Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat outstanding pembiayaan emas syariah atau disebut Solusi Emas Hijrah melonjak lebih dari 11 kali lipat secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp1,7 triliun per akhir Maret 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, perseroan juga mencatatkan peningkatan signifikan pada jumlah rekening nasabah yakni sebesar 274 persen (yoy) menjadi 12.061 rekening.

"Capaian ini menunjukkan lonjakan minat nasabah terhadap pembiayaan logam mulia emas, khususnya lewat skema cicilan," kata Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dengan permintaan yang tinggi, Ricky menambahkan bahwa Bank Muamalat semakin agresif dan optimistis terhadap pertumbuhan pembiayaan emas syariah yang bisa mencapai target pada tahun ini.

Menurutnya, kenaikan yang impresif tersebut didorong oleh sejumlah faktor utama, salah satunya perubahan perilaku nasabah yang sebelumnya cenderung menyimpan dana dan kini mulai mengakumulasi aset produktif termasuk melalui skema angsuran.

Bank Muamalat mendapati minat nasabah yang kuat untuk memiliki emas sebagai instrumen investasi sekaligus aset lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik saat ini.

Faktor lain yang mendorong pertumbuhan pembiayaan Solusi Emas Hijrah yakni digitalisasi proses pengajuan pembiayaan melalui mobile banking Muamalat DIN yang dinilai lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Dengan digitalisasi, pembiayaan emas semakin inklusif dan mudah diakses oleh nasabah.

Meskipun agresif dalam pertumbuhan, perseroan memastikan untuk tetap menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai prioritas utama.

Menurut perseroan, kualitas pembiayaan Solusi Emas Hijrah dapat dijaga dengan baik di level nol persen hingga akhir Maret 2026.

Capaian ini, catat perseroan, menegaskan keberhasilan dalam mencetak pertumbuhan yang tinggi sekaligus diikuti dengan kualitas aset yang sehat.

Ricky menilai prospek pembiayaan emas syariah ke depan masih sangat menjanjikan. Menurutnya, permintaan emas sebagai aset riil cenderung meningkat, terutama di segmen ritel dan emerging middle class.

Selain itu, penetrasi pembiayaan emas di Indonesia juga masih relatif kecil, sehingga ruang pertumbuhannya dinilai masih sangat besar.

Dengan basis nasabah ritel consumer yang besar, Bank Muamalat menyatakan ingin membangun ekosistem emas yang terintegrasi lewat sejumlah strategi.

Langkah strategi ini di antaranya mendorong digitalisasi pengajuan pembiayaan emas melalui Muamalat DIN agar dapat menjangkau nasabah generasi muda seiring tren transaksi perbankan yang semakin mengandalkan layanan berbasis aplikasi.

Bank Muamalat juga melakukan bundling dengan produk pembiayaan haji, KPR iB Hijrah dan Multiguna iB Hijrah, serta penguatan literasi investasi emas syariah kepada nasabah existing maupun masyarakat luas.

Di samping itu, perseroan menyiapkan perlindungan asuransi dan penguatan mitigasi risiko untuk memberikan rasa aman bagi nasabah dalam berinvestasi emas. Langkah ini demi menjaga keseimbangan pertumbuhan bisnis dan kualitas portofolio.

Dengan berbagai strategi tersebut, Bank Muamalat memastikan pembiayaan emas syariah tidak akan berdiri sendiri, melainkan bagian dari solusi keuangan yang lebih luas bagi nasabah.

"Kami meyakini pembiayaan Solusi Emas Hijrah tetap menjadi salah satu pilar utama bisnis consumer Bank Muamalat di tengah potensi pasar yang masih sangat besar," sebut Ricky.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Itu yang nantinya menyerap produksi tembaga dan tembaga olahan (katoda) dari smelter tembaga yang beroperasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Founder ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyampaikan permintaan tembaga akan meningkat didorong oleh sejumlah sektor yang meliputi infrastruktur dan listrik seperti kabel serta trafo, industri energi baru terbarukan, serta industri otomotif khususnya kendaraan listrik (EV).

