Indonesia menjadi salah satu target utama hacker (peretas) yang melakukan serangan siber jenis backdoor. Data terbaru dari perusahaan keamanan siber Kaspersky menunjukkan, lebih dari 1,58 juta insiden backdoor terdeteksi di Indonesia pada tahun lalu, menjadikannya yang tertinggi di Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, Kaspersky mencatat lebih dari tiga juta serangan backdoor yang menargetkan bisnis di Asia Tenggara sepanjang tahun lalu.

Backdoor adalah salah satu ancaman siber paling berbahaya karena memungkinkan pelaku kejahatan memperoleh akses jarak jauh ke sistem korban tanpa terdeteksi. Berbeda dengan akses resmi, backdoor dapat beroperasi secara diam-diam untuk mencuri data, mengendalikan sistem, hingga memantau aktivitas pengguna.

Dalam catatan Kaspersky, Indonesia menyumbang porsi terbesar dengan sekitar 1,58 juta serangan backdoor terdeteksi. Dibandingkan lima negara lainnya di Asia Tenggara, serangan backdoor di Indonesia paling tinggi sepanjang 2025.

Berikut rincian lengkap angka serangan backdoor di Asia Tenggara pada 2025 berdasarkan data Kaspersky:

1. Indonesia: 1,58 juta insiden
2. Vietnam: 1,29 juta insiden
3. Thailand: 251.502 insiden
4. Malaysia: 212.239 insiden
5. Singapura: 50.511 insiden
6. Filipina: 35.232 insiden

Tak hanya tinggi dari sisi jumlah, Indonesia juga mencatat lonjakan signifikan dalam serangan jenis ini. Kaspersky menyatakan bagian yang paling mengkhawatirkan adalah peningkatan deteksi backdoor dari tahun ke tahun yang menargetkan bisnis di kawasan ini.

Malaysia mencatat lonjakan tertinggi sebesar 86%, diikuti oleh Indonesia sebesar 36%. Vietnam juga mengalami peningkatan deteksi backdoor sebesar 3%. Thailand stagnan dari tahun ke tahun. Sementara itu, Singapura dan Filipina mengalami penurunan masing-masing sebesar 49% dan 35%.

Managing Director Asia Pasifik Kaspersky Adrian Hia mengatakan secara keseluruhan, bisnis di Asia Tenggara mengalami peningkatan serangan backdoor sebesar 17% pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.” Meningkatnya deteksi ini, menyoroti pergeseran kritis dalam lanskap ancaman di seluruh Asia Tenggara, dari menerobos ke dalam sistem menjadi bertahan di dalam sistem,” kata Hia dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (21/4).

Ia menilai, bagi dunia bisnis, insiden itu menggarisbawahi pentingnya pemantauan berkelanjutan, deteksi canggih, dan kemampuan respons cepat. Khususnya untuk mengungkap akses tersembunyi dan mencegah serangan siber berkelanjutan.

Ancaman terhadap Perangkat Bisnis

Selain backdoor, ancaman terhadap perangkat bisnis di Indonesia juga masih sangat tinggi. Sepanjang 2025, lebih dari 46 juta serangan terdeteksi melalui media offline seperti USB, CD, dan DVD. Begitu juga melalui file yang masuk ke komputer dalam bentuk yang tidak terbuka seperti yang terdapat dalam penginstal yang kompleks atau file terenkripsi.

“Sebagai simpul penghubung utama ke rantai pasokan global, Asia Tenggara telah dan akan tetap menjadi target utama kampanye siber berbahaya,” ujarnya.

Terlebih lagi, hal ini semakin berisiko seiring dengan terus berlanjutnya pengaturan kerja jarak jauh dan hibrida. Praktik kerja jarak jauh ini seringkali melibatkan penggunaan perangkat yang tidak terkelola, permukaan serangan hanya akan terus meluas.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi bisnis di seluruh wilayah untuk berinvestasi secara memadai dalam pengamanan perangkat mereka, tidak hanya untuk mencegah potensi kerugian finansial dan data, tetapi juga untuk menghindari terbentuknya saluran bagi kejahatan siber lebih lanjut,” kata Hia.

