Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Jakarta (ANTARA) - Cita-cita Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan swasembada pangan terbukti sungguh-sungguh.

Presiden tidak hanya meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengawal swasembada pangan, tetapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Kedua institusi tersebut bahkan merekrut pegawai berlatar belakang sekolah menengah pertanian hingga sarjana pertanian, agar memiliki kapasitas lebih kuat dalam memahami dan mengelola persoalan pangan.

Hasilnya mulai terlihat. Indonesia kembali mencatat capaian swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok utama. Pada pekan pertama April 2026, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah telah menembus 4,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menjamin ketersediaan beras bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia jelas bukan perkara sederhana.

Bahkan, saat ini, para pengamat yang paling kritis sekalipun mengakui bahwa Indonesia mampu menjaga stok beras pada level tertinggi sepanjang sejarah, dengan harga yang relatif stabil.

Artikel ini bukan untuk mengkritisi cita-cita mulia tersebut, tetapi menunjukkan konsekuensi yang harus diterima Indonesia ketika swasembada pangan dapat diraih yang belum tentu sesuai dengan ekpektasi, tetapi malah mungkin berupa anomali.

Sesungguhnya terdapat konsekuensi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan teori ekonomi klasik.

Pada umumnya meningkatnya jumlah barang di pasar semestinya menekan harga. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan dengan asumsi faktor lain tetap, maka ketika pasokan melimpah, harga cenderung turun.

Penyebab Anomali

Dalam konteks Indonesia, teori klasik tersebut tidak selalu berjalan lurus. Swasembada pangan—pada komoditas tertentu—justru berpotensi melahirkan anomali: ketika produksi meningkat, harga tidak serta-merta turun, bahkan bisa terdorong naik. Ada sejumlah faktor yang membentuk kondisi ini.

Pertama, struktur biaya produksi dalam negeri yang relatif tinggi. Tenaga kerja di sektor pertanian tidak lagi bisa dianggap murah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen pangan besar lainnya.

Di sisi lain, modernisasi yang belum merata membuat produktivitas tenaga kerja masih tertinggal. Akibatnya, biaya per unit produksi menjadi lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, petani membutuhkan insentif harga yang memadai agar tetap bersedia berproduksi.

Jika harga terlalu rendah, maka motivasi petani untuk menanam menurun yang pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan swasembada itu sendiri.

Kedua, sentra produksi pertanian tersebar di tempat yang jauh dari pasar karena faktor geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan daratan dengan topografi beragam. Dampaknya distribusi pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi memerlukan biaya logistik yang tidak kecil.

Infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya efisien seperti pelabuhan, jalan, maupun sistem rantai dingin menambah beban biaya transportasi. Pada kondisi ini, meskipun produksi meningkat di suatu daerah, harga di daerah lain belum tentu turun karena ongkos distribusi tetap tinggi.

Dengan demikian, harga pangan domestik tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh biaya untuk membawa produk tersebut ke konsumen.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa harga pangan di Indonesia sering kali lebih mahal dibandingkan negara lain yang memiliki sistem logistik lebih terintegrasi.

Sebuah candaan sering diungkapkan para peneliti di Indonesia. Konon biaya transportasi jeruk dengan volume 1 kontainer dari China ke Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya transportasi jeruk dari Aceh ke Papua.

Pada sisi lain kebijakan swasembada seringkali beriringan dengan pembatasan impor untuk melindungi petani lokal. Kebijakan ini memang penting untuk menciptakan ruang bagi produksi dalam negeri berkembang.

Namun, pembatasan impor juga mengurangi alternatif pasokan yang lebih murah dari luar negeri. Pada jangka pendek, hal ini dapat menyebabkan harga domestik tetap tinggi karena pasar tidak memiliki cukup tekanan kompetitif untuk menurunkan harga.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi tidak mudah.

Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Di sisi lain, negara juga berkewajiban memastikan petani mendapatkan harga yang cukup untuk menutup biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang layak.

Jika salah satu sisi diabaikan, dampaknya dapat signifikan yaitu inflasi pangan yang membebani masyarakat atau penurunan produksi akibat petani merugi.

Meningkatkan Produktivitas

Pada konteks ini penting memahami bahwa swasembada pangan bukan sekadar persoalan meningkatkan produksi, tetapi juga mengelola struktur biaya secara keseluruhan.

Tanpa perbaikan pada efisiensi produksi dan distribusi, swasembada berisiko meningkatkan harga komoditi pangan menjadi mahal baik bagi negara maupun masyarakat.

Langkah strategis perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, penggunaan teknologi pertanian modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian pada daerah yang membutuhkan modernisasi pertanian.

Modernisasi pertanian tidak selalu dapat menurunkan biaya pada daerah-daerah dengan harga bahan bakar yang tinggi karena mekanisasi justeru meningkatkan biaya.

Pada jangka panjang investasi pada infrastruktur logistik harus menjadi prioritas untuk menekan biaya distribusi. Dengan biaya yang lebih efisien, produksi yang meningkat dapat benar-benar diterjemahkan menjadi harga yang lebih stabil, bahkan lebih rendah.

Transparansi rantai pasok juga menjadi kunci. Selama ini, panjangnya rantai distribusi sering kali menyebabkan perbedaan harga yang besar antara tingkat petani dan konsumen.

Reformasi dalam sistem perdagangan pangan domestik dapat membantu memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh perantara, tetapi juga oleh produsen dan konsumen secara lebih adil.

Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Terdapat biaya yang harus ditanggung untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terutama dalam tahap awal ketika efisiensi belum tercapai. Pada akhirnya pemerintah dapat menjelaskan bahwa kenaikan harga ketika swasembada pangan bukanlah kegagalan, tetapi periode transisi menuju sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah memang ditantang untuk memastikan fase ini tidak berlangsung terlalu lama dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, swasembada pangan tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan keterjangkauan harga secara permanen.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN; Pengurus di Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI).

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya memperkuat program irigasi perpompaan (Irpom) karena menjadi salah satu terobosan nyata dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Amran mengatakan melalui pemanfaatan manajemen air, teknik itu mampu mengubah pola tanam petani secara signifikan, terutama di lahan kering (upland), dari yang sebelumnya hanya satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

"Kebijakan ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan baru," kata Mentan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Banyurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (16/4).

Di lokasi, Mentan menyaksikan langsung keberhasilan pompanisasi dengan bangunan irigasi perpompaan berkapasitas 5.000 liter yang telah berjalan mengairi sekitar 20 hektar memberikan dampak nyata bagi petani setempat.

“Ini sangat kreatif, di mana pompanisasi di sini sudah jalan. Yang dulu panen satu kali, menjadi tiga kali. Kenapa? Karena pompanya sudah dipasang,” ujar Mentan.

Ia menegaskan, keberhasilan itu akan direplikasi secara nasional agar seluruh lahan kering dapat dioptimalkan melalui pemasangan irigasi pompanisasi.

“Harapan kita seluruh Indonesia, tanah-tanah lahan kering atau daerah upland, yang panen satu kali bisa menjadi dua kali, tiga kali karena kita akan pasang pompa,” katanya.

Untuk mempercepat program tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran besar.

“Kami sudah anggarkan sampai Rp5 triliun untuk pompanisasi. Kalau kita bisa jangkau 1 juta hektare, berarti produksi 6 ton saja, berarti kenaikan 6 juta ton gabah,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan program irigasi perpompaan itu dijalankan bersamaan dengan strategi lain, yakni pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan rawa sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi nasional.

“Nah, ini sambil kita cetak sawah, juga optimalisasi lahan rawa. Jadi, ini tiga langkah kita tempuh,” katanya.

Menurut Amran pula kombinasi kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata dengan peningkatan produksi yang signifikan.

“Inilah langkah-langkah kita tempuh sehingga produksi naik tajam, yaitu 13 persen atau 4 juta ton,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan menjelaskan konsep Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai strategi utama dalam meningkatkan produksi.

“Ini namanya Luas Tambah Tanam (LTT). Jadi, lahan tetap, tapi luas tanamnya yang bertambah. Bisa potensi tiga kali tanam dalam satu hektare,” katanya.

Ia menambahkan, potensi tambahan produksi akan semakin besar jika LTT diperluas.

“Nah, kalau ada 2 juta hektare tambahan, kali 6 ton, itu 12 juta ton gabah. Artinya, menambah 6 juta ton beras,” katanya.

Sebagai langkah percepatan implementasi di daerah, Mentan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten/ kota yang memiliki potensi penambahan LTT untuk memastikan kebutuhan pengairan terpenuhi.

“Nanti kita cek semua. Yang butuh pompa, Insya Allah hari Senin (20/4) kami putuskan. Kami undang Pak Bupati ke Jakarta. Dananya sudah siap. Ini perintah Bapak Presiden,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026

RPP teknisnya nanti untuk denda, lagi dirumuskan sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah sedang menyiapkan regulasi teknis berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk denda bagi lahan sawah dilindungi yang telah telanjur beralih fungsi menjadi nonpertanian.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin, menyampaikan aturan teknis ini nantinya memfokuskan pada penanganan lahan sawah yang sudah telanjur beralih fungsi.

Berdasarkan data sementara, sejak 2019 hingga 2025 terdapat hampir 600 ribu hektare sawah yang berubah menjadi nonsawah. Sementara data periode 2010–2019 masih dalam proses pendataan.

"RPP teknisnya nanti untuk denda, lagi dirumuskan sekarang. Misalnya kalau dia memakai sawahnya yang produktif ada irigasinya maka dia harus ganti tiga kali (lipat), atau bagaimana nanti lagi dirumuskan,” jelasnya.

Ia menambahkan besaran penggantian akan disesuaikan dengan tingkat produktivitas lahan.

“Sepuluh hari ini akan diselesaikan oleh eselon I, baru kita melangkah selanjutnya untuk harmonisasi,” katanya.

Pihaknya menargetkan RPP tersebut dapat rampung dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.

Setelah itu, seluruh pelanggaran alih fungsi lahan sawah akan diwajibkan melakukan penggantian sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan hingga kini pemerintah telah menetapkan lahan sawah dilindungi di delapan provinsi dengan total luas mencapai 3.836.944 hektare.

Selain itu, 12 provinsi tambahan dengan luas 2.739.640,69 hektare juga telah rampung secara teknis dan tinggal menunggu penetapan dari kementerian teknis.

Pemerintah menargetkan seluruh penetapan lahan sawah dilindungi di 17 provinsi tersisa dapat diselesaikan pada kuartal II 2026, dengan total tambahan sekitar 744 ribu hektare.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat sanksi, tetapi juga bertujuan menambah luas lahan sawah nasional.

“Ini kita akan buat regulasinya, tetapi yang terpenting sawah ini akan ada penggantinya,” ujarnya.

Mentan meyakini kebijakan ini dapat meningkatkan luas lahan sawah secara signifikan.

“Syukur-syukur dua kali, tiga kali berarti kita bisa dapat 1 juta sampai 2 juta hektare. Dan kalau ini jadi kenyataan, ini sangat membantu negara,” tambah Amran.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semua kemajuan pertanian, peternakan itu dimulai dari penelitian yang intensif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa penguatan penelitian dan pengembangan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor peternakan nasional.

“Semua kemajuan pertanian, peternakan itu dimulai dari penelitian yang intensif. Jadi peran BRIN untuk membangun, meningkatkan produktivitas peternakan kita, mulai dari perunggasan, ruminansia, sapi perah, itu sangat dibutuhkan,” ujar Rachmat ditemui usai International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, menurut dia peran BRIN dinilai sangat strategis dalam membangun fondasi peningkatan produktivitas, mulai dari subsektor perunggasan hingga hewan ternak seperti sapi potong dan sapi perah.

Rachmat menekankan, peningkatan produktivitas peternakan harus dimulai dari perbaikan kualitas bibit ternak, khususnya pada sapi perah, mengingat keberadaan bibit unggul menjadi faktor fundamental dalam meningkatkan produksi susu nasional.

“Bibit adalah sumber daripada kemajuan peningkatan produksi dan produktivitas,” katanya lagi.

Ia menilai pula inisiatif BRIN dalam ajang yang digelar hari ini yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong riset peternakan merupakan langkah penting yang akan berdampak dalam jangka panjang.

Selain itu, ia menyampaikan Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyediaan pakan ternak, terutama yang berasal dari limbah perkebunan. Potensi ini dinilai dia dapat dimaksimalkan untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi sektor peternakan.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria, menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini tengah mengembangkan berbagai riset strategis untuk menghasilkan ternak unggul, khususnya sapi perah dengan produktivitas tinggi.

Riset tersebut mencakup pengembangan breeding, serta inovasi di bidang nutrisi dan pakan ternak. Upaya ini menurutnya menjadi bagian dari program unggulan BRIN di sektor pangan, yang juga mencakup penguatan subsektor peternakan.

“Research yang saat ini dikembangkan di BRIN adalah soal bagaimana kita menghasilkan sapi-sapi unggul melalui breeding dan juga untuk nutrisi, untuk pakan ternak,” ujar Arif.

Ia menambahkan, pengembangan riset tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, serta sektor swasta.

Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa salah satu tujuan utama penguatan riset adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, khususnya produk susu.

Ini kata dia dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas susu dalam negeri melalui pengembangan sapi perah unggul.

“Yang paling penting kita mengurangi ketergantungan impor, yaitu dengan meningkatkan produksi dan produktivitas susu,” jelasnya.

Selain itu, BRIN juga mengarahkan riset peternakan agar mampu beradaptasi terhadap tantangan perubahan iklim. Dengan demikian, menurut Arif sistem peternakan yang dikembangkan tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan (sustainable livestock).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Maka, merumuskan kebijakan kerja fleksibel sejatinya adalah seni menyeimbangkan dua kepentingan, antara dorongan efisiensi dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu disrupsi signifikan terhadap rantai pasok minyak dan gas (migas) global. International Energy Agency (IEA) menilai bahwa skala gangguan yang terjadi berpotensi menjadi yang terbesar dalam sejarah pasar energi modern.

Kondisi hari ini kian mendesak di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Dampaknya terhadap kita di dalam negeri adalah ruang cadangan energi Indonesia yang sempit berisiko mengancam stabilitas domestik jika gangguan berlangsung lama.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Prabowo Subianto menekankan bahwa eskalasi konflik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi menimbulkan tekanan berlapis terhadap perekonomian domestik, khususnya melalui kenaikan harga energi yang pada akhirnya merambat ke sektor pangan.

Dalam kerangka tersebut, Presiden mendorong langkah antisipatif, berupa efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global. Salah satu opsi kebijakan yang kembali mengemuka adalah penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk work from home (WFH) maupun pengurangan hari kerja sebagai instrumen pengendalian mobilitas dan konsumsi energi.

Era COVID-19

Berbicara mengenai work from anywhere (WFA) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman nyata kita selama pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, transformasi sistem kerja berlangsung secara masif, ditandai dengan pergeseran dari work from office (WFO) menuju WFH, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Kebijakan ini menjadi titik awal institusionalisasi praktik kerja fleksibel dalam birokrasi di Indonesia.

Penerapan WFA pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menata ulang cara kerja menjadi lebih fleksibel, dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja, perubahan ini tidak berjalan mulus begitu saja. Di lapangan, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: di satu sisi harus tetap menjaga agar pelayanan publik berjalan dengan baik dan tidak menurun kualitasnya, sementara di sisi lain juga dituntut untuk melindungi masyarakat dari risiko penyebaran COVID-19.

Pengalaman selama masa krisis, hingga pemulihan pascapandemi menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi sekadar langkah sementara, tetapi sudah menjadi transformasi cara birokrasi bekerja. Baik pemerintah maupun masyarakat secara bertahap mulai terbiasa menggunakan sistem digital sebagai bagian dari kebiasaan baru dalam pelayanan publik. Hal ini kemudian membuka peluang untuk memperkuat kebijakan kerja fleksibel yang berbasis kinerja dan didukung oleh teknologi di masa depan.

Kerja fleksibel

Jika ditarik ke dalam perspektif kebijakan publik, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 pada dasarnya merefleksikan upaya reposisi instrumen birokrasi sebagai bagian dari manajemen krisis yang adaptif.

Opsi penerapan skema kerja fleksibel bagi ASN, baik melalui WFH maupun pengurangan hari kerja tidak semata dipahami sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai intervensi strategis untuk mengendalikan mobilitas, menekan konsumsi energi, sekaligus mengoptimalkan belanja negara.

Rujukan pada praktik di Pakistan memperlihatkan bahwa dalam situasi tekanan fiskal dan energi, negara dapat mengambil langkah-langkah korektif yang bersifat "tidak populis", namun berdampak langsung, seperti pembatasan WFH hingga 50 persen, rasionalisasi belanja pejabat, serta eliminasi pengeluaran nonprioritas atau agenda-agenda seremonial.

Artinya, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang jelas bahwa efisiensi anggaran juga memerlukan keberanian untuk melakukan realokasi dan disiplin fiskal secara terukur.

Kalau kita mengutip pakar ekonomi Joseph E. Stiglitz, efisiensi tidak berhenti pada pencapaian output maksimum, melainkan pada kemampuan kebijakan publik dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat, tanpa menimbulkan distorsi.

Dengan demikian, efisiensi anggaran dalam konteks ini harus dimaknai sebagai proses penajaman prioritas belanja negara agar lebih responsif terhadap risiko eksternal, khususnya disrupsi geopolitik dan gangguan rantai pasok energi global.

Oleh karena itu, kebijakan kerja fleksibel bagi ASN perlu ditempatkan sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas, bukan hanya untuk penghematan energi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen konsolidasi fiskal dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi volatilitas global dan dilema ekonomi akibat dampak geopolitik.

Memastikan keberhasilan

Tantangan utama, saat ini adalah bagaimana menerjemahkan arahan Prabowo Subianto ke dalam desain kebijakan yang presisi dan implementatif, khususnya terkait penerapan skema kerja fleksibel bagi ASN, baik melalui WFH maupun pengurangan hari kerja.

Dalam konteks ini, KemenPANRB, Kemendagri, serta BKN perlu melakukan kajian komprehensif berbasis data dengan mempertimbangkan dimensi kelembagaan, kapasitas digital, serta termasuk heterogenitas karakteristik layanan publik di berbagai daerah kita.

Prinsip kehati-hatian menjadi krusial agar skema kerja fleksibel tidak berdampak negatif terhadap kualitas maupun kuantitas pelayanan publik.

Sebagai pembanding, praktik kebijakan di Thailand menunjukkan bahwa efisiensi energi di sektor publik dapat dicapai melalui orkestrasi kebijakan yang terukur, seperti pengendalian konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, penerapan perilaku berkendara hemat energi, serta optimalisasi penggunaan transportasi bersama dan transportasi publik bagi aparatur negara.

Pendekatan ini menegaskan bahwa efisiensi tidak semata-mata bertumpu pada pengurangan mobilitas, melainkan "menginstitusionalisasi" dan menyadarkan bahwa penggunaan transportasi publik itu menjadi penting.

Di satu sisi, Kemendagri memikul tanggung jawab besar sebagai simpul koordinasi antara pusat dan daerah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah ruang yang homogen. Setiap daerah memiliki denyutnya sendiri, dilema kapasitas fiskal, infrastruktur digital yang belum merata, hingga kebutuhan layanan publik yang sangat kontekstual.

Di tengah keragaman itu, kebijakan tidak bisa dipaksakan dalam satu wajah yang seragam, haruslah lentur, adaptif, dan peka terhadap realitas lokal. Sebab di balik setiap keputusan administratif, ada masyarakat yang bergantung pada layanan dasar: anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang layak, pasien yang menanti layanan kesehatan yang responsif, hingga warga yang menggantungkan kepastian hidupnya pada administrasi kependudukan yang tertib.

Di titik inilah refleksi menjadi penting. Pemerintah daerah tidak sekadar berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai penjaga kepercayaan publik. Kebijakan yang terburu-buru, tanpa kalkulasi matang, berisiko tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga mengikis legitimasi pemerintah itu sendiri.

Maka, kehati-hatian bukanlah bentuk keraguan, melainkan wujud tanggung jawab. Adaptasi kebijakan harus disertai dengan sensitivitas terhadap dampak sosialnya, serta komitmen untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap hadir secara utuh, tidak berkurang dalam kualitas, tidak terputus dalam kontinuitas.

Menjaga ekonomi masyarakat

Lebih jauh, ada lapisan lain yang kerap luput dari perhatian; denyut ekonomi kecil yang hidup dari keseharian aparatur negara. Selama ini, kehadiran ASN di ruang-ruang kerja tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga menjadi penggerak sunyi bagi ekonomi lokal, warung makan yang ramai saat jam istirahat, pedagang minuman di sudut kantor, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan pada rutinitas tersebut.

Maka, merumuskan kebijakan kerja fleksibel sejatinya adalah seni menyeimbangkan dua kepentingan, antara dorongan efisiensi dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kebijakan tidak boleh terjebak pada logika penghematan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan efek riaknya terhadap produktivitas aparatur dan stabilitas sosial-ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya yang berhasil menekan konsumsi energi, tetapi juga yang mampu menjaga ritme kehidupan masyarakat tetap berjalan. Di sanalah letak kebijaksanaan: ketika efisiensi tidak mengorbankan keberlanjutan dan perubahan tetap berpihak pada keseimbangan.

*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Anti korupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK, dan alumni Kebangsaan Lemhannas RI

Copyright © ANTARA 2026

Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai peluang perkembangan ekspor beras Indonesia tetap terbuka, namun memerlukan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi agar dapat bersaing di pasar internasional.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, rencana ekspor beras ke depan perlu dihitung secara lebih matang dengan mempertimbangkan kondisi produksi domestik serta dinamika pasar global.

“Kalau ini (mengembangkan ekspor beras) bisa dilakukan tentu saja bagus, cuma pemerintah menurut saya perlu mengkalkulasi lagi rencana ekspor ini, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, ekspor beras pada prinsipnya dapat dilakukan ketika pasokan dalam negeri mencukupi atau terjadi swasembada.

Kondisi tersebut, menurut dia, sudah terjadi pada 2025 yang dipengaruhi peningkatan produksi serta adanya sisa impor dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun Faisal menilai daya saing harga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena Indonesia menghadapi persaingan dari negara eksportir besar seperti Thailand dan Kamboja.

“Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,” ujar dia.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai ekspor beras Indonesia akan sulit bersaing apabila dilakukan melalui mekanisme perdagangan yang mengandalkan kompetisi harga secara langsung di pasar global.

Karena itu, menurut dia, peluang ekspor lebih realistis jika menyasar pasar tertentu melalui kerja sama khusus antarnegara.

“Kecuali dia sifatnya targeted, misalkan diekspor untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia saja. Jadi dalam konteks ini berarti ada kerja sama khusus dengan pemerintah Arab Saudi,” tuturnya.

Pemerintah melalui Perum Bulog sebelumnya telah mengekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ekspor tersebut mencapai sekitar 2.280 ton dan dikirim dalam dua tahap mulai 28 Februari 2026 sebagai bagian dari dukungan logistik pangan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan pasar beras Indonesia di Arab Saudi melalui jaringan ritel modern setelah ekspor beras haji tersebut.

Beberapa jaringan ritel besar seperti Bin Dawood dan Lulu disebut telah menyatakan minat untuk menyerap beras Indonesia, sehingga membuka peluang perluasan pasar tidak hanya untuk kebutuhan haji tetapi juga segmen umrah dan ritel di negara tersebut.

Peneliti CORE Eliza Mardian menilai ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi dapat diposisikan sebagai pasar khusus berbasis komunitas.

“Sebetulnya ekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji di Arab Saudi itu ekspor captive market berbasis diaspora atau komunitas, bukan ekspor komersial murni,” kata Eliza.

Ia menjelaskan, permintaan beras tersebut lebih dipengaruhi preferensi rasa dan tekstur yang disukai jamaah Indonesia dibandingkan faktor daya saing harga di pasar global.

Eliza menambahkan, Indonesia perlu memenuhi sejumlah prasyarat struktural jika ingin menjadi eksportir beras utama seperti Thailand atau Vietnam.

“Untuk bisa jadi eksportir beras utama seperti Thailand dan Vietnam kita harus memenuhi prasyarat struktural harus konsisten juga seperti surplus produksi yang stabil,” ucapnya.

Untuk mencapai hal tersebut, menurut dia, sektor pertanian perlu terus meningkatkan efisiensi produksi melalui modernisasi dan mekanisasi pertanian untuk bisa bersaing dari sisi harga di pasar global.

Selain itu, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi keamanan pangan dan penerapan praktik budidaya yang baik juga diperlukan untuk memenuhi standar pasar ekspor.

“Kita juga harus bisa jaga konsistensi pasokan ke retail Timur Tengah, dan ini membutuhkan kontrak jangka panjang dengan volume stabil dan kualitas konsisten,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,69 juta ton, meningkat sekitar 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BERLIN - Kanselir Jerman Friedrich Merz meluncurkan kritik baru terhadap etos kerja negaranya, mempertanyakan mengapa karyawan mengambil cuti sakit rata-rata "hampir tiga minggu" setiap tahunnya alih-alih bekerja lebih keras untuk meningkatkan perekonomian nasional yang semakin menurun.

Berkampanye di Baden-Wurttemberg pekan lalu, Merz menargetkan sistem surat keterangan sakit melalui telepon, yang diperkenalkan selama pandemi virus corona, dan bertanya-tanya "apakah itu masih masuk akal saat ini?"

"Apakah itu benar-benar tepat? Apakah itu benar-benar perlu?" tanyanya, menurut Der Spiegel. Ia mengutip data tahun 2024 yang menunjukkan 14,5 hari sakit per karyawan, angka yang mewakili "hampir tiga minggu di mana orang-orang di Jerman tidak bekerja karena sakit."

“Pada akhirnya, kita semua harus bekerja sama… untuk mencapai tingkat kinerja ekonomi yang lebih tinggi daripada yang kita capai saat ini,” katanya.

Kritik ini sejalan dengan dorongan Merz yang berkelanjutan agar warga Jerman bekerja lebih lama dan lebih keras.

Awal pekan ini, ia mengatakan kepada kamar industri bahwa “dengan keseimbangan kehidupan kerja dan minggu kerja empat hari, kemakmuran yang dinikmati negara kita saat ini tidak dapat dipertahankan di masa depan – dan itulah mengapa kita harus bekerja lebih banyak.”

Ekonomi Jerman mengalami pukulan besar ketika negara tersebut ikut serta dalam sanksi Barat terhadap Rusia pada tahun 2022. Sebelum eskalasi konflik Ukraina, Jerman bergantung pada Rusia untuk 55% gas alamnya.

Operasi raksasa minyak Rusia Rosneft juga menyumbang sekitar 12% dari total kapasitas pengolahan minyak negara tersebut, menurut Bloomberg.

Keputusan untuk meninggalkan impor energi murah dari Rusia memainkan peran utama dalam memperlambat perekonomian, yang mengalami kontraksi pada tahun 2023 dan 2024 – penurunan tahunan berturut-turut pertama sejak awal tahun 2000-an.

Bild melaporkan pada bulan Oktober bahwa harga listrik dan gas telah naik masing-masing sebesar 14% dan 74% dari tahun 2022 hingga 2025.

Agustus lalu, kanselir menyatakan bahwa "negara kesejahteraan seperti yang kita miliki saat ini tidak lagi dapat dibiayai dengan apa yang mampu kita tanggung secara ekonomi."

Terlepas dari tren ekonomi yang merugikan ini, Merz telah memprioritaskan militerisasi negara, dengan alasan ancaman Rusia yang dirasakan. Pada bulan Mei, kanselir berjanji untuk mengubah militer Jerman menjadi "tentara konvensional terkuat di Eropa."

JAKARTA - Aktivitas bisnis berbasis digital terus meningkat seiring adopsi teknologi cloud, kolaborasi daring, dan sistem operasional berbasis data. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memastikan infrastruktur jaringan yang digunakan mampu menopang beban kerja yang lebih tinggi sejak awal tahun.

Menjawab kebutuhan tersebut, PLN Icon Plus menghadirkan layanan Metronet sebagai solusi konektivitas berbasis metro ethernet yang dirancang untuk mendukung aktivitas digital bisnis di wilayah perkotaan. Metronet menyediakan jalur komunikasi dedicated dengan bandwidth besar dan stabil, sehingga mampu mendukung berbagai kebutuhan operasional seperti akses aplikasi bisnis, komunikasi data antar lokasi, hingga layanan berbasis cloud.

Komitmen PLN Icon Plus dalam Mewujudkan Eco Industrial Park

Di awal tahun, saat perusahaan mulai kembali memacu kinerja dan mengeksekusi rencana strategis, Metronet membantu menjaga kelancaran sistem digital agar tetap berjalan optimal. Dengan koneksi yang lebih terjamin, perusahaan dapat meminimalkan risiko gangguan operasional yang dapat menghambat produktivitas di fase krusial awal tahun.

Selain performa jaringan, Metronet juga memberikan ketenangan melalui pengelolaan layanan yang profesional. Monitoring jaringan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Pendekatan ini menjadi penting bagi perusahaan yang mengandalkan konektivitas sebagai tulang punggung aktivitas bisnis sehari-hari.

Ekosistem Digital dan Ekologi Digital



Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana menegaskan komitmen perusahaan dalam mendorong transformasi digital dan energi hijau keberlanjutan yang berkualitas.

Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang terus berkembang, keandalan infrastruktur jaringan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis. Melalui layanan Metronet, PLN Icon Plus mendukung perusahaan untuk memulai tahun dengan kesiapan konektivitas yang lebih matang, efisien, dan berkelanjutan.

Tanah yang sehat bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kualitas air, menekan degradasi lingkungan, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi petani

Jakarta (ANTARA) - Di banyak sentra produksi pangan, persoalan petani kerap dipersempit pada isu harga pupuk, cuaca, atau fluktuasi pasar.

Padahal, ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan sering luput dari perhatian, yakni kondisi tanah yang mereka garap.

Tanah bukan sekadar medium tanam, melainkan sistem hidup yang menentukan apakah setiap rupiah yang dikeluarkan petani benar-benar bekerja efektif atau justru berubah menjadi pemborosan yang tidak disadari.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kajian menunjukkan bahwa tanah masam masih menjadi persoalan struktural di kawasan tropis, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan pertanian pangan.

Laporan kesehatan tanah global yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization melalui Global Soil Partnership menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen lahan pertanian pangan di wilayah tropis basah berada pada kondisi masam hingga sangat masam.

Kondisi ini banyak dijumpai pada lahan sawah intensif dan lahan kering beriklim basah, dengan dampak yang nyata terhadap produktivitas, biaya produksi, dan ketahanan ekonomi petani pangan.

Tanah masam bekerja secara diam-diam. Petani dapat meningkatkan dosis pupuk anorganik dari musim ke musim, namun tanaman pangan tetap tumbuh kerdil, daun menguning, perakaran lemah, dan hasil panen stagnan.

Secara ekonomi, situasi ini menciptakan ilusi kerja keras tanpa hasil. Biaya produksi tanaman pangan meningkat, sementara pendapatan tidak bergerak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjerat petani pangan dalam siklus pengeluaran tinggi dan keuntungan yang terus menipis.

Ilmu kesuburan tanah telah lama menjelaskan mekanisme di balik gejala tersebut. Pada pH tanah yang rendah, banyak unsur hara esensial menjadi tidak tersedia bagi tanaman pangan. Fosfor, misalnya, akan terikat kuat oleh aluminium dan besi sehingga tidak dapat diserap oleh akar.

Mekanisme ini dijelaskan secara rinci dalam literatur klasik ilmu tanah seperti Soil Fertility and Fertilizers karya Havlin serta The Nature and Properties of Soils oleh Brady dan Weil.

Padahal fosfor berperan penting dalam pembentukan energi tanaman pangan, pertumbuhan akar, dan pembungaan, sehingga ketidaktersediaannya langsung membatasi potensi hasil.

Selain menghambat ketersediaan hara, tanah masam juga meningkatkan kelarutan unsur-unsur toksik.

Miskin hara

Penelitian fisiologi tanaman pangan umumnya menunjukkan bahwa aluminium dan mangan dalam bentuk terlarut dapat merusak ujung akar, menghambat pemanjangan akar, dan menurunkan kemampuan tanaman menyerap air serta hara.

Temuan ini dibahas secara mendalam oleh Kochian dan rekan-rekannya dalam Annual Review of Plant Biology, serta didukung oleh berbagai artikel di jurnal Soil Science and Plant Nutrition. Akibatnya, pupuk yang diberikan tidak pernah sepenuhnya masuk ke dalam sistem tanaman pangan secara optimal.

Masalah lain yang kerap luput dari perhitungan adalah penurunan aktivitas mikroorganisme tanah. Tanah yang sehat sesungguhnya dihuni oleh miliaran mikroba yang berperan mengurai bahan organik, mengikat nitrogen, dan melepaskan unsur hara dalam bentuk yang tersedia bagi tanaman.

Studi lintas ekosistem yang dipublikasikan Rousk dan koleganya dalam ISME Journal menunjukkan bahwa kemasaman tanah secara signifikan menekan populasi dan aktivitas mikroba menguntungkan. Tanah menjadi miskin kehidupan biologis, dan fungsi alaminya sebagai penyedia hara terganggu.

Dalam kondisi demikian, pupuk nitrogen pun menjadi tidak efisien. Proses nitrifikasi, yakni perubahan nitrogen menjadi bentuk nitrat yang mudah diserap tanaman pangan, berjalan lambat pada tanah masam.

Sebagian nitrogen hilang melalui pencucian atau penguapan, terutama pada sistem pertanian dengan curah hujan tinggi.

Berbagai percobaan lapangan yang dirangkum Cassman dan rekan-rekannya dalam jurnal Field Crops Research menunjukkan bahwa efisiensi pupuk nitrogen di tanah masam dapat turun hingga di bawah 40 persen, jauh dari potensi optimalnya.

Kemasaman tanah yang berlangsung lama juga berdampak pada struktur tanah. Agregat tanah menjadi rapuh, aerasi memburuk, dan kemampuan tanah menahan air menurun.

Akar tanaman pangan kesulitan berkembang dan tanaman menjadi lebih rentan terhadap stres lingkungan. Dalam konteks perubahan iklim yang ditandai hujan ekstrem dan periode kering yang tidak menentu, kondisi ini memperbesar risiko gagal panen dan ketidakpastian pendapatan petani.

Di sinilah pentingnya kecerdasan lapangan, yakni kemampuan membaca masalah dari akar persoalan, bukan hanya dari gejala di permukaan.

Pendekatan terpadu

Berbagai riset pertanian tropis, termasuk yang dirangkum oleh Sanchez dalam Properties and Management of Soils in the Tropics, menunjukkan bahwa perbaikan tanah masam melalui pendekatan terpadu mampu menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen tanaman pangan secara signifikan.

Aplikasi bahan organik, pengapuran dengan kapur pertanian seperti dolomit atau kalsit, serta penguatan biologi tanah terbukti meningkatkan pH tanah, menurunkan toksisitas aluminium, dan menghidupkan kembali aktivitas mikroba.

Pendekatan ini tidak harus mahal atau rumit. Dengan perencanaan yang tepat dan dilakukan secara periodik, remediasi tanah dapat menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya dirasakan selama beberapa musim tanam.

Tanah yang kembali seimbang secara kimia, fisik, dan biologis akan membuat pupuk bekerja lebih efektif, bukan semakin boros.

Dampak perbaikan tanah tidak hanya tercermin pada peningkatan hasil panen tanaman pangan, tetapi juga pada kembalinya kehidupan ekosistem. Munculnya cacing tanah, organisme air, dan mikrofauna lainnya menjadi indikator bahwa tanah kembali berfungsi sebagai sistem hidup.

Dalam jangka panjang, kondisi ini mendukung pertanian tanaman pangan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap tekanan lingkungan.

Perspektif ini sejalan dengan pendekatan pertanian berkelanjutan yang ditekankan FAO, yang memandang kesehatan tanah sebagai fondasi ketahanan pangan.

Tanah yang sehat bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kualitas air, menekan degradasi lingkungan, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi petani.

Maka kemudian, persoalan tanah masam mengajarkan bahwa efisiensi dalam pertanian tidak selalu berarti menambah input. Efisiensi justru lahir dari pemahaman sistem.

Ketika tanah diperlakukan hanya sebagai media tanam pasif, pemborosan menjadi tak terhindarkan. Namun ketika tanah dipahami sebagai sistem hidup yang perlu diseimbangkan, setiap input berubah menjadi investasi yang benar-benar bekerja.

*) Penulis adalah Wakil Sekjen Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) dan Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

proyeksi tersebut merupakan hasil riset dan analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,15 persen hingga 0,17 persen pada 2040.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan proyeksi tersebut merupakan hasil riset dan analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN).

“PDB atau GDP (Gross Domestic Product) meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” ucap M Rizal Taufikurahman di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan kenaikan PDB tersebut didorong oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terjadi secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi kesehatan penerima manfaat program saat mereka memasuki usia kerja berkat pemenuhan gizi dari program MBG selama masa sekolah.

Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa terdapat potensi penurunan dari sisi pasar tenaga kerja sebesar 0,05 persen hingga 0,07 persen, suplai tenaga kerja sebesar kurang dari 0,06 persen, serta upah riil sebesar 0,6 persen.

Namun, Rizal menilai hal tersebut bukan disinsentif kerja, tapi merupakan dampak dari efisiensi produktivitas sehingga tenaga kerja dapat menghasilkan output (hasil kerja) yang sama atau lebih besar dengan periode kerja yang lebih singkat.

“Penurunan ini cerminan dari income effect, di mana peningkatan kesejahteraan membuat kemungkinan besar rumah tangga itu mengurangi jam kerja tanpa menurunkan utilitas, dengan asumsinya ini adalah tenaga kerja formal,” ujarnya.

“Untuk itu, secara agregat MBG memang tidak melemahkan market (pasar) tenaga kerja, dan itu terbukti dari penyerapan jumlah tenaga kerja, tetapi meningkatkan efisiensi melalui perbaikan kualitas modal (sumber daya) manusia,” lanjut Rizal.

Selain dampak terhadap produktivitas tenaga kerja, ia juga menyoroti dampak MBG terhadap kesejahteraan antargenerasi, khususnya dalam konteks konsumsi rumah tangga.

Ia menuturkan peningkatan kesehatan yang dihasilkan dari asupan gizi yang lebih baik akan berkorelasi positif dengan pola konsumsi masyarakat di masa depan, mengingat konsumsi rumah tangga akan mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya kualitas kesehatan antargenerasi.

Namun, pihaknya menemukan bahwa konsumsi rumah tangga justru diproyeksikan naik lebih tinggi pada kelompok masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan tinggi, dibandingkan kelompok masyarakat kelas bawah.

“Ini menunjukkan apa? Bahwa efek kesejahteraan itu tidak hanya terkonsentrasi pada rumah tangga miskin. Di rumah tangga miskin ini tetap naik konsumsinya meskipun kecil, tapi manfaat ini lebih banyak terinternalisasi dalam bentuk perbaikan gizi anak, tidak ekspansi konsumsi secara langsung,” kata Rizal.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Produktivitas pangan di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 berhasil memenuhi target dari pemerintah pusat, sekaligus menjadi langkah awal untuk meneguhkan provinsi ini sebagai penumpu pangan nasional.

"Pemerintah pusat menargetkan Jateng bisa memproduksi sebanyak 11 juta ton padi gabah kering panen (GKP). Untuk jumlah produktivitasnya sudah terpenuhi dari yang ditargetkan itu," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam keterangan resmi yang diterima di Semarang, Sabtu.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, produktivitas padi hingga November 2025 mencapai 11,38 juta ton GKP atau setara dengan 9,4 juta ton gabah kering giling (GKG).

Produktivitas itu berasal dari luas tanam padi di Jateng sekitar 2,03 juta hektare dengan luas panen 1,67 juta hektare. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai tiga besar kontributor beras nasional.

Sementara produktivitas jagung di Jateng sepanjang 2025 mencapai 3,84 juta ton dengan luas panen 612.373 hektare, menjadi kontributor terbesar kedua nasional. Selanjutnya produktivitas kedelai mencapai 17.427 ton dengan luas panen 8.902 hektare dan menjadi kontributor terbesar nasional.

Data tersebut, lanjut Luthfi, menjadi pijakan yang bagus untuk menghadapi tantangan 2026. Capaian pangan ini juga sekaligus untuk menyongsong swasembada pangan nasional.

Apalagi, lanjutnya, sebagaimana peta jalan (roadmap) pembangunan di Jateng, pada 2026 provinsi ini ditargetkan mampu swasembada pangan dan menjadi penumpu pangan nasional.

"Kita harapkan tahun 2026 produktivitas kita meningkat," ujarnya.

Guna mendukung peningkatan produktivitas tersebut, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga sudah digenjot, sejak 2025. Sedangkan untuk menjaga luas lahan pertanian di Jateng agar tidak diubah peruntukannya, maka upaya berkolaborasi dengan kabupaten/kota terus ditingkatkan.

Pimpinan Wilayah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kanwil Jawa Tengah–DIY Sri Muniati memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya aman hingga Juni 2026. Bulog mencatat stok beras di Jateng mencapai 339.094 ton, sehingga cukup hingga Juni 2026.

Sementara, realisasi pengadaan setara beras sepanjang 2025 tercatat sebesar 397.905 ton atau 100,3 persen dari target yang ditetapkan.

"Masyarakat tidak perlu cemas atau panik karena ketersediaan sangat cukup dan harganya relatif stabil," ujar Sri Muniati.

Ia mengakui penyerapan hasil panen tidak dapat dilakukan Bulog sendiri, namun membutuhkan dukungan lintas sektor. Bulog membutuhkan koordinasi dengan dinas-dinas di Provinsi Jateng, serta dukungan aparat seperti TNI dan Polri guna memperkuat penyerapan, agar produksi dan panen di Jateng dapat diserap secara maksimal oleh Jateng sendiri.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mengakui waktu mesin sebagai faktor produksi dan memajakinya secara cerdas bukanlah langkah anti-teknologi

Jakarta (ANTARA) - Gagasan menaikkan upah minimum sering diperlakukan sebagai jawaban utama atas ketidakamanan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Di balik perdebatan upah yang kian politis, terdapat persoalan struktural yang jauh lebih mendalam: keterputusan antara waktu kerja manusia dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Di Indonesia, isu ini semakin relevan seiring adopsi kecerdasan buatan (AI), otomasi, dan digitalisasi yang berlangsung cepat di sektor perbankan, manufaktur, logistik, ritel, hingga layanan publik.

Ketika nilai tambah ekonomi semakin dihasilkan oleh mesin yang bekerja nyaris tanpa henti, sementara sistem fiskal dan ketenagakerjaan masih bertumpu pada jam kerja manusia, maka ketimpangan, erosi basis pajak, dan keresahan sosial menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Selama puluhan tahun, sistem ekonomi Indonesia, seperti banyak negara lain, dibangun atas asumsi bahwa waktu kerja adalah proksi yang cukup akurat bagi produktivitas. Upah minimum, iuran BPJS Ketenagakerjaan, pajak penghasilan, dan berbagai perlindungan sosial, semuanya berangkat dari logika bahwa semakin lama seseorang bekerja, semakin besar kontribusi ekonominya.

Kemudian, AI telah mengganggu asumsi ini. Di sektor perbankan nasional, misalnya, proses analisis kredit ritel yang sebelumnya memerlukan jam kerja analis, kini dapat dilakukan dalam hitungan detik oleh sistem machine learning.

Di sektor logistik dan e-commerce, algoritma penjadwalan dan optimasi rute menggantikan peran dispatcher manusia. Bahkan, di sektor kesehatan, sistem AI untuk pembacaan radiologi dan triase pasien mulai diuji coba di rumah sakit besar. Waktu kerja manusia menyusut, tetapi nilai ekonomi justru meningkat.

Data global menunjukkan skala perubahan ini tidak kecil. Menurut berbagai proyeksi, belanja infrastruktur AI perusahaan secara global akan mencapai sekitar 200 miliar dolar AS pada 2028.
Di Indonesia, nilai ekonomi digital diperkirakan telah melampaui 80 miliar dolar AS pada 2023 dolar AS dan diproyeksikan mendekati 130 miliar dolar AS pada 2025.

Sementara itu, kontribusi sektor berbasis teknologi terhadap PDB meningkat, tetapi pertumbuhan lapangan kerja formal tidak selalu sebanding. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, sebuah angka yang mencerminkan tekanan struktural pada pasar kerja formal yang semakin terotomasi.

Dalam konteks ini, perdebatan semata tentang kenaikan upah minimum yang di Indonesia pada 2024 rata-rata naik sekitar 3–4 persen berisiko menjadi respons yang tumpul. Upah minimum memang penting sebagai jaring pengaman, tetapi ia tidak menyentuh akar persoalan ketika nilai ekonomi dihasilkan oleh sistem yang tidak "bekerja" dalam pengertian konvensional.

AI tidak mengenal jam lembur, tidak menuntut cuti, dan tidak membayar iuran sosial. Jika sistem fiskal terus bertumpu pada pajak tenaga kerja, maka semakin sukses otomasi, semakin rapuh basis penerimaan negara.

Karena itu, Indonesia perlu mulai memikirkan kerangka fiskal baru yang mengakui waktu mesin sebagai faktor produksi tersendiri. Bukan dalam bentuk "pajak robot" yang kasar dan sulit didefinisikan, melainkan pungutan berbasis input yang terukur, seperti jam komputasi AI yang digunakan untuk aktivitas produktif.

Konsep ini realistis karena hampir seluruh layanan AI perusahaan di Indonesia, mulai dari perbankan hingga e-commerce, bergantung pada infrastruktur cloud, baik domestik maupun global, yang secara inheren mencatat penggunaan komputasi secara real time untuk keperluan penagihan.

Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah bank besar di Indonesia yang mengotomatisasi proses persetujuan kredit mikro dan konsumsi. Jika sistem AI tersebut menggantikan 500 analis kredit, dengan rata-rata gaji Rp10 juta per bulan, maka nilai upah tahunan yang tergantikan mencapai Rp60 miliar.

Dengan asumsi sistem tersebut menggunakan sekitar 1 juta jam-AI per tahun, nilai ekonomi per jam setara dengan Rp60.000. Jika negara mengenakan pungutan 10–15 persen atas nilai penggantian ini, penerimaan fiskal tambahan bisa mencapai Rp6 miliar–Rp9 miliar per tahun hanya dari satu institusi. Jika diterapkan secara luas di sektor perbankan, asuransi, fintech, dan e-commerce, potensi penerimaannya signifikan.

Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ia secara otomatis menyesuaikan diri dengan struktur upah nasional. Penggantian pekerjaan berupah tinggi akan menghasilkan basis pajak yang lebih besar, sementara otomasi pekerjaan berupah rendah tidak dibebani secara berlebihan.

Kedua, ia tidak menghukum inovasi, karena, bahkan dengan pungutan, biaya jam-AI tetap jauh lebih murah dibandingkan tenaga kerja manusia. Ketiga, ia menciptakan mekanisme pembagian surplus teknologi yang lebih adil, tanpa harus menahan adopsi AI.

Hanya saja, desain kebijakan ini menuntut kejelasan definisi, terutama antara augmentasi dan substitusi. Augmentasi terjadi ketika manusia tetap menjadi pengambil keputusan utama, sementara AI berfungsi sebagai alat bantu.

Substitusi terjadi ketika AI menjalankan alur kerja penuh dengan intervensi manusia yang minimal. Di Indonesia, klasifikasi ini sangat penting agar kebijakan tidak justru menghambat peningkatan kualitas layanan publik, seperti penggunaan AI untuk membantu dokter di daerah terpencil atau guru dalam evaluasi pembelajaran.

Tarif pungutan yang lebih rendah untuk augmentasi misalnya 5 persen dan lebih tinggi untuk substitusi misalnya 15 persen dapat mendorong adopsi sistem hibrida yang tetap menempatkan manusia sebagai penentu akhir.

Tantangan lain adalah dimensi global. Banyak layanan digital yang digunakan di Indonesia diproduksi lintas batas. Tanpa mekanisme penyesuaian, perusahaan domestik yang mematuhi pungutan jam-AI bisa kalah bersaing dengan layanan impor digital yang tidak dikenai kewajiban serupa.

Karena itu, Indonesia perlu mulai mendorong konsep mekanisme penyesuaian perbatasan digital, sejalan dengan diskursus global tentang pajak ekonomi digital dan carbon border adjustment mechanism.

Pengungkapan kandungan jam-AI dalam layanan digital lintas negara dapat menjadi langkah awal memanfaatkan kerangka dokumentasi transfer pricing yang sudah dikenal otoritas pajak.

Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia secara konkret? Pertama, pemerintah perlu membentuk gugus tugas lintas Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Kominfo, dan Bappenas untuk merancang kerangka konseptual pengenaan pungutan berbasis waktu mesin.

Kedua, perlu dilakukan proyek percontohan terbatas di sektor dengan adopsi AI tinggi, seperti perbankan dan e-commerce, sambil menguji mekanisme pelaporan dan audit. Ketiga, penerimaan dari pungutan ini harus secara eksplisit diarahkan untuk pembiayaan reskilling tenaga kerja, penguatan jaminan sosial, dan pendidikan digital, sehingga legitimasi sosialnya kuat.

Keempat, Indonesia perlu aktif dalam forum internasional untuk mendorong standar global, agar kebijakan ini tidak merugikan daya saing nasional.

Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia berisiko terjebak dalam paradoks ekonomi tumbuh melalui teknologi, tetapi penerimaan negara stagnan dan pasar kerja semakin tertekan.

Memperdebatkan kenaikan upah minimum dari Rp4 juta menjadi Rp4,5 juta, misalnya, tidak akan menjawab persoalan ketika nilai tambah ekonomi dihasilkan oleh mesin yang bekerja 24 jam sehari, dengan biaya marjinal mendekati nol. Tantangan sejatinya adalah bagaimana mengonversi produktivitas mesin menjadi sumber pembiayaan publik yang berkelanjutan.

Mengakui waktu mesin sebagai faktor produksi dan memajakinya secara cerdas bukanlah langkah anti-teknologi. Justru sebaliknya, ia adalah prasyarat agar transformasi digital memiliki mandat sosial yang kuat.

Bagi Indonesia, negara dengan bonus demografi yang mulai menyempit dan tekanan fiskal yang meningkat, kebijakan semacam ini bukan lagi wacana futuristik, melainkan kebutuhan strategis. Tanpa kerangka fiskal baru, kita akan terus bergerak menuju ekonomi dengan basis pajak yang menyusut, ketimpangan yang melebar, dan kepercayaan publik yang tergerus.

*) Dr Aswin Rivai SE MM adalah pemerhati ekonomi, dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026