JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia resmi memasuki fase aging population atau penuaan penduduk.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97 persen dari total populasi, melampaui ambang batas 10 persen yang menjadi indikator sebuah negara memasuki fase penuaan penduduk.

Kondisi tersebut menandai perubahan besar dalam struktur demografi Indonesia.

Jumlah lansia yang terus meningkat menghadirkan tantangan baru, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi keluarga yang menjadi garda terdepan dalam perawatan dan pemenuhan kebutuhan kelompok usia lanjut.

Di tengah perubahan itu, muncul kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan berlapis, yakni generasi sandwich.

Mereka adalah kelompok usia produktif yang harus menopang kebutuhan anak-anak sekaligus orangtua yang memasuki usia lanjut.

Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika Indonesia memasuki era penuaan penduduk.

Bertambahnya jumlah lansia berarti semakin banyak anggota keluarga yang membutuhkan dukungan finansial, fisik, maupun emosional dari generasi di bawahnya.

Ketika anak dan orangtua sama-sama membutuhkan dukungan

Menurut Investopedia, istilah generasi sandwich merujuk pada individu usia paruh baya yang berada dalam posisi "terjepit" karena harus mendukung orangtua yang menua sekaligus anak-anak yang masih membutuhkan bantuan finansial dan emosional.

Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut tidak hanya berupa pemberian uang.

Banyak anggota generasi sandwich juga harus mengurus kebutuhan kesehatan orangtua, mendampingi mereka menjalani pengobatan, membantu aktivitas sehari-hari, hingga menyediakan tempat tinggal.

Di saat yang sama, mereka juga masih harus membiayai pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, serta menyiapkan masa depan keluarga.

Investopedia menjelaskan, meningkatnya harapan hidup dan kecenderungan masyarakat memiliki anak pada usia yang lebih matang menjadi faktor yang mendorong munculnya fenomena generasi sandwich.

Kondisi itu membuat seseorang dapat menghadapi situasi ketika anaknya masih membutuhkan dukungan, sementara orangtuanya telah memasuki usia lanjut dan memerlukan perawatan.

Fenomena tersebut tidak lagi menjadi kasus yang bersifat individual. Berbagai penelitian menunjukkan kelompok ini terus bertambah seiring meningkatnya populasi lansia.

Aging population membuat beban perawatan kian besar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan Indonesia telah resmi memasuki fase penuaan penduduk berdasarkan hasil SUPAS 2025.

"Persentase lansia hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 11,97 persen, yang menunjukkan Indonesia sudah memasuki fase penuaan penduduk," ujar Amalia sebagaimana dikutip dalam publikasi hasil SUPAS 2025.

Tren tersebut sebenarnya telah terlihat dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Persentase lansia tercatat sebesar 7,59 persen pada 2010, meningkat menjadi 8,47 persen pada 2015, lalu naik lagi menjadi 9,93 persen pada 2020 sebelum akhirnya menembus 11,97 persen pada 2025.

Peningkatan jumlah lansia berarti kebutuhan perawatan jangka panjang juga berpotensi meningkat.

Dalam banyak kasus, keluarga menjadi pihak yang pertama kali menanggung kebutuhan tersebut.

Laporan Kependudukan Indonesia 2025 yang dirilis UNFPA Indonesia juga mencatat, memasuki era aging population, jumlah dan proporsi lansia terus mengalami peningkatan sehingga tantangan yang berkaitan dengan kelompok usia lanjut akan semakin besar.

Kondisi ini membuat peran generasi sandwich semakin krusial. Mereka menjadi penghubung antara kebutuhan kelompok usia muda dan kelompok usia lanjut dalam satu rumah tangga maupun keluarga besar.

Tekanan finansial dari dua arah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi sandwich adalah tekanan finansial.

Individu dalam kelompok ini tidak hanya harus membiayai kebutuhan anak-anak, tetapi juga membantu kebutuhan orangtua yang menua.

Di saat bersamaan, mereka masih harus mengelola karier, kebutuhan pribadi, dan menyiapkan dana pensiun mereka sendiri.

Tekanan tersebut sering kali membuat perencanaan keuangan jangka panjang menjadi lebih sulit.

Banyak anggota generasi yang berada di posisi sandwich harus menyesuaikan pekerjaan mereka demi memenuhi kebutuhan perawatan keluarga. Sebagian harus mengurangi jam kerja, bekerja dari rumah, bahkan mengambil cuti untuk mendampingi orangtua atau anak.

Fenomena serupa terlihat pada kelompok Gen X yang kini banyak memasuki usia 40 hingga 60 tahun. Kelompok ini disebut menghadapi tekanan akibat biaya pendidikan anak, kebutuhan perawatan orangtua, dan cicilan rumah secara bersamaan.

Investopedia mencatat, biaya perawatan lansia yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi keuangan generasi sandwich.

Di saat yang sama, mereka juga masih harus menyiapkan tabungan pensiun agar tidak mengalami kesulitan finansial ketika memasuki usia lanjut.

Bukan hanya soal uang

Beban yang dihadapi generasi sandwich tidak hanya berkaitan dengan keuangan.

Penelitian yang dimuat dalam National Library of Medicine menyebutkan, pengasuh generasi sandwich adalah individu yang secara bersamaan memberikan dukungan kepada generasi di atas dan generasi di bawah mereka.

Kondisi tersebut dapat memunculkan tekanan emosional dan tuntutan waktu yang besar.

Para pengasuh yang bekerja penuh waktu rata-rata menghabiskan sekitar tiga jam per hari untuk merawat orangtua dan anak-anak di luar jam kerja mereka. Lebih dari separuh pengasuh dalam kelompok ini merupakan perempuan.

Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aktivitas, mulai dari mengantar orangtua berobat, mengurus kebutuhan administrasi, membantu pekerjaan rumah tangga, hingga mendampingi anak belajar.

Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa tekanan emosional menjadi salah satu tantangan utama.

Generasi sandwich harus menghadapi kenyataan bahwa orangtua mereka semakin bergantung pada bantuan keluarga, sementara anak-anak masih memerlukan perhatian dan dukungan yang tidak sedikit.

Dalam banyak kasus, kebutuhan tersebut berlangsung bersamaan sehingga waktu untuk diri sendiri menjadi semakin terbatas.

Munculnya generasi sandwich baru

Perubahan struktur demografi juga memunculkan bentuk generasi sandwich yang lebih kompleks.

Investopedia menjelaskan adanya istilah club sandwich generation, yakni kelompok usia 50 hingga 60 tahun yang harus merawat orangtua, anak dewasa, sekaligus cucu.

Ada pula open-faced sandwich generation yang merujuk pada individu yang terlibat dalam perawatan lansia secara lebih luas.