Bisnis.com, JAKARTA — Google Threat Intelligence Group (GTAG) mengungkapkan temuan perangkat peretasan iPhone canggih bernama "Coruna". Toolkit tersebut awalnya dikembangkan oleh sebuah kontraktor militer asal Amerika Serikat, L3Harris, namun kini telah jatuh ke tangan Rusia dan China.

Laporan GTAG menyebutkan bahwa alat spionase digital ini digunakan oleh badan intelijen Rusia untuk menargetkan pengguna di Ukraina. Selain itu, sindikat penjahat siber asal China turut memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan pencurian aset mata uang kripto secara masif.

Dua mantan karyawan L3Harris mengonfirmasi bahwa Coruna dikembangkan oleh Trenchant, yang merupakan divisi teknologi peretasan dan pengawasan perusahaan.

"Coruna pastinya merupakan nama internal dari sebuah komponen," ujar salah satu sumber anonim yang familiar dengan alat peretasan iPhone di Trenchant dilansir dari TechCrunch, Rabu (11/3/2025).

Sumber tersebut menambahkan bahwa detail teknis yang dipublikasikan Google memiliki kemiripan identik dengan proyek internal milik perusahaan.

Menurut data operasional, L3Harris sejatinya hanya menjual alat pengawasan Trenchant secara eksklusif kepada pemerintah AS dan sekutu intelijen "Five Eyes". Aliansi intelijen tersebut mencakup negara-negara strategis seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, serta Inggris.

Perusahaan keamanan siber seluler iVerify menyatakan bahwa temuan ini memperkuat bukti keterlibatan teknologi militer AS yang bocor ke ruang publik. Mereka telah melakukan rekayasa balik terhadap toolkit tersebut guna mengidentifikasi asal-usul kodenya.

"Alat-alat ini akan selalu menemukan jalan ke alam liar dan digunakan secara tidak bermoral oleh aktor jahat," kata perwakilan iVerify dalam keterangan resminya.

iVerify menegaskan bahwa bukti kebocoran kerangka kerja pemerintah AS ini menunjukkan risiko tinggi penyalahgunaan teknologi enkripsi.

Secara teknis, toolkit Coruna memanfaatkan 23 komponen berbeda yang mampu menembus pertahanan perangkat Apple melalui metode "watering hole". Metode ini memungkinkan peretasan terjadi hanya dengan mengunjungi situs web berbahaya tanpa perlu mengunduh file tambahan apa pun.

Google mencatat bahwa perangkat ini memanfaatkan lima rangkaian eksploitasi iOS lengkap yang disusun dari puluhan kerentanan berbeda. Risiko ini terutama mengintai pengguna iPhone dengan sistem operasi lama, mulai dari iOS 13 hingga iOS 17.2.1 yang dirilis Desember 2023.

Saat ini, sistem operasi Apple telah berkembang hingga versi iOS 26 untuk menutup celah keamanan tersebut. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan adanya keterkaitan antara Coruna dengan insiden "Operation Triangulation" yang terjadi pada tahun 2023.

Pada saat itu, perusahaan keamanan Rusia, Kaspersky, mengklaim bahwa perangkat milik karyawannya diserang oleh aktor ancaman canggih. Layanan keamanan Rusia (FSB) kemudian menuding pemerintah Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasi peretasan tersebut.

Fenomena ini menyoroti munculnya tren berbahaya dalam industri keamanan siber yang disebut sebagai pasar "eksploitasi bekas" (secondhand exploits). Dalam pasar ini, alat peretas tingkat negara yang bocor dijual kembali kepada peretas bermotif finansial.

Kondisi tersebut menjadi peringatan keras bagi pelaku industri telekomunikasi mengenai risiko jangka panjang dari pengembangan senjata siber. Teknologi yang dirancang untuk kepentingan pertahanan nasional pada akhirnya dapat berbalik menyerang warga sipil dan stabilitas ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI) sekarang mulai digunakan oleh peretas dan penjahat siber untuk membantu serangan di internet, seperti peretas dari Korea Utara bernama Coral Sleet yang sudah memanfaatkan teknologi ini.

