JAKARTA, KOMPAS.com – Harga ayam hidup (live bird/LB) di tingkat peternak mandiri belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, harga justru kembali mengalami penurunan, menambah tekanan bagi pelaku usaha unggas rakyat.

Peternak mandiribroiler asal Banten, Asep Saepudin, mengungkapkan bahwa kondisi harga saat ini masih jauh dari harapan.

SHUTTERSTOCK/PHOTOARTE Ilustrasi peternakan ayam.

Ia menyebut, harga ayam hidup ukuran 2,0 kilogram kini hanya berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per kilogram.

“Sudah hampir dua bulan harga belum pulih, malah sekarang turun lagi. Harga live bird enggak naik-naik,” ujar Asep kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat peternak kesulitan menutup biaya produksi, terutama ketika harga pakan dan operasional masih relatif tinggi.

Ia berharap dalam jangka pendek harga bisa kembali naik setidaknya di atas harga pokok produksi (HPP) agar usaha peternak tetap berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, Asep mendorong adanya penataan ulang struktur industri perunggasan, termasuk pembagian porsi produksi yang lebih adil antara peternak rakyat dan perusahaan integrator.

“Ke depan, porsi budidaya sebaiknya lebih banyak diberikan ke masyarakat, dengan pengaturan kekuatan pasar di tiap daerah. Peternak integrasi juga perlu dibatasi kuotanya dan fokus untuk kebutuhan rumah potong ayam (RPA) mereka,” jelasnya.

Ia menilai, tanpa pengaturan yang lebih seimbang, mekanisme pasar bebas saat ini cenderung merugikan peternak kecil.

FREEPIK/TAWATCHAI07 Ilustrasi peternakan ayam, ayam broiler.

“Kalau dibiarkan seperti sekarang, yang kuat akan terus menang. Harapannya harga bisa stabil, sehingga baik peternak mandiri maupun integrasi sama-sama bisa menikmati hasil,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, membenarkan kondisi tersebut terjadi secara luas.

“Betul, harga ayam semakin tertekan di seluruh Pulau Jawa,” ujar Kusnan kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), harga broiler (live bird/kg) dari kandang peternak per Senin, 20 April 2026, kondisi harga di Jawa cenderung stagnan di level rendah.

Di wilayah Banten, harga berada di kisaran Rp 18.500 sampai Rp 19.500 per kg.

Sementara di Jawa Barat berkisar Rp 18.000 hingga Rp 19.500 per kg, dan Jawa Tengah–DIY berada di rentang Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per kg.

Jawa Timur sedikit lebih tinggi, yakni Rp 19.000 sampai Rp 19.500 per kg, dengan beberapa daerah seperti Malang, Jember, dan Banyuwangi menyentuh Rp 20.000 per kg.

Di luar Jawa, harga menunjukkan variasi yang cukup lebar.

Di Pulau Sumatera, harga berkisar Rp 18.000 sampai Rp 18.500 per kg di wilayah seperti Palembang dan Lampung, namun bisa mencapai Rp 26.000 per kg di Aceh dan Rp 27.000 hingga Rp 28.000 per kg di Belitung.

Wilayah lain seperti Jambi, Bengkulu, dan Lubuk Linggau masih berada di kisaran Rp 18.500 sampai Rp 19.500 per kg.

Sementara itu, kawasan Indonesia Timur cenderung mencatat harga lebih tinggi.

Di Kalimantan, harga ayam kecil bisa mencapai Rp 24.000 hingga Rp 25.000 per kg, sementara ayam besar berkisar Rp 18.500 sampai Rp 21.000 per kg.

SHUTTERSTOCK/HENADZI PECHAN Ilustrasi peternakan ayam pedaging.

Di Sulawesi, harga bahkan lebih tinggi, seperti di Gorontalo yang berada di kisaran Rp 30.000–Rp 31.000 per kg dan Manado sekitar Rp 26.000 sampai Rp 27.000 per kg.

Di Bali dan Nusa Tenggara, harga juga bervariasi, mulai dari Rp 17.000 hingga Rp 18.500 per kg di Lombok hingga Rp 26.500 per kg di Kupang.

Kusnan menegaskan bahwa harga yang dihimpun tersebut merupakan harga untuk ayam ukuran besar dengan bobot di atas 2 kilogram.

Ia juga menyoroti ketimpangan harga antarwilayah yang masih cukup lebar, dengan tekanan terbesar justru terjadi di daerah produksi utama.

“Ini untuk keseluruhan harga di semua daerah. Harga ini adalah untuk ayam ukuran besar bobot 2 kg ke atas,” tegasnya.

Sebelumnya, Kusnan, menjelaskan bahwa penurunan harga tidak semata-mata disebabkan oleh berakhirnya momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

“Penurunan harga ayam saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pasca Lebaran. Berdasarkan data yang kami lihat, faktor utama adalah masih tingginya suplai ayam di pasar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk. (SIPD) membidik pertumbuhan kinerja pada 2026 dengan menitikberatkan strategi pada penguatan fundamental bisnis, efisiensi operasional, serta inovasi produk di tengah dinamika industri perunggasan.

Direktur Utama SIPD Eddy Tamboto mengatakan perseroan optimistis terhadap prospek usaha tahun depan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peluang ekspansi pasar yang masih terbuka.

“Fokus ke depan mencakup peningkatan efisiensi, inovasi produk, serta penguatan strategi pemasaran guna menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 perseroan mampu mencatatkan kinerja stabil di tengah tantangan industri yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, kebijakan sektor, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Strategi adaptif dan efisiensi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan bisnis.