Fenomena ini menunjukkan, tanggung jawab perawatan tidak lagi terbatas pada dua generasi.

Di sejumlah negara, meningkatnya usia harapan hidup membuat lebih banyak keluarga hidup dalam konfigurasi multigenerasi.

Orangtua berusia lanjut hidup lebih lama, sementara anak-anak dewasa juga membutuhkan dukungan lebih panjang akibat tantangan ekonomi dan biaya hidup yang meningkat.

Kondisi tersebut membuat tekanan yang dihadapi generasi sandwich menjadi semakin kompleks.

Ketika Indonesia memasuki fase aging population, tantangan serupa berpotensi semakin terasa. Bertambahnya jumlah lansia berarti kebutuhan dukungan keluarga juga meningkat.

Pada saat yang sama, kelompok usia produktif tetap harus memenuhi kebutuhan generasi yang lebih muda.

SUPAS 2025 menunjukkan, struktur demografi Indonesia sedang bergerak menuju masyarakat yang semakin menua.

Dengan proporsi lansia yang telah mencapai 11,97 persen, isu perawatan lansia dan keberadaan generasi sandwich diperkirakan akan menjadi bagian yang semakin penting dalam dinamika sosial dan ekonomi keluarga Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana darurat menjadi salah satu kebutuhan yang harus dianggarkan dalam pengelolaan keuangan karena berfungsi sebagai perlindungan saat kondisi tak terduga.

Namun banyak yang tidak orang pahami, besaran dana darurat yang harus dikumpulkan antara yang belum menikah dan yang sudah menikah berbeda.

Bahkan bagi yang masih memiliki tanggungan orang tua (sandwich generation) juga berbeda.

Financial Literacy Specialist Ayu Sara Herlia-Hinch mengatakan, besaran dana darurat yang harus dikumpulkan tergantung pada kondisi masing-masing individu.

Sebab nantinya dana darurat ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup apabila kehilangan pekerjaan, untuk biaya pengobatan, hingga perbaikan kendaraan atau rumah.

"Dana darurat itu adalah sejumlah uang yang kita siapkan untuk menghadapi kondisi darurat yang tidak terduga. Yang besarannya ini tergantung dengan kita seperti apa kondisinya," ujarnya dalam acara Webinar Perayaan Hari Kartini 2026, Selasa (21/4/2026).

Dia membagi besaran dana darurat yang harus dikumpulkan bagi masing-masing individu sesuai kebutuhan.

Pertama, bagi individu yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, besaran dana darurat minimal setara tiga kali pengeluaran per bulan atau tiga kali gaji.

Sedangkan bagi yang belum menikah tapi sandwich generation sekitar 3-6 kali gaji.

Kemudian bagi individu yang telah menikah dan belum punya anak, minimal harus memiliki dana darurat sekitar 6 kali gaji bulanan.

Sedangkan bagi yang sudah menikah dan belum punya anak sekitar 6-9 kali gaji.

Kelompok tersebut berbeda dengan yang sudah menikah, punya anak, dan bukan sandwich generation harus memiliki dana darurat sekitar 6-9 gaji.

Sedangkan bagi yang sudah menikah, punya anak, dan sandwich generation sebesar 9-12 gaji.

Dia menambahkan, sementara untuk porsi alokasi tiap bulan, sekitar 5 persen dari pendapatan dapat dialokasikan untuk dana darurat.

"Kalau nabung untuk dana darurat atau dana-dana yang lain, kalau misalkan kita bisa menyisihkan 5 persen dari pendapatan kita, itu udah oke," ucapnya.

Dia menambahkan, jika memungkinkan, alokasi dana darurat dibedakan dengan alokasi untuk asuransi atau perlindungan kesehatan yang porsinya maksimal 10 persen dari pendapatan.

Minimal setiap individu harus memiliki BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan agar dapat digunakan jika membutuhkan pengobatan.

"Sekalinya kita enggak punya asuransi, kita sehat-sehat ajanih pada suatu hari, tiba-tiba kita jatuh dari motor, patah tulang, harus dioperasi Rp 20 juta. Kalau kita punya asuransi itu dibayarin sama asuransi, tapi kalau misalkan kita enggak punya asuransi, iya sih bisa pakai tabungan. Kalau tabungannya belum ada gimana?" sebut dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) menyoroti banyak perempuan yang mengesampingkan kesehatan dan kesiapan finansialnya demi memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Berdasarkan survei Sun Life terhadap 3.001 responden di enam pasar Asia pada Januari 2026, sebanyak 57% perempuan Indonesia pernah mengabaikan perawatan medis untuk mendukung anak atau orang tua dan lansia.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan termuak tersebut mencerminkan bahwa banyak perempuan di Indonesia yang secara sukarela berkorban tanpa diminta. Dalam menjaga keluarga, perempuan seringkali mengorbankan kesehatan, rasa aman, dan rencana finansial mereka sendiri.

“Peran ini patut dihargai dan dihormati, sekaligus didukung dengan solusi dan pendampingan yang membantu perempuan tetap bisa memprioritaskan keluarga tanpa harus mengesampingkan masa depan mereka,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pads Rabu (8/4/2026).

Adapun, pengorbanan finansial ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari mengurangi pengeluaran pengeluaran pribadi untuk rekreasi (82%), membatasi peluang investasi (30%), hingga menunda tabungan pensiun (28%). Di saat yang sama, 51% menyebut biaya kesehatan yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama menuju keamanan finansial.

Tidak sampai di situ, survei menegaskan kuatnya realitas sandwich generation di Indonesia. Sebanyak 96% perempuan memperkirakan akan menopang perawatan lansia orang tua mereka, baik saat ini maupun di masa depan, tetapi hanya 26% yang sudah menyisihkan setidaknya 10% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan tersebut.

“Akibatnya, mereka harus menanggung triple penalty dari peran pengasuhan. 59% mengatakan tanggung jawab pengasuhan menghambat peningkatan keamanan finansial, 47% berdampak pada karier, dan 47% membatasi kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri,” kata Albertus.

Di tengah tekanan tersebut, perempuan Indonesia juga memainkan peran penting dalam keuangan rumah tangga. Sebanyak 62% mengatakan mereka menjadi pengambil keputusan terakhir dalam keputusan keuangan keluarga, bahkan mencapai 92% untuk mereka yang menjadi tulang punggung (breadwinner) keluarga.

Kendati demikian, meski tanggung jawabnya besar, hanya 13% yang saat ini aktif melibatkan penasihat keuangan profesional.

