Bisnis.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menayangkan perdana film dokumenter The MINDJourney sebagai bagian dari upaya memperlihatkan proses penciptaan nilai tambah mineral secara utuh, mulai dari hulu hingga hilir, serta dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Film ini menjadi medium visual yang merekam perjalanan pengelolaan sumber daya mineral dari tahap prapenambangan, operasional penambangan, hingga pascatambang yang dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui narasi yang lebih dekat dengan publik, film ini menghadirkan keterhubungan antara proses industri, hilirisasi, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMK di sekitar wilayah operasi.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa film ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Grup MIND ID sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

“Melalui film ini, kami ingin menghadirkan satu media yang dapat memperlihatkan bagaimana seluruh anggota holding MIND ID bekerja dalam satu payung yang sama. Kami ingin membangun pemahaman bersama, baik secara internal maupun eksternal, mengenai praktik pertambangan yang dijalankan dengan prinsip good mining practice mulai dari perencanaan, operasional, hingga pascatambang,” ujarnya dalam acara Silaturahmi Grup MIND ID, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, film ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang terhadap industri pertambangan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif.

“Memang kegiatan pertambangan mengubah permukaan, namun jika dijalankan dengan kaidah yang benar, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui film ini, kami ingin menunjukkan bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh seluruh anggota holding MIND ID,” jelasnya.

Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai upaya memastikan kekayaan mineral Indonesia memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Selama ini, sebagian komoditas mineral masih keluar tanpa pengolahan maksimal, sehingga nilai ekonominya dinikmati di luar negeri.

Adapun sebagai contoh, melalui rantai terintegrasi pengolahan bauksit-alumina-aluminium yang dikembangkan Grup MIND ID, memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan, dari sekitar US$40 per ton bijih bauksit mentah menjadi sekitar US$400 per ton alumina, hingga mencapai US$2.800-US$3.000 per ton aluminium.

Bahkan, Nilai tersebut dapat terus meningkat ketika aluminium diolah lebih lanjut menjadi produk industri seperti rangka baterai, badan kendaraan listrik, hingga komponen berteknologi tinggi.

Dampak hilirisasi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMK, serta peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, Maroef menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral yang terintegrasi dan bertanggung jawab menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Produser dan sutradara The MINDJourney, Ari Sihasale, mengungkapkan bahwa dokumenter tersebut dibuat berdasarkan pengalaman langsung tim selama melakukan peliputan di berbagai wilayah operasi pertambangan.

“Ini pertama kalinya kami membuat dokumenter tentang pertambangan. Awalnya, kami hanya mengetahui dunia pertambangan dari media sosial yang seringkali menampilkan sisi negatif. Namun ketika kami datang langsung ke lapangan, kami justru melihat banyak hal yang membuka perspektif baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses produksi dokumenter dilakukan dengan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai lokasi operasi anggota Grup MIND ID serta interaksi langsung dengan masyarakat sekitar tambang.

“Kami berkeliling lebih dari 50 hari dan bertemu langsung dengan masyarakat. Banyak dari mereka yang merasakan manfaat nyata, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM. Hal-hal seperti inilah yang ingin kami angkat, karena sisi kemanusiaan dari pertambangan juga perlu diketahui publik,” jelasnya.

Ari berharap film tersebut dapat menjadi medium edukasi yang membantu masyarakat memahami peran pertambangan dalam pembangunan nasional.

“Dokumenter ini bukan hanya tontonan, tetapi diharapkan dapat membuka mata dan hati kita semua bahwa ketika pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, SUMBAWA - Setiap pergantian sif, ribuan pekerja di Batu Hijau memulai hari dengan satu harapan sederhana, pulang selamat. Tahun ini, harapan itu kembali terjaga. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, menutup 2025 dengan capaian Zero Fatality. Bagi AMMAN, ini bukan sekadar angka, melainkan janji kepada keluarga yang menanti di rumah.

Di industri tambang yang dikenal memiliki risiko keselamatan dan kesehatan yang mengintai setiap saat, AMMAN mengelola bahaya secara sistematis melalui sistem manajemen K3 yang menyatu dalam operasi harian, mencakup kepatuhan prosedur, audit berkala, serta pemantauan real time agar potensi bahaya tertangani sebelum menjadi insiden. Praktik ini selaras dengan Praktik Pertambangan yang Baik dan SMKP Indonesia, mengacu pada UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018.