“Itu yang nantinya menyerap produksi tembaga dan tembaga olahan (katoda) dari smelter tembaga yang beroperasi di Indonesia,” ujar Pri Agung dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa ekosistem industri ini membutuhkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah agar dapat berkembang optimal.

Dia berharap ada kemudahan investasi di sektor-sektor turunan penyerap tembaga sehingga mampu mengoptimalkan produksi tembaga dalam negeri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendati demikian, dia mengapresiasi langkah hilirisasi tembaga yang telah berjalan di Indonesia.

Pasalnya, peningkatan nilai tambah dari ekspor mineral mentah menjadi katoda tembaga sudah cukup kuat untuk meningkatkan neraca perdagangan global Indonesia ke depan.

"Jika ekosistem industri itu belum berkembang maka produksi yang ada akan lebih banyak terserap untuk ekspor," ucapnya.

Adapun saat ini, industri tembaga Indonesia didominasi oleh sejumlah perusahaan tambang besar dengan proyek strategis.

Di antaranya adalah PT Freeport Indonesia yang merupakan anggota grup MIND ID, PT Amman Mineral Internasional Tbk dan PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Masing-masing perusahaan tersebut pun memiliki besaran cadangan yang berbeda-beda. Freeport Indonesia misalnya, melaporkan bahwa hasil eksplorasi terbaru menunjukkan cadangan tembaga yang dapat diekstraksi hingga 2041 meningkat menjadi 8 miliar pon, angka ini naik dari sebelumnya yang diperkirakan sebesar 7 miliar pon.

Sementara itu, PT Amman Mineral Nusa Tenggara mencatat total cadangan mineral mencapai sekitar 460 juta ton hingga 2030.

Peningkatan ini terjadi seiring dimulainya fase baru penambangan Fase 8 di Tambang Batu Hijau.

Di sisi lain, PT Merdeka Copper Gold Tbk melaporkan pertumbuhan cadangan tembaga sepanjang 2025 menjadi 9,1 juta ton atau naik 6 persen. Dari sisi bijih, cadangan bijih tembaga bahkan melonjak 60 persen menjadi 3,0 juta ton.

Besarnya cadangan tersebut juga didukung oleh kehadiran smelter yang meningkatkan nilai tambah komoditas tembaga.

Berdasarkan penelitian Kementerian ESDM, nilai tambah dari smelter tembaga dapat mencapai sekitar 1,74 kali lipat dibandingkan bahan baku konsentrat.

Dalam sektor peleburan, Indonesia telah memiliki sejumlah smelter aktif yang menjadi tulang punggung hilirisasi.

Fasilitas utama tersebut antara lain berada di Gresik, Jawa Timur, serta proyek smelter baru di Nusa Tenggara Barat yang memperkuat kapasitas pengolahan domestik.

Jika ekosistem industri berhasil dibangun secara terintegrasi, ia meyakini komoditas ini berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah mulai memetakan strategi untuk mengamankan pasokan plastik kemasan pangan nasional yang terancam akibat krisis bahan baku global. Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan di Iran, telah mengganggu ketersediaan nafta sebagai bahan baku utama plastik yang berasal dari minyak bumi.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah, Sam Herodian, mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang sedang dijajaki adalah melakukan impor plastik kemasan dari Malaysia. Rencana ini muncul di tengah momentum pemerintah yang juga sedang menjajaki peluang ekspor beras ke negara tetangga tersebut.

“Plastik ternyata saya peluang (impor) dari Malaysia. Tawaran itu ada, kita lagi nyari peluang (impor) ya, kita kan bahan bakunya (nafta) dari minyak bumi," ujar Sam Herodian dalam media briefing di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (20/4/2026).

