Bisnis.com, JAKARTA — Google menguatkan integritas ekosistem iklan digital melalui pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) Gemini sepanjang 2025. Perusahaan teknologi tersebut kini menjadikan AI sebagai konstruksi infrastruktur utama dalam operasional keamanan periklanan mereka.

Berdasarkan data terbaru, Google berhasil memblokir 99% iklan yang melanggar kebijakan sebelum sempat ditayangkan kepada pengguna. Capaian ini menjadi tolok ukur utama perusahaan dalam upaya menghentikan ancaman siber sebelum dampak kerugian terjadi.

Vice President of Ad Privacy and Safety Google, Keerat Sharma, menyatakan bahwa transformasi ini didorong oleh kemampuan Gemini dalam menganalisis sinyal secara luas dan presisi. AI memungkinkan sistem memahami niat pengiklan secara lebih bernuansa dibandingkan metode konvensional.

Keerat menjelaskan strategi keamanan Google saat ini bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi penggunaan sinyal masif untuk deteksi akurat, respons real-time untuk melampaui kecepatan pelaku kejahatan, dan penciptaan lingkungan yang efisien bagi pengiklan jujur.

Sepanjang tahun 2025, Google tercatat telah menghapus sebanyak 8,3 miliar iklan yang melanggar ketentuan kebijakan. Selain itu, perusahaan melakukan penangguhan terhadap hampir 25 juta akun pengiklan yang dianggap bermasalah.

Khusus untuk aktivitas penipuan atau scam, Google menangguhkan sekitar 4 juta akun. Mayoritas penangguhan tersebut dilakukan bahkan sebelum akun-akun tersebut sempat menayangkan iklan apa pun di platform.

“Kami melakukan perubahan besar pada tahun 2025 dengan menggeser deteksi materi iklan menjadi real-time, di mana pemindaian kini hanya memakan waktu milidetik,” kata Keerat Sharma dalam briefing virtual, Rabu (15/4/2026).

Sistem real-time ini saat ini telah diterapkan pada format Responsive Search Ads dan direncanakan akan diperluas ke lebih banyak format iklan lainnya. Hal ini memungkinkan pengiklan mendapatkan umpan balik kebijakan secara instan saat pembuatan konten.

Penerapan AI Gemini juga diklaim meningkatkan akurasi bagi pelaku usaha yang sah. Google mencatat adanya penurunan suspensi akun yang salah hingga 80% secara tahunan.

Di sisi lain, Google terus memperketat proses verifikasi identitas dan bisnis pengiklan. Hingga saat ini, lebih dari 90% iklan yang tampil di platform Google berasal dari pengiklan yang telah melewati proses verifikasi.

Terkait aspek komersial, Google menegaskan tidak ada pertukaran antara pendapatan perusahaan dengan keamanan ekosistem. Perusahaan mengeklaim tidak pernah mengambil keuntungan dari iklan yang terbukti melanggar kebijakan keamanan.

Integrasi AI Gemini juga mempermudah tim manusia di Google untuk fokus pada analisis kasus yang lebih kompleks. Hal ini menciptakan siklus umpan balik yang terus meningkatkan akurasi sistem secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan pekerja atau buruh pada prinsipnya tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Ketentuan ini menjadi bagian dari perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan nasional.

Mengacu pada Pasal 85 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha hanya dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur dalam kondisi tertentu. Hal ini bergantung pada jenis dan sifat pekerjaan yang tidak dapat dihentikan.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat dua kriteria utama yang memperbolehkan pekerja tetap bekerja. Pertama, pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus, dan kedua, kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

“Pengusaha wajib membayar upah lembur kepada pekerja/buruh yang tetap bekerja,” tulis Kemnaker dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.233/MEN/2003, pemerintah merinci 11 jenis pekerjaan yang bersifat kontinu. Sektor tersebut mencakup layanan kesehatan, transportasi, pariwisata, hingga penyediaan energi dan air bersih.

Selain itu, sektor lain seperti jasa telekomunikasi, media massa, pengamanan, hingga pusat perbelanjaan juga termasuk kategori yang tetap beroperasi saat hari libur. Pekerjaan yang jika dihentikan dapat mengganggu proses produksi atau merusak bahan juga masuk dalam daftar tersebut.

Kebijakan ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan operasional sektor strategis dan perlindungan hak pekerja. Pemerintah memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja.

Di sisi lain, regulasi juga mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah lembur. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Perusahaan yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan hingga 12 bulan. Selain itu, denda yang dikenakan berkisar antara Rp10 juta hingga Rp100 juta.

Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Dengan demikian, hak atas kompensasi tetap terjamin meskipun bekerja di hari libur nasional.

Melalui regulasi yang jelas, pemerintah berupaya menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan. Kepastian aturan ini juga menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas sekaligus kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengancam membekukan izin usaha perusahaan pertambangan yang nekat menggunakan jalan umum sebagai jalur pengangkutan atau hauling batu bara.

"Kita mendapatkan perintah langsung dari undang-undang bahwa kegiatan pertambangan atau hauling itu wajib menggunakan jalan khusus, tidak boleh menggunakan jalan umum," tegas Rudy Mas'ud di Samarinda, Jumat.

Gubernur menekankan bahwa larangan melintas di jalan publik ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan perintah imperatif dari regulasi nasional yang harus dipatuhi tanpa kecuali.

Kewajiban mutlak penggunaan jalan khusus bagi korporasi tersebut berpijak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi tersebut secara eksplisit mengharuskan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyediakan jalur khusus untuk operasional mereka demi ketertiban umum.

Pemprov Kaltim telah menyiapkan sanksi administratif bertingkat mulai dari teguran tertulis hingga penundaan kegiatan operasional bagi perusahaan yang terbukti membandel di lapangan.

"Pencabutan atau pembekuan izin usaha diambil tanpa ragu jika pelanggaran berat terus dilakukan oleh pihak perusahaan tambang yang mengabaikan aturan negara," tegas Rudy.

Ultimatum ini dikeluarkan semata-mata sebagai upaya preventif Pemprov Kaltim melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bertonase besar.

Aktivitas truk tambang di jalan raya juga dinilai menjadi biang kerok percepatan kerusakan infrastruktur publik yang selama ini dibangun dan dipelihara menggunakan uang negara.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Bambang Arwanto turut meminta dukungan media massa untuk menyebarluaskan kebijakan ini secara utuh dan berimbang kepada publik.

Pihak Dinas ESDM Kaltim juga membuka jalur koordinasi melalui Humas bagi awak media yang membutuhkan verifikasi data agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal itu dipicu kabar hoaks yang berseliweran seolah penggunaan jalan umum oleh truk tambang mendapat restu gubernur.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung belum banyak berkomentar terkait pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah terkait dengan penertiban kawasan hutan. Adapun, opsi sanksi yang bisa menjerat perusahaan tersebut mulai dari denda hingga pidana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penelusuran lanjutan ini akan menentukan arah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi denda hingga pidana.

Saat ditanya mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ke-28 perusahaan tersebut, Burhanuddin menyatakan proses pendataan dan pendalaman masih berlangsung.

“Nanti saja,” ujarnya singkat usai menghadiri Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Burhanuddin menjelaskan, saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum baru berada pada tahap awal pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar. Hasil pendataan itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Ini kan kita baru data-data ini, nanti kita akan kembangkan arahnya ke mana,” katanya.

Terkait kemungkinan sanksi lanjutan, Burhanuddin menegaskan bahwa tidak tertutup peluang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk dikenai sanksi denda maupun pidana, sesuai dengan hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan jenis pelanggaran yang dilakukan mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan doorstop kepada wartawan usai memimpin Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung belum banyak berkomentar terkait pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah terkait dengan penertiban kawasan hutan. Adapun, opsi sanksi yang bisa menjerat perusahaan tersebut mulai dari denda hingga pidana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penelusuran lanjutan ini akan menentukan arah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi denda hingga pidana.

Saat ditanya mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ke-28 perusahaan tersebut, Burhanuddin menyatakan proses pendataan dan pendalaman masih berlangsung.

“Nanti saja,” ujarnya singkat usai menghadiri Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Burhanuddin menjelaskan, saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum baru berada pada tahap awal pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar. Hasil pendataan itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Ini kan kita baru data-data ini, nanti kita akan kembangkan arahnya ke mana,” katanya.

Terkait kemungkinan sanksi lanjutan, Burhanuddin menegaskan bahwa tidak tertutup peluang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk dikenai sanksi denda maupun pidana, sesuai dengan hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan jenis pelanggaran yang dilakukan mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan doorstop kepada wartawan usai memimpin Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mencampuri proses pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, meski di antaranya berpotensi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya, termasuk kader Partai Gerindra.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat diberikan daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar dan berpotensi dicabut izinnya. Namun, ia memilih tidak membaca daftar tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

“Kemarin saya dikasih daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Saya bilang saya enggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ,” ujar Prabowo.

Dia bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan adanya nama kader Gerindra dalam daftar tersebut. Menurutnya, demi menjaga objektivitas dan integritas penegakan hukum, seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Begitu lihat, aduh teman saya. Begitu lihat lagi, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya enggak lihat, saya enggak mau tahu. Kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa para menteri di kabinet diangkat untuk menjalankan tugas dan siap menerima kritik publik. Ia juga meminta agar seluruh keputusan penindakan dilakukan berdasarkan hukum, tanpa pandang bulu.

“Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Petunjuknya sederhana, yang melanggar, tindak,” tegas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menekankan komitmennya terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Apa yang kurang jelas? Kalau tidak paham, keluar saja dari jabatan. Banyak yang bisa menggantikan,” ujarnya.

Prabowo juga menyatakan tidak khawatir dengan pergantian pejabat, seraya menyebut banyak generasi muda yang siap berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

Di akhir sambutannya, Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah yang telah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

“Dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan-kemenangan baru. Indonesia mampu, Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur, dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan sanksi terhadap lima anggota DPR yang menjadi salah satu pemicu masyarakat menggelar demo besar-besar pada akhir Agustus 2025.Sidang dilaksanakan pada Rabu (5/11/2025).

Kelima anggota DPR tersebut adalah Adies Kadir teradu I, Nafa Indria Urbach teradu II, Surya Utama (Uya Kuya) teradu III, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) teradu IV, dan Ahmad Sahroni teradu V

Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa MKD mendukung putusan masing-masing mahkamah partai politik dalam memberikan sanksi berupa penonaktifan kepada kelima anggota DPR.

Dalam amar putusan yang dibacakan Adang, MKD memutuskan dan mengadili kepada Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik, diminta untuk berhati-hati dalam memberikan informasi dan menjaga perilaku untuk kedepannya.

“Menyatakan teradu I Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., diaktifkan sebagai anggota DPR RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Adang, Rabu (5/11/2025).

Kemudian bagi Nafa Urbach dinyatakan terbukti melanggar kode etik, diminta berhati-hati menyampaikan informasi, dan dinonaktifkan selama tiga bulan sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Nafa Urbach sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

Bagi Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak keputusan ini dibacakan.

Lalu, putusan untuk Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR RI. “Menghukum teradu IV Eko Hendro Purnomo nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN,” ujar Adang.

Adapun bagi Ahmad Sahroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR dan dinonaktifkan selama 6 bulan sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Sahroni sesuai keputusan DPP Partai Nasdem.