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 di kisaran 8-12 persen masih realistis.

Namun, menurutnya, peluang realisasi lebih besar berada pada kisaran bawah hingga tengah. Ia memperkirakan baseline pertumbuhan kredit 2026 lebih mungkin berada pada rentang 8,5-9,5 persen.

Sebagai catatan, kredit industri perbankan per Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen (yoy), naik tipis dari posisi Februari 2026 yang sebesar 9,37 persen (yoy).

Dari sisi komposisi, pertumbuhan kredit belum sepenuhnya merata. Kredit investasi tumbuh kuat yakni sebesar 20,85 persen (yoy), tetapi kredit modal kerja hanya tumbuh 4,38 persen (yoy) dan kredit konsumsi 5,88 persen (yoy).

Josua menilai, perkembangan ini menandakan bahwa kredit masih lebih banyak ditopang oleh proyek investasi tertentu dan korporasi yang relatif kuat, sementara pembiayaan untuk kebutuhan operasional harian usaha belum bergerak cepat.

“Padahal, kredit modal kerja biasanya lebih mencerminkan denyut kegiatan sektor riil sehari-hari. Karena itu, meskipun angka pertumbuhan ekonomi kuartal I cukup tinggi, bank kemungkinan tetap selektif, terutama untuk sektor yang margin usahanya tertekan oleh biaya impor, energi, logistik, dan pelemahan rupiah,” jelas dia.

Secara umum, ia menilai kinerja kredit pada Maret 2026 menunjukkan intermediasi masih tumbuh meski belum sekuat likuiditas yang tersedia.

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 13,55 persen (yoy), dengan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,85 persen.

Di sisi lain, fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) juga masih sangat besar, mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit.

Josua memandang, hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada kekurangan dana di bank, melainkan belum semua pelaku usaha siap menarik kredit dan tidak semua permintaan dinilai cukup layak oleh bank.

“Jadi, likuiditas longgar adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk mendorong kredit,” kata dia.

Terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan, ia menilai efektivitasnya sejauh ini lebih jelas terlihat pada sisi pasokan likuiditas, belum pada percepatan kredit.

Penempatan dana pemerintah ke bank dapat memperkuat kemampuan bank menyalurkan kredit, menekan tekanan biaya dana, dan memberi ruang bagi bank untuk menjaga suku bunga kredit agar tidak naik.

Namun, jika permintaan kredit dari dunia usaha belum kuat atau bank masih menilai risiko debitur tinggi, tambahan likuiditas akan cenderung menumpuk di neraca perbankan.

“Karena itu, efektivitas SAL tidak cukup dinilai dari berapa besar dana yang ditempatkan, tetapi harus dilihat dari berapa kredit baru yang tercipta, sektor mana yang menerima, berapa banyak tenaga kerja yang terdampak, dan apakah kualitas kredit tetap terjaga,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menuntaskan proyek pengembangan dermaga dan fasilitas ekspor di Pabrik Tuban, Jawa Timur, senilai Rp1,4 triliun. Proyek ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkuat ekspansi pasar global di tengah tekanan overkapasitas industri semen domestik.

“Selain memperluas penetrasi pasar ekspor bernilai tinggi, keunggulan portofolio ini juga memperkuat posisi SIG di kancah industri global,” ujar Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra, seperti dikutip, Senin (4/5/2026).

Penyelesaian proyek tersebut ditandai dengan diterbitkannya Taking Over Certificate (TOC), yang menyatakan seluruh infrastruktur dan sistem telah memenuhi standar teknis, keselamatan, serta kesiapan operasional.

Pengembangan fasilitas di Tuban mencakup peningkatan kapasitas dermaga dari 15.000 DWT menjadi 50.000 DWT, pembangunan jetty trestle dan platform baru, serta ship loader berkapasitas 1.000 ton per jam untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat.

Selain itu, SIG juga membangun sistem logistik terintegrasi berupa tube conveyor sepanjang 4,1 kilometer dan fasilitas penyimpanan modern, termasuk blending silo berkapasitas 8.000 ton, clinker silo 15.000 ton, serta dua cement silo masing-masing berkapasitas 18.000 ton.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, fasilitas ini mampu menopang kapasitas ekspor hingga 1 juta ton semen per tahun, sekaligus meningkatkan keandalan rantai pasok dan efisiensi distribusi global.

Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara SIG melalui PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan Taiheiyo Cement Corporation, serta melibatkan PT Hutama Karya sebagai kontraktor.

SIG optimistis penguatan fasilitas ekspor ini akan meningkatkan kontribusi pasar internasional sebagai sumber pertumbuhan baru, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri konstruksi global.

CILEGON - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) ambil bagian dalamProyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang baru saja diresmikan olehPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.KRAS) hadir sebagai pilar utama dalam agenda ini melalui dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis.

Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar USD 200 juta. Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi USD 320 juta.