Harga Plastik Dunia Cetak Rekor Usai Trump Perintahkan Blokade Laut Iran



Sam menjelaskan, penjajakan impor ini tidak hanya menyasar plastik kemasan ritel 5 kilogram, tetapi juga teknologi penyimpanan yang lebih canggih seperti hermetic bag. Teknologi ini diklaim mampu menjaga kualitas beras dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa bantuan bahan kimia.

“Bahkan bukan hanya plastik untuk kemasan yang 5 kilogram, termasuk namanya hermetic bag untuk bisa menyimpan beras sampai 2-3 tahun tanpa harus dikasih obat dan seterusnya,” tambahnya.

Meski demikian, Sam menegaskan proses ini masih dalam tahap awal. Pemerintah tetap membuka pintu bagi negara produsen lain agar tidak bergantung pada satu sumber saja.

Senada dengan hal tersebut, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa mengakui adanya guncangan ekonomi politik yang mulai berdampak pada industri pengemasan di Indonesia. Bapanas telah melakukan simulasi kasar terkait potensi kenaikan harga pangan jika biaya produksi plastik melonjak 10%.

"Di beras itu hampir sekitar Rp300 per pilihan yang benar-benar dampaknya. Tapi di gula, relatif lebih sedikit, sekitar Rp100-150an. Itu pun paling kasar," jelas Ketut.

Bahan Baku Plastik Langka, Indonesia Sibuk Cari Sumber Pasokan Alternatif ke 3 Negara



Ketut menekankan ,bahwa pelaku usaha di dalam negeri tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. Saat ini para produsen bersama Kementerian Perdagangan sedang giat mencari alternatif pasokan bahan baku dari negara-negara lain, termasuk Rusia.

"Langkah daripada pelaku usaha kan gak diam, dia akan mencari, dan sudah akan mencari peluang-peluang apakah di seberang, apakah dari Rusia, apakah dari produsen-produsen pasokan plastik itu. Itulah sebenarnya sumber-sumber pasokan plastik yang akan hitung," tegasnya.

Pemerintah berharap upaya diversifikasi sumber pasokan ini dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Langkah antisipatif ini diambil agar fluktuasi biaya logistik dan pengemasan tidak dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga pangan di pasar.

JAKARTA - Babak baru pasar energi dunia kian panas, setelah pemerintah Rusia secara tegas menyatakan tidak akan menjual minyak kepada negara-negara yang mendukung skema pembatasan harga (price cap). Seperti diketahui sebelumnya pembatasan harga minyak , merupakan salah satu sanksi Barat terhadap Rusia atas konflik Ukraina.

Pernyataan ini muncul di tengah meroketnya permintaan minyak global akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko menegaskan, bahwa Moskow tetap pada pendiriannya untuk memboikot negara-negara Barat dan sekutunya, termasuk Jepang, yang mencoba mendikte harga minyak Rusia.

"Moskow tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung skema batas harga 'anti-pasar'," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko.

Sanksi AS Dicuekin, Minyak Rusia Bakal Terus Mengalir ke India



Hal mengejutkan di tengah sikap keras Moskow, Amerika Serikat justru mengambil langkah mundur yang tak terduga. Departemen Keuangan AS secara sementara mencabut sanksi terhadap minyak Rusia yang dimuat ke kapal tanker sebelum 12 Maret 2026. Lisensi ini mengizinkan penjualan minyak Rusia hingga 11 April 2026.

Langkah AS ini dipicu oleh kepanikan pasar setelah penutupan Selat Hormuz yang melambungkan harga minyak hingga sentuh USD120 per barel. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent memperkirakan langkah ini akan memberikan pemasukan sekitar USD2 miliar bagi anggaran Rusia, namun dianggap perlu untuk menstabilkan pasokan dunia.

Akibat sanksi Barat, membuat Rusia selama ini terpaksa menjual minyaknya dengan diskon besar. Namun, data terbaru per 19 Maret 2026 menunjukkan tren yang berbalik 180 derajat.