Dari sisi operasional, segmen pakan ternak masih menjadi kontributor terbesar dengan penjualan mencapai Rp2,6 triliun atau sekitar 48% dari total pendapatan. Disusul segmen pembibitan dan peternakan ayam sebesar Rp1,5 triliun (27%), serta ayam potong dan makanan beku Rp1,4 triliun (25%).

Eddy menambahkan, perseroan terus memperkuat rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus mendorong inovasi berbasis teknologi dan pengembangan produk hilir untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.

Sementara itu, Komisaris Independen SIPD Theo Lekatompessy menuturkan arah strategi perseroan telah mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, termasuk fluktuasi harga bahan baku, kebijakan pemerintah, hingga perubahan tren konsumsi masyarakat.

Menurutnya, perusahaan akan berfokus pada penguatan fundamental bisnis dan peningkatan efisiensi sebagai respons terhadap dinamika industri, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

“Strategi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Theo.

Secara industri, tantangan utama masih berasal dari fluktuasi harga, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta kenaikan harga bahan baku pakan. Namun demikian, permintaan produk unggas dinilai tetap terjaga seiring meningkatnya konsumsi protein hewani di dalam negeri.

Dengan strategi tersebut, SIPD berharap dapat memperkuat daya saing sekaligus menjaga momentum pertumbuhan kinerja pada 2026 di tengah tekanan biaya dan dinamika pasar.

Sementara itu, rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Selasa (21/4/2026) mendapat persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau direksi.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIPD adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Antonious Joenoes Supit
• Komisaris Independen : Theo Lekatompessy
• Komisaris Independen : Sungkono Sadikin

Dewan Direksi

• Direktur Utama : Eddy Tamboto
• Direktur : Irvan Cahyana
• Direktur : Natanael Yuyun Suryadi
• Direktur : Kent Kurnadi Sarosa

TARGET 2026

Direktur Sreeya Sewu Indonesia Natanael Yuyun Suryadi mengatakan perseroan membidik pertumbuhan pendapatan sekitar 10%–15% secara tahunan. Laba bersih ditargetkan meningkat lebih tinggi, dengan pertumbuhan di kisaran 30%–40%.

“Dari sisi top line kami tetap bertumbuh, tetapi tidak terlalu agresif karena kondisi ekonomi global memberi tekanan pada biaya. Fokus kami adalah menjaga struktur biaya dan mempertahankan gross margin,” ujarnya setelah rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Selasa (21/4/2026).

Pada 2025, SIPD mencatatkan pendapatan Rp5,44 triliun, naik 1,51% secara year on year (YoY) dari sebelumnya Rp5,36 triliun. Laba bersih melonjak tajam menjadi Rp29,32 miliar dari Rp3,32 miliar pada 2024.

Menurutnya, tekanan biaya pada tahun ini antara lain berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah, mengingat sebagian bahan baku masih bergantung pada impor. Selain itu, risiko fenomena El Nino juga diperkirakan berdampak pada kenaikan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan.

Perseroan memperkirakan harga jagung berpotensi meningkat terutama pada kuartal III/2026, meskipun bergantung pada hasil panen. Jika kondisi cuaca kering menekan produksi, maka lonjakan harga jagung akan langsung berdampak pada profitabilitas produsen pakan.

Meski demikian, SIPD melihat adanya penopang dari sisi permintaan. Harga ayam hidup (live bird) dan produk downstream relatif kuat, didorong oleh konsumsi masyarakat yang terus tumbuh. Saat ini, harga ayam potong stabil berada di kisaran Rp20.000–Rp23.000 per kilogram, dibandingkan kuartal II/2025 yang sempat anjlok di Rp15.000.

“Permintaan sejak akhir tahun lalu hingga sekarang terus meningkat. Salah satunya berkat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung pertumbuhan industri. Hal Ini membantu menjaga profitabilitas perusahaan,” kata Natanael.

Ke depan, perseroan juga akan memperkuat segmen downstream seperti ayam potong dan produk makanan beku, seiring potensi konsumsi protein hewani yang masih besar di Indonesia.

Konsumsi ayam per kapita domestik saat ini berada di kisaran 10,1–10,5 kg per tahun, masih di bawah negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand yang telah melampaui 12 kg per kapita.

SIPD menilai, dengan kondisi ekonomi yang stabil dan daya beli terjaga, konsumsi ayam nasional masih berpotensi tumbuh 10%–20% dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, perseroan tengah menyiapkan ekspansi portofolio ke pakan ternak non-unggas (non-chicken) guna mengurangi volatilitas bisnis. Segmen ini dinilai memiliki fluktuasi harga yang lebih rendah dibandingkan pakan ayam broiler.

Dari sisi kapasitas, SIPD masih memiliki ruang ekspansi organik tanpa penambahan fasilitas baru. Tingkat utilisasi pabrik pakan ternak saat ini berada di kisaran 70%, sedangkan pabrik baru di segmen penghiliran ayam beroperasi pada level 60%–65%.

“Kapasitas yang ada masih cukup untuk mendukung pertumbuhan penjualan 10%–20% dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Dengan strategi tersebut, SIPD optimistis dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas di tengah dinamika biaya dan ketidakpastian pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga ayam dan telur di tengah pasokan yang relatif mencukupi mengungkap persoalan struktural di sektor perunggasan. Ketidakseimbangan produksi hingga tekanan biaya di sektor ini berisiko mendorong inflasi pangan secara lebih persisten.

Pergerakan harga yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola musiman menunjukkan bahwa stabilitas pasar unggas belum sepenuhnya terbentuk. Meski harga di tingkat konsumen sempat turun, tekanan dari sisi hulu dan aspek permintaan berisiko membuat volatilitas berlangsung dalam jangka panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok bahan makanan, termasuk telur ayam ras, menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Maret 2026. Inflasi tahunan tercatat 3,48% dan secara bulanan 0,41%.

