Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang secara total senilai Rp84,68 miliar.

Ketua BPK Isma Yatun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan, pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 11 LHP, termasuk Kemenhub.

BPK mencatat pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Labuh pada 16 satuan kerja (satker) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub belum sesuai ketentuan.

“Hal tersebut mengakibatkan kekurangan PNBP Jasa Labuh sebesar Rp74,19 miliar,” tulisnya dalam laporan tersebut, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Secara perinci, kekurangan pemungutan PNBP tercatat senilai Rp30,78 miliar karena sistem informasi Inaportnet tidak dapat mendeteksi adanya billing yang belum diterbitkan dan/ atau billing yang sudah terbit namun belum dibayarkan oleh agen kapal.

Kemudian, terdapat ketidakseragaman pemahaman dan implementasi satker atas kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan yang memengaruhi perhitungan masa labuh dan pengenaan tarif pada kapal tesebut.

Selain itu, terdapat pula kekurangan pemungutan PNBP sejumlah Rp43,41 miliar karena pemungutan jasa labuh kapal penyeberangan diperhitungkan menggunakan masa labuh kapal penyeberangan yaitu per 7 hari untuk satu kali masa labuh, tidak memungut jasa labuh untuk setiap kedatangan maupun keberangkatan kapal.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut untuk mempertanggungjawabkan kekurangan PNBP Jasa Labuh sebesar Rp74,19 miliar atau menyetorkan ke kas negara.

Selanjutnya, BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan belanja dalam pembangunan fasilitas sisi darat bandar udara Very-Very Important Person(VVIP) Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain, ketidaksesuaian perhitungan volume pada 332 item pekerjaan pembangunan fasilitas sisi darat bandar udara VVIP IKN senilai Rp5,49 miliar.

Selain itu, ditemukan pekerjaan mechanical, electrical, plumbing dan arsitektur dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp2,18 miliar. Terakhir, realisasi pembayaran atas penambahan volume 103 item pekerjaan dengan harga satuan timpang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,82 miliar.

Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10,49 miliar pada Kementerian Perhubungan.

“BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar memulihkan dan/atau menarik kelebihan pembayaran dari penyedia jasa dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp10,49 miliar,” ungkap BPK.

Dengan demikian, total potensi kerugian negara atas pengelolaan belanja dan pendapatan dari Kementerian Perhubungan mencapai Rp84,86 miliar.

Bisnis coba mengonfirmasik ke Ditjen Hubungan Laut Kemenhub mengenai temuan ini. Hingga berita ini diturunkan Kemenhub belum memberi jawaban.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti tertundanya pengenaan pajak karbon yang telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021.

BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya soal kendala pelaksanaan pajak karbon tersebut. Ada empat kendala yang menurut versi Kemenkeu menghambat penerapan peta jalan pajak karbon.

Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.

Apa Itu Pajak Karbon?

Pajak karbon sendiri merupakan mekanisme lazim untuk menekan emisi karbon. Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum terkait pelaksanaan pajak karbon sekaligus bursa karbon.

Aturan terkait itu termaktub dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berdasarkan Pasal 13 beleid tersebut, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Sementara tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Selanjutnya, pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon alias NEK, skema pajak karbon memiliki dua konsep.

Pertama, yakni Cap & Trade. Dalam skema ini, entitas yang mengemisi lebih besar dari cap membeli izin emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon).

Kedua, yaitu Cap & Tax. Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli izin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas cap seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon.

Berkaca dari penerapan dua skema tersebut, maka penerapan kebijakan pajak karbon akan merangsang lahirnya perdagangan karbon. Singkatnya, pajak karbon akan mengungkit transaksi bursa karbon.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatra Selatan. Pasalnya, konstruksi bendungan tersebut diketahui mengalami keterlambatan dari target yang ditetapkan.

Membacakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Lasarus menyebut konstruksi Bendungan Tiga Dihaji molor menjadi 9 tahun. Semula, proyek yang dibangun sejak 2018 ini dibidik rampung pada 2023.

"Dalam laporan BPK RI, disebutkan penyelesaian pembangunan bendungan Tiga Dihaji menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Itu, semula dari rencana 6 tahun, mulai 2018 sampai dengan tahun 2023 menjadi 9 tahun, dari tahun 2018 sampai dengan 2026," jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, Lasarus meminta penjelasan dari Menteri PU mengenai hal tersebut. Dia juga meminta Menteri PU dapat memberikan penjelasan mengenai temuan BPK yang menyebut pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik belum optimal.

Selain itu, BPK juga menyebut terdapat indikasi kelemahan dalam perencanaan dan kajian teknis, serta aspek monitoring dan evaluasi pembangunan bendungan yang belum maksimal.

"Dari sejumlah poin-poin temuan dan dokumentasi BPK tersebut, mengarah kepada diperlukannya pembuatan blueprint baru dari pemerintah atau review dari master plan yang sudah ada terkait pemanfaatan bendungan sebagai sumber listrik," ujarnya.

Lebih lanjut, Komisi V meminta Kementerian PU untuk melakukan evaluasi secara internal dan memperbaiki tata kelola kementerian.

"Kementerian Pekerjaan Umum agar juga memperbaiki tata kelola terhadap manajemen, keuangan, dan aset, termasuk audit, review, evaluasi, serta pemantauan yang lebih ketat dan detail untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan efektif," tegas Lasarus.

Adapun saat ini, Kementerian PU tengah mengebut penyelesaian konstruksi 15 proyek bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp47,48 triliun.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa upaya percepatan konstruksi bendungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pilar Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional.

"Pembangunan bendungan harus dibarengi dengan pembangunan saluran konektivitas dan jaringan irigasi. Dengan suplai air yang berkelanjutan, produktivitas pertanian dapat meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak," kata Dody.

Dody menjelaskan, 15 bendungan tersebut ditargetkan tuntas sebelum tahun 2029 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp47,84 triliun.