Purbaya Blak-blakan, Setiap Kenaikan 1 Dolar Harga Minyak Tambah Defisit Rp6 Triliun



Minyak Urals Rusia (DAP West Coast India) menembus harga fantastis USD121,5 per barel. Kini diperdagangkan dengan premium yakni USD3,9 di atas harga Dated Brent, padahal awal Maret lalu masih bisa didapatkan dengan diskon USD12.

Kondisi ini membuktikan bahwa minyak Rusia tetap menjadi komoditas yang paling dicari saat pasokan dari Timur Tengah tersendat. Pelonggaran sanksi dari Washington langsung memicu pergerakan cepat dari negara-negara Asia yang sedang dilanda krisis energi.

Selain China dan India yang sudah lama menjadi pembeli setia, beberapa negara lain mulai memberi sinyal kuat untuk mengamankan stok minyak dari Rusia. Indonesia juga dilaporkan turut memberikan sinyal ketertarikan untuk membeli minyak Rusia guna mengamankan ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga yang mencekik.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat inflasi Maret 2026 berpotensi sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata, didorong oleh inflasi komoditas pangan dan energi, tapi masih dalam berada kisaran target pemerintah.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menyatakan, kenaikan harga kedua komoditas tersebut salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan permintaan selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah serta dampak dari gejolak geopolitik global.

“Karena ada efek Ramadan dan Lebaran, terus konflik geopolitik, (tingkat inflasi pada Maret 2026) ini sedikit lebih tinggi, tetapi masih dalam koridor (target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen) itu,” ucap Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis inflasi yang berpotensi mendorong peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2026, yakni demand-pull inflation, cost-push inflation, serta imported inflation.

Ia menuturkan, demand-pull inflation terjadi karena kenaikan permintaan barang dan jasa yang tinggi selama periode Ramadan dan Lebaran dibandingkan hari-hari biasa.

Sementara cost-push inflation salah satunya terjadi karena peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mendorong kenaikan biaya transportasi dan logistik, sehingga memengaruhi biaya produksi serta berdampak terhadap penyesuaian harga jual barang dan jasa.

“Ditambah lagi ini karena ada konflik geopolitik, jadi itu namanya imported inflation. Jadi, inflasi yang terjadi karena inflasi yang terjadi dari luar (negeri), bahan bakar susah (akibat perang di Timur Tengah), sehingga yang terjadi di luar itu menaikkan harga barang di Indonesia,” ujar Esther.

Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan untuk mengumumkan laporan terkait inflasi Maret 2026 pada Rabu esok (1/4) pukul 11.00. Sedangkan inflasi tahunan pada Januari 2026 tercatat 3,55 persen year-on-year (yoy) dan pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen yoy.

Terkait kenaikan harga BBM, PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 Maret, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamax yang naik menjadi Rp12.300 per liter.

Di Jabodetabek, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) tercatat naik ke angka Rp12.300 per liter dari Rp11.800 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang naik menjadi Rp12.900 per liter dari Rp12.450 per liter pada Februari 2026.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Dalam kondisi apapun, BSI selalu melakukan antisipasi atas ketersediaan stok yang memadai dari para supplier

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memastikan ketersediaan stok emas dari supplier berada dalam kondisi memadai, mengantisipasi permintaan ke depan yang diperkirakan terus meningkat.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa ke depan, perseroan melihat permintaan emas masih terus meningkat.

Untuk itu, kata dia, BSI akan memastikan kesiapan dari sisi persediaan, serta edukasi nasabah agar investasi emas dilakukan secara bertahap dan berorientasi jangka panjang.

“Dalam kondisi apapun, BSI selalu melakukan antisipasi atas ketersediaan stok yang memadai dari para supplier serta pengelolaan inventory management yang baik,” kata Anton.

Untuk diketahui, harga emas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan kenaikan lebih dari 50 persen dalam satu tahun terakhir.

Pada Rabu (4/3), harga emas Antam berdasarkan laman Logam Mulia tercatat sebesar Rp3.045.000 per gram.