Di sisi lain, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga daging ayam ras per 15 April 2026 berada di level Rp38.361 per kg, turun tipis dari hari sebelumnya. Harga telur ayam ras juga melemah menjadi Rp29.658 per kg.

Kondisi ini mencerminkan dinamika yang tidak sejalan antara produksi dan harga. Pasokan yang mencukupi tidak serta-merta menjamin stabilitas harga di pasar

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Hary Suhada mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas tersebut.

“Kami terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, termasuk melalui penyesuaian perencanaan produksi berbasis data.

Salah satu instrumen utama adalah implementasi National Stock Replacement (NSR) yang mulai dijalankan sejak awal 2026. Kebijakan ini mengatur waktu pemasukan dan distribusi bibit agar produksi lebih terkendali.

“Perencanaan dan realisasi pemasukan GPS terus kami sinkronkan dengan kebutuhan nasional, sehingga pengaturan produksi dapat berjalan lebih optimal,” kata Hary.

Penguatan tata kelola ini juga didukung oleh diversifikasi sumber impor bibit dari negara seperti Australia dan Inggris. Beragamnya pasokan diharapkan memperkuat ketersediaan pasokan di dalam negeri.

Namun, pelaku usaha masih berkutat pada persoalan siklus kelebihan pasokan yang berulang.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Mukhlis Wahyudi menilai penurunan harga ayam hidup (livebird) saat ini dipicu oleh kondisi oversupply yang terjadi pasca-Lebaran.

“Kondisi ini tidak hanya karena oversupply, tetapi juga pola pasar yang berulang setiap tahun setelah Lebaran. Meskipun pasokan mulai terkendali, harga belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi di sisi produksi belum sepenuhnya mampu meredam siklus fluktuasi tahunan.

Sejalan dengan itu, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Dawami menilai stabilitas harga sangat bergantung pada ketepatan pengelolaan produksi.

“Dengan pengaturan produksi yang baik, stabilitas harga dapat tetap terjaga sehingga memberikan kepastian bagi peternak dan konsumen,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan dari sisi biaya mulai menjadi faktor dominan yang membentuk harga ke depan.

Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai fluktuasi harga ayam dan telur tidak lagi semata dipicu faktor musiman, tetapi juga kenaikan biaya produksi akibat gangguan rantai pasok global.

“Kenaikan harga bukan hanya karena musiman, tetapi juga dari sisi pakan ternak, biaya operasional, logistik, dan distribusi yang semuanya naik,” ujarnya.

Menurutnya, tekanan biaya tersebut dipicu oleh dinamika geopolitik yang mengganggu pasokan bahan baku seperti jagung dan bungkil kedelai, yang merupakan komponen utama pakan ternak.

Selain itu, peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis (MBG) juga berpotensi memperketat pasokan di pasar.

“Ini memicu perebutan pasokan karena program tersebut mengambil dari produsen dan distributor utama,” katanya.

Dia memperkirakan kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat ritel dan memperbesar tekanan inflasi pangan. Inflasi tahunan diestimasi dapat meningkat 1% hingga 2% dibandingkan tren sebelumnya, seiring dengan tekanan biaya dan kebijakan energi.

Bhima menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas, terutama melalui pengamanan pasokan bahan baku pakan dan pengendalian biaya energi.

“Harus ada langkah untuk memastikan pasokan bahan baku, terutama jagung dan pakan ternak, serta menahan biaya distribusi,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, tantangan juga datang dari risiko iklim seperti El Nino yang dapat mengganggu produksi jagung dan berdampak pada biaya pakan.

Dengan demikian, stabilitas harga ayam dan telur tidak hanya bergantung pada pengaturan produksi, tetapi juga pada kemampuan mengelola tekanan biaya dan permintaan secara simultan. Tanpa perbaikan struktural di seluruh rantai pasok, fluktuasi harga berisiko menjadi fenomena yang berulang dan makin persisten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menurunkan harga pakan ternak menjelang Idul Fitri. Penurunan harga dilakukan untuk membantu menekan biaya produksi peternak sekaligus menjaga stabilitas harga produk unggas di pasar.

COO Poultry JAPFA Arif Widjaja mengatakan, penyesuaian harga pakan merupakan langkah perusahaan untuk mendukung stabilitas industri sekaligus menjaga pasokan ayam di pasar.

“Untuk melindungi konsumen dan peternak nasional, kami melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga pakan. Kami berharap langkah ini dapat membantu peternak meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memastikan pasokan ayam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh produk unggas dengan harga yang lebih stabil, khususnya menjelang Lebaran,” kata Arif, Selasa (10/3/2026).

Arif menambahkan, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyesuaian harga secara berkala guna mendukung efisiensi produksi peternak. Upaya tersebut diharapkan memberi ruang bagi peternak untuk menjaga biaya produksi, terutama ketika permintaan daging ayam meningkat pada periode hari besar keagamaan.

Melalui langkah tersebut, JAPFA berharap dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha peternak, stabilitas industri perunggasan, serta keterjangkauan harga produk unggas bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tren penurunan harga pakan menjadi perkembangan positif bagi sektor perunggasan nasional. Dia mengatakan, tren penurunan harga pakan merupakan perkembangan positif bagi sektor perunggasan nasional.

“Penyesuaian harga pakan di tingkat industri diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi peternak sehingga usaha peternakan menjadi lebih efisien dan stabilitas harga produk peternakan di pasar tetap terjaga,” kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara atau Danantara, perlu menyiapkan langkah strategis agar proyek jumbo hilirisasi sektor perunggasan dapat berjalan optimal di tengah kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia—AS.

Seperti diketahui, Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan grand parent stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

Di samping itu, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun. Dua kesepakatan itu dinilai beririsan dan menjadi ancaman bagi proyek unggas.

Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan pembukaan impor sejumlah komoditas pangan, termasuk ayam, dapat berdampak pada keberlanjutan program hilirisasi yang sedang didorong pemerintah.

Tauhid menjelaskan pemerintah sejatinya telah memiliki program hilirisasi ayam yang sudah dijalankan melalui proyek percontohan di beberapa lokasi. Namun, dia menilai kebijakan impor yang semakin terbuka dapat memengaruhi daya saing program tersebut.

“Pemerintah kan punya hilirisasi ayam [Danantara], sudah ada pilot project dan sudah dilakukan di beberapa lokasi. Nah ketika tidak ada pembatasan, katakanlah impor untuk ayam ini ya, terutama beberapa bagian ya,” kata Tauhid saat ditemui seusai konferensi pers Rilis Hasil Penelitian US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, produk ayam impor berpotensi lebih mudah masuk ke pasar domestik, terutama jika tidak ada persyaratan tambahan seperti sertifikasi halal. Kondisi ini berisiko menggeser konsumsi ayam lokal, khususnya di wilayah perkotaan dengan tren konsumsi yang terus meningkat.

Apalagi, sambung dia, pemerintah juga tengah menggenjot 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG), sehingga membutuhkan proses hilirisasi untuk mendukung program tersebut.

Lebih lanjut, Tauhid menilai impor ayam berpotensi menjadi pilihan yang lebih cepat bagi pasar dibandingkan menunggu hasil produksi dari proyek hilirisasi yang masih berkembang.

“Kalau impor dibuka ya lebih gampang impor, karena kalau di sana kan sangat murah sekali. Saya kira ini menjadi problem ya, termasuk misalnya untuk pembibitan, kan juga dibuka peluang untuk industri mereka masuk untuk indukan. Padahal kalau kita mau harusnya itu bisa dilakukan di dalam negeri,” tuturnya.

Meski demikian, Tauhid menilai proyek hilirisasi tidak serta-merta akan gagal di tengah adanya perjanjian kesepakatan dagang Indonesia—AS. Menurutnya, dinamika pasar akan sangat dipengaruhi oleh faktor harga.

“Menurut saya bukan terancam gagal, tapi market akan milih mana yang paling lebih murah. Kita belum tahu harga yang akan dihasilkan oleh Danantara berapa banyak dan berapa besar, tetapi kalau misalnya impor ini bisa jauh lebih murah, pasti konsumen akan milih harga yang lebih murah,” terangnya.

Untuk itu, Tauhid menyarankan pemerintah memperkuat daya saing industri perunggasan domestik agar mampu bersaing dengan produk impor. Salah satunya dengan memastikan pasokan bahan pakan dapat diperoleh dengan harga lebih murah melalui dukungan kebijakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga perlu membantu dari sisi penyediaan obat, layanan kesehatan ternak, hingga infrastruktur pendukung agar biaya produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk ayam domestik bisa lebih kompetitif dibandingkan produk impor.

Apa saja yang pengusaha inginkan hubungannya ekspor kita akan dorong

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mempermudah akses legalitas produk ekspor bagi pengusaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing produk pertanian dan peternakan nasional, serta meningkatkan devisa dan lapangan kerja.

"Insya Allah pemerintah mensupport terutama legalitas. Apa saja yang pengusaha inginkan hubungannya ekspor kita akan dorong," kata Mentan Amran di sela-sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya sebanyak 545 ton senilai Rp18,2 miliar ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan pemerintah akan mendukung penuh seluruh proses perizinan dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan legalitas, agar pelaku usaha dapat lebih mudah menembus pasar internasional dan meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Dia juga menyampaikan apa pun yang dibutuhkan pengusaha terkait ekspor akan didorong dan difasilitasi.

Bahkan, Amran mengaku telah menugaskan langsung Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian Agung Suganda untuk secara khusus mengawal ekspor ayam, unggas, serta produk turunannya.

"Insya Allah, Pak Dirjen (PKH) kami tugaskan khusus mengawal ekspor ayam, unggas, dan turunannya ke negara-negara lain," tutur Amran.

Amran meyakini langkah tersebut mampu menambah devisa negara, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah dari berbagai produk peternakan yang selama ini dihasilkan dan dikembangkan di dalam negeri.

Ia menambahkan saat ini Indonesia telah mencapai swasembada untuk sejumlah komoditas strategis seperti telur, ayam, dan beras, sehingga peluang memperluas pasar melalui ekspor semakin terbuka lebar.

Pemerintah pun mendorong ekspor ke berbagai negara tujuan sebagai strategi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global sekaligus menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan peternak di tingkat nasional.

Ia menyebutkan saat ini tercatat terdapat 10 negara tujuan ekspor langganan Indonesia di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Oman, Qatar, Papua Nugini, Myanmar, Brunei Darussalam, Republik Ceko, Singapura, Jepang, hingga Timor Leste.

"Sekarang ada 10 tujuan negara langganan ekspor kita. Hari ini ada tiga negara ya (Singapura, Jepang, dan Timor Leste). Tiga negara tujuan kita akan kirim telur, ayam, atau produk unggas dan turunannya," kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) senilai US$17–20 juta memicu kewaspadaan pelaku usaha perunggasan.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menilai impor bibit indukan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kendati begitu, Gopan mengingatkan potensi ancaman dari masuknya produk turunan berupa karkas ayam asal AS.

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menyampaikan bahwa impor ayam GPS bukan hal baru dalam industri perunggasan nasional karena Indonesia belum mampu memproduksi bibit indukan tertinggi tersebut.