Fondasi Perilaku Aman

Salah satu kunci keberhasilan AMMAN dalam mempertahankan lingkungan kerja yang aman adalah penerapan 8 Vital Behavior. Ini adalah delapan aturan prinsip yang tidak dapat ditawar dan menjadi bagian yang sangat penting bagi karyawan AMMAN sebagai panduan moral setiap individu di area tambang.

Secara garis besar, delapan prinsip keselamatan ini mengatur perilaku fundamental mulai dari kewajiban kompetensi dan izin sebelum mengoperasikan alat, larangan modifikasi alat keselamatan tanpa otorisasi, hingga kedisiplinan dalam prosedur isolasi energi. Aturan ini juga menekankan aspek teknis seperti keselamatan bekerja di ketinggian, ruang terbatas, serta prosedur pengangkatan beban.

Bahkan hal-hal yang sering dianggap sepele di kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan sabuk pengaman dan larangan menggunakan telepon genggam saat mengoperasikan kendaraan, menjadi pilar kedisiplinan yang dijunjung tinggi.

Keberhasilan Zero Fatality ini juga tidak lepas dari berbagai kampanye kreatif yang dilakukan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari ‘Safety Stand Down’ (penghentian operasional sejenak untuk refleksi keselamatan), pemberian penghargaan ‘Safety Award’, hingga inspeksi bersama pimpinan. AMMAN ingin memastikan bahwa pesan keselamatan tidak hanya terpampang di poster, tapi berdenyut di setiap detak jantung pekerjanya. Langkah ini mencermikan pendekatan perusahaan sebagai tempat kerja yang aman, di mana teknologi mutakhir bersinergi dengan nurani manusia untuk menciptakan keberlanjutan.

Mitra Bisnis Turut Dilibatkan

Tak hanya bagi karyawannya, mitra bisnis AMMAN juga dilibatkan aktif melalui indikator utama yang sama dengan perusahaan. Praktik-praktik seperti seperti safety interaction, safety inspection, dan safety meeting menjadi suatu hal yang turut dilakukan oleh para mitra bisnis AMMAN. Evaluasi berkala diberlakukan untuk memastikan konsistensi pengelolaan K3, termasuk kepada Penanggung Jawab Operasi mitra.

Capaian Zero Fatality di tahun 2025 menegaskan bahwa operasi berskala besar dapat berjalan selaras dengan keselamatan sebagai prioritas utama, demi pekerja, keluarga, dan komunitas di Batu Hijau, dikutip dari Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communication AMMAN.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat menyiapkan langkah untuk menarik kembali kewenangan penerbitan izin pertambangan pasir kuarsa dari pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola komoditas strategis tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, mencegah penyimpangan izin, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Bahlil, keputusan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jabar, pada Minggu (23/11/2025), dengan fokus penanganan tambang dan perkebunan ilegal yang menimbulkan kerugian negara.

"Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan," kata Bahlil usai melantik pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

"Saya sering juga turun ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Dalam pembahasan ratas, menurut Bahlil, pemerintah turut menyoroti adanya praktik penambangan yang tidak sesuai izin, termasuk temuan pasir kuarsa yang dicampur dengan mineral timah.

"Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa, tapi di dalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diatur lebih baik lagi," sebutnya.

Penarikan kewenangan ini, tambah Bahlil, nantinya akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih, penyalahgunaan izin, serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan.

Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung, seiring maraknya praktik penambangan pasir kuarsa yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Pasir kuarsa telah ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Penyedia solusi perangkat lunak, Micromine mendorong transformasi digital pertambangan di Indonesia lewat ajang Micromine User Conference (MUC) 2025.

Regional Manager Micromine APAC Fransiskus Nugroho, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan masa depan industri tambang Indonesia ditentukan oleh tiga pilar utama yakni data yang terintegrasi dan real-time; pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan otomasi; serta komitmen terhadap praktik tambang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

"Software pertambangan kini bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan otak operasional yang menghubungkan seluruh proses, dari eksplorasi hingga produksi," ujarnya.

Acara MUC 2025 ini mempertemukan profesional geologi, insinyur tambang, dan regulator untuk membahas masa depan pertambangan berbasis data, teknologi, dan keberlanjutan.

General Manager APAC Micromine Adam Brew menegaskan peran penting teknologi dalam transformasi industri melalui rilis pembaruan perangkat lunak versi 2026.

"Di versi 2026, kami menghadirkan konektivitas dan kecerdasan buatan yang benar-benar mengubah cara tim tambang bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih kolaboratif," ujarnya.

GM Exploration and Resources Development Group PT Merdeka Copper Gold Tbk Arief Bastian menyoroti evolusi pemodelan geologi dari era manual hingga era machine learning.

Ia menekankan pentingnya integrasi data geologi, geofisika, dan geokimia dalam membangun model geologi yang akurat dan adaptif.

"Meski demikian, peran seorang geolog tetap dibutuhkan dalam era machine learning. Karena, geolog memegang peran fundamental dalam mengambil keputusan atas data yang diolah oleh machine learning," katanya.

Chairwoman MGEI Rosalyn Wullandhary mengatakan tanpa pendekatan yang tepat, proses penambangan akan lambat dan tidak berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penggunaan teknologi AI yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai digital twin (proses membangun model secara digital) dan hyperspectral imaging (foto spektrum permukaan tanah) akan memangkas pekerjaan manual serta mempercepat produktivitas.

"Adopsi teknologi seperti AI, digital twin, dan hyperspectral imaging bisa mempercepat siklus eksplorasi dan memastikan nilai tambah nasional yang berkelanjutan," ungkapnya.

Resource Superintendent PT Ceria Nugraha Indotama Syahril Hidayat membagikan pengalaman langsung bagaimana teknologi dapat mempercepat proses pengolahan data manual dengan menggunakan macro (proses otomasi data dan perhitungan).

"Macro di Micromine mampu memangkas waktu kerja menjadi lebih singkat, yang awalnya butuh dua minggu menjadi dua hari sehingga geolog bisa lebih fokus pada analisis dan interpretasi geologi yang merupakan bagian paling penting dari pekerjaan resource geologist," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM mengungkapkan adanya temuan aktivitas tambang ilegal di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Rilke Jeffri Huwae mengatakan berdasarkan informasi yang disampaikan Deputi IKN terdapat adanya bukaan-bukaan baru yang diduga terkait praktik pertambangan tanpa izin (PETI).

"Di sekitar IKN juga laporan dari Deputi IKN, ada bukaan-bukaan baru, itu juga respons. Tim kita sedang di sana," kata Jeffri ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Selain itu, Jeffri membeberkan adanya temuan baru di Kalimantan Timur terkait aktivitas ilegal dalam skala besar, dengan volume batu bara mencapai sekitar 6.000 ton.

Oleh sebab itu, tim Ditjen Gakkum telah turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan bersama Satuan Tugas Penanggulangan dan Pencegahan Kerusakan Hutan (Satgas PKH).

"Kita siapkan tim sudah ke sana juga untuk mendampingi Satgas PKH, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan mengenai penindakan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai bahwa Perhapi sejak lama telah aktif memberikan masukan kepada pemerintah, terutama kepada aparat penegak hukum agar bertindak lebih tegas dalam memberantas praktik yang merugikan negara.

Hal ini berangkat dari banyaknya laporan yang diterima Perhapi, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi yang menyampaikan keberadaan aktivitas tambang ilegal di wilayah kerja mereka.

"Pada kenyataannya praktik pertambangan ilegal ini masih saja muncul di banyak area sehingga kemudian muncul prasangka di tengah-tengah masyarakat jika para penambang ilegal tersebut bisa bekerja karena merasa dibekingi oleh oknum," kata Widhy.

Namun, pihaknya tetap memberikan apresiasi atas langkah-langkah penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti operasi terbaru yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam menindak praktik pertambangan batu bara ilegal di daerah Samboja, Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jakarta, CNBC Indonesia- Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencegah praktik penambangan ilegal.

Irhamni memaparkan pencegahan yang dilakukan Polri diawali dengan sosialisasi penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Sedangkan bagi pelaku yang melakukan penambangan di dalam IUP PT Timah, harus sesuai aturan praktik pertambangan yang baik dan menyetorkan hasilnya ke PT Timah.

Pihak Polri akan melakukan pembinaan bagi para penambang yang sudah mendapatkan IUP dan diharapkan mampu menerapkan praktik pertambangan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihak kepolisian pun akan melakukan penindakan bagi para penambang yang melakukan pencurian baik di IUP PT Timah maupun di luar IUP PT Timah.

"Akan tetapi setelah ada solusi ini, mereka tetap melakukan pelanggaran, kami siap menindak itu," tambah dia.

Hal ini ujar Irhamni sangat sederhana, karena siapapun yang menambang di dalam IUP PT Timah dinilainya harus tertib, dan diserahkan atau disetorkan ke PT Timah.

Dia menegaskan tata kelola pertambangan ilegal menjadi atensi kepolisian. Sebab hal ini merugikan negara dan masyarakat.