Menurut perseroan, minat nasabah BSI terhadap layanan emas melampaui ekspektasi. Selain karena keunikannya, emas juga menjadi investasi yang aman dan mudah sesuai dengan prinsip syariah.

Tren investasi emas turut mendorong pertumbuhan bisnis di BSI. Kenaikan jumlah nasabah bank emas (bullion bank) di BSI dari Januari hingga Februari 2026 (year to date/ytd) naik 44 persen dan penjualan selama tahun 2026 sudah mencapai 58 persen dari total penjualan tahun 2025.

Hal ini dipicu dari multiplier effect kondisi global terkait ketegangan di Timur Tengah yang memberikan pengaruh terhadap permintaan emas seiring dengan kenaikan harga emas.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan tersebut, BSI menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki inventory manajemen yang baik.

Guna memenuhi kebutuhan emas nasabah, BSI saat ini telah bekerja sama dengan beberapa supplier. Perseroan tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya akan menambah supplier dengan beberapa kajian dan pertimbangan penerapan manajemen risiko yang tepat.

Kemudahan pembelian emas bullion bank BSI secara real-time melalui superapps BYOND juga mendorong masyarakat membeli emas dengan aman dan mudah.

Dengan kemudahan ini, nasabah bisa melakukan pembelian dengan harga mulai dari sekitar Rp50.000. Nasabah juga dapat melakukan transfer saldo emas (gramase) ke sesama rekening BSI Emas.

Selain itu, nasabah yang ingin mencetak emasnya juga dapat mengajukan melalui aplikasi dan melakukan pengambilan di kantor cabang yang telah dipilih.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi menyampaikan, akselerasi penyaluran kredit saat ini memerlukan penguatan dari sisi permintaan (demand) dengan meyakinkan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan.

Hery melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa tantangan saat ini bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan.

“Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” kata Hery.

Ia menjelaskan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan.

Dari sisi likuiditas, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menguat hingga 11,4 persen (year on year/yoy), dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84 persen.

Permodalan industri juga tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) berada di level 26 persen atau jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator.

“Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year on year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand,” ujar Hery.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, serta segmen UMKM yang semula 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22 persen.

“Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu,” kata Hery.

Pada saat yang sama, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih.

Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.

Hery juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala luas, sehingga setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.

Sementara sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

“Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus,” ujar Hery.

Ia menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini berada pada arah yang kredibel dan pro-growth, sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi.

Namun demikian, optimisme tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan. Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi.

“Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” kata Hery.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan permintaan komoditas alas kaki dan karet Indonesia untuk pasar Amerika Serikat (AS) akan tetap besar terkait perjanjian tarif resiprokal AS.

"Secara umum permintaan AS ke Indonesia akan tetap besar di komoditas berikut yakni mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, karet dan barang dari karet, minyak sawit mentah (CPO)," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dirinya juga menambahkan bahwa prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia kendati terdapat perjanjian tarif resiprokal.

"Prospek perdagangan Indonesia-AS tetap akan besar, mengingat pasar AS masih sulit tergantikan bagi Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan yang solid setelah negosiasi dalam beberapa bulan terakhir sebelum penandatanganan perjanjian tarif resiprokal atau timbal balik yang dijadwalkan pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Dia menjelaskan kehadirannya untuk menyelesaikan perjanjian dagang yang dinilai penting dan besar untuk kedua negara.

Ia berharap perjanjian perdagangan yang akan ditandatangani itu dapat menjadi dorongan besar bagi kemitraan dan kerja sama ekonomi AS-Indonesia secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, salah satunya untuk menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025.

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan non-tarif, memperkuat kerja sama bidang perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan penerapan konsep Indonesia incorporated sebagai pendekatan kebijakan lintas sektor guna mendorong permintaan (demand) kredit yang lebih signifikan dan berkelanjutan di tengah likuiditas perbankan yang memadai.

Konsep ini diajukan sebagai kerangka untuk mengorkestrasi kebijakan industri, investasi, perdagangan, dan pembiayaan agar bergerak searah. OJK menekankan pentingnya komitmen bersama agar kebijakan antarsektor tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pendekatan kita tentu harus Indonesia incorporated. Tidak ada pilihan lain kalau menurut saya. Jadi artinya di situlah semua pihak harus me-review kebijakannya itu, kemudian akan diarahkan ke mana sebetulnya kita sebagai negara yang besar ini,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPB) OJK Dian Ediana Rae dalam acara Outlook Ekonomi 2026 di Jakarta, Selasa.

Dian merujuk pengalaman sejumlah negara yang berhasil mempercepat kemajuan ekonomi melalui pendekatan yang terintegrasi. Menurutnya, tanpa koordinasi kebijakan dan arah yang jelas dari setiap sektor, sulit mengharapkan perekonomian yang lebih baik.

Dari sisi kredit atau pembiayaan, Dian menilai bahwa likuiditas perbankan saat ini mencukupi. Namun, ketersediaan likuiditas tersebut perlu diimbangi dengan penciptaan permintaan kredit yang berkelanjutan agar dana yang ada dapat disalurkan secara produktif ke sektor riil.

“Likuiditas cukup. Bahkan Pak Menteri Keuangan menambah Rp200 triliunan. Tapi Rp2.400 triliun (undisbursed loan) itu masih ada (belum dicairkan). Nah, kalau ini tidak dipakai, ya tidak akan jalan gitu. Nah, ini yang urgent kalau menurut saya. Atasi persoalan ini secara lebih sistemik,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Dian juga menanggapi isu suku bunga kredit yang dinilai lambat turun meski suku bunga acuan telah dipangkas.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh rezim suku bunga tinggi yang berlangsung cukup lama, sehingga penyesuaian di perbankan membutuhkan waktu.

Terkait preferensi bank menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), OJK menyebut hal tersebut sebagai bagian dari strategi manajemen likuiditas. Apabila permintaan kredit meningkat, penyaluran kredit tetap menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi perbankan.

“Orang ada yang menanyakan, ‘Wah, ini kok lazy bank. Bank kok taruhnya (likuiditas) di SBN saja atau di SRBI’. Tidak juga. SRBI dan SBN berapa suku bunganya? Kalau kredit itu di atas 9-10 persen, yang pasti lebih menguntungkan. Kalau ada demand kredit, ya pasti orang ambil kredit, ngapain pula ke SBN. Tapi dari mereka merasa itu sebagai bagian dari strategi saja menaruh di SBN dulu,” jelas Dian.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan OJK, likuiditas industri perbankan tercatat tetap memadai, dengan rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 126,15 persen dan 28,57 persen atau masih di atas threshold. Sementara liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 200,97 persen.

Pada 2025, penyaluran kredit tumbuh sebesar 9,63 persen (year on year/yoy) menjadi Rp8.586 triliun. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,83 persen yoy menjadi Rp10.059 triliun.

OJK memproyeksikan, kredit perbankan pada 2026 tumbuh sebesar 10-12 persen (yoy) yang didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7-9 persen (yoy).

Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), transmisi penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 ke suku bunga kredit mulai menurun walau masih berjalan lambat.

Suku bunga kredit hanya turun sebesar 39 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81 persen pada Desember 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Inilah yang memberikan kepercayaan diri bagi wirausaha wanita untuk berinvestasi pada peralatan yang lebih baik, digitalisasi, dan merekrut karyawan baru,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan permintaan pasar (market demand) penting dalam mendukung wirausaha wanita.

"Permintaan pasar adalah bentuk pemberdayaan yang paling kuat, jadi kita perlu menciptakan permintaan untuk pasar," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) Side Events di Jakarta, Jumat.

Sering kali perusahaan-perusahaan besar dapat bergerak cepat dengan membuka rantai pasokan mereka melalui proses orientasi (onboarding) yang lebih sederhana, persyaratan produk dan faktur yang standar, pesanan yang dapat diprediksi, pembayaran yang lebih cepat, dan program pengembangan pemasok.

"Inilah yang memberikan kepercayaan diri bagi wirausaha wanita untuk berinvestasi pada peralatan yang lebih baik, digitalisasi, dan merekrut karyawan baru," kata Anindya.

Ketika berbicara tentang pelaku UMKM wanita, Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan hampir 97 persen penciptaan lapangan kerja, dan lebih dari 50 persen dipimpin oleh wanita.

"Masalah yang sebenarnya bagi apa yang saya lihat, dan bagi kita di sini, apakah kita bersedia membangun sistem yang benar-benar bekerja untuk mereka secara konsisten, dalam skala besar, dan dengan cara yang menghasilkan penjualan serta pendapatan nyata," ujar Anindya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyebutkan, peran UMKM perempuan sangat signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia.

Lebih dari 70 persen UMKM yang menjadi penggerak utama ekonomi rakyat dan sektor ekonomi kreatif nasional dikelola oleh perempuan.

Ia berharap, partisipasi Indonesia pada lebih banyak pameran internasional semakin memperkuat kontribusi ekspor UMKM sekaligus meningkatkan peran UMKM perempuan sebagai motor penggerak perdagangan inklusif.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Inggris, Irlandia, dan International Maritime Organization Desra Percaya menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memperluas akses global bagi UMKM perempuan Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pembentukan BUMN baru PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk mengelola mineral kritis telah sejalan dengan arahan dari Presiden RI Prabowo.

“Justru itu dari Bapak Presiden (arahan membentuk Perminas), yang diharapkan bisa mengelola mineral-mineral kita, terutama mineral-mineral yang strategis. Maka dimintalah Danantara membentuk satu entitas,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat di Jakarta, Jumat.

Prasetyo juga memastikan bahwa pemerintah telah mengantongi daftar tambang mana saja yang akan masuk ke Perminas, selain tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Perminas berbeda dengan MIND ID, terutama karena fokus pada pengelolaan rare earth atau tanah jarang sebagai komoditas mineral kritis.

“Perminas ini memang lebih diarahkan untuk rare earth atau tanah jarang. Jadi memang setiap perusahaan (BUMN) mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda,” kata dia.

Ketika ditanya mengenai pengambil alihan tambang Martabe, Rosan mengatakan bahwa saat ini Danantara berada pada posisi menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.

“Yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kita pastinya menunggu saja,” kata dia.

Sebelumnya, pada Rabu (28/1), COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke BUMN baru yakni PT Perminas.

Dony mengatakan Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah mengalihkan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada di bawah Danantara. Nantinya, ia mengatakan Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Ya kan itu kita melihat dari kepentingan dan kebutuhan bahwa kita membutuhkan satu BUMN yang khusus untuk nanti menangani sumber daya mineral kita,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai Indonesia memerlukan BUMN yang dikhususkan untuk mengelola sumber daya mineral.

Hal ini menjadi alasan dibentuknya PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai calon BUMN baru.

"Ya kan itu kita melihat dari kepentingan dan kebutuhan bahwa kita membutuhkan satu BUMN yang khusus untuk nanti menangani sumber daya mineral kita," kata Prasetyo usai Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat di Jakarta, Kamis.

Ia memastikan bahwa PT Perminas nantinya berbeda dengan MIND ID. Selain itu, dirinya juga mengonfirmasi bahwa tambang emas Martabe di Sumatera Utara menjadi salah satu lahan yang akan dikelola BUMN baru tersebut.

"Salah satunya," tambahnya.

Meski demikian, rincian pembahasan PT Perminas masih terus berjalan.

Diberitakan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa tambang emas Martabe yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke BUMN baru, yakni PT Perminas.

"Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,” kata Dony usai acara “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Rabu (29/1).

Dony menjelaskan, Perminas merupakan entitas berbeda dari holding tambang MIND ID. Pengalihan pengelolaan dilakukan agar aset dan bisnis tersebut berada langsung di bawah struktur Danantara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026