Albertus meneruskan bahwa keamanan finansial jangka panjang juga masih menjadi beban pikiran perempuan Indonesia. Pasalnya, meski 63% perempuan Indonesia merasa kondisi finansial mereka lebih baik dibanding ibu mereka pada usia yang sama, tapi hanya 19% yang merasa sangat siap menghadapi peristiwa finansial besar yang tak terduga.

“Temuan ini menunjukkan bahwa di tengah peran perempuan yang semakin besar dalam mengelola keuangan keluarga, kerentanan terhadap guncangan finansial masih tetap menjadi kekhawatiran terbesar mereka,” pungkasnya.

Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, sandwich generation yang harus produktif tetap ada batasnya.

Jadi, karena sandwichgeneration ini kan ada limitasinya juga. Sandwichgeneration itu harus produktif. Kalau tidak, dia tidak bisa menopang ke bawah dan tidak bisa menopang ke atas. Tetapi, kemampuan sandwichgeneration juga ada batasnya,” ujarnya dalam agenda Dialog Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Karena itu, dia menilai bahwa National Transfer Accounts (NTA) dibutuhkan sebagai alat ukur aliran sumber daya ekonomi antar-usia dalam “keluarga besar” Indonesia dengan memetakan interaksi antara anak-anak (konsumen), usia produktif (sandwich generation), dan lansia (purna tugas) melalui pajak, keluarga, dan aset.

Penggunaan NTA dipakai untuk menghindari kebijakan berdasarkan perasaan, sehingga memungkinkan penentuan prioritas yang tepat antara kebutuhan pendidikan anak dengan kesehatan lansia secara akurat.

Kemudian juga berfungsi sebagai alat untuk membuat proyeksi strategis menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan kebutuhan guru, dokter, dan infrastruktur sesuai perubahan struktur usia penduduk.

Alat ukur ini juga menjamin beban ekonomi pada sandwich generation agar tak terlalu berat dengan menyeimbangkan distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok usia, serta mengidentifikasi investasi yang paling mendesak dan berdampak besar dengan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bijak untuk kualitas hidup warga.

“Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua. Jadi, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya kita sehari-hari pasti akan bertanya siapa yang sebenarnya membayar anak-anak kita bersekolah. Bisa orang tua, kombinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-kakek kita? Siapa yang bekerja menghasilkan uang?,” kata Praktikno.

“Generasi yang produktif ini adalah generasi sandwich, generasi kejepit karena harus berproduksi, kemudian menanggung beban anak-anak, tapi sekaligus juga menanggung beban untuk orang tua. Nah, oleh karena itu, sangat berisiko kalau kita tidak bisa mengatur baik itu kebijakan publik sampai kepada (optimalisasi bonus demografi, penguatan sistem transfer publik, mendorong asset based realocation, serta mengantisipasi aging population,” ungkap dia.

Pihaknya ingin meyakinkan ke seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, bahwa NTA dapat digunakan sebagai basis untuk kebijakan publik.

“Bisa jadi secara nasional kita bisa membuat agregatnya, tetapi kebijakan di daerah bisa jadi berbeda-beda. Misalnya saja, di daerah tertentu mungkin akan lebih banyak fokus kepada pendidikan anak dan seterusnya, tapi di daerah yang lain bisa jadi akan lebih fokus kepada penyiapan klinik lansia, rumah sakit, dan lain-lain, bansos (bantuan sosial) untuk orang tua, dan lain-lain,” ucap Menko PMK.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) menyampaikan tekanan finansial untuk menopang orang tua sekaligus anak atau kondisisandwich generationkini menjadi realitas bagi 90% pekerja di Indonesia.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan hal tersebut berdampak langsung pada kesiapan pensiun. Menilik survei perusahaannya, 40% responden mengaku menurunkan ekspektasi gaya hidup saat pensiun, sementara 23% menunda atau memperkirakan harus terus bekerja setelah mencapai usia pensiun.

Tidak sampai di situ, survei perusahaan yang bertajuk “Membayangkan Kembali Pensiun: Kesenjangan Pensiun di Asia / Retirement Reimagined: Asia’s Retirement Divide” juga mencatat bahwa 77% responden Indonesia memperkirakan akan tetap bekerja setelah usia pensiun.

Albertus menjelaskan, tekanan ini muncul di tengah perubahan demografi. Data ESCAP pada 2023 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia usia 60 tahun ke atas mencapai 30,9 juta orang (11,1% populasi) dan diproyeksikan meningkat menjadi 64,9 juta orang (20,5%) pada 2050.

“Peningkatan usia harapan hidup memperpanjang masa produktif sekaligus memperbesar kebutuhan perencanaan keuangan jangka panjang,” sebutnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (16/2/2026).

Bila menilik surveinya lagi, 71% responden menyatakan mereka membutuhkan penghasilan tambahan untuk menopang biaya hidup dan menjaga keamanan finansial jangka panjang. Bagi sebagian responden, bekerja lebih lama mencerminkan pilihan pribadi. Namun bagi sebagian lain, hal tersebut merupakan konsekuensi tekanan ekonomi.

“Kami melihat dua realitas yang berbeda. Bagi mereka yang siap, bekerja lebih lama bisa menjadi pilihan yang menawarkan fleksibilitas dan kebebasan. Sementara bagi yang lain, bekerja lebih lama mencerminkan tekanan keuangan yang dihadapi. Merencanakan pensiun lebih awal dan secara menyeluruh adalah penentu realitas mana yang akan dijalani,” jelas Albertus.

Albertus menambahkan, survei perusahaannya mengelompokkan responden menjadi dua kategori yakniGold Star Plannersatau yang telah mempersiapkan pensiun secara matang. Kemudian,Stalled Startersyang menunda perencanaan.

“Sebanyak 43% responden yang menunda pensiun menyebut kebutuhan membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak sebagai alasan utama,” bebernya.

Dia menambahkan bahwa hingga 24% responden mengaku tidak memiliki rencana pensiun dan 34% baru menyusun rencana dalam dua tahun sebelum berhenti bekerja penuh waktu. Hanya 38% yang merasa sangat percaya diri terhadap rencana pensiun mereka.

Kemudian, survei juga mencatat perubahan perilaku dalam mencari informasi finansial. Penggunaan AI untuk mendukung pengambilan keputusan finansial meningkat dari 13% menjadi 30% dibanding survei sebelumnya. Sebaliknya, proporsi responden yang berkonsultasi dengan bank turun dari 40% menjadi 31%, dan yang berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen turun dari 44% menjadi 31%.

Menurut Albertus, teknologi dapat menjadi sumber informasi awal, tetapi keputusan jangka panjang tetap memerlukan pertimbangan menyeluruh. Sebab itu, dia menilai peran institusi keuangan semakin penting dalam membantu masyarakat memahami dana pensiun.

“Peran institusi keuangan semakin penting dalam menyediakan panduan dan solusi yang mengubah ketidakpastian menjadi pemberdayaan, serta membantu masyarakat membangun masa depan di mana pensiun dibentuk oleh peluang, bukan tekanan,” ujar Albertus.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemapanan finansial kerap diasosiasikan dengan rasa aman. Rumah yang layak, pendidikan anak yang terjamin, serta gaya hidup yang stabil sering menjadi indikator bahwa sebuah keluarga berada dalam kondisi keuangan yang kuat.

Namun, di balik gambaran tersebut, banyak keluarga justru menghadapi celah kerentanan atau vulnerability gap yang tidak selalu disadari.

Vulnerability gap muncul ketika kemapanan dianggap setara dengan perlindungan finansial. Padahal, semakin mapan sebuah keluarga, risiko yang dihadapi justru semakin kompleks.

Risiko tersebut mencakup besarnya tanggung jawab finansial, ketergantungan pada sumber penghasilan utama, gaya hidup dengan biaya tinggi, hingga pengelolaan aset dan warisan lintas generasi.

Tanpa strategi perlindungan yang memadai, kondisi yang terlihat stabil ini dapat dengan cepat berubah ketika terjadi peristiwa tidak terduga, seperti kehilangan pencari nafkah utama, gangguan kesehatan, atau kebutuhan dana mendesak.

Ketergantungan pada satu pencari nafkah utama

Salah satu penyebab utama tingginya vulnerability gap di Indonesia adalah ketergantungan pada satu figur high performer sebagai pencari nafkah utama.

Dalam banyak keluarga, seluruh kebutuhan hidup dan rencana jangka panjang bergantung pada satu sumber penghasilan.

Ketika risiko terjadi pada figur tersebut, dampaknya tidak hanya mengganggu arus kas harian, tetapi juga keberlangsungan pendidikan anak, cicilan aset, hingga rencana keuangan jangka panjang.

Dalam praktiknya, masih banyak keluarga yang belum memiliki perlindungan pengganti penghasilan (income replacement) yang sepadan dengan standar hidup yang telah dibangun.

Gaya hidup meningkat, proteksi tidak selalu mengikuti

Kemapanan finansial sering diiringi dengan peningkatan gaya hidup. Biaya sekolah premium, cicilan properti bernilai besar, perjalanan rutin, serta pengeluaran untuk lifestyle maintenance membuat kebutuhan dana keluarga semakin tinggi.

Namun, tidak sedikit keluarga yang belum menghitung secara menyeluruh biaya hidup aktual mereka.

Ketika risiko terjadi, cadangan dana darurat maupun perlindungan finansial yang dimiliki ternyata tidak cukup untuk menopang gaya hidup yang sudah terlanjur meningkat.

Kondisi ini membuat tekanan finansial muncul secara tiba-tiba, meskipun sebelumnya keluarga terlihat mapan.

Aset besar, tetapi tidak likuid

Kemapanan juga sering tercermin dari kepemilikan aset, seperti properti, bisnis keluarga, atau investasi jangka panjang. Masalahnya, sebagian besar aset tersebut bersifat tidak likuid.

Proses penjualan properti, likuidasi bisnis, atau pencairan investasi membutuhkan waktu dan biaya administratif yang tidak sedikit.

Akibatnya, ketika keluarga membutuhkan dana cepat untuk kondisi darurat, kekayaan yang dimiliki tidak selalu bisa langsung dimanfaatkan.

Hal inilah yang membuat keluarga dengan aset besar tetap rentan terhadap risiko finansial jangka pendek.

Beban tanggung jawab lintas generasi

Semakin mapan sebuah keluarga, semakin besar pula tanggung jawab lintas generasi yang harus ditanggung.

Banyak keluarga berada pada fase sandwich generation, yaitu harus membiayai pendidikan dan masa depan anak-anak, sekaligus menopang kebutuhan orang tua yang telah lanjut usia.

Tanpa perencanaan keuangan yang komprehensif, beban ganda ini berpotensi menimbulkan tekanan finansial dan memicu konflik dalam keluarga, terutama ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau kesehatan.

Upaya menutup celah kerentanan finansial

Berdasarkan data Financial Resilience Index Sun Life Indonesia 2025, sebanyak 71 persen keluarga Indonesia memiliki aspirasi untuk membangun dan menjaga kekayaan keluarga.

Aspirasi tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan risiko yang lebih terstruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Sun Life Indonesia menyediakan berbagai solusi perlindungan finansial yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan kondisi keuangan keluarga ketika menghadapi risiko tidak terduga.

Salah satunya adalah solusi income replacement dan perlindungan bagi pencari nafkah utama. Asuransi jiwa berfungsi sebagai pengganti penghasilan ketika pencari nafkah mengalami risiko meninggal dunia.

Dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025), produk seperti Sun Prosperity Prime (Si Super) menawarkan proses pengajuan tanpa pemeriksaan kesehatan serta manfaat tunai tahunan sejak tahun pertama, yang ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas arus kas keluarga.

Selain itu, untuk keluarga dengan aset besar dan tidak likuid, tersedia solusi perlindungan waris yang bersifat likuid dan bebas pajak.

Produk seperti Sun Proteksi Waris dirancang sebagai instrumen yang dapat langsung dimanfaatkan oleh ahli waris. Asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, memiliki manfaat yang jelas, serta membantu keluarga menghindari proses administratif warisan yang panjang.

Dalam konteks tanggung jawab lintas generasi, Sun Life Indonesia juga menyediakan dukungan perencanaan melalui tenaga profesional, seperti Insurance Advisor, yang membantu keluarga menyusun strategi keuangan jangka panjang, termasuk perencanaan warisan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh pendekatan tersebut mencerminkan komitmen Sun Life untuk menjadi The One You Can Rely On, sebagai mitra keluarga Indonesia dalam mendampingi pengambilan keputusan finansial penting di berbagai tahap kehidupan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta: Fenomena sandwich generation kini makin banyak dialami masyarakat Indonesia. Istilah ini merujuk pada individu produktif yang harus menanggung beban finansial dari dua arah yaitu membiayai kebutuhan anak-anak sekaligus mendukung kebutuhan orang tuanya.

Kondisi terjepit ini membuat banyak orang kesulitan mengatur keuangan dan terancam tidak memiliki tabungan hari tua yang cukup.

Untuk memutus rantai masalah ini, solusinya adalah persiapan dana pensiun sejak dini. Anda bisa memulainya dengan mudah melalui program BRIFINE Individu dari DPLK BRI yang kini sudah tersedia di aplikasi BRImo.