Sebelumnya PresidenPrabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang dipusatkan di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Proyek ini merupakan satu dari sembilan proyek strategis nasional yang diluncurkan serentak untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS

Benteng Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Inisiatif hilirisasi ini merupakan langkah taktis Pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menekan pasokan bahan baku industri seperti bijih besi (iron ore) dan memicu lonjakan biaya produksi global.

Dalam pidatonya, Presiden RI menekankan, bahwa bangsa Indonesia perlu keberanian dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam untuk dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. “Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” tegas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Adopsi Teknologi Terkini dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Kedua proyek ini mengintegrasikan teknologi manufaktur terbaru yang lebih efisien dan hemat energi. Kolaborasi dengan mitra strategis memungkinkan Krakatau Steel mengadopsi proses produksi yang sangat efisien untuk meningkatkan kapasitas nasional.

Selain peningkatan kapasitas, fokus utama proyek ini adalah pemanfaatan bijih besi lokal sebagai campuran bahan baku utama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga mengoptimalkan utilisasi produksi baja domestik dan memperkuat rantai pasok nasional agar lebih mandiri dan resilien.

KRAS Reborn: Jurus Baru Krakatau Steel Tinggalkan Masa Sulit, Incar Pendapatan Rp26,8 T



Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menyatakan, “Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional. Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA).

Sejalan dengan itu, Managing Director Non-Financial Holding Operasional di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Febriany Eddy, menambahkan bahwa sinergi ini akan memberikan nilai tambah tinggi bagi ekosistem industri hulu hingga hilir, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penciptaan Nilai Tambah Strategis

Optimalisasi proyek dilakukan di lahan Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, yang telah terintegrasi dengan ekosistem industri lengkap, termasuk pelabuhan internasional, pembangkit listrik, industri pengolahan air, dan konektivitas jalur kereta api. Integrasi ini memastikan efisiensi logistik yang terpadu.

Secara strategis, proyek ini diarahkan untuk mengurangi importasi secara bertahap, mengantisipasi risiko keterbatasan pasokan global, serta mengoptimalkan aset Krakatau Steel, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas idle agar lebih produktif.

Melalui langkah ini, Krakatau Steel terus bertransformasi membangun ekosistem industri baja yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global untuk masa depan hijau yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperoleh fasilitas pendanaan dengan total nilai sekitar Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional, guna memperluas kapasitas pembiayaan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Fasilitas baru tersebut terdiri dari Fasilitas Term Loan sebesar Rp500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan fasilitas sebesar 30 juta dolar AS dari FinDev Canada. Selain itu, IIF juga memperoleh perpanjangan fasilitas pendanaan sebesar Rp300 miliar dari PT Bank BNP Paribas Indonesia.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang kuat dari lembaga keuangan domestik maupun internasional. Fasilitas ini mencerminkan meningkatnya keyakinan terhadap sektor infrastruktur Indonesia,” kata Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Rizki menambahkan bahwa IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur berkelanjutan selama 16 tahun perusahaan beroperasi.

Dengan tambahan sumber pendanaan itu, ia mengatakan IIF berada dalam posisi yang baik untuk memperluas dampaknya, khususnya untuk proyek yang selaras dengan keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Chief Financial Officer IIF Eri Wibowo menambahkan bahwa selain mendiversifikasi sumber pendanaan, fasilitas ini akan mengoptimalkan cost of funds IIF.

Hal itu memungkinkan IIF menawarkan suku bunga pembiayaan yang lebih kompetitif kepada klien, sehingga mendukung kelayakan finansial proyek-proyek infrastruktur mereka.

Sebagai salah satu katalis pembangunan infrastruktur nasional, IIF menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan produk yang memenuhi beragam kebutuhan klien.

Ia mengatakan itu mencakup solusi credit enhancement yang memungkinkan pengembang infrastruktur mengakses pasar modal domestik melalui penerbitan obligasi atau sukuk.

Perusahaan juga menyatakan untuk terus berekspansi ke sektor strategis, dan belum ini memberikan fasilitas pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur kesehatan.

Berbagai inisiatif ini sejalan dengan mandat IIF untuk memobilisasi modal swasta guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan target Net Zero Emissions Indonesia pada tahun 2060.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek . Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

"Ada banyak yang kemarin-kemarin program infrastruktur tidak dimonitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tutur Purbaya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan masih ingat betul laporan dari pihak China yang mengeluhkan lambatnya perkembangan proyek. Saat itu, pihak China mempertanyakan di mana letak kesulitan pembebasan lahan yang hanya mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.

Purbaya Bocorkan Nasib Utang Whoosh: Indonesia-China Sama-sama Menderita



Birokrasi antar lembaga dalam eksekusi proyek juga turut disoroti pihak China, lantaran tidak ada kepastian siapa yang mensupervisi pada tahap awal penggarapan proyek Whoosh.

"Kalau kami mengadu ke (Kementerian) BUMN, dipingpong ke (Kementerian) PU, pingpong lagi ke sana," ujar Purbaya yang menerima keluhan itu saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proyek-proyek besar di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan eksekusi yang disiplin, cepat, dan terukur.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tinggal Diumumkan Presiden



Menurutnya, koordinasi yang solid mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pemantauan berbasis real-time sangat krusial agar pelaksana di lapangan tidak kehilangan arah. Hal ini sekaligus menjadi jaminan agar minat investor tetap terjaga di Indonesia.

"Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok," ujarnya.

Terkait proyek Whoosh, adapun sejak digarap 2016, proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun. Hasil audit yang dilakukan Indonesia dan China membukukan total biaya pembangunan Whoosh tembus menjadi USD7,27 miliar atau sekitar Rp118,21 triliun.

Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar 75 persen-nya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dicairkan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun di awal.

Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) harus rampung dalam tujuh minggu guna mempercepat penanganan persoalan sampah nasional yang kian mendesak.

"Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih. Perintahnya begitu," kata Zulhas di Jakarta, Selasa.

Zulhas menekankan hal itu saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara tiga pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola (BUPP) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penandatanganan itu mencakup tiga wilayah strategis, yakni Kota Bekasi, Bogor Raya dan Denpasar, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong transisi energi bersih.

Zulhas menyebut sebelumnya proyek PSEL dirancang dalam kurun waktu 11 tahun, namun hanya dua proyek yang terealisasi dan itu pun tidak seluruhnya berjalan optimal.

"Selama 11 tahun itu cuma dua. Dua pun, satu jalan satu tidak, yang jalan pun juga kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak," tuturnya.

Atas hal itu, pemerintah kemudian menargetkan penyelesaian proyek dalam waktu enam bulan. Namun, lanjut Zulhas, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan yang jauh lebih cepat agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.

Hasilnya, target penyelesaian proyek dipangkas menjadi tujuh minggu melalui berbagai langkah percepatan dan koordinasi lintas kementerian serta dukungan pemerintah daerah.

Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil alih proyek jika dalam waktu tujuh minggu tersebut pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk mengawal langsung pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana dan tidak kembali mengalami keterlambatan.

"Karena itu rapat terakhir di sini saya juga mengatakan Pak Gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, karena ini perintah Bapak (Presiden) langsung," tegasnya.

Saat ini, sejumlah proyek telah mulai berjalan dan pemerintah menargetkan percepatan terhadap 12 lokasi tambahan yang juga harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tujuh minggu.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 32 kawasan aglomerasi sebagai bagian dari upaya besar menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, capaian tersebut baru akan menyelesaikan sekitar 24 hingga 25 persen dari total persoalan sampah nasional, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan untuk menangani sisa permasalahan yang ada.

"Kalau ada yang pakai waste-to-energy bisa, silakan, kita akan bikin agar lebih cepat. Karena itu banyak terdapat di beberapa kabupaten/kota," ucapnya.

Pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya, seperti di pasar, perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik lainnya agar beban penanganan dapat berkurang secara signifikan.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap persoalan sampah nasional dapat ditangani lebih cepat sekaligus mendorong investasi di sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik secara berkelanjutan.

"Jadi, tolong Pak Gubernur, Bupati, Walikota ini dikawal agar bisa selesai tepat waktu agar juga kita senang, kita bersih, tapi investornya juga tidak rugi karena selalu ada yang dikerjakan sampahnya tersedia," katanya.

Adapun proyek PSEL di Kota Bekasi, Jawa Barat, pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara.

Kemudian untuk proyek PSEL di Bogor Raya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor bersama PT Weiming Nusantara Bogor New Energy.

Selanjutnya untuk wilayah Denpasar Raya, kerja sama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung dengan PT Weiming Nusantara Bali New Energy.

Diketahui, rencana pembangunan PSEL sebelumnya diajukan di sekitar 34 lokasi, kemudian disesuaikan menjadi 33 lokasi yang mencakup 61 kabupaten/kota.

Namun, sejumlah lokasi tersebut kemudian digabung dalam bentuk kawasan layanan sehingga menjadi 30 proyek yang mencakup 61 kabupaten/kota karena menggunakan pendekatan penggabungan wilayah dalam satu proyek.

Proyek PSEL tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 14,4 juta ton sampah per tahun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,5 persen dari total timbunan sampah nasional.

Menurut Zulhas, sekitar 77,5 persen sampah lainnya akan ditangani melalui pendekatan lain, termasuk pengelolaan di sektor perkantoran, pasar, sekolah dan fasilitas publik.

Pemerintah telah memiliki berbagai teknologi pengolahan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF), hingga pengolahan kompos, yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu, sejumlah proyek lain seperti Palembang, Tangerang Selatan, Makassar, Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, hingga Medan telah diverifikasi dan siap memasuki tahap lelang.

Menurut Zulhas, pemerintah menargetkan proyek tahap awal dapat mulai beroperasi pada 2027, sedangkan proyek lainnya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026