Menurut Kepala Intelijen Ancaman di Microsoft Sherrod DeGrippo, para penyerang menggunakan agen AI untuk mengerjakan tugas-tugas yang membosankan dan memakan waktu. Dengan begitu, mereka bisa menyerang dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam serangan siber, ada banyak pekerjaan kecil yang harus dilakukan sebelum menyerang, seperti mengintai sistem komputer target, memindai jaringan internet milik suatu organisasi, mencari celah keamanan, dan membangun server atau infrastruktur untuk serangan.

Pekerjaan seperti itu biasanya dikerjakan secara manual oleh manusia, namun memakan waktu yang lama. Dengan AI, peretas cukup memberi perintah dan AI bisa melakukan pengecekan secara otomatis terhadap banyak sistem sekaligus.

"Pengintaian otomatis berbasis agen terhadap sistem adalah sesuatu yang patut diperhatikan," kata DeGrippo yang dikutip dari The Register, Selasa (10/3/2026).

Microsoft Threat Intelligence telah mengamati kelompok peretas dari Korea Utara sudah memanfaatkan teknologi ini, yaitu kelompok Coral Sleet yang terkenal melakukan penipuan dengan menyamar sebagai pekerja IT.

Mereka menggunakan AI untuk membuat dan mengelola infrastruktur serangan, menyiapkan kampanye peretasan, dan mengontrol sistem yang sudah diretas. Hal ini membuat operasi mereka lebih cepat dan lebih besar skalanya.

“Ini sangat menarik karena Anda dapat berbicara dengan infrastruktur berbahaya Anda menggunakan bahasa alami dan menyampaikan ide-ide Anda hanya dengan mengungkapkannya," kata DeGrippo.

Selain itu, agen AI juga bisa membantu penjahat membuat malware. Namun menurut para peneliti, kode malware yang dibuat AI masih belum sebaik buatan manusia. Sering ada ciri-ciri tertentu yang membuat peneliti bisa menebak kode tersebut dibuat oleh AI. Meski demikian, AI tetap membantu mempercepat proses pembuatan malware.

Menurut DeGrippo, para penjahat akan selalu memilih cara yang paling mudah dan cepat untuk mencapai tujuan mereka.

“Siapa pun yang mengembangkan kode apa pun sedang memikirkan cara menggunakan asisten AI untuk melakukan hal itu." (Nur Amalina)

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sedang mengalami percepatan digital yang terasa di kehidupan sehari‑hari: internet makin mudah diakses, layanan publik kian terhubung, dan pembayaran nontunai menjadi kebiasaan baru.

Di saat yang sama, dunia menghadapi ketegangan geopolitik yang bisa berdampak langsung pada ekonomi dan stabilitas, terutama akibat memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Dalam situasi seperti ini, kemampuan Indonesia memanfaatkan kemajuan digital akan menentukan seberapa tangguh kita menghadapi guncangan global.

Fondasi digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menguat signifikan. Laporan asosiasi penyedia internet menunjukkan jumlah pengguna internet mencapai sekitar 229 juta orang pada akhir 2025, dengan penetrasi 80,66 persen dari populasi. Angkanya naik dari 2024 dan 2023, menandakan internet sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan sekadar pelengkap. Tren ini juga disertai penyempitan jarak akses antara kota dan desa, seiring meluasnya jaringan dan layanan digital di berbagai daerah.

Konektivitas bukan hanya soal jaringan seluler dan serat optik. Pemerintah juga mengoperasikan satelit SATRIA‑1 sejak Januari 2024 untuk memperkuat layanan publik di wilayah yang sulit dijangkau. Satelit berkapasitas 150 Gbps ini dirancang menyambungkan sekitar 37 ribu titik layanan (sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, hingga pos keamanan) dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta agar pembiayaan berkelanjutan. Pendekatan ini, sekaligus mengalihkan sebagian program akses internet lama agar lebih efisien, karena kini kapasitas satelit dimiliki sendiri dan tak sepenuhnya bergantung pada sewa dari operator lain.

