Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang secara total senilai Rp84,68 miliar.

Ketua BPK Isma Yatun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan, pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 11 LHP, termasuk Kemenhub.

BPK mencatat pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Labuh pada 16 satuan kerja (satker) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub belum sesuai ketentuan.

“Hal tersebut mengakibatkan kekurangan PNBP Jasa Labuh sebesar Rp74,19 miliar,” tulisnya dalam laporan tersebut, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Secara perinci, kekurangan pemungutan PNBP tercatat senilai Rp30,78 miliar karena sistem informasi Inaportnet tidak dapat mendeteksi adanya billing yang belum diterbitkan dan/ atau billing yang sudah terbit namun belum dibayarkan oleh agen kapal.

Kemudian, terdapat ketidakseragaman pemahaman dan implementasi satker atas kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan yang memengaruhi perhitungan masa labuh dan pengenaan tarif pada kapal tesebut.

Selain itu, terdapat pula kekurangan pemungutan PNBP sejumlah Rp43,41 miliar karena pemungutan jasa labuh kapal penyeberangan diperhitungkan menggunakan masa labuh kapal penyeberangan yaitu per 7 hari untuk satu kali masa labuh, tidak memungut jasa labuh untuk setiap kedatangan maupun keberangkatan kapal.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut untuk mempertanggungjawabkan kekurangan PNBP Jasa Labuh sebesar Rp74,19 miliar atau menyetorkan ke kas negara.

Selanjutnya, BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan belanja dalam pembangunan fasilitas sisi darat bandar udara Very-Very Important Person(VVIP) Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain, ketidaksesuaian perhitungan volume pada 332 item pekerjaan pembangunan fasilitas sisi darat bandar udara VVIP IKN senilai Rp5,49 miliar.

Selain itu, ditemukan pekerjaan mechanical, electrical, plumbing dan arsitektur dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp2,18 miliar. Terakhir, realisasi pembayaran atas penambahan volume 103 item pekerjaan dengan harga satuan timpang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,82 miliar.

Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10,49 miliar pada Kementerian Perhubungan.

“BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar memulihkan dan/atau menarik kelebihan pembayaran dari penyedia jasa dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp10,49 miliar,” ungkap BPK.

Dengan demikian, total potensi kerugian negara atas pengelolaan belanja dan pendapatan dari Kementerian Perhubungan mencapai Rp84,86 miliar.

Bisnis coba mengonfirmasik ke Ditjen Hubungan Laut Kemenhub mengenai temuan ini. Hingga berita ini diturunkan Kemenhub belum memberi jawaban.

JAKARTA - Honda sedang sakit. Sangat sakit. Dan penyakitnya ini mahal sekali: mencapai 2,5 triliun Yen, atau sekitar USD15,7 miliar. Kalau dirupiahkan, angkanya bikin pusing: Rp266,9 triliun.

Itu adalah nilai penurunan aset (impairment charge) yang harus ditanggung raksasa otomotif Jepang ini. Penyebab utamanya? Mereka agresif mengejar proyek mobil listrik (EV), lalu panik, dan akhirnya membatalkan proyek-proyek itu tepat sebelum diluncurkan.

Kabar buruknya tidak berhenti di situ. Beban ini diprediksi akan menyeret Honda ke jurang kerugian tahunan pertamanya dalam 70 tahun terakhir sejak mereka menjadi perusahaan terbuka.

Ini adalah buah dari keterlambatan pabrikan Jepang. Saat Tesla dan jagoan China seperti BYD sudah berlari kencang jualan mobil listrik yang dikendalikan peranti lunak, Honda baru pemanasan.



Sebenarnya, Chief Executive Officer Toshihiro Mibe pernah pasang target berani: 40 persen jualan Honda tahun 2030 harus dari mobil listrik.

Belakangan, target itu direvisi jadi 20 persen saja. Honda sempat berharap banyak pada dua model dari seri 0 EV mereka, ditambah Acura RSX listrik yang sedianya meluncur di Amerika Serikat tahun depan. Semua dibatalkan. Strategi dirombak ulang.

Tapi, masalah Honda bukan cuma soal listrik. Bisnis inti mobil berbahan bakar bensin (internal combustion engine/ICE) mereka juga sedang megap-megap.

Divisi otomotif Honda sudah mencatat kerugian empat kuartal berturut-turut. Ini masa paceklik terpanjang sejak bencana tsunami Fukushima 15 tahun silam. Di Amerika Serikat—pasar terbesar mereka—penjualan tahun lalu cuma naik 0,5 persen.

Penjualan mobil Honda di Indonesia juga turun 35 persen. Pangsa pasar mereka tergerus dengan kedatangan mobil China. Di kuartal I (Q1) 2026, penjualan Honda lagi-lagi turun. Hanya, menjual 13.530 unit dibandingkan 22.336 unit di Q1 2025.

Honda memang masih menempati posisi kelima merek mobil terlaris, di bawah Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motors, dan Suzuki. Tapi, merek China (BYD) terus mendekat.

Yang paling mengerikan adalah di China. Di negara itu, penjualan Honda anjlok selama 24 bulan berturut-turut! Tahun 2025 lalu, mereka hanya jualan sekitar 647.000 unit, turun 24 persen. Padahal di 2023, mereka masih bisa jualan 1,2 juta unit.

Orang China tidak lagi tertarik mobil bensin tradisional. Mereka memilih mobil listrik pintar buatan dalam negeri.

Akibatnya bisa ditebak: pabrik Honda di China menganggur.

Bulan Juni ini, Honda terpaksa akan menyetop operasi satu pabrik mobil bensinnya yang dikelola bersama Guangzhou Automobile Group (GAC). Tahun depan, satu pabrik lagi yang dikelola bersama Dongfeng Motor Group juga kemungkinan besar akan dihentikan.

Kapasitas produksi bensin Honda di China akan dipangkas separuh, dari 960.000 unit per tahun menjadi cuma 480.000 unit. Secara total, kapasitas produksi mereka di sana tinggal 720.000 mobil setahun. Mundur teratur.

Lalu apa kabar proyek mobil canggih kerja sama Honda dengan Sony? Namanya Afeela 1. Harusnya ini jadi kartu truf Honda mengejar ketertinggalan teknologi peranti lunak.

Nasibnya sama saja: dibatalkan. Maret lalu, perusahaan patungan Sony Honda Mobility mengumumkan penyetopan pengembangan mobil itu. Uang pesanan konsumen di California akan dikembalikan penuh.



Kini, sekitar 400 karyawan di perusahaan patungan itu kebingungan nasib. Sony dan Honda beralih membahas pemanfaatan asisten kecerdasan buatan (AI) dan sistem audio Afeela 1 untuk produk non-mobil.

Lalu bagaimana Honda bertahan saat ini?

Sayangnya, di pasar mobil hibrida pun—pasar yang sedang naik daun untuk menjembatani bensin dan listrik—Honda tertinggal. Varian hibrida mereka minim. Tidak ada pilihan hibrida untuk model truk, minivan, atau SUV besar. Padahal pesaingnya panen di segmen ini.

Bulan Mei ini, jajaran direksi Honda dijadwalkan mengumumkan perombakan strategi besar-besaran bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Kita tunggu saja, apakah perombakan struktur riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan Mibe bisa mengobati penyakit kronis Honda, atau mereka justru makin tertinggal di arena balap otomotif masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 2025 - April 2026 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan potensi kerugian negara itu berasal dari penyalahgunaan BBM subsidi Rp516 miliar dan LPG bersubsidi sekitar Rp749 miliar.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ujar Nunung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menjabarkan data soal penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Pada 2025 misalnya, total pengungkapan pidana penyalahgunaan subsidi yang ditindak sebanyak 658 kasus dengan 583 tersangka.

Praktik culas penyalahgunaan energi ini tersebar di 33 provinsi Aceh hingga Papua. Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar.

Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung.

Selanjutnya, pada April 2026, kepolisian juga telah menindak 97 kasus di sejumlah wilayah Indonesia dengan 89 tersangka dengan barang bukti yang disita mulai dari solar 112.663 liter; gas 3 kilogram adalah 7.096; gas 5,5 kilogram 425 tabung; gas12 kilogram 3.113 tabung; dan gas 50 kilogram 315 tabung.

"Sepanjang tahun 2025- [April] 2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi," imbuhnya.

Modus Operandi

Selanjutnya, Irhamni mengemukakan bahwa para pelaku kejahatan ini memuluskan praktik dengan sejumlah modus. Misalnya, melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun.

Setelah ditimbun, para pelaku kemudian menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi.

Selanjutnya, pelaku membeli BBM subsidi menggunakan truk yang dimodifikasi dengan tangki penampungan lebih besar. Setelah itu, pelaku menjual BBM yang dibeli dengan harga non-subsidi.

Kemudian, pembelian BBM dengan mengganti plat nomor palsu agar dapat mengganti barcode untuk lolos dari sistem pengawasan atau pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina. Selain itu, kerja sama oknim petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi turut menjadi salah satu modus perkara ini.

Di lain sisi, untuk penyalahgunaan LPG, pelaku memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram. Setelah itu, pelaku menjual tabung tersebut dengah harga LPG non-subsidi.

Dalam hal ini, Irhamni menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional dan transparan untuk menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi situasi seperti sekarang ini terjadi konflik di Timur Tengah mengakibatkan kondisi kenaikan harga BBM di level dunia, level global sehingga berdampak ke harga BBM di negara kita ataupun di masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 (9) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Putusan itu sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK. Keputusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota.

Dalam hal ini, permohonan dilakukan dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Stiawan. Pemohon menyebut adanya ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara.

Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘kerugian keuangan negara’ dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD RI dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Pemohon juga meminta kerugian negara itu ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah dan dinilai oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

“Sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana,” bunyi petitum pemohon sebagaimana dilansir, Sabtu (4/4/2026).

Lihat video: BPK Selamatkan Uang Negara Rp43,3 Triliun pada Semester II 2024



Sementara itu, MK berpandangan kerugian negara itu sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Menurut MK, lembaga yang berwenang menghitung itu adalah BPK karena selaras dengan penjelasan Pasal 603 UU 1/2023.

“Dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” bunyi pertimbangan MK.

Hakim MK menjelaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK dalam hal ini adalah menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Oleh karena itu, MK menilai dalil pemohon yang mempertanyakan standar penilaian kerugian negara, dan mengenai siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu kerugian negara tidak beralasan dengan hukum. MK mengatakan permohonan pemohon seluruhnya tidak beralasan menurut hukum.

“Dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas MK.

Permohonan dua mahasiswa itu pun ditolak MK untuk seluruhnya. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai Rp1,75 triliun per minggu imbas pemborosan makanan yang terbuang dari program makan bergizi gratis (MBG).

Peneliti Celios Isnawati Hidayah mengatakan potensi kerugian negara dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan terus menggulung, seiring dengan jumlah target penerima manfaat yang mencapai 82,9 juta.

Berdasarkan skenario Celios, jika pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, maka makanan yang terbuang bisa mencapai minimal 86 juta porsi dan maksimal 175 juta porsi.

“Dan kalau potensi uangnya seperti apa, dengan skenario minimal itu adalah bisa Rp861 miliar [per minggu], dan kalau maksimal atau skenario maksimal itu adalah Rp1,75 triliun per minggu,” jelas Isnawati kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Adapun jika menggunakan skenario pada Februari 2026, ujar dia, maka setidaknya terdapat 62,2 juta porsi yang terbuang imbas program MBG atau setara Rp622 miliar setiap pekan dengan skenario minimal. Namun, jika menggunakan skenario maksimal, maka akan ada sekitar 127 juta porsi atau sekitar Rp127 triliun setiap pekan potensi uang yang terbuang.

Dengan potensi pemborosan yang bisa menembus Rp1,75 triliun per pekan, Celios mendesak pemerintah melakukan moratorium dan reformasi total terhadap program MBG.

“Langkah apa yang harus diperhatikan atau diambil pemerintah? Tentunya, Celios selalu konsisten untuk ini, yaitu adalah moratorium dan reformasi total dari MBG,” tuturnya.

Menurut Isnawati, program ini harus dijalankan dengan pendekatan yang tepat sasaran, bukan sekadar mengejar jumlah penerima. Dia juga menekankan pentingnya audit terbuka, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap program ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dana yang dicairkan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur untuk program MBG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku. Kemudian, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan.

“Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” ujar Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Menurut Dadan, sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat capaian pengawasan obat dan makanan sepanjang 2025 dengan dampak mencegah kerugian ekonomi hingga sekitar Rp49,82 triliun. Hal ini juga mengantarkan Indonesia meraih pengakuan global melalui status WHO Listed Authority (WLA).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan capaian ini dalam konferensi pers "Jejak 2025, Arah 2026: Cerita Pengawasan dan Misi Perlindungan" di Jakarta.

"Nilai tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pengawasan, serta nilai keekonomian dari temuan hasil pengawasan, penindakan, dan patroli siber yang dilakukan BPOM," jelas Taruna, dikutip Sabtu (31/1/2026). Pengawasan yang kuat tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Sepanjang 2025, BPOM menjalankan pengawasan komprehensif dari hulu ke hilir. Pada tahap pre-market, BPOM menerbitkan 6.653 sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) serta 201.687 nomor izin edar obat dan makanan. BPOM juga mencatat terobosan penting dengan diterbitkannya izin edar obat generik pertama dan obat inovatif, termasuk untuk terapi kanker, melalui percepatan registrasi berbasis mekanisme reliance.

Kepercayaan internasional terhadap sistem pengawasan BPOM juga semakin menguat. BPOM dipercaya otoritas Amerika Serikat sebagai Certifying Entity untuk ekspor rempah bebas kontaminasi Cesium-137, dengan nilai ekspor mencapai sekitar Rp50,9 miliar sepanjang 2025.

Di sisi pengawasan post-market, BPOM melakukan inspeksi terhadap ribuan sarana produksi dan distribusi, serta pengujian puluhan ribu sampel obat dan makanan. Hasilnya, BPOM menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan lebih dari 1.000 izin edar guna memastikan produk yang beredar aman dan bermutu.

BPOM juga mengintensifkan patroli siber di tengah pesatnya perdagangan daring. Sepanjang 2025, ratusan ribu tautan penjualan online produk ilegal berhasil ditindak, dengan potensi pencegahan kerugian ekonomi mencapai Rp49,82 triliun serta perlindungan bagi jutaan warga dari produk berbahaya.

Puncak capaian strategis BPOM ditandai dengan diraihnya status WHO Listed Authority. Status ini menjadikan BPOM sebagai otoritas regulatori negara berkembang pertama yang memperoleh pengakuan tersebut, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia di tingkat global dan mempercepat akses obat inovatif di dalam negeri.

Menyongsong 2026, BPOM berkomitmen memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, memperluas dukungan bagi UMKM, serta mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami optimistis sinergi lintas sektor akan semakin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Taruna.

JAKARTA - Bencana banjir dahsyat yang melanda sejumlah wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak akhir November telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Studi terbaru mengungkapkan kerugian material mencapai setidaknya USD 20 miliar atau setara Rp333 triliun, disertai korban jiwa lebih dari 1.300 orang.

Rangkaian tiga siklon tropis yang bertepatan dengan musim angin muson timur laut memicu curah hujan ekstrem yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade. Gelombang kehancuran melanda dari Sri Lanka hingga Indonesia, merusak infrastruktur, menghancurkan lahan pertanian, menggenangi kawasan wisata, dan memperlambat produksi industri.

Para ilmuwan dan analis menyoroti peran perubahan iklim yang memperburuk intensitas banjir tersebut. Faktor lain seperti deforestasi, kegagalan sistem pertahanan banjir, serta minimnya pendanaan untuk mitigasi bencana turut memperparah dampak yang terjadi.

"Perubahan iklim tidak dapat disangkal telah memicu banjir yang lebih parah di Asia Tenggara," ujar Davide Faranda, Direktur Riset Fisika Iklim di Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis yang memimpin studi terkait banjir di Vietnam dikutip dari The Business Times, Kamis (11/12/2025).

Laporan dari firma riset BMI, unit dari Fitch Solutions, memperingatkan meningkatnya risiko "bencana majemuk" di kawasan ini. Fenomena di mana beberapa peristiwa ekstrem terjadi dalam waktu berdekatan diprediksi akan lebih sering muncul dan menimbulkan kerusakan lebih besar di masa depan.

Tingkat kerentanan populasi semakin mengkhawatirkan. Data BMI menunjukkan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah berisiko banjir cukup tinggi, di antaranya 21% di Malaysia, sekitar 20% di Indonesia, serta sekitar 15% di Singapura, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka.

Proporsi tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan pertengahan hingga akhir tahun 2010-an. Analis memproyeksikan angka ini akan terus meningkat seiring percepatan pemanasan global dan pertumbuhan populasi di area-area rentan.

Negara-negara Asia Tenggara secara konsisten masuk dalam daftar wilayah paling berisiko. Laporan Germanwatch tahun lalu menempatkan Filipina, Myanmar, dan Vietnam di antara sepuluh negara yang paling terdampak perubahan iklim secara global.

Meski dampaknya luas secara regional, analis Capital Economics mencatat bahwa pusat komersial dan industri utama relatif tidak terdampak parah. Situasi ini berbeda dengan banjir Thailand 2011 yang melanda kawasan industri sekitar Bangkok dan menyebabkan kontraksi ekonomi signifikan.

Temuan ini menegaskan kebutuhan mendesak akan investasi dalam ketangguhan menghadapi bencana dan kebijakan adaptasi iklim yang lebih kuat di kawasan yang sangat rentan terhadap cuaca ekstrem ini.

JAKARTA - Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Pulau Sumatera bulan ini diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi yang masif terhadap perekonomian nasional. Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan total kerugian mencapai Rp68,67 triliun, atau setara dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,29%.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyatakan dampak bencana ini secara langsung memengaruhi kondisi ekonomi nasional, mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Pulau Sumatera. "Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29%," tulis Bhima Yudhistira dalam studinya, dikutip Selasa (2/12/2025).

Secara regional, dampak terberat diprediksi terjadi pada Provinsi Aceh, yang ekonominya diperkirakan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp2,04 triliun. Dampak kepada provinsi lain juga dirasakan dari melemahnya arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri.

Celios menyebutkan bahwa perhitungan kerugian ekonomi tersebut didasarkan pada lima jenis kerugian utama. Perhitungan ini meliputi kerugian rumah (masing-masing Rp30 juta), kerugian jembatan (biaya pembangunan kembali Rp1 miliar per jembatan), dan kerugian perbaikan jalan (Rp100 juta per 1.000 meter). Selain itu, kerugian juga mencakup perhitungan pendapatan keluarga yang hilang selama 20 hari kerja dan kerugian lahan sawah, dengan asumsi kehilangan mencapai Rp6.500 per kg dan setiap hektar menghasilkan 7 ton.

Studi Celios menyoroti bahwa bencana ekologis ini dipicu oleh alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh deforestasi untuk perluasan kebun sawit dan pertambangan. Celios menilai bahwa kontribusi ekonomi dari sektor tambang dan sawit di Aceh tidak sebanding dengan kerugian besar akibat bencana yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Celios mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit. Bhima Yudhistira menyerukan perlunya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi.

"Sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan, ekonomi restoratif. Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis akan berulang dengan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah mengantongi daftar wajib pajak yang menjadi pengemplang pajak di seluruh sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, perkebunan, hingga UMKM. Data Dirjen Pajak ini diperoleh melalui penguatan sistem pengawasan dan informasi yang makin lengkap untuk mendeteksi kecurangan perpajakan.

Modus tindakan penghindaran pajak yang dilakukan para pengemplang itu pun telah ia peroleh secara detail hingga berhasil mengkalkulasi potensi kerugian negara yang bisa dicegah sebelum kejadian. Meski demikian, ia belum mengungkap detailnya.

"Yang jelas jangan sampai lagi terjadi modus-modus yang menggerus profit yang seharusnya dari sumber ekonomi di Indonesia, kemudian digerus, dilarikan ke negara-negara lain," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

"Jadi selain menggerus profit, juga menggerus basis pajak. Ini yang menjadikan hal ini menjadi signifikan, deterrent efek plus menyelamatkan basis pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia," paparnya.

Kendati begitu, Bimo mengungkapkan sejumlah instrumen yang kini telah dimiliki negara untuk menghadapi praktik pengemplang pajak meski mereka melarikan diri dan kekayaannya ke luar negeri.

"Jadi kami melakukannya secara sistemik. Jadi kita juga mengintegrasikan sistem, mengintegrasikan data lintas institusi, kami mengkonsolidasikan informasi dari berbagai sumber, dari data ekspor bea cukai, kemudian dari data laporan keuangan wajib pajak," paparnya.

Kementerian Keuangan pun ia sebut sedang membangun Financial Reporting Single Window, yang bisa memperoleh data-data transaksi perbankan secara komplit. Data ini sebagai pelengkap dari komitmen pemerintah dan instansi lain terkait pertukaran informasi secara otomatis alias Automatic Exchange of Information (AEOI), termasuk dengan negara lain.

"Kemudian setelah kami dapat data itu tentu kita akan melakukan rekonsiliasi, kemudian analisis yang berbasis risiko untuk mendeteksi outlier-outlier dari transaksi yang memang ada abnormalities. Di tengah perbedaan yang signifikan ini kami akan melihat antara kewajaran pelaporan wajib pajak dengan referensi pasar komoditas," tutur Bimo.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa pemerintah semakin gencar memberantas rokok ilegal.

Ia mengatakan bahwa bea cukai semakin memperketat penertiban rokok ilegal dengan pendekatan penegakan hukum.

"Teman-teman bea cukai itu makin aktif untuk menertibkan. Ini banyak sekali penangkapan-penangkapan setiap hari. Nah ini yang kita tertibkan. Jadi pendekatannya adalah penegakan hukum," ujar Febrio di acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp260,39 miliar yang berasal dari total 2.478 penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal per September 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan dari jumlah itu, pelanggaran terbanyak berasal dari bidang cukai, yakni 235,40 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp210 miliar hingga September 2025.

Langkah penertiban rokok ilegal tersebut juga dibarengi dengan langkah pemerintah untuk mendorong para pengusaha rokok ilegal tersebut masuk ke dalam aktivitas legal dan masuk ke dalam sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu.

"Ini kita siapkan, kita fasilitasi. Artinya kita bantu mereka untuk mereka bisa tidak lagi melakukan aktivitas ilegal, tapi menjadi legal. Nah kemudian dia masuk ke dalam kelas (cukai)," ucap Febrio.

"Sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya secara legal. Dan membayar cukai sesuatu. Seperti itu mekanismenya," sambungnya.

Dampaknya dari konversi tersebut adalah pendapatan pemerintah dari cukai rokok meningkat.

"Kalau makin banyak atau berkurang yang ilegalnya, ya pendapatan negara makin baik," ucap Febrio.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]