“GPS adalah induk yang menghasilkan PS [Parent Stock] danFinal Stock[FS]. Impor GPS memang sudah lazim karena kita Indonesia belum bisa memproduksi atau menghasilkan GPS,” kata Sugeng kepadaBisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GPS merupakan pondasi rantai produksi ayam nasional karena akan menghasilkanparent stock(PS) hinggafinal stock(FS) yang dibudidayakan peternak sebagai ayam pedaging. Dengan demikian, impor GPS dinilai sebagai kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pasokan bibit dalam negeri.

Namun, Sugeng menyoroti rencana AS untuk mengekspor produk turunan ayam, khususnya karkas yang bersumber dari budidaya final stock. Dia mengingatkan bahwa segmen tersebut merupakan tumpuan utama pendapatan peternak rakyat

“Yang menjadi masalah rencana AS untuk mengekspor produk turunannya, dalam hal ini karkas yang notabene bersumber pada budidaya ayam Final Stock. Sementara peternak berharap dari insentif dari budidaya Final Stock,” ujarnya.

Pelaku usaha kini menunggu kejelasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga ayam nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan peternak kecil.

“Jika benar karkas ayam AS masuk ke Indonesia, berpotensi mematikan usaha peternak kecil. Oleh karenanya, kita tunggu riil implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan solusinya jika hal tersebut berpotensi mematikan usaha peternak rakyat,” terangnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Tanah Air.

Selanjutnya, dia menuturkan impor bagian ayam sepertileg quarters, breasts, legs,atauthighspada dasarnya diperbolehkan. Namun, kebijakan tersebut tetap mensyaratkan pemenuhan aspek kesehatan hewan, standar keamanan pangan, kebutuhan spesifik, serta ketentuan teknis lain yang berlaku.

Di samping itu, Indonesia juga melakukan importasimechanically deboned meat(MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini dilakukan untuk bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

“Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik,” pungkas Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri.

Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar meminta kejelasan pemerintah terkait dengan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Rencana impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) senilai US$17–20 juta turut memicu kewaspadaan pelaku usaha perunggasan.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menilai impor bibit indukan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kendati begitu, Gopan mengingatkan potensi ancaman dari masuknya produk turunan berupa karkas ayam asal AS.

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menyampaikan bahwa impor GPS bukan hal baru dalam industri perunggasan nasional karena Indonesia belum mampu memproduksi bibit indukan tertinggi tersebut.

“GPS adalah induk yang menghasilkan PS [Parent Stock] dan Final Stock [FS]. Impor GPS memang sudah lazim karena kita Indonesia belum bisa memproduksi atau menghasilkan GPS,” kata Sugeng kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GPS merupakan pondasi rantai produksi ayam nasional karena akan menghasilkan parent stock (PS) hingga final stock (FS) yang dibudidayakan peternak sebagai ayam pedaging. Dengan demikian, impor GPS dinilai sebagai kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pasokan bibit dalam negeri.

Namun, Sugeng menyoroti rencana AS untuk mengekspor produk turunan ayam, khususnya karkas yang bersumber dari budidaya final stock. Dia mengingatkan bahwa segmen tersebut merupakan tumpuan utama pendapatan peternak rakyat

“Yang menjadi masalah rencana AS untuk mengekspor produk turunannya, dalam hal ini karkas yang notabene bersumber pada budidaya ayam Final Stock. Sementara peternak berharap dari insentif dari budidaya Final Stock,” ujarnya.

Pelaku usaha kini menunggu kejelasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga ayam nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan peternak kecil.

“Jika benar karkas ayam AS masuk ke Indonesia, berpotensi mematikan usaha peternak kecil. Oleh karenanya, kita tunggu riil implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan solusinya jika hal tersebut berpotensi mematikan usaha peternak rakyat,” terangnya.

Kelebihan Pasokan

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17 juta – US$20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, KUNINGAN- Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi sasaran investasi sektor perunggasan seiring adanya keberlanjutan ekspansi dan iklim investasi yang kondusif di daerah tersebut.

Teranyar, PT New Hope Farm Indonesia menggelontorkan investasi sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan 20 kandang ayam sistem closed house di Desa Cihirup, Kecamatan Ciawigebang.

Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menyatakan, pembangunan di Cihirup merupakan proyek ketiga perusahaan yang sama di Kuningan, setelah sebelumnya beroperasi di Desa Cikeusik dan Panyosogan. Menurutnya, keberlanjutan ekspansi tersebut menjadi indikator bahwa Kuningan dinilai prospektif dan kondusif bagi investasi peternakan modern.

“Kalau iklim usaha di Kuningan tidak baik, tentu investor tidak akan kembali menanamkan modalnya. Ini menunjukkan daerah kita dinilai layak untuk pengembangan usaha,” ujar Tuti, Jumat (20/2/2026).

Investasi terbaru ini difokuskan pada breeding parent stock atau pembibitan induk ayam dengan kapasitas sekitar 160.000 ekor. Sistem kandang yang digunakan adalah closed house, teknologi peternakan tertutup diklaim mampu mengontrol suhu, sirkulasi udara, serta meminimalkan bau dan gangguan lingkungan.

Secara ekonomi, masuknya investasi Rp150 miliar di sektor hulu perunggasan memperkuat posisi Kuningan dalam rantai pasok industri ayam nasional. Model breeding parent stock berperan penting dalam penyediaan bibit ayam (DOC) berkualitas untuk peternak kecil maupun kemitraan skala menengah. Artinya, dampaknya tidak hanya pada produksi lokal, tetapi juga distribusi bibit ke wilayah lain.

Namun demikian, proyek berskala besar ini juga memunculkan sejumlah catatan. Hingga kini belum dipaparkan secara terbuka estimasi serapan tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maupun proyeksi nilai ekonomi tahunan dari operasional 160.000 parent stock tersebut. Padahal, aspek tersebut menjadi indikator utama apakah investasi benar-benar memberi efek berganda bagi ekonomi daerah atau hanya memperkuat korporasi semata.