Pada sisi transaksi, kebiasaan masyarakat juga berubah cepat. QRIS dan BI‑FAST membuat pembayaran digital kian mudah, murah, dan cepat. Bank Indonesia mencatat pada 2024 volume pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi (naik 36 persen dibanding tahun sebelumnya). Pertumbuhan paling mencolok terjadi pada QRIS yang melonjak sekitar 175 persen dalam satu tahun, sementara transaksi ritel BI‑FAST menembus 3,4 miliar transaksi. Fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa pelaku usaha kecil, hingga besar, semakin nyaman bertransaksi tanpa uang tunai.

Kemajuan ini membawa tanggung jawab baru: data pribadi harus dilindungi, dan sistem harus aman. Undang‑Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi berlaku mulai 17 Oktober 2024, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran dan rencana pembentukan badan pengawas khusus. Tantangannya, pemahaman publik tentang hak privasi masih terbatas, sementara tak sedikit organisasi yang perlu berbenah soal keamanan siber agar kebocoran data tidak terulang.

Di luar negeri, cara perang modern pun berubah. Drone (pesawat tanpa awak) kini digunakan secara luas karena murah, lincah, dan sulit dideteksi. Laporan dari medan perang menunjukkan penggunaan koneksi satelit komersial untuk mengendalikan drone dari jarak jauh, sehingga sinyalnya lebih sulit diganggu. Ini contoh bagaimana teknologi yang awalnya dipakai sipil dapat masuk ke ranah militer dan mengubah peta pertahanan. Di banyak serangan, sasaran yang dihantam adalah infrastruktur penting (kilang, gudang bahan bakar, dan jalur logistik) dengan biaya serangan yang relatif rendah, namun berdampak tinggi.

Dimensi lain yang tak kalah berbahaya adalah serangan siber. Sejak kasus Stuxnet terkuak pada 2010 (ketika kode komputer merusak peralatan industri penting) dunia menyadari bahwa serangan siber bisa menimbulkan kerusakan fisik nyata, bukan sekadar mencuri data. Sejak itu, banyak negara mengembangkan kemampuan siber untuk meretas, memata‑matai, atau melumpuhkan sistem lawan. Berbagai kajian menempatkan Iran sebagai pemain yang makin aktif di dunia maya, meski masih berada di bawah kekuatan siber negara lain, seperti Amerika Serikat dan Israel.

Dalam konteks memanasnya AS–Iran, berita sepanjang 2025 hingga awal 2026 menggambarkan peningkatan latihan militer, operasi udara, hingga insiden drone di sekitar aset militer AS. Pada 28 Februari 2026, sejumlah laporan menyebut serangan AS–Israel ke Iran direspons dengan tembakan rudal dan serangan udara Iran ke beberapa lokasi di kawasan, memicu penutupan wilayah udara dan peringatan darurat di banyak tempat. Situasi seperti ini memperlihatkan betapa cepat eskalasi terjadi ketika kedua pihak mengerahkan kemampuan senjata modern, termasuk rudal dan drone jarak jauh.

Risiko lain yang mungkin muncul adalah gangguan di Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Berbagai analisis memaparkan bahwa Iran memiliki beragam cara untuk menghambat pelayaran, meski menutup total selat dalam waktu lama dipandang sulit. Penghentian sementara saja sudah cukup untuk mengguncang harga energi dunia dan menekan perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

Apa arti semua ini bagi Indonesia? Pertama, semakin digitalnya layanan publik dan keuangan membuat keamanan siber bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu memastikan layanan berbasis SATRIA‑1 aman dari serangan, pusat data pemerintah terlindungi, dan sistem pembayaran nasional tangguh menghadapi upaya peretasan. Penegakan UU PDP harus menjadi tulang punggung kepercayaan publik: badan pengawas perlu segera berjalan, organisasi wajib menunjuk petugas pelindungan data, dan insiden harus dilaporkan serta ditangani cepat.

