PAPUA - Warga Wanam Papua Selatan berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di daerahnya terus dilanjutkan. Sebab proyek tersebut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini menepis narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyebut adanya eksodus warga hingga ratusan ribu orang. Berdasarkan temuan di lapangan aktivitas pembukaan lahan masih terbatas, sekitar 15.000 hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Luas kawasan PSN Wanam juga disebut tidak sebesar yang dinarasikan. Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta hektare. Selain itu, isu eksodus warga hingga 170.000 orang tidak ditemukan di lapangan. Warga yang ditemui memastikan tidak ada perpindahan massal.

Sementara terkait alat berat, meski sempat disebut ada pesanan hingga 2.000 unit ekskavator, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai ratusan unit.

Inosensio Sigipse petani yang telah 10 tahun menetap di Wanam itu mengaku mendukung proyek PSN. Inosensio berharap pembangunan dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino, Kamis (4/6/2026).

Papa Ino menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar. Kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," ujar dia.

Senada, guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam Kleopas Mause menegaskan masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata. “Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100%, tapi sudah ada perubahan,” ungkapnya.

Lihat video: Kementan Gandeng Sejumlah Pihak Untuk Wujudkan Food Estate



Kleopas juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar. ”Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh dusun setempat Laurentius Gali Blagaise, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran. “Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ujarnya.

Papa Lau mengakui masih ada warga yang belum terserap tenaga kerja, namun peluang ke depan dinilai tetap terbuka. “Masih banyak anak muda yang mau kerja. Harapannya bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Menurut Laurentius, pembangunan di Wanam diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah agar tidak tertinggal. "Kita mau Wanam bisa maju ke depan, sedikit demi sedikit lebih baik,” tuturnya.

Dari berbagai keterangan tersebut, terlihat bahwa kondisi di Wanam jauh dari narasi eksodus atau krisis. Sebaliknya, masyarakat justru menaruh harapan besar pada pembangunan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi lokal.

JAKARTA - Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul ( PMDSU ) Angkatan X Tahun 2026 resmi dibuka. Calon mahasiswa bisa kuliah S2 langsung S3 gratis selama 4 tahun.

Program beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ini memberikan kesempatan bagi lulusan sarjana terbaik untuk menempuh pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) secara terintegrasi dalam waktu empat tahun.

Melalui program PMDSU, peserta terpilih dapat melanjutkan studi pascasarjana dengan dukungan penuh pembiayaan pendidikan, biaya hidup, hingga pendanaan riset. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman pmdsu.id dan pmdsu.kemdiktisaintek.go.id/v2.

PMDSU merupakan program percepatan pendidikan yang dirancang untuk mencetak peneliti dan akademisi unggul Indonesia. Mahasiswa penerima beasiswa akan menjalani pendidikan Magister dan Doktor secara berkesinambungan di bawah bimbingan promotor dan kelompok peneliti yang telah ditetapkan.

Syarat Beasiswa PMDSU 2026

Dikutip dari laman resmi PMDSU, Kamis (4/6/2026), calon pelamar PMDSU reguler merupakan lulusan sarjana tahun 2025 atau 2026 yang memenuhi persyaratan akademik sesuai akreditasi perguruan tinggi dan program studi asal.

Ketentuan IPK pelamar meliputi:

IPK minimal 3,25 bagi lulusan dari perguruan tinggi dan program studi berakreditasi A atau Unggul.

IPK minimal 3,5 bagi kombinasi akreditasi perguruan tinggi A/Unggul dengan program studi B/Baik Sekali atau sebaliknya.

IPK minimal 3,75 bagi lulusan perguruan tinggi dan program studi berakreditasi B atau Baik Sekali.

IPK lebih dari 3,8 untuk pelamar dengan akreditasi di luar ketentuan tersebut.

Selain itu, pelamar harus berusia maksimal 25 tahun untuk lulusan nonprofesi dan maksimal 27 tahun untuk lulusan profesi per 31 Desember 2026.

Persyaratan lainnya meliputi:

Warga Negara Indonesia (WNI).

Memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing S1.

Tidak sedang menerima beasiswa lain.

Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika, psikotropika, dan obat terlarang.

Bersedia mengikuti pendidikan selama empat tahun.

Bersedia tidak terikat kontrak kerja selama menerima beasiswa.

Hanya diperbolehkan mendaftar pada satu perguruan tinggi penyelenggara PMDSU dan satu promotor.

Syarat Beasiswa PMDSU Terapan 2026

Selain jalur reguler, tersedia pula Program PMDSU Terapan bagi lulusan sarjana terapan yang lulus tepat waktu pada tahun 2025 atau 2026.

Pelamar wajib telah memiliki gelar sarjana terapan, memulai perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2026/2027, serta bukan mahasiswa pascasarjana yang sedang aktif.

Persyaratan IPK PMDSU Terapan sama dengan ketentuan PMDSU reguler berdasarkan kombinasi akreditasi perguruan tinggi dan program studi asal.

Pelamar juga harus berusia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2026, memperoleh rekomendasi dosen pembimbing, tidak sedang menerima beasiswa lain, serta bersedia mengikuti seluruh ketentuan program.

Komponen Pembiayaan Beasiswa PMDSU

Penerima PMDSU akan memperoleh berbagai fasilitas pembiayaan, antara lain:

Biaya hidup, buku, dan penelitian.

Biaya pendidikan.

Pendanaan riset di kelompok peneliti atau promotor.

Dukungan penggunaan fasilitas riset luar negeri bagi mahasiswa.

Dukungan perluasan jejaring riset internasional bagi promotor dan ko-promotor.

Jadwal Seleksi Beasiswa PMDSU 2026

Berikut jadwal pelaksanaan PMDSU Angkatan X Tahun 2026:

Pendaftaran online Beasiswa PMDSU: Mei–Juli 2026.

Seleksi, pleno, dan penetapan penerima beasiswa: Juli 2026.

Pengumuman mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU: Agustus 2026.

Penyaluran dana beasiswa: September 2026.

Monitoring kemajuan studi penerima PMDSU: Oktober 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola dan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program perumahan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan perumahan harus didukung oleh tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Niat baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik, oleh karenanya kami datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait regulasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program-program perumahan Kementerian PKP," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek tata kelola, regulasi, serta kepastian hukum terkait program-program perumahan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

Selain itu, dibahas pula sejumlah isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait sektor perumahan.

Ara menjelaskan bahwa fondasi utama dalam menjalankan program-program perumahan yang berdampak luas bagi masyarakat adalah adanya kepastian hukum dan tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami datang ke sini untuk bertanya lebih dahulu terkait kepastian hukum program kami. Kalau sudah oke baru bisa berjalan, agar aman dan tentunya sesuai aturan," katanya.

Salah satu isu yang menjadi pembahasan utama adalah program penyediaan genteng bagi masyarakat atau program gentengisasi. Kementerian PKP meminta masukan BPKP terkait tata kelola, regulasi, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan aspek keandalan produk genteng sebagai standar kualitas yang harus dipenuhi.

Saat ini distribusi bantuan genteng di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah berjalan. Namun demikian, jumlah produsen genteng yang telah memenuhi standar SNI masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP meminta pandangan BPKP mengenai kemungkinan pelaksanaan program sambil tetap menunggu perluasan ketersediaan produk yang telah memenuhi standar SNI.

Selain itu, pertemuan juga membahas pemanfaatan efisiensi anggaran yang diperoleh dari hasil tender rakyat. Kementerian PKP mengusulkan agar selisih efisiensi penggunaan anggaran negara tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk penyediaan tambahan bahan bangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pembahasan lainnya meliputi tata kelola dan regulasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), pendelegasian kewenangan kenaikan pangkat.

Kemudian pendelegasian kewenangan Menteri PKP kepada staf ahli dan staf khusus dalam pelaksanaan program-program perumahan, hingga pertanyaan dari BP Tapera terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Keuangan.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya akan melakukan tindak lanjut melalui kajian dan pendalaman terhadap aspek tata kelola serta regulasi yang relevan.

"Kalau proyek seperti ini memang harus ada terobosan-terobosan untuk hal-hal yang masif termasuk gentengisasi karena keinginan berjaga-jaga dan berhati-hati menjadi penting untuk mencegah pelanggaran dan penyimpangan. Untuk itu akan kami tindak lanjuti tata kelola programnya," ujar Muhammad Yusuf Ateh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulawesi Tenggara.

Dirinya menyampaikan bahwa alokasi Program BSPS di Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2026 ditingkatkan menjadi 10.000 unit, naik signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya berjumlah 3.077 unit.

“Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan dampak beruntun yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kuota pembangunan rumah subsidi di Sulawesi Tenggara juga ditingkatkan menjadi 20.000 unit guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di daerah.

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peningkatan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah subsidi, serta implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Ara, peningkatan intervensi pemerintah di sektor perumahan sangat penting mengingat backlog perumahan di Sulawesi Tenggara masih mencapai sekitar 119.000 unit, sementara ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62.000 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Untuk Kendari ada sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang akan kembali ke rakyat,” ujar Fitrah Nur.

Selain program BSPS dan rumah subsidi, Menteri PKP juga menjelaskan mekanisme KUR Perumahan yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan secara inklusif dan pro-rakyat.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar pada Agustus 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Dia mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada tahun 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dody, Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.

Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.

Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.

Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pembangunan ini mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Harryanto Aryodiguno

Associate professor International Relations, President University

PENGGELEDAHAN Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menambah daftar panjang kontroversi yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah pergantian pimpinan BGN dan berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, publik tentu bertanya-tanya: apakah ini sekadar kasus dugaan pelanggaran hukum, atau ada persoalan yang lebih mendasar?

Bagi sebagian orang, kasus ini mungkin hanya dipandang sebagai proses hukum biasa. Namun jika dilihat dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, penggeledahan ini sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar, yaitu mengenai kapasitas negara Indonesia dalam menjalankan program kesejahteraan berskala raksasa.

Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia. Tidak ada yang menolak pentingnya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas akses terhadap kesejahteraan. Dalam jangka panjang, investasi pada gizi anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa.

Masalahnya bukan pada tujuan program tersebut. Masalahnya adalah apakah negara memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan program sebesar itu secara efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Dalam ilmu politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai state capacity atau kapasitas negara. Konsep ini merujuk pada kemampuan negara untuk merancang kebijakan, mengelola sumber daya, mengawasi pelaksanaan program, menegakkan aturan, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tujuan.

Francis Fukuyama pernah mengingatkan keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh demokrasi atau pergantian pemimpin melalui pemilu, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dan institusi negara dalam melaksanakan kebijakan secara profesional. Dengan kata lain, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik apabila dijalankan oleh sistem yang lemah. Di sinilah letak persoalan utama Program MBG.

Program ini melibatkan anggaran yang sangat besar, menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, perusahaan logistik, hingga berbagai kontraktor dan pemasok. Kompleksitasnya luar biasa besar. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang penyimpangan yang muncul.

Indonesia memang telah melakukan berbagai reformasi sejak era Reformasi 1998. Namun harus diakui bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang belum berhasil diselesaikan secara tuntas. Hampir setiap tahun masyarakat disuguhi kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, anggota legislatif, birokrat, bahkan aparat penegak hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar perilaku individu yang menyimpang. Korupsi telah berkembang menjadi masalah struktural yang melekat dalam sebagian praktik birokrasi dan politik.

Ketika korupsi telah menjadi bagian dari budaya politik dan birokrasi, maka setiap program besar yang melibatkan dana triliunan rupiah akan selalu menghadapi risiko yang sama: berubah dari instrumen pelayanan publik menjadi arena distribusi kepentingan.

Dalam kajian ekonomi politik, kondisi seperti ini dikenal sebagai praktik rent-seeking atau perburuan rente.

Berbagai kelompok kepentingan berusaha memperoleh keuntungan dari proyek-proyek negara melalui akses politik, kedekatan kekuasaan, atau celah dalam sistem pengawasan. Akibatnya, tujuan awal kebijakan perlahan bergeser.

Program yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat berubah menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak. Karena itu, ancaman terbesar terhadap Program MBG bukanlah kekurangan anggaran. Ancaman terbesarnya justru adalah lemahnya kapasitas negara.

Negara harus mampu memastikan kualitas makanan tetap terjaga, distribusi berjalan tepat waktu, pengadaan dilakukan secara transparan, dan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Semua itu membutuhkan birokrasi yang profesional, sistem pengawasan yang kuat, serta integritas aparatur yang tinggi.

Sayangnya, berbagai kasus yang muncul selama pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa fondasi tersebut belum sepenuhnya kokoh. Penggeledahan BGN oleh Kejaksaan Agung karena itu seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya mencari pihak yang bersalah.

Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah Indonesia benar-benar telah memiliki kapasitas institusional yang memadai untuk mengelola program kesejahteraan berskala nasional dengan anggaran triliunan rupiah. Pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara telah membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara berhasil membangun sistem kesejahteraan yang kuat setelah mereka berhasil membangun birokrasi yang profesional dan institusi yang kredibel. Negara yang institusinya lemah sering kali menghadapi kesulitan ketika menjalankan program-program sosial berskala besar.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu berhati-hati. Ambisi besar harus diimbangi dengan kemampuan besar. Program yang baik membutuhkan institusi yang baik. Anggaran yang besar membutuhkan pengawasan yang besar pula. Jika tidak, maka kebijakan yang pada awalnya dirancang untuk membantu rakyat justru berisiko menjadi sumber masalah baru.

Pada akhirnya, penggeledahan BGN adalah sebuah peringatan. Peringatan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan visi besar dan anggaran besar. Yang jauh lebih penting adalah membangun kapasitas negara, memperkuat integritas birokrasi, dan memastikan bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sebab ketika korupsi telah menjadi budaya, kebijakan sebaik apa pun dapat berubah menjadi alat distribusi kepentingan. Dan ketika integritas institusi melemah, cita-cita besar pembangunan nasional pun berisiko kehilangan arah.

Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menargetkan penyederhanaan 44 entitas usaha PLN Group menjadi 23 entitas pada tahun 2028.

“Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Salah satu fokus utama dari target tersebut adalah percepatan program streamlining PLN Group melalui konsolidasi, divestasi, restrukturisasi portofolio bisnis, serta penyederhanaan struktur usaha.

Perampingan dari 44 entitas menjadi 23 entitas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menciptakan struktur bisnis yang lebih fokus dan terintegrasi.

Target tersebut merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Dony dengan direksi PLN. Selain perampingan entitas bisnis, Dony juga membahas realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta langkah penguatan sistem kelistrikan pasca gangguan yang terjadi di Sumatera.

PLN melaporkan perkembangan implementasi RUPTL 2025–2034 yang menunjukkan progres positif. Dari total proyek yang direncanakan, sekitar 1.634 proyek atau hampir 40 persen telah memasuki tahap eksekusi.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen PLN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional, mulai dari pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, hingga gardu induk untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.

Pembahasan juga menyoroti langkah-langkah penguatan sistem kelistrikan pascagangguan yang terjadi di Sumatera.

PLN terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem guna meningkatkan keandalan pasokan listrik. Sejumlah proyek strategis tengah disiapkan, termasuk penguatan infrastruktur backbone kelistrikan Sumatera, pembangunan jaringan transmisi 500 kV, 275 kV, dan 150 kV, serta penambahan kapasitas pembangkit di berbagai wilayah guna memperkuat ketahanan sistem dan meminimalkan risiko gangguan di masa mendatang.

Melalui transformasi korporasi yang berkelanjutan, percepatan implementasi RUPTL, dan penguatan sistem kelistrikan nasional, PLN diharapkan semakin siap menjalankan perannya sebagai penyedia tenaga listrik nasional yang andal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan agenda transisi energi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp34,33 triliun untuk menuntaskan program-program Instruksi Presiden (Inpres).

"Untuk menuntaskan tugas-tugas instruksi Presiden, kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp34,33 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dody melanjutkan, usulan tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp30,98 triliun.

"Jadi sebagai pemenuhan, mohon izin Insya Allah tahun 2026 anggaran untuk Inpres jalan daerah maupun Inpres irigasi daerah Insya Allah sudah akan dianggarkan. Jadi arahan dari Komisi V DPR RI sudah kami diskusikan dengan Bapak Presiden RI dan langsung dianggarkan," katanya.

Menurut Dody, kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun, revitalisasi madrasah sebesar Rp380 miliar, Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp3,95 triliun, dan pembangunan jalan daerah tahun 2026 dan 2027 sebesar Rp12 triliun.

"Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2026," katanya.

Sebagai informasi, dalam mewujudkan agenda Asta Cita Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki visi capaian PU 608 yang membutuhkan dukungan dari segala lini sektor termasuk pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan tantangan pembangunan infrastruktur yang dihadapi bersifat lintas batas dan tidak dapat dijalankan baik secara sektoral ataupun parsial.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral atau parsial karena tantangan yg kita hadapi bersifat lintas batas dari konektivitas jalan kabupaten dan kota distribusi pangan, pengelolaan air lintas daerah, persoalan urbanisasi dan ketimpangan wilayah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73 persen hingga Mei tahun ini.

"Kami laporkan progres kegiatan yang merupakan instruksi Presiden tahun 2026, yang antara lain adalah penanganan irigasi daerah yang memiliki pagu kurang lebih Rp350 miliar dengan fisik 82,73 persen dengan target 19.760 hektare," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Sedangkan progres keuangannya, lanjut Dody, mencapai 38,36 persen.

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Inpres tersebut bertujuan untuk percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan Asta Cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2025 tersebut, pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 589.605,80 hektare pada tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan mendukung swasembada pangan.

Seluruh capaian ini, katanya, merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendorong produktivitas pangan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan hak kesejahteraan bagi petani yang memproduksi pangan.

"Kita ingin memprioritaskan pangan, dan juga swasembada pangan itu menyangkut hak rakyat dan petani," katanya saat menghadiri peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 di Jambi, Selasa.

Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ia mengatakan upaya mencapai swasembada pangan bukan semata-mata persoalan produksi, tetapi juga menyangkut kepentingan rakyat secara luas.

Transformasi sektor pangan, kata dia, terus dilakukan melalui penataan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan di bidang pangan.

Pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun telah menerbitkan 33 regulasi yang terdiri atas Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Keputusan Presiden (Kepres).

Menurut dia, berbagai regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem pangan, termasuk penguatan kesejahteraan petani.

Zulhas juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

"Kota Jambi memiliki sejarah panjang dan terus menunjukkan perkembangan yang positif," kata dia.

Ia turut mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

Sejumlah program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah berjalan selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan terima kasih kepada Menko Bidang Pangan atas kehadiran yang menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan pada momentum penting peringatan HUT Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - LippoLand kembali menorehkan prestasi melalui raihan penghargaan TOP CSR Awards 2026 kategori Corporate Level – Star 3 dalam ajang penghargaan yang digelar di Hotel Raffles Jakarta pada 25 Mei 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Penghargaan tahun ini mengusung tema “Aligning CSR and ESG for Long-Term Corporate Value and Sustainable Development.” Melalui penghargaan ini, LippoLand dinilai berhasil mengintegrasikan prinsip ESG dan program CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis berkelanjutan perusahaan. CSR Berkelanjutan Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanggap Bencana-Penurunan Stunting

CEO LippoLand, David Iman Santosa, mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat implementasi program CSR yang inovatif dan berdampak nyata. Penghargaan TOP CSR Awards 2026 ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menjalankan program keberlanjutan perusahaan.

”Kami percaya bahwa keberhasilan bisnis harus berjalan seiring dengan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui Lippo Untuk Indonesia PASTI, kami akan terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi Indonesia,” katanya, Selasa (2/6/2026).

Sebagai perusahaan real estat terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dan portofolio lebih dari 150 proyek di berbagai wilayah Indonesia, LippoLand terus memperkuat kontribusinya dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif melalui penerapan konsep triple value. Yakni menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.

Komitmen tersebut dijalankan melalui sustainability framework yang berfokus pada empat pilar utama. Keempatnya yaitu peningkatan kualitas hidup , kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan praktik bisnis terbaik.

Melalui program keberlanjutan “Lippo Untuk Indonesia PASTI”, LippoLand menghadirkan berbagai inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga peningkatan kualitas hidup komunitas di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sejumlah program unggulan yang dijalankan antara lain LippoLand Mengajar, urban farming, renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan kader posyandu, hingga pelatihan dan pameran UMKM.

Sepanjang 2024-2025, lebih dari 100 program CSR yang dijalankan perusahaan telah menjangkau lebih dari 192 ribu penerima manfaat di empat provinsi dan sembilan kota di Indonesia. Program-program tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak jangka panjang yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 6 Cara Tingkatkan Kualitas Hidup Sehat, Bisa Hindari Terkena ISPA

Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara inovasi, kepedulian sosial, dan keberlanjutan mampu menciptakan nilai jangka panjang, tidak hanya bagi perusahaan, akan tetapi juga bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat keberlanjutan, LippoLand terus menegaskan posisinya sebagai perusahaan real estat yang berkomitmen menghadirkan dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

JAKARTA - LPDP kembali membuka seleksi tiga program beasiswa co-funding jenjang magister (S2) 2026. Tiga program yang dibuka tahun ini memiliki fokus yang berbeda.

Program ini menawarkan kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi kelas dunia dengan bidang keilmuan yang strategis dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Melalui skema co-funding, LPDP bekerja sama dengan sejumlah institusi pendidikan internasional untuk memberikan dukungan pendanaan studi. Tiga program yang dibuka tahun ini, mulai dari bidang metalurgi dan perdagangan internasional, diplomasi dan hubungan internasional, hingga ekonomi digital dan masa depan teknologi.

Selain menawarkan peluang studi di kampus ternama dunia, program-program ini juga menghadirkan kompetisi yang lebih terfokus sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.

3 Beasiswa LPDP Co-Funding 2026

Berikut daftar lengkap beasiswa LPDP co-funding jenjang master yang dibuka pada seleksi tahun 2026 dikutip dari Instagram LPDP, Senin (1/6/2026).

1. Beasiswa Kerja Sama Indonesia–Tiongkok Bidang Metallurgi dan Perdagangan Internasional di Central South University (CSU)

Sasaran pendaftar: masyarakat umum, terbuka untuk CPNS/PNS, tidak dibuka untuk TNI/Polri.

Batas usia:

Masyarakat umum: 35 tahun

CPNS/PNS: 37 tahun

Dosen ber-NIDN/NUPTK: 42 tahun

PNS dengan jabatan fungsional peneliti, perekayasa, medis, paramedis, atau pendidik: 42 tahun

IPK minimal: 3,00

Syarat skor bahasa Inggris minimal:

IELTS 6.0

TOEFL iBT 80 (skala 120)

TOEFL iBT 4 (skala 6)

Duolingo English Test 80 (skala 160)

Durasi program: 3 tahun, termasuk program magang.

Program studi:

Materials and Chemicals, School of Metallurgy and Environment

Applied Economics – International Economics and Trade

Pendaftaran:

beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

2. LPDP – Georgetown SFS Asia Pacific Program Master

Program ini menawarkan studi Executive Master's in Diplomacy and International Affairs yang dirancang untuk mencetak pemimpin dan profesional di bidang diplomasi serta hubungan internasional.

Sasaran pendaftar: masyarakat umum, terbuka untuk CPNS/PNS/TNI/Polri.

Batas usia: 42 tahun

IPK minimal: 3,25

Syarat skor bahasa Inggris minimal:

IELTS 7.0

TOEFL iBT 80 (skala 120)

TOEFL iBT 4 (skala 6)

Duolingo English Test 110 (skala 160)

Durasi program: 1 tahun akademik yang terdiri dari:

Studi di Georgetown SFS Asia Pacific, Jakarta (Fall Semester)

Studi di Georgetown University, Washington DC (Spring Semester), dengan kombinasi modul satu minggu di kampus Georgetown University Qatar

Pendaftaran:

Pendaftaran paralel pada Georgetown SFS Asia Pacific dengan batas akhir 30 Juni 2026 melalui laman: https://sfs.georgetown.edu/master-diplomacy-international-affairs/

Pendaftaran LPDP melalui beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

3. LPDP – King’s College London Singhasari Program Master

Program ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendalami transformasi digital dan perkembangan teknologi masa depan melalui dua program unggulan King’s College London.

Sasaran pendaftar: masyarakat umum, terbuka untuk CPNS/PNS/TNI/Polri.

Batas usia:

Masyarakat umum: 35 tahun

CPNS/PNS: 37 tahun

TNI/Polri: 40 tahun

PNS dengan jabatan fungsional peneliti, perekayasa, medis, paramedis, atau pendidik: 42 tahun

Dosen ber-NIDN/NUPTK: 42 tahun

IPK minimal: 3,00

Syarat skor bahasa Inggris:

TOEFL iBT (skala 120) dengan nilai minimal 24 pada bagian writing dan minimal 20 pada setiap keterampilan lainnya

TOEFL iBT (skala 6) dengan nilai minimal 4,5 pada setiap bagian keterampilan

IELTS 6,5 dengan nilai minimal 6 pada masing-masing keterampilan yang dipersyaratkan

Durasi program: 2 tahun

Program studi:

MSc Digital Economies

MA Digital Futures

Pendaftaran paralel melalui:

Program MSc Digital Economies: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/msc-digital-economies-south-east-asia

Program MA Digital Futures: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/ma-digital-futures-south-east-asia

LPDP: beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

Jadwal pendaftaran: 29 Mei–30 Juni 2026.

Demikian informasi 3 beasiswa LPDP Co-Funding jenjang Master yang tengah dibuka. Semoga bermanfaat.