Tuti menegaskan, pemerintah daerah tetap mensyaratkan kelengkapan seluruh perizinan dan dokumen lingkungan sebelum pembangunan fisik dilakukan. Menurutnya, setiap investor wajib memenuhi ketentuan AMDAL, pengelolaan limbah, serta pengendalian dampak sosial dan kesehatan masyarakat.

“Kami mendukung investasi, tetapi semua harus sesuai aturan. Dokumen lingkungan, izin operasional, dan persyaratan teknis wajib dipenuhi sebelum berjalan,” tegasnya.

Penggunaan sistem closed house memang dinilai lebih modern dibanding kandang terbuka konvensional. Teknologi ini memungkinkan kontrol otomatis terhadap ventilasi dan kelembapan, serta mengurangi potensi penyebaran penyakit. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengendalian bau dan limbah tetap bergantung pada manajemen operasional dan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Fenomena masuknya investor poultry ke Kuningan juga menunjukkan pergeseran orientasi ekonomi daerah yang selama ini dikenal sebagai kawasan agraris dan wisata. Lahan dengan topografi relatif mendukung, ketersediaan air, serta akses distribusi ke wilayah Cirebon dan sekitarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi industri peternakan.

Di sisi lain, kata Tuti, konsentrasi investasi pada sektor unggas berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural jika tidak diimbangi diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah dituntut memastikan bahwa ekspansi industri tidak mengorbankan tata ruang, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan usaha peternak rakyat.

"Dengan nilai investasi besar dan proyek yang terus bertambah, Kuningan kini bukan lagi sekadar daerah penyangga, melainkan mulai diposisikan sebagai salah satu kantong produksi pembibitan ayam di Jawa Barat. Tantangannya, memastikan arus modal yang masuk benar-benar bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi inklusif, bukan sekadar angka investasi di atas kertas," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor perunggasanTanah Air diklaim akan menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan dan pengaturan biaya pasokan pada tahun ini.

Hal itu membuat rating sektor usaha ini direvisi turun menjadiholddari sebelumnya positif.

Paulina Margareta dan Jeffrosenberg Chenlim, analis Maybank Sekuritas Indonesia, menjelaskan bahwa pihaknya menurunkan peringkat sektor perunggasan menjadiholdatau setara netral, dari sebelumnya positif lantaran meningkatnya ketidakpastian yang didorong oleh kebijakan dan pengaturan biaya pasokan yang kurang mendukung.

Selain itu, sekuritas ini menurunkan target harga saham untuk emiten perunggasanyakni PT Charoen Pokphand IndonesiaTbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed IndonesiaTbk. (JPFA)

“Kami menurunkan peringkat sektor unggas kami menjadi NETRAL dari POSITIF,” jelas Paulina dan Jeffrosenberg, dalam riset yang dirilis viaBloomberg, Rabu (11/2/2026).

Maybank Sekuritas Indonesia menurunkan target hargaCPINdari Rp6.000 menjadi Rp4.800, sedangkanJPFAdari Rp3.200 menjadi Rp2.600.

“Hal ini [target harga terbaru] mencerminkan P/E sepanjang 2026 menjadi 15,3 kali untuk CPIN dan P/E 2026 7,5 kali untuk JPFA, lebih rendah dari 23,4 kali dan 8,2 kali sebelumnya.”

Para analis membeberkan bahwa sektor tersebut dihadapkan pada dua risiko ke depan.Pertamaadalah risiko biaya pakan dari sentralisasi impor bungkil kedelai atausoybean meal(SBM) mulai kuartal II/2026.

Sebab, Pemerintah RI akan melakukan sentralisasi SBM mulai April 2026 dengan mentransfer pelaksanaan impor ke perusahaan swasta ke BUMN, PT Berdikari.

Keduaadalah risiko jangka menengah pada harga unggas hidup akibat imporgrand parent stock(GPS) yang lebih tinggi dan penambahan kapasitas baru. Risiko tersebut hadir lantaran adanya potensi kelebihan pasokan dalam 1–2 tahun mendatang.

---------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menggelontorkan dana hingga Rp20 triliun untuk mengembangkan proyek peternakan ayam terintegrasi, guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Danantara telah melakukan groundbreaking fase I di enam lokasi pada Jumat (6/2/2026). Pelaksanaan ini mundur dari jadwal awal yang semula direncanakan pada 28 Januari 2026.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan bahwa hilirisasi ayam bukan hanya untuk meningkatkan produksi, melainkan membangun ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian [Andi Amran Sulaiman] sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” kata Agung dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/2/2026).

Disebutkan, proyek bernilai jumbo tersebut ditujukan untuk memperkuat swasembada protein nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlebih, kebutuhan tambahan untuk MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774.000 ton telur per tahun.

Adapun, proyek ini mencakup pembangunan ekosistem perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, pakan, kesehatan hewan, pengolahan, hingga logistik dan pemasaran.

Selain investasi yang dikucurkan Danantara senilai Rp20 triliun, pemerintah juga membuka akses kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

Agung menyebut ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu, yakni Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS), dan Final Stock (FS).

Selanjutnya, pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU), gudang rantai dingin (cold chain), pengolahan daging dan telur, serta logistik dan pemasaran.

Sementara itu, Direktur Utama ID Food Gimoyo menjelaskan BUMN Pangan nantinya akan menyerap hasil produksi peternak rakyat dan menjaga harga di pasar stabil.

Pada tahap awal, pengembangan dilakukan di enam lokasi, yakni Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara, Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), dan Lampung Selatan, sebelum diperluas ke total 30 titik nasional.

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menuturkan Danantara saat ini mendukung enam proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi sekitar US$7 miliar yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Proyek hilirisasi selalu menjadi prioritas Bapak Presiden. Karena itu percepatan terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh ekonomi masyarakat,” ujar Rosan.

Ke depan, pemerintah memproyeksikan tambahan produksi sebesar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun melalui proyek ini. Hilirisasi ayam terintegrasi juga diperkirakan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp81,5 triliun per tahun.

Selain itu, pasokan protein tersebut diharapkan menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat MBG, sekaligus berkontribusi menurunkan angka stunting dan kemiskinan.

Di samping itu, hilirisasi ayam terintegrasi ini juga menjadi pondasi jangka panjang penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

Pandangan Masyarakat soal MBG

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 72,8% masyarakat mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Laporan survei Indikator yang dilakukan secara tatap muka kepada 1.220 orang pada periode 15–21 Januari 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 12,2% responden mengaku sangat puas dan 60,6% cukup puas. Sementara itu, 19,9% menyatakan kurang puas, 4,5% tidak puas sama sekali, dan 2,8% tidak menjawab.

Survei dengan metode multistage random sampling tersebut menunjukkan bahwa program yang telah dimulai sejak Januari 2025 lalu itu, telah diterima cukup luas oleh publik. Meski demikian, masih terdapat sekitar seperempat responden yang menyuarakan ketidakpuasan.

Dari sisi gender, tingkat kepuasan relatif seimbang. Perempuan sedikit lebih tinggi dengan 73,3% menyatakan puas, dibanding laki-laki sebesar 72,3%.

Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z menjadi kelompok paling puas dengan tingkat kepuasan mencapai 80,7%. Disusul milenial 72% dan Gen X sebesar 70%. Kelompok baby boomers mencatat tingkat kepuasan paling rendah di antara generasi, meski tetap mayoritas, yakni 67,3%.

Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (80,3%), Melayu (77,7%), dan Jawa (74,5%) menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Sebaliknya, etnis Batak (60,3%) dan Madura (59,5%) mencatat kepuasan relatif lebih rendah dibanding kelompok lain.

Menurut latar pendidikan, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 75%. Lulusan SLTP dan SLTA juga menunjukkan kepuasan di kisaran 74%. Sementara responden berpendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kepuasan lebih rendah, yakni 62,9%.

Dari sisi pekerjaan, buruh kasar, sopir, dan pekerja sektor keamanan termasuk yang paling puas (75,7%), disusul petani dan nelayan (73,1%). Sebaliknya, karyawan swasta mencatat kepuasan paling rendah, hanya 57,1%.

Berdasarkan tingkat penghasilan, responden berpendapatan Rp1–2 juta per bulan menunjukkan kepuasan tertinggi (77,8%). Kelompok berpendapatan di bawah Rp1 juta justru paling rendah tingkat kepuasannya, yakni 58,3%.

Secara geografis, warga desa lebih puas (74,8%) dibanding warga kota (70,7%). Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi tercatat di Kalimantan (80,9%) dan Bali-Nusa Tenggara (79,3%). Jawa Barat juga tinggi dengan 77,8%. Sebaliknya, Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 52,4%, dengan tingkat ketidakpuasan hampir seimbang.

Lebih lanjut, mayoritas atau 60% warga lebih setuju program MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.

Namun di balik tingginya tingkat kepuasan, laporan tersebut menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Indikator menemukan mayoritas responden belum yakin Program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.

Hanya 33,8% responden yang menyatakan sangat percaya atau percaya bahwa program tersebut tidak dikorupsi. Sebaliknya, 61,7% mengaku kurang percaya atau tidak percaya sama sekali, sementara 4,6% tidak menjawab.

Tingkat kepercayaan ini relatif merata antara laki-laki dan perempuan. Namun secara generasi terlihat jurang persepsi, Gen Z menjadi kelompok paling percaya dengan 39,5% menyatakan yakin program tidak dikorupsi. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen X didominasi sikap skeptis, dengan lebih dari separuh menyatakan kurang atau tidak percaya.

Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (42,1%) dan Jawa (30,7%) termasuk yang relatif lebih percaya, sementara etnis Madura dan Betawi menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi, masing-masing di atas 65%.

Menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, kecenderungan skeptisisme makin besar. Responden lulusan perguruan tinggi hanya 24,2% yang percaya program tidak dikorupsi, sedangkan 74,7% menyatakan kurang atau tidak percaya.

Dari sisi pekerjaan, petani, peternak, dan nelayan menjadi kelompok paling percaya (44,1%). Sebaliknya, pekerja formal seperti pegawai negeri/BUMN dan karyawan swasta didominasi ketidakpercayaan, dengan angka di atas 60%.

Berdasarkan pendapatan, kelompok berpenghasilan di atas Rp4 juta per bulan mencatat tingkat kepercayaan terendah, hanya sekitar seperempat yang yakin program bersih dari korupsi. Kelompok berpendapatan Rp1–2 juta sedikit lebih percaya, namun tetap didominasi sikap ragu.

Kesenjangan kepercayaan juga tampak secara geografis. Warga desa lebih percaya (38,9%) dibanding warga kota (28,6%). Wilayah dengan tingkat kepercayaan tertinggi tercatat di Bali–Nusa Tenggara (50%) dan Kalimantan (39,1%). Sebaliknya, Jawa Barat dan Sumatera menunjukkan tingkat ketidakpercayaan paling tinggi, dengan lebih dari dua pertiga responden menyatakan ragu atau tidak percaya.

Bisnis.com, JAKARTA -

Memasuki ta­­­­hun 2026, para pelaku industri ter­­­nak ayam (petelur dan pedaging) dihadapkan pada dua realitas yang ber­­­se­­­berangan. Di satu sisi, ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang luar biasa cepat men­­­jan­­­ji­­­kan pasar yang baik. Per­­­min­­­taan telur dan daging ayam akan lumintu atau berkesinambungan. Ini akan menjaga stabilitas har­­­ga di tingkat peternak agar tidak jatuh. MBG telah menjangkau penerima man­faat sebanyak 55,1 juta orang. Pada Mei 2026 MBG diproyeksikan melayani se­­­mua penerima manfaat: 82,9 juta orang.

Di sisi lain, per 1 Januari 2026 ada regulasi baru: impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) hanya lewat BUMN: PT Berdikari. Semula impor sepenuhnya diserahkan ke pasar. Bungkil kedelai adalah salah satu bahan baku penting pakan ternak, selain jagung. Bungkil kedelai menjadi sumber protein nabati berkualitas tinggi dan menyediakan asam ami­no esensial lengkap buat ung­gas, ikan atau ternak ru­­mi­­nansia. Dalam formulasi pakan ternak, bungkil ke­­­de­lai menyumbang 21%, ja­­gung 42,5%, sisanya bahan baku lain.

Jika jagung dari produksi domestik, bungkil kedelai sepenuhnya impor. Dari 32,75% porsi bahan baku pakan ternak asal impor, porsi kedelai paling besar. Sebaliknya, dari 67,25% porsi bahan baku pakan ternak asal domestik, pangsa jagung tertinggi (Utomo, 2025). Impor bungkil kedelai se­­­kitar 5 juta ton per tahun senilai tak kurang Rp35 triliun. Karena porsi biaya pakan ternak 70% dari total biaya, harga bahan baku pakan ternak menjadi isu amat sensitif. Tinggi-rendahnya bahan baku pakan akan memengaruhi harga pakan, yang pada akhirnya bakal menentukan daya saing hasil produk ternak.

Sejauh ini pemerintah belum menjelaskan ke publik ihwal alasan pengalihan impor bungkil kedelai ke BUMN. Isu yang beredar, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan dan harga SBM seiring peningkatan kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG. Jika ini alasannya, pertanyaan yang relevan adalah: Apakah selama ini ada masalah stabilitas pasokan dan harga SBM? Kalau tidak ada masalah, pengalihan itu tidak valid dan justru membawa industri perunggasan masuk dalam lorong ketidakpastian baru.

Pertama, kebijakan yang mendadak. Diputuskan pada 19 Desember 2025, beleid ini diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Sementara PT Berdikari tidak siap mengeksekusi penugasan baru. Bisa dimaklumi, selain tak terbiasa mengimpor SBM, PT Berdikari tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur pendukung: gudang, trucking, dan lainnya. Kedua, kebijakan tak berbasiskan bukti (evidence-based policy). Sebagai hal baru, beleid anyar perlu di-asesmen dan uji coba. Namun, ini diberlakukan tanpa itu semua. Dampaknya, dari 25 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026 SBM mengalami kelangkaan dan harga naik Rp1.000 per kg.

Ketiga, harga SBM dipastikan akan lebih mahal. Ini terjadi karena PT Berdikari tidak siap berjualan langsung ke peternak atau pabrik pakan. PT Berdikari mendatangkan SBM hingga di pelabuhan, dari pelabuhan ke gudang di-handle importir lama. Ini berarti titik distribusi bertambah satu yang bermakna tambahan margin baru.

Ini membuat harga SBM lebih mahal apabila dibandingkan dengan rantai pasok sebelumnya. Apa artinya? Negara lewat penugasan ini telah melegalkan rente ekonomi (baru). Dampaknya, harga telur dan daging ayam akan mahal, yang pada akhirnya akan ditanggung konsumen.

Sejatinya tidak perlu ada kekhawatiran pasokan telur dan daging ayam untuk MBG tidak terjamin kepastiannya. Demikian pula harganya. Produksi kedua komoditas sumber protein itu lebih dari cukup, bahkan berlebih. Telur ayam misalnya, produksi 2025 sekitar 6,52 juta ton atau 104 miliar butir. Dengan kebutuhan konsumsi 6,22 juta ton, ada surplus 0,3 juta ton. Jika MBG melayani 82,9 juta orang dengan asumsi telur diberikan dua kali seminggu, kebutuhan setahun sekitar 460.000 ton. Ada defisit. Dalam jangka pendek, ini bisa diatasi de­ngan memperpanjang usia produktif ayam petelur dari 80 jadi 90 pekan.

Demikian pula pasokan daging ayam. Produksi pada 2025 mencapai 4,25 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 3,87 juta ton, ada surplus 380.000 ton. Jika menu daging ayam diberikan dua kali seminggu ketika MBG melayani 82,9 juta sasaran, kebutuhan setahun sekitar 464.000 ton. Surplus tak cukup. Dalam jangka pendek, kebutuhan daging ayam bisa dipenuhi dengan memperpanjang usia ayam peliharaan yang berarti akan menambah bobot karkas. Bahwa harga telur dan daging ayam sempat naik, yang diyakini karena permintaan MBG, ini tidak valid jadi alasan mengalihkan impor SBM ke BUMN.

Industri perunggasan adalah penyedia protein yang terjangkau dan melimpah bagi rakyat. Dengan harga ramah kantong, tingkat partisipasi konsumsi telur sekitar 92,77% dan daging ayam 66,1%, tertinggi di antara produk unggas.

Subsektor peternakan telah berkontribusi 12%—14% dari penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Kapitalisasi industri ini lebih Rp500 triliun. Subsektor perunggasan adalah pilar ekonomi penting. Seharusnya negara membuat kebijakan yang memungkinkan efisiensi dan dayang saing meningkat. Bukan sebaliknya: membuka rente ekonomi yang mengancam industri ini mundur.