Jeritan Generasi Sandwich: Mengapa Masa Tua Jadi Taruhan?

Generasi yang berada di tengah himpitan dua generasi ini menghadapi tantangan keuangan yang kompleks dan melelahkan. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang sering dialami jika mereka tidak segera menyiapkan dana pensiun:

1. Tekanan Finansial Berlipat Ganda: Seluruh penghasilan habis terbagi untuk biaya perawatan orang tua, biaya kesehatan, hingga biaya pendidikan anak-anak. Hal ini membuat ruang untuk menabung bagi diri sendiri menjadi sangat sempit, bahkan sering terabaikan.
2. Kualitas Hidup Menurun: Stres finansial yang terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Keterbatasan waktu dan dana membuat generasi sandwich sering mengorbankan waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri.
3. Siklus Ketergantungan Berulang: Tanpa tabungan pensiun yang memadai, saat tiba masanya pensiun, Anda terpaksa harus bergantung kembali pada anak. Hal ini justru akan melanggengkan siklus sandwich generation ke generasi berikutnya.
4. Masa Depan Lebih Jelas: Mempersiapkan dana pensiun hari ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menjamin kehidupan Anda di masa depan dan memastikan anak Anda tidak menanggung beban yang Anda rasakan saat ini.

BRIFINE di BRImo: Solusi Persiapan Pensiun yang Mudah

BRIFINE (BRI Future Investment) adalah produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikelola oleh Bank BRI. Program ini bertujuan membantu Anda merencanakan dan mengelola dana untuk kebutuhan masa pensiun.

Dengan memanfaatkan BRIFINE yang terintegrasi penuh di BRImo, persiapan hari tua Anda menjadi lebih terkendali dan terkelola dengan baik.

Keuntungan Buka BRIFINE di BRImo

Untuk Anda yang sibuk dan melek teknologi, membuka rekening dana pensiun di BRImo memberikan berbagai kemudahan:

1. Praktis, Cepat, dan Fleksibel: Pembukaan rekening, setoran rutin, dan pengecekan saldo bisa dilakukan kapanpun dan di mana pun, cukup melalui aplikasi BRImo di ponsel Anda.
2. Pilihan Investasi Beragam: Anda dapat memilih pilihan investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, mulai dari pilihan investasi Pasar Uang (risiko rendah), Pendapatan Tetap (risiko menengah), hingga Saham (risiko tinggi).
3. Pengelolaan Dana Profesional: Dana dikelola oleh DPLK BRI dengan prinsip kehati-hatian (prudent), memberikan hasil pengembangan yang optimal, dan transparan.
4. Fitur Lengkap: Tersedia fitur setoran rutin (auto-payment), top up dana kapan pun, simulasi pengembangan dana, hingga kemudahan klaim manfaat pensiun.

Program Spesial BRIFINE Individu di BRImo

Jangan lewatkan kesempatan spesial bagi Anda yang membuka atau menambah akun BRIFINE melalui BRImo:

Hadiah yang Bisa Anda Dapatkan

1. Bonus Saldo BRIFINE: Senilai Rp 50 ribu untuk 500 rekening BRIFINE pertama.
2. Reward undian BRIZZI dengan total nilai jutaan rupiah:
   - 1 BRIZZI senilai Rp 3 juta.
   - 1 BRIZZI senilai Rp 2 juta.
   - 1 BRIZZI senilai Rp1 juta.

Ketentuan Umum Program

- Periode Program: 15 Oktober-15 November 2025.
- Setoran Rutin Wajib: Nasabah wajib melakukan pembukaan atau penambahan akun BRIFINE melalui aplikasi BRImo, dengan iuran rutin bulanan (autopayment) minimal Rp 50 ribu yang berhasil terdebet sebelum periode program berakhir.
- Poin Undian: Setiap saldo minimal Rp 50 ribu akan mendapat 1 poin undian dan berlaku kelipatan, peserta dapat melakukan top up sebanyak-banyaknya selama periode program (contoh: total saldo Rp 1 juta akan mendapat 20 poin).
- Pengundian: Hadiah undian akan diundi di akhir periode program dan diumumkan di website BRI. Satu peserta hanya berkesempatan mendapatkan 1 (satu) hadiah undian, jika memenangkan lebih dari satu, akan diberikan hadiah dengan nilai terbesar.

Langkah Mudah Buka BRIFINE di BRImo

Mulai langkah awal untuk pensiun nyaman Anda hanya dalam beberapa menit:

1. Login BRImo dan pilih menu "Investasi"
2. Pilih menu "DPLK" dan klik "Mulai Registrasi"
3. Check data diri (Data Pekerjaan dan Penghasilan Tetap), pastikan data diri sudah sesuai
4. Pilih profil resiko yang sesuai dengan caramu berinvestasi
5. Pilih Jenis Investasi
6. Isi data iuran (Iuran rutin bulanan)
7. Klik "Buka Tabungan BRIFINE", setujui Syarat & Ketentuan, dan rekening BRIFINE berhasil dibuka!
8. Setelah itu, jangan lupa lakukan top up setoran awal untuk langsung mengumpulkan poin undian.

Keputusan untuk menyiapkan dana pensiun adalah langkah terpenting dalam memutus beban finansial sandwich generation.

Dengan BRIFINE Individu di aplikasi BRImo, perencanaan masa depan menjadi sangat mudah, fleksibel, dan terkelola dengan baik. Manfaatkan kesempatan program berhadiah saat ini, mulai setoran rutin minimal Rp 50 ribu dan ambil kendali atas hari tua Anda. Jangan biarkan siklus ketergantungan berlanjut.

Wujudkan masa pensiun tenang Segera buka BRIFINE Individu Anda di BRImo sekarang! Download BRImo sekarang juga di App Store, Google Play Store, dan Huawei AppGallery.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Dana darurat sering disebut pondasi keuangan yang wajib dimiliki. Namun, bagi sandwich generation yang menanggung dua generasi sekaligus, menyiapkan dana darurat bisa jadi tantangan sendiri.

Apalagi jika penghasilan terbatas atau mepet pengeluaran. Padahal, tanpa dana darurat, satu kejadian tak terduga bisa mengguncang stabilitas keuangan.

Di tengah tuntutan bagi sandwich generation, apakah masih perlu punya dana darurat? Bagaimana juga cara menyiapkannya?

Perencana Keuangan Finansialku Luna Mantyasih Makarti mengatakan sandwich generation justru paling rentan terhadap kejadian tak terduga seperti orang tua sakit atau anak butuh biaya mendadak. Karenanya, sandwich generation tetap perlu menyiapkan dana darurat.

"Jika ada kebutuhan mendesak, apalagi sampai kehilangan pekerjaan, tanpa dana darurat mereka akan lebih mudah terjebak utang atau menguras tabungan penting lainnya," katanya pada CNNIndonesia.com, Jumat (7/11).

Senada, perencana keuangan dari Advisor Alliance Group (AAG) Dandy mengatakan di balik pengeluaran yang besar untuk menopang keluarga, sandwich generation tetap perlu dana darurat. Pasalnya, sandwich generation sangat rentan dengan risiko finansial dan dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga ke orang lain yang bergantung padanya.

Berikut tips siapkan dana darurat:

Luna menyarankan sandwich generation untuk mulai menyiapkan dana darurat mulai dari target kecil. Bisa mulai dari sebesar satu kali pengeluaran bulanan. Kemudian naikkan saldo dana darurat secara bertahap menjadi tiga kali pengeluaran bulan.

"Lalu enam bulan pengeluaran, hingga akhirnya mencapai target ideal, yaitu 12 bulan pengeluaran," katanya.

Senada, Dandy mengatakan dana darurat bisa disiapkan sebesar tiga sampai enam kali pengeluaran bulanan.

Dandy mengatakan sandwich generation bisa melakukan budgeting di awal bulan. Sisihkan setidaknya 10 persen dari gaji untuk dana darurat. Namun, tidak masalah jika dana yang disisihkan baru 5 persen dari gaji.

"Yang penting habit-nya sudah mulai dibangun sampai ketika keuangan sudah stabil dan budgeting sudah disiplin naikkan ke 10 persen," kata Dandy.

Ia menyarankan untuk menggunakan persentase bukan nominal karena kalau gaji naik maka nominalnya juga akan naik.

Luna menyarankan untuk memisahkan rekening dana darurat dari rekening harian. Sandwich generation katanya bisa menggunakan metode transfer otomatis setiap gajian.

"Transfer di awal sesaat setelah gajian, prinsipnya adalah 'sisihkan dulu, baru belanjakan', bukan disisakan," katanya.

Dandy menyarankan untuk menempatkan dana darurat di instrumen likuid yang bisa ditarik kapanpun dan dimanapun. Ia meningkatkan dana darurat bukan untuk investasi atau cari untung, tetapi perlu selalu siap sedia untuk ditarik karena keadaan darurat bisa terjadi kapan saja.

Salah satu opsinya, sambung Dany, bisa memanfaatkan bank digital yang memberikan bunga lebih besar dari bank konvensional.

"Paling mentok di reksadana pasar uang, namun maksimal setengah dari dana darurat karena perlu waktu untuk ditarik," katanya.

Senada, Luna menyarankan dana darurat ditempatkan di instrumen yang aman, likuid, dan mudah diakses. Misalnya disimpan di tabungan khusus di bank yang mudah diambil, tapi tidak tercampur pengeluaran. Sebagian dana, sambungnya, bisa disimpan di deposito jangka pendek atau logam mulia sebagai cadangan lapis kedua.

"Kalau ingin hasil sedikit lebih tinggi tapi tetap likuid, bisa cair satu-tiga hari kerja, boleh disimpan dalam bentuk reksa dana pasar uang. Hindari investasi berisiko seperti saham untuk dana darurat," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti semakin beratnya beban ekonomi yang ditanggung generasi produktif di tengah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia).

Tanpa adanya tabungan pensiun, maka generasi muda akan selalu disulitkan untuk membiayai generasi tua, atau dalam hal ini dikenal dengan istilah sandwich generation.

Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu Ihda Muktiyanto mengatakan, fenomena sandwich generation sudah banyak terjadi di masa kini dan berpotensi berlanjut di masa depan.

Menurut catatannya, saat ini lebih dari 80 persen sumber pendapatan lansia berasal dari anggota keluarga yang masih aktif bekerja.

"Saat ini rumah tangga lansia di Indonesia masih sangat bergantung pada anggota keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya," ujarnya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit 2025 di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Ihda bilang, hanya sebagian kecil lansia yang di masa tuanya mampu mengandalkan jaminan pensiun maupun hasil investasinya dari masa saat masih bekerja aktif.

Alhasil, lansia menjadi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran paling rendah di antara kelompok masyarakat lainnya.

“Jadi lansia berada pada desil pengeluaran terbawah, itu ditenggarai mengalami keterbatasan untuk bisa menjaga kualitas hidup di masa usia senjanya," kata Ihda.

Fenomena ini pun berpotensi berlanjut di masa depan jika generasi masa kini tidak menyiapkan dana di masa tua.

Terlebih, diproyeksi mulai 2030 jumlah lansia per 100 orang usia produktif akan terus meningkat. Artinya, beban ekonomi yang akan ditanggung generasi muda di masa depan akan semakin berat.

Pentingnya mempersiapkan dana pensiun

Oleh karena itu, Ihda menekankan pentingnya mempersiapkan dana pensiun agar memiliki jaminan finansial di masa tua tanpa membebani generasi muda.

"Tanpa manfaat pensiun dari program wajib maupun sukarela, banyak keluarga yang harus menanggung beban ganda. Baik itu dalam membiayai pendidikan anaknya, menanggung kesehatan orang tuanya, sekaligus untuk dirinya sendiri membangun masa depannya," ungkapnya.

Dalam hal ini, industri dana pensiun juga memegang peranan penting untuk bisa menciptakan sistem yang aman dan berkelanjutan guna mendukung masyarakat untuk bisa terjaga kondisi finansialnya ketika memasuki usia senja.

"Jadi kehadiran sistem pensiun yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan ini bisa memutus rantai sandwich generation tadi. Sehingga generasi lansia yang sejahtera dan generasi muda yang lebih sehat, itu mampu melangkah lebih jauh dengan perlu percaya diri untuk mencapai masa depannya," ucap Ihda.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti populasi usia tua yang akan meningkat mulai lima tahun ke depan. Generasi muda yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi akan semakin terbatas. Sehingga, perlu jaminan dana pensiun yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan RI, Ihda Muktiyanto mengatakan, saat ini rumah tangga lansia di Indonesia masih sangat bergantung pada anggota keluarga yang masih bekerja. Saat ini, lebih dari 80% sumber pendapatan lansia berasal dari anggota keluarga yang masih aktif bekerja.

Menurutnya, fenomena yang sering disebut sebagai sandwich generation itu semakin nyata. Sebab, jumlah lansia yang mengandalkan jaminan pensiun maupun hasil investasi dari pada saat masih bekerja aktif.

"Jadi lansia berada pada posisi pengeluaran terbawah, itu karena mengalami keterbatasan untuk bisa menjaga kualitas hidup di masa usia senjanya," ujarnya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit 2025 di Tangerang Selatan, Kamis (23/10).

Apalagi, mulai tahun 2030 diproyeksikan jumlah lansia per 100 orang usia produktif akan terus meningkat. "Artinya, beban ekonomi yang harus ditanggung oleh generasi produktif untuk menopang populasi lansia itu juga akan semakin bertambah atau semakin berat," imbuhnya.

Ia menyebut, manfaat pensiun dari program wajib maupun sukarela sangat diperlukan untuk mengurangi beban generasi sandwich yang membiayai pendidikan anaknya, menanggung kesehatan orang tuanya, sekaligus untuk dirinya sendiri membangun masa depannya.

"Jadi kehadiran sistem pensiun yang inklusif dan berkelanjutan,diharapkan ini bisa memutus rantai sandwich generation tadi," ucapnya.

"Sehingga generasi lansia yang sejahtera dan generasi muda yang lebih sehat itu mampu melangkah lebih jauh dengan perlu percaya diri untuk mencapai masa depannya," pungkasnya.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Tahun 2025 menjadi catatan penting dalam perjalanan sosial-ekonomi Indonesia. Hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan tantangan yang tidak ringan, mulai dari pengambil kebijakan hingga pekerja lapangan, dari ruang istana hingga sudut-sudut jalanan.

Dinamika sosial-ekonomi seakan hadir dalam setiap berita harian, membentuk narasi kolektif tentang rapuhnya keseimbangan hidup warga negara. Namun, jika ada kelompok yang kerap menanggung beban dalam diam, yang banyak menahan resah tetapi jarang mendapat ruang untuk didengar, maka itu adalah generasi muda hingga kelas menengah kita.

Ketika data menjadi jendela awal untuk memahami kompleksitas, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat angka pengangguran sebesar 7,28 juta orang, atau sekitar 4,76% dari total angkatan kerja. Secara persentase, capaian ini menunjukkan tren perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun demikian, jumlah secara nominal masih menunjukkan peningkatan. Hal ini memberi pesan penting: perbaikan indikator makro perlu terus diiringi dengan penguatan kesejahteraan mikro. Lebih jauh, tantangan ke depan adalah memastikan lapangan kerja yang tercipta bukan hanya sekadar tersedia, tetapi juga stabil, layak, dan produktif-sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ambil contoh kasus yang baru-baru ini mencuat: Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang dipadati oleh 25.000 pencari kerja. Dalam kerumunan itu, kita menyaksikan lebih dari sekadar antrean panjang dan ribuan CV. Kita menyaksikan harapan yang ditumpuk, kecemasan yang disembunyikan, dan keringat yang menjadi simbol ketidakpastian.

Jakarta, sebagaimana disebut Harian Kompas edisi 22 Juni 2025, memang menjadi 'gula-gula' yang menggoda, namun manisnya hanya untuk segelintir. Sementara ribuan lainnya harus rela menggigit pahitnya realitas: biaya hidup tinggi, lapangan kerja sempit, dan tekanan sosial yang tiada henti.

Kelas Menengah
Statistik BPS menunjukkan bahwa mayoritas kelas menengah Indonesia adalah orang muda: Generasi Milenial (24,60%), Gen Z (24,12%), dan Gen Alpha (12,77%). Namun pertanyaan pentingnya: apakah menjadi bagian dari kelas menengah berarti aman dari guncangan ekonomi? Jawabannya, jelas tidak.

Sebaliknya, kelompok ini justru paling rentan. Mereka tidak miskin secara 'administratif,' tetapi secara struktural sangat rapuh. Mereka sering disebut sebagai sandwich generation, harus menghidupi diri sendiri, membiayai orang tua, dan mulai menyiapkan masa depan anak-anak.

Orang muda kini hidup dalam logika 'survival mode.' Jangankan menabung atau investasi, bertahan hidup saja sudah menjadi perjuangan. Gaji dipakai untuk biaya kos, transportasi, makan, tagihan, dan jika sempat-biaya eksistensi sosial agar tak tersisih dari lingkaran komunitas.

Jika ada sisa, itu pun mungkin hanya cukup untuk membeli diskon. Maka, seperti yang pernah ditulis Chatib Basri dalam opininya di Harian Kompas, 24/7/2024 bahwa: "Instrumen perlindungan sosial dan lapangan kerja kelas menengah memang perlu dipikirkan.

Mereka tak tergolong miskin, namun guncangan ekonomi dapat mengantar mereka pada kemiskinan. Hidup kelas menengah memang tak mudah. Ia butuh keterampilan untuk menganggap 'diskon' sebagai bentuk kekayaan dan 'belanja hemat' sebagai prestasi."

Jeritan orang muda bukan hanya akibat dari dinamika ekonomi global. Ada persoalan mendalam dalam desain struktural kebijakan kita. Pendidikan tinggi belum selaras dengan kebutuhan industri. Lulusan sarjana membanjiri pasar kerja tanpa keterampilan yang sesuai dengan permintaan. Sementara itu, sektor informal menjadi penampung terbesar, tapi tanpa perlindungan dan kejelasan masa depan.

Di sisi lain, instabilitas ketenagakerjaan juga diperparah oleh gelombang PHK di sektor teknologi, manufaktur, dan ritel. Banyak orang muda yang sebelumnya merasa sudah 'mapan' justru harus kembali ke titik nol. Ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan arah hidup. Sense of security yang selama ini dipinjam dari gaji bulanan tiba-tiba lenyap, meninggalkan kegelisahan eksistensial.

Memperhatikan
Dalam tulisan saya sebelumnya di Harian Kompas edisi 12 Maret 2025 berjudul "Tingginya Animo Menjadi ASN dan Beban Berat Birokrasi", saya menggarisbawahi bagaimana meningkatnya ketergantungan pada formasi ASN menjadi cerminan ketidakmampuan sektor swasta menciptakan pekerjaan yang aman dan menjanjikan.

Pemerintah seakan menjadi satu-satunya harapan. Namun membuka formasi ASN besar-besaran jelas bukan solusi. Anggaran negara akan tergerus untuk membayar gaji birokrat, bukan untuk belanja pembangunan atau subsidi produktif.

Jika lapangan kerja publik menjadi pelarian, maka kita sedang menyaksikan distorsi ekonomi yang kronis. Idealnya, peran negara adalah sebagai enabler-penyedia infrastruktur, penguat pasar tenaga kerja, bukan sebagai satu-satunya penyerap tenaga kerja. Kita butuh kebijakan yang mampu menumbuhkan sektor produktif, memberdayakan UMKM, dan menstimulus industri kreatif, serta ekonomi yang memberi ruang bagi kreativitas orang muda.