Kedua, ketegangan di Timur Tengah bisa berimbas pada harga energi dan biaya logistik. Indonesia perlu skenario cadangan: diversifikasi pasokan, penyangga stok, dan koordinasi dengan pelaku migas serta pelayaran agar dampak ke dalam negeri dapat diredam. Kesiapan infrastruktur menerima perubahan rute dan biaya asuransi yang naik juga penting, karena sektor ini langsung bersentuhan dengan biaya transportasi dan harga barang.

Ketiga, perubahan pola perang menuntut perlindungan objek vital dari ancaman drone. Pendekatan berlapis yang memadukan deteksi, pengacau sinyal, penangkapan fisik, hingga prosedur keamanan sederhana di fasilitas energi, pelabuhan, pembangkit listrik, dan stasiun satelit sudah menjadi kebutuhan. Penguatan ini membuka peluang kerja sama industri dalam negeri untuk memasok perangkat dan layanan keamanan yang sesuai kebutuhan lapangan.

Meski tantangannya besar, peluangnya tak kalah luas. SATRIA‑1 bersama perluasan jaringan darat memberi kesempatan untuk pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi sampai ke desa. QRIS dan BI‑FAST membantu pelaku usaha kecil masuk ke ekonomi formal, memperluas akses pembiayaan, dan menekan biaya transaksi. Bila ditopang perlindungan data dan keamanan yang kuat, ekosistem ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan tahan guncangan.

Agar semua itu terwujud, langkah‑langkah sederhana tapi konsisten perlu diprioritaskan. Aturan pelaksana UU PDP harus dipercepat agar ada kepastian cara melindungi data masyarakat; lembaga teknis yang khusus mengawasi keamanan sistem industri perlu diperkuat dan rutin melakukan latihan bersama menghadapi skenario serangan siber maupun gangguan drone. Di saat yang sama, pemerintah daerah dan kementerian dapat memperluas penggunaan QRIS/BI‑FAST untuk layanan publik, seperti transportasi dan retribusi, sehingga manfaat efisiensi terasa langsung oleh warga dan pelaku usaha.

Gambaran besarnya jelas. Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di kawasan. Hanya saja, dunia di luar sana sedang bergejolak, dan cara perang sudah berubah.

Dengan memperkuat perlindungan data, keamanan siber, dan keselamatan infrastruktur, Indonesia bukan hanya siap menghadapi badai, tetapi juga mampu memetik manfaat terbesar dari transformasi ini. Jalan ke depan adalah keseimbangan antara berlari maju dalam inovasi dan berjaga agar pijakan tetap kokoh.

*) Dr Joko Ruriantoadalah profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya George Towar Ikbal Tawakkal mengusulkan pemungutan suara dalam pemilihan umum ( pemilu ) tak pakai metode e-voting. George menilai, Indonesia belum siap menggunakan metode e-voting .

"Hindari penerapan e-voting. Ini saya cenderung tidak sepakat dengan penggunaan e-voting, apa pun itu baik yang DRE, e-voting ataupun hybrid, ada beberapa model sebenarnya e-voting," ucap George saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI yang membahas RUU Pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

George menilai, Indonesia belum siap memakai e-voting dalam pemilu. Ia khawatir, data yang didapat e-voting rawan diretas oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

"Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di-hack, keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu," katanya.

Apalagi, kata dia, sejumlah negara maju juga sudah meninggalkan metode pemungutan suara e-voting. Hal itu merujuk sebuah penelitian.

"Negara-negara besar seperti Jerman, Belanda itu memang menggunakan e-voting, Pak, tetapi kemudian dibatalkan, sekarang nggak mau lagi. Negara-negara maju sudah ndak mau memakai e-voting, pernah tetapi nggak jadi, berhenti mereka. Karena isu, masalah isu kepercayaannya diragukan terus," pungkasnya.

TEL AVIV - Gambar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan ponsel dengan selotip di kameranya telah memicu rasa ingin tahu dan pertanyaan. Diketahui bahwa kamera ponsel dapat diretas untuk memata-matai.

Orang-orang bertanya-tanya, jika PM Israel, negara yang memiliki akses ke perangkat lunak mata-mata dan anti-peretasan yang penting, harus menempelkan selotip di ponselnya, seberapa amankah masyarakat umum?

Israel terkenal dengan kemampuan perang siber dan keamanan sibernya. Mulai dari sabotase Mossad terhadap perangkat komunikasi Hizbullah, dari penembakan pager, hingga walkie-talkie dan ponsel yang dimanipulasi, hingga perangkat lunak mata-mata Pegasus yang mampu mengawasi ponsel pintar apa pun dari jarak jauh, daftarnya panjang.

Namun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, masih merasa perlu menempelkan selotip di kamera ponselnya. Gambar-gambar terbaru dari kamera ponsel Netanyahu yang dilakban telah memicu rasa ingin tahu, dan juga pertanyaan.

Jika Perdana Menteri suatu negara dengan salah satu kemampuan operasi dunia maya yang paling tangguh pun tidak yakin bahwa ponselnya tidak dapat diretas, bagaimana rakyat biasa dapat merasa tenang tanpa yakin bahwa "Pengawasan Ketat" tidak memata-matai mereka melalui perangkat seluler mereka sendiri?

Seperti yang ditulis seorang pengguna, "Jika seseorang seperti Netanyahu, yang dikelilingi Shin Bet, Mossad, dan intelijen kontra-militer, berjalan-jalan dengan kamera yang terhalang secara fisik pada perangkat yang sudah menjalankan perangkat lunak milik mereka sendiri. Jika para elit yang mengendalikan negara tidak mempercayai ponsel mereka sendiri, apa yang membuat Anda berpikir ponsel Anda aman?"

"Mengapa Netanyahu menutupi kamera ponselnya dengan lakban? Siapa yang dia khawatirkan? Dan jika Perdana Menteri Israel merasa perlu melakukannya, lalu apa artinya bagi orang awam?" tanya investor dan influencer Mario Nawfal di X.

Ingat, kita berbicara tentang Israel, yang Direktorat Siber Nasionalnya menangani lebih dari 26.000 insiden siber pada tahun 2025.

Meskipun kita tidak mengetahui alasan pasti Netanyahu menutupi kamera ponselnya dengan lakban, kita tahu kamera ponsel dapat diretas dan dioperasikan dari jarak jauh tanpa sepengetahuan pemiliknya. Proses ini dikenal sebagai camfecting.

Kelompok peretas Iran Handala sebelumnya mengklaim pada bulan Januari bahwa mereka telah membobol ponsel mantan menteri kehakiman Ayelet Shaked, merilis foto-fotonya dalam seragam militer, bersama keluarga, di acara sosial, dan dalam rapat kerja, menurut laporan YNet News.

Handala juga mengklaim telah mengakses ponsel kepala staf Netanyahu, Tzachi Braverman, menurut laporan tersebut.

Laporan tersebut menyebutkan adanya kehebohan di media Arab mengenai telepon Netanyahu yang disadap di tengah klaim peretasan.

Jadi, apa itu camfecting? Bagaimana orang dapat melindungi perangkat mereka dari camfecting? Dan apakah itu alasan Perdana Menteri negara yang dikenal karena kehebatan keamanan sibernya menyadap kamera ponselnya?

Apa Itu Camfecting?

Camfecting adalah serangan siber di mana peretas mengakses dan mengendalikan kamera perangkat dari jarak jauh, seperti webcam komputer, atau kamera ponsel tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Tujuannya biasanya pengawasan terselubung, memungkinkan penyerang mengambil foto, video, atau audio untuk berbagai tujuan jahat seperti mata-mata, dan pemerasan, antara lain.

Serangan ini paling sering dilakukan dengan menginfeksi perangkat dengan malware, seperti Trojan yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, lampiran email, atau aplikasi atau unduhan berbahaya. Setelah terinstal, malware dapat secara diam-diam mengaktifkan kamera, terkadang melewati atau menonaktifkan segala jenis indikasi yang biasanya menandakan penggunaan kamera.

Seperti yang dijelaskan oleh perusahaan keamanan siber Norton, "camfecting terjadi ketika penjahat siber mengakses kamera perangkat tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna," dan "penjahat siber terutama menggunakan malware, khususnya Trojan Akses Jarak Jauh (RAT), untuk meretas webcam".

Camfecting muncul sebagai ancaman keamanan siber yang signifikan pada tahun 2010-an karena semakin banyak laptop yang dilengkapi dengan webcam bawaan. Misalnya, pada tahun 2013, Marcus Thomas, mantan asisten direktur Divisi Teknologi Operasional FBI, mengatakan kepada Washington Post bahwa AS memiliki kemampuan untuk menghidupkan webcam laptop tanpa sepengetahuan pengguna.

Bagaimana Melindungi Diri dari Camfecting?

Cara paling sederhana untuk memastikan peretas tidak dapat memata-matai Anda melalui kamera ponsel atau laptop Anda adalah dengan metode berteknologi rendah yang sama yang digunakan oleh Benjamin Netanyahu: tutupi lensa dengan selotip.

Namun, ada beberapa langkah tambahan yang dapat secara signifikan mengurangi risiko camfecting.

Pastikan sistem operasi perangkat Anda selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru, yang menutup kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Seperti yang dicatat perusahaan keamanan siber McAfee, OS yang ketinggalan zaman adalah OS yang rentan.

Tinjau dan batasi izin aplikasi secara teratur. Aplikasi apa pun yang tidak benar-benar memerlukan akses kamera harus dicabut izinnya, karena aplikasi jahat adalah vektor umum untuk camfecting, menurut McAfee.

Hindari membuka tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email, dan instal aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi. Menurut McAfee, peretas menggunakan malware yang tersembunyi di aplikasi jahat atau phishing untuk memungkinkan camfecting.

Aktifkan langkah-langkah keamanan tambahan seperti kode sandi yang kuat, dan hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik tanpa VPN.

Bagi sebagian besar pengguna, kebersihan siber dasar, termasuk pembaruan rutin, izin aplikasi yang hati-hati, kata sandi yang kuat, dan penggunaan VPN sudah cukup untuk menggagalkan upaya penyamaran. Dan jika semua upaya gagal, selembar pita perekat di atas lensa kamera, seperti yang dilakukan Netanyahu, akan membuat setiap upaya peretasan menjadi sia-sia.

Jadi, apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu waspada terhadap ponselnya yang disamarkan? Tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk mencapai jawaban yang pasti. Pemerintah Israel tidak akan menjelaskan alasannya, tetapi konteksnya sangat penting.

Israel menghadapi beberapa tingkat serangan siber tertinggi di dunia. Pada Konferensi Cybertech Global hari Senin, Direktur Jenderal Direktorat Siber Nasional Israel, Yossi Karadi, mengatakan lembaga tersebut menangani lebih dari 26.000 insiden siber serius pada tahun 2025—peningkatan 55% dari tahun 2024.

"Para ahli keamanan mengatakan penutup fisik bertindak sebagai penghalang pengaman terakhir," kata laporan YNet News dalam laporan tentang kamera ponsel Netanyahu yang ditutup dengan lakban.

Mungkin, langkah sesederhana menutup kamera ponsel dengan lakban bukanlah paranoia, melainkan tindakan pencegahan praktis bagi perdana menteri negara yang hidup di bawah ancaman konstan serangan siber yang melumpuhkan.

MANAJEMEN Indodax memberikan penjelasan soal beredarnya informasi di media sosial dan mengenai dugaan kehilangan dana yang dialami oleh salah satu pihak dan dikaitkan dengan aplikasi Indodax.

CEO Indodax William Sutanto menyatakan memahami bahwa isu keamanan akun merupakan hal yang sensitif dan menjadi perhatian utama bagi pengguna platform investasi aset kripto.

"Kami memohon maaf atas kekhawatiran yang timbul di ruang publik akibat beredarnya informasi ini. Kami memahami perhatian masyarakat dan kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab dan transparan," ujar William dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Berdasarkan penelusuran terhadap akun-akun member yang informasinya beredar di media, William mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya akses ilegal ke akun pengguna.

Akses tersebut tidak berasal dari sistem Indodax, melainkan terjadi akibat faktor eksternal, seperti phishing, malware, atau metode social engineering yang menargetkan perangkat maupun kredensial pribadi pengguna.

Sejalan dengan hal tersebut, dia menegaskan bahwa aspek keamanan akun terus menjadi fokus perusahaan dan pihaknya berkomitmen untuk mendampingi para member yang terdampak dan menindaklanjuti setiap kasus secara menyeluruh .

Sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan pengguna, perusahaan akan menghubungi para member terkait secara satu per satu untuk melakukan penelusuran lebih lanjut sesuai dengan kronologi masing-masing kasus.

Selain itu juga membuka ruang komunikasi bagi member lain yang ingin membahas kondisi akun mereka secara lebih detail.

William menyatakan pihaknya secara konsisten mengedukasi pengguna untuk menjaga keamanan akun, antara lain dengan mengaktifkan Two-Factor Authentication (2FA), tidak membagikan data sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak, meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, serta memastikan perangkat yang digunakan terbebas dari malware.

"Ke depannya, kami akan terus memperkuat edukasi keamanan bagi pengguna serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan seluruh member," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pihaknya melakukan crash program pemeriksaan terhadap BPD seluruh Indonesia dengan fokus ketahanan dan keamanan siber, menyusul terjadinya kasus peretasan melalui BI-FAST yang terjadi di sejumlah BPD.

“Bank sudah diminta untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah peningkatan ketahanan dan keamanan siber bank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa OJK juga telah melakukan kerja sama lebih intens dengan regulator sistem pembayaran untuk mencegah terjadinya insiden serupa.

Dian mengatakan sektor keuangan merupakan salah satu fondasi perekonomian, sehingga penting untuk dijaga dan dipastikan pengamanan seluruh infrastruktur teknologi informasi dari potensi ancaman serangan siber.

Ancaman ini tidak hanya berpotensi mengganggu operasional, tetapi juga merusak reputasi sektor keuangan serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank, jelas Dian, OJK menerapkan pendekatan Risk Based Supervision (RBS) atau pengawasan berbasis risiko. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan bank secara proporsional dan berkelanjutan.

OJK juga melakukan evaluasi terhadap profil risiko bank, termasuk risiko operasional yang di dalamnya mencakup aspek teknologi informasi, serta menetapkan Tingkat Kesehatan Bank setiap semester.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK selama ini terbagi menjadi pengawasan offsite (tidak langsung) dan pengawasan onsite (melalui pemeriksaan).

Seluruh kegiatan pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan rencana pengawasan yang disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, tingkat urgensi, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik, skala usaha dan kompleksitas operasional masing-masing bank.

Dari sisi regulasi, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan yang mengatur penerapan teknologi informasi di bank di antaranya POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (POJK PTI) dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum (SEOJK Siber).

“OJK sesuai dengan kapasitasnya telah mengingatkan kembali dan meminta bank untuk melakukan penguatan manajemen risiko dalam rangka pencegahan penyalahgunaan sistem perbankan dalam tindak pidana fraud,” kata Dian.

Beberapa hal yang kembali diminta OJK kepada bank meliputi penyempurnaan fraud detection system, penguatan pelaksanaan know your customer, analisis dan evaluasi berkala atas profil dan limit transaksi nasabah, penguatan manajemen risiko pihak ketiga, penguatan tim tanggap insiden siber, serta pelatihan dan sosialisasi rutin terkait peningkatan security awareness.

“OJK juga telah mengirimkan surat pembinaan mengenai langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh bank khususnya mengenai transaksi-transaksi anomali yang terjadi, serta meminta bank untuk melakukan penghentian transaksi untuk melakukan klarifikasi sebelum melaksanakan perintah transaksi,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

BANK Indonesia (BI) buka suara ihwal kasus peretasan sistem pembayaran pada sejumlah bank yang memanfaatