Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga ayam dan telur di tengah pasokan yang relatif mencukupi mengungkap persoalan struktural di sektor perunggasan. Ketidakseimbangan produksi hingga tekanan biaya di sektor ini berisiko mendorong inflasi pangan secara lebih persisten.

Pergerakan harga yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola musiman menunjukkan bahwa stabilitas pasar unggas belum sepenuhnya terbentuk. Meski harga di tingkat konsumen sempat turun, tekanan dari sisi hulu dan aspek permintaan berisiko membuat volatilitas berlangsung dalam jangka panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok bahan makanan, termasuk telur ayam ras, menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Maret 2026. Inflasi tahunan tercatat 3,48% dan secara bulanan 0,41%.

Di sisi lain, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga daging ayam ras per 15 April 2026 berada di level Rp38.361 per kg, turun tipis dari hari sebelumnya. Harga telur ayam ras juga melemah menjadi Rp29.658 per kg.

Kondisi ini mencerminkan dinamika yang tidak sejalan antara produksi dan harga. Pasokan yang mencukupi tidak serta-merta menjamin stabilitas harga di pasar

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Hary Suhada mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas tersebut.

“Kami terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, termasuk melalui penyesuaian perencanaan produksi berbasis data.

Salah satu instrumen utama adalah implementasi National Stock Replacement (NSR) yang mulai dijalankan sejak awal 2026. Kebijakan ini mengatur waktu pemasukan dan distribusi bibit agar produksi lebih terkendali.

“Perencanaan dan realisasi pemasukan GPS terus kami sinkronkan dengan kebutuhan nasional, sehingga pengaturan produksi dapat berjalan lebih optimal,” kata Hary.

Penguatan tata kelola ini juga didukung oleh diversifikasi sumber impor bibit dari negara seperti Australia dan Inggris. Beragamnya pasokan diharapkan memperkuat ketersediaan pasokan di dalam negeri.

Namun, pelaku usaha masih berkutat pada persoalan siklus kelebihan pasokan yang berulang.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Mukhlis Wahyudi menilai penurunan harga ayam hidup (livebird) saat ini dipicu oleh kondisi oversupply yang terjadi pasca-Lebaran.

“Kondisi ini tidak hanya karena oversupply, tetapi juga pola pasar yang berulang setiap tahun setelah Lebaran. Meskipun pasokan mulai terkendali, harga belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi di sisi produksi belum sepenuhnya mampu meredam siklus fluktuasi tahunan.

Sejalan dengan itu, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Dawami menilai stabilitas harga sangat bergantung pada ketepatan pengelolaan produksi.

“Dengan pengaturan produksi yang baik, stabilitas harga dapat tetap terjaga sehingga memberikan kepastian bagi peternak dan konsumen,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan dari sisi biaya mulai menjadi faktor dominan yang membentuk harga ke depan.

Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai fluktuasi harga ayam dan telur tidak lagi semata dipicu faktor musiman, tetapi juga kenaikan biaya produksi akibat gangguan rantai pasok global.

“Kenaikan harga bukan hanya karena musiman, tetapi juga dari sisi pakan ternak, biaya operasional, logistik, dan distribusi yang semuanya naik,” ujarnya.

Menurutnya, tekanan biaya tersebut dipicu oleh dinamika geopolitik yang mengganggu pasokan bahan baku seperti jagung dan bungkil kedelai, yang merupakan komponen utama pakan ternak.

Selain itu, peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis (MBG) juga berpotensi memperketat pasokan di pasar.

“Ini memicu perebutan pasokan karena program tersebut mengambil dari produsen dan distributor utama,” katanya.

Dia memperkirakan kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat ritel dan memperbesar tekanan inflasi pangan. Inflasi tahunan diestimasi dapat meningkat 1% hingga 2% dibandingkan tren sebelumnya, seiring dengan tekanan biaya dan kebijakan energi.

Bhima menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas, terutama melalui pengamanan pasokan bahan baku pakan dan pengendalian biaya energi.

“Harus ada langkah untuk memastikan pasokan bahan baku, terutama jagung dan pakan ternak, serta menahan biaya distribusi,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, tantangan juga datang dari risiko iklim seperti El Nino yang dapat mengganggu produksi jagung dan berdampak pada biaya pakan.

Dengan demikian, stabilitas harga ayam dan telur tidak hanya bergantung pada pengaturan produksi, tetapi juga pada kemampuan mengelola tekanan biaya dan permintaan secara simultan. Tanpa perbaikan struktural di seluruh rantai pasok, fluktuasi harga berisiko menjadi fenomena yang berulang dan makin persisten.

Bisnis.com, JAKARTA —Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap bahwa tingginya harga daging ayam ras dipicu oleh praktik distributor besar yang meraup keuntungan hingga 30%, sehingga harga di tingkat konsumen merangkak.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai kenaikanmarginhingga 30% tersebut menjadi indikasi kuat adanya permainan di rantai distribusi.

“Ayam ras. Juga di tengahnya, 30% keuntungan dimiddleman-nya, distributor besarnya. Itu tadi sesuai laporan dari Sekjen Mendagri Pak Komjen Tomsi,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurut Amran, kenaikan harga ayam ras bukan dipicu oleh masalah produksi, melainkan adanya distorsi di jalur distribusi. Dia menilai, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan keterbatasan pasokan, tetapi disebabkan oleh ulah segelintir pihak di rantai distribusi yang mengambil keuntungan berlebih sehingga memberatkan masyarakat.

“Jadi sekarang kita sepakat bahwasannya bukan lagi karena produksi, tetapi ulah segelintir orang, tetapi menyusahkan jutaan rakyat di Indonesia,” terangnya.

Di sisi lain, Amran menuturkan pemerintah telah memastikan pasokan dalam kondisi aman sehingga tidak ada alasan harga melonjak. Untuk itu, dia meminta aparat penegak hukum (APH) urun tangan jika ditemukan unsur kesengajaan dalam praktik distribusi.

“Saya sampaikan ke Ditreskrimsus, kemudian Kasat Reskrim seluruh Indonesia, kalau ini ada melanggar sengaja apalagi, itu ditindak diproses hukum. Pidananya diproses. Diproses pidana, juga perdata,” imbuhnya.

Dia juga menegaskan harga pangan strategis, termasuk ayam ras, harus berada di bawah harga acuan penjualan (HAP). Dia menyatakan tidak ada ruang kompromi terhadap kenaikan harga, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Menurutnya, kenaikan sekecil apa pun tetap tidak diperbolehkan karena berpotensi memberatkan masyarakat.

“Itu tidak boleh ditawar. Naik, tadi ada yang mengatakan naik hanya sedikit. Sedikit pun nggak boleh. Nggak boleh lagi kompromi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga daging ayam ras pada pekan keempat Februari 2026 melampaui HAP yang ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram.

Secara nasional, harga daging ayam ras naik 2,21% menjadi Rp41.013 per kilogram dibandingkan Januari 2026 yang berada di level Rp40.126 per kilogram. Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas ini terjadi di 58,06% wilayah Indonesia.

Dari sana, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pun terus bertambah. Pada pekan pertama Februari 2026 tercatat 124 daerah mengalami kenaikan, meningkat menjadi 155 daerah pada pekan kedua, lalu 198 daerah pada pekan ketiga, dan mencapai 209 daerah pada pekan keempat Februari 2026.

Pada pekan keempat Februari 2026, harga daging ayam ras tertinggi menyentuh Rp100.000 per kilogram, sementara harga terendah tercatat Rp25.000 per kilogram.

Lebih jauh, daerah dengan harga daging ayam ras tertinggi antara lain Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp100.000 per kilogram, Kabupaten Yahukimo Rp80.000 per kilogram, dan Kabupaten Pegunungan Arfak Rp80.000 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun dari pagu anggaran Rp71 triliun. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi.

Seiring dengan demand domestik yang besar, pemerintah mencatat adanya lonjakan produksi pertanian dan peternakan. Sepanjang 2025, produk domestik bruto (PDB) subsektor peternakan tumbuh 12,4% year on year (YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan PDB sektor pertanian 5,33% atau PDB nasional yang tumbuh 5,11%.

Pertumbuhan juga terlihat pada kinerja keuangan dua pemain unggas terbesar di Tanah Air, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Kedua emiten sepanjang Januari-September 2025 sama-sama membukukan pertumbuhan penjualan dan laba bersih, dan diestimasi akan kembali melonjak sampai akhir tahun bahkan di sepanjang 2026 ini.

Banyak laporan menyatakan bahwa kedua emiten ini memiliki peluang yang strategis untuk menjadi pemasok kebutuhan pangan program MBG pemerintah. Apalagi, 2026 ini pemerintah menambah pagu anggaran MBG menjadi Rp335 triliun.

Meski demikian, hanya manajemen JPFA yang sudah menyatakan secara terbuka keterlibatannya di program MBG. Direktur Japfa Rachmat Indrajaya menerangkan bahwa sejak program ini berjalan pada 6 Januari 2025, perseroan telah melakukan pemenuhan supply terhadap bahan baku MBG di sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Tentunya MBG ini akan berdampak baik bagi perusahaan seperti kami. Dengan adanya MBG ini, jelas sekali dampak positif bagi Japfa sendiri,” katanya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Japfa juga memasok bahan baku program MBG secara tidak langsung melalui koperasi penyedia SPPG. Perseroan juga berencana akan bermitra dengan 1.000 toko sembako yang merupakan bagian dari Program Koperasi Merah Putih hingga kuartal pertama 2026, dan akan terus bertambah hingga akhir 2026.

Walau punya demand yang bagus, Financial Controller Japfa Erwin Djohan menegaskan Japfa tidak menetapkan target pendapatan tertentu dari program MBG. "Jadi kami hanya mengisi ruang yang masih ada. Jadi kami tetap kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak," tandas Erwin.

Adapun, JPFA sepanjang Januari-September 2025 membukukan pertumbuhan penjualan 4,42% YoY ke Rp43,10 triliun dan laba bersih meningkat 15,05% YoY ke Rp2,41 triliun. Sedangkan, CPIN membukukan kenaikan penjualan 1,78% YoY ke Rp50,60 triliun dengan pertumbuhan laba bersih 41% YoY ke Rp3,36 triliun.

Analis Panin Sekuritas Sarkia Adelia mengatakan kinerja emiten perunggasan dalam sembilan bulan pertama 2025 tumbuh solid seiring dengan meningkatnya demand, yang salah satunya dari serapan program MBG.

Panin Sekuritas menghitung, implementasi program MBG menciptakan captive demand berskala besar dengan target serapan daging ayam sekitar 1,1 juta ton di 2026 dan berpotensi menciptakan excess demand lebih dari 500.000 ton. Angka tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan konsumsi daging ayam nasional pada 2025 sekitar 3,8-3,9 juta ton dan produksinya sekitar 4,3 juta ton.

"Dukungan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun serta pemulihan daya beli, memperkuat prospek permintaan protein hewani, mengingat konsumsi ayam per kapita Indonesia masih relatif rendah," ujar Sarkia.

Ramalan Kinerja JPFA & CPIN

Melansir Bloomberg Terminal, konsensus mengestimasi penjualan bersih CPIN di akhir 2025 akan tumbuh 2,94% YoY ke Rp69,48 triliun. Sedangkan, laba bersih perseroan ditaksir akan tumbuh 19,59% YoY ke Rp4,42 triliun. Kedua nilai tersebut kemudian diprediksi akan meningkat pada 2026, masing-masing tumbuh 7,55% YoY menjadi Rp74,29 triliun dan tumbuh 10,60% YoY menjadi Rp4,89 triliun.

Di sisi lain, ramalan konsensus di JPFA lebih agresif di mana penjualan perseroan di akhir 2025 diestimasi tumbuh 5,63% YoY ke Rp58,94 triliun dengan laba bersih yang tumbuh 16,40% YoY ke Rp3,49 triliun. Selanjutnya, pada 2026 kinerja top line perseroan diramal tumbuh 8,32% YoY ke Rp63,84 triliun dan laba bersih yang ditaksir melonjak 14,22% YoY ke Rp3,98 triliun.

Sarkia menilai selain program MBG, investasi Danantara sebesar Rp20 triliun di sektor peternakan juga secara tidak langsung memberikan efek domino kepada emiten unggas. Danantara akan membangun 336 proyek yang akan dimulai bertahap sejak Januari 2026 dan berpotensi memberikan dampak ekonomis bagi existing farmers khususnya untuk middle-low melalui salah satunya kepastian serapan melalui captive market MBG.

Menurutnya, program 336 proyek tersebut memang akan meningkatkan kapasitas produksi ayam nasional sampai berpotensi oversupply, namun tambahan supply tersebut akan terserap oleh captive demand MBG. Dengan begitu, risiko tekanan harga di pasar spot relatif lebih terkendali.

"Menurut kami, program investasi Danantara tidak bersifat value-destructive bagi CPIN dan JPFA, karena mendukung stabilitas harga secara struktural," ujarnya.

Sementara itu, Analis Bahana Sekuritas Abdusshomad Cakra Buana menghitung estimasi serapan daging ayam dari program MBG. Dalam skenario terbaik, penyerapan daging ayam mencapai 571.000 ton, atau setara dengan 30% rata-rata permintaan nasional dalam lima tahun.

Berikutnya, dalam skenario dasar program MBG ditaksir akan menyerap 390.000 ton atau setara 20% rata-rata permintaan nasional dalam lima tahun. Terakhir, pada skenrio terburuk program MBG hanya menyerap 380.000 ton atau setara 10% rata-rata permintaan nasional dalam lima tahun.

"Meski ada tambahan volume, produsen seperti JPFA dan CPIN menyebut pesanan langsung MBG masih kecil dibanding total penjualan. Dampak kemungkinan lebih terasa melalui kenaikan harga dibanding volume, mirip pasar telur yang naik 8% sepanjang 2025," ujar Cakra.

Cakra mengestimasi over suplai pasokan ayam pada 2026 akan turun menjadi 1,4 sampai 1,8 juta ton, karena suplai industri menurun menjadi 4,1 juta ton setelah kuota impor grandparent stock (GPS) pada 2024 dipangkas 16% YoY. Di saat yang sama, pergeseran kebijakan pemerintah yang lebih pro-pertumbuhan diharapkan memulihkan daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2% pada 2027 dan meningkatkan konsumsi ayam per kapita menjadi 7,5 kg. Dengan demikian, Bahana Sekuritas memperkirakan harga live bird (LB) dan DOC naik 6%–7% YoY.

"Program MBG kemungkinan menjadi salah satu pendorong kenaikan permintaan ayam tahun depan. Dengan dukungan anggaran besar Rp335 triliun, kami memperkirakan program ini dapat menghasilkan tambahan permintaan sekitar 10%–30% dari konsumsi historis, dengan potensi penyerapan ayam 200.000 sampai 571.000 ton," tandasnya.

Untuk rekomendasi saham, melansir Bloomberg Terminal 19 dari 22 merekomendasikan buy CPIN dengan target harga Rp5.711. Target harga ini mencerminkan potensial return 28,9% dari harga terakhir Rp4.430. Pada penutupan Selasa (24/2), CPIN turun 1,58% ke Rp4.360.

Di sisi lain, 25 dari 28 saham merekomendasikan buy JPFA dengan target harga Rp3.029, mencerminkan potensial return 25,2% dari harga terakhir Rp2.420. Pada penutupan Selasa (24/2), JPFA tidak berubah di harga Rp2.420.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri.

Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar meminta kejelasan pemerintah terkait dengan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Rencana impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) senilai US$17–20 juta turut memicu kewaspadaan pelaku usaha perunggasan.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menilai impor bibit indukan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kendati begitu, Gopan mengingatkan potensi ancaman dari masuknya produk turunan berupa karkas ayam asal AS.

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menyampaikan bahwa impor GPS bukan hal baru dalam industri perunggasan nasional karena Indonesia belum mampu memproduksi bibit indukan tertinggi tersebut.

“GPS adalah induk yang menghasilkan PS [Parent Stock] dan Final Stock [FS]. Impor GPS memang sudah lazim karena kita Indonesia belum bisa memproduksi atau menghasilkan GPS,” kata Sugeng kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GPS merupakan pondasi rantai produksi ayam nasional karena akan menghasilkan parent stock (PS) hingga final stock (FS) yang dibudidayakan peternak sebagai ayam pedaging. Dengan demikian, impor GPS dinilai sebagai kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pasokan bibit dalam negeri.

Namun, Sugeng menyoroti rencana AS untuk mengekspor produk turunan ayam, khususnya karkas yang bersumber dari budidaya final stock. Dia mengingatkan bahwa segmen tersebut merupakan tumpuan utama pendapatan peternak rakyat

“Yang menjadi masalah rencana AS untuk mengekspor produk turunannya, dalam hal ini karkas yang notabene bersumber pada budidaya ayam Final Stock. Sementara peternak berharap dari insentif dari budidaya Final Stock,” ujarnya.

Pelaku usaha kini menunggu kejelasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga ayam nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan peternak kecil.

“Jika benar karkas ayam AS masuk ke Indonesia, berpotensi mematikan usaha peternak kecil. Oleh karenanya, kita tunggu riil implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan solusinya jika hal tersebut berpotensi mematikan usaha peternak rakyat,” terangnya.

Kelebihan Pasokan

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17 juta – US$20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana importasi 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) dinilai perlu dikalkulasi secara cermat. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Industri Suntuk

Dihubungi terpisah, Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia meminta kejelasan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis.

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana importasi 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) dinilai perlu dikalkulasi secara cermat. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Industri Suntuk

Dihubungi terpisah, Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia meminta kejelasan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis.

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembangunan 12 unit pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur senilai Rp20 triliun oleh pemerintah akan dinlai akan membembuat perusahaan pembibitan unggas lebih bergairah selama dilakukan dengan tepat dan terukur.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami mengatakan pembangunan pabrik ini tidak akan mengganggu industri peternak kecil, asalkan pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

“Kami tidak ada masalah ya. Artinya selama pemerintah itu menjaga keseimbangan antara supply dan demand, itu akan membuat semuanya bergairah dan akan jadi tumbuh,” kata Ahmad kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Namun demikian, Ahmad menilai lokasi pembangunan peternakan tersebut sebaiknya mempertimbangkan fungsi produksi dan pasar.

Menurutnya, kawasan di daerah terpencil lebih baik diberikan fasilitas pendukung seperti pusat distribusi, termasuk pembangunan cold storage, untuk memastikan pelayanan ayam dan produk ternak.

Secara geografis, pasokan pakan ayam mayoritas berasal dari Pulau Jawa. Menurutnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi pusat produksi ayam petelur dan broiler, dengan konsentrasi pembangunan rumah potong ayam di Jawa Tengah serta peternakan petelur yang cukup banyak di Jawa Timur.

Untuk itu, GPPU menilai perlu ada perbaikan sarana distribusi dan transportasi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti Maluku, agar pasokan ayam dapat merata ke seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Ahmad menilai keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada manajemen distribusi dan ketersediaan bahan baku.

“Kalau dari segi tantangannya, kalau pabrik makanan ternak kan harus ada sumber bahan bakunya, transportasinya ke sana, misalkan kedelai dari mana, kemudian transportasinya ke sana,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peternak ayam memperkirakan permintaan ayam akan naik hingga 10% saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, lonjakan tersebut tidak akan mengganggu pasokan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan terdapat stok lebih dari 12% di atas kebutuhan, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kekurangan pasokan.

“Di saat Nataru misal ada kenaikan 10% permintaan, supply-nya juga cukup karena stok yang tercatat lebih dari 12%. Artinya, tidak akan terjadi kekurangan, ada kelebihan 400.000 ton dari demand sampai dengan akhir tahun,” kata Sugeng kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Sugeng menuturkan harga ayam hidup di kandang saat ini telah sesuai dengan Peraturan Badan Pangan (Perbadanan), yakni di kisaran Rp23.000–Rp25.000 per kilogram. Harga tersebut setara dengan kisaran harga karkas atau daging ayam di tingkat konsumen sekitar Rp38.000 per kilogram.

Sejalan dengan lonjakan permintaan, Gopan memperkirakan kenaikan harga pada momen Nataru masih moderat, yakni di kisaran 10% untuk harga daging atau karkas di pasar.

“Perkiraan saya harga akan tetap seperti hari ini. Kalaupun naik, hanya sesaat karena momentum Nataru ini,” ujarnya.

Di sisi lain, peternak ayam juga masih menunggu langkah pemerintah yang berencana mendorong pemenuhan kekurangan produksi untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai 1,1 juta ton.

“Walaupun menurut hemat kami besaran tersebut relatif masih terlalu tinggi karena kami khawatir efek dari kelebihan pasok daging ayam menyebabkan harga ayam turun seperti tiga tahun terakhir,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pasokan dan produksi mencukupi menjelang Nataru, termasuk untuk komoditas strategis seperti telur dan daging ayam yang dilaporkan berada dalam kondisi surplus.

Meski begitu, Budi menyebut perlu langkah antisipasi terutama terkait potensi gangguan akibat faktor cuaca seperti curah hujan yang dapat memengaruhi proses panen dan kualitas kesehatan produk, serta kebutuhan produk multikultural menjelang perayaan Natal.

“Pada prinsipnya kami mengarahkan pemerintah daerah apabila terjadi peningkatan harga atau kekurangan pasokan untuk langsung berkoordinasi Satuan Tugas Pangan dan Kemendag. Namun, sampai sekarang kondisi bapok cukup terkendali dengan baik,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).