Pemerintah harus segera meninggalkan pendekatan kebijakan yang sekadar bersifat populistik, dan mulai membangun kebijakan struktural yang adil dan futuristik. Beberapa langkah penting yang perlu diprioritaskan: reformasi sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial untuk kelas menengah, pengembangan ekosistem ekonomi baru, desentralisasi akses dan informasi pekerjaan.

Jika orang muda hari ini hanya dibekali dengan semangat tanpa sistem pendukung yang memadai, maka mereka akan tetap terjebak dalam siklus survival mode yang panjang. Mereka bukan hanya akan kehilangan harapan, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk berkontribusi bagi negara. Dan jika kita gagal menyelamatkan orang muda hari ini, maka kita sesungguhnya sedang gagal menyelamatkan masa depan republik ini.

Sudah saatnya kebijakan negara berpihak, bukan hanya hadir. Bukan lagi saatnya membahas angka kemiskinan dengan indikator administratif, tetapi dengan realitas kehidupan yang semakin brutal dan menuntut respons yang cerdas. Jangan sampai orang muda kita mengalami fenomena "mati segan, hidup tak mau," akibat persoalan sistemik yang semakin lama semakin parah dan tidak pernah benar-benar dibenahi.

APBN 2026
Secara teknokratik, struktur APBN 2026 memperlihatkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan disiplin anggaran. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dengan proyeksi pendapatan Rp3.153,6 triliun, sehingga menghasilkan defisit 2,68% PDB.

Angka defisit ini relatif moderat dan masih dalam batas aman sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit maksimal 3%. Hal ini menunjukkan kehati-hatian fiskal pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar, sekaligus menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan fiskal jangka menengah.

Dari sisi makro ekonomi, target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 diproyeksikan didukung oleh pengendalian inflasi di level 2,5%, stabilisasi suku bunga SBN sekitar 6,9%, dan nilai tukar yang dijaga di kisaran Rp16.500 per dolar AS.

Strategi ini mencerminkan kebijakan makroprudensial yang berimbang: mendorong pertumbuhan melalui instrumen fiskal, tetapi tetap menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan. Kondisi makro yang stabil ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Secara sektoral, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas pembangunan. Besaran alokasi anggaran, seperti Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial, memperlihatkan fokus pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus mengantisipasi tantangan global.

Penguatan sektor-sektor strategis ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat kualitas SDM, serta memperluas jangkauan jaring pengaman sosial.

Tepat Sasaran
Sebagai contoh, program Magang Hub Kemnaker yang dibuka untuk lulusan baru D3, D4, S1, serta penerima beasiswa LPDP dan berbagai skema pendidikan lainnya memang menunjukkan upaya konkret dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja.

Namun pertanyaan kuncinya adalah: apakah program ini dirancang berbasis peta kebutuhan industri dan proyeksi sektor unggulan nasional? Apakah memiliki indikator keberhasilan yang jelas, termasuk konversi magang menjadi penempatan kerja, pengembangan skill strategis, serta kontribusinya terhadap penguatan kelas menengah produktif?

Tanpa kerangka kerja yang kuat dan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur, program semacam ini berisiko menjadi sekadar formalitas birokratis yang menghabiskan anggaran tanpa memberikan multiplier effect yang nyata.

Sebagaimana pengalaman saya pribadi ketika mengkaji berbagai kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) era sebelumnya, bahwa tantangan struktural dalam pelaksanaan APBN bukan hanya tentang distribusi anggaran, tetapi juga tentang kualitas kelembagaan, integritas birokrasi, dan kapasitas tata kelola.

Banyak program populis yang digagas dengan niat baik, namun tanpa mekanisme umpan balik yang kuat, desain berbasis data, dan pengawasan partisipatif, maka efektivitasnya sering kali tidak sejalan dengan ekspektasi. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan sosial yang kerap dipandang semata sebagai program subsidi, alih-alih sebagai instrumen pemberdayaan untuk menciptakan kelas menengah yang tangguh dan mandiri. (Nicholas Martua Siagian, Kompas.com, 29/4/2025)

Tantangan terbesar bukan sekadar pada alokasi anggaran, melainkan pada implementasi yang efektif. Setiap kebijakan tidak boleh berhenti pada tahap desain yang populis atau sekadar diumumkan (sent), tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (delivered).

Perlindungan sosial tidak hanya ditujukan pada kelompok miskin dan rentan, tetapi juga perlu menyasar kelas menengah yang menjadi motor konsumsi dan penopang stabilitas ekonomi domestik. Dengan demikian, konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan APBN 2026 sebagai instrumen pembangunan nasional.

Lebih jauh, arah pembangunan ekonomi dalam APBN 2026 dikaitkan dengan konsep Sumitronomics yang menekankan tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

Pilar pertumbuhan tinggi diwujudkan melalui akselerasi investasi dan perdagangan global, sementara pemerataan diwujudkan lewat program perlindungan sosial, penguatan UMKM, dan pembangunan desa-koperasi.

Adapun stabilitas nasional yang dinamis ditopang oleh pembangunan sektor pertahanan semesta dan ketahanan energi. Dengan demikian, APBN 2026 bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga kerangka besar untuk mengawal transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Kelas Menengah yang Kokoh
Sebagaimana pernah dipaparkan oleh Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu prasyarat utama agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara maju adalah dengan memastikan dominasi struktur demografisnya diisi oleh kelompok kelas menengah yang kuat-bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas.

Kelas menengah diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional melalui daya beli yang stabil, pola konsumsi yang produktif, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Namun, cita-cita itu agaknya semakin menjauh jika kita jujur menatap realita hari ini.

Alih-alih menjadi penggerak kemajuan, kelas menengah justru semakin banyak yang terjebak dalam kemiskinan struktural yaitu suatu kondisi di mana individu tidak secara formal tercatat sebagai miskin, tetapi tidak memiliki cukup sumber daya, akses, dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Mereka hidup dalam ilusi kesejahteraan, namun di baliknya tersembunyi beban pengeluaran tinggi, ketidakpastian pekerjaan, hingga tekanan sosial yang menggerus daya tahan mental.

Refleksi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa transformasi menuju negara maju tidak akan pernah terwujud jika kelas menengahnya dibiarkan rapuh, tanpa perlindungan, dan tanpa ruang untuk tumbuh. Maka, satu-satunya jalan yang realistis dan bermartabat adalah melalui kehadiran negara yang adil, aktif, dan inklusif dalam menyelamatkan serta memperkuat kelompok ini.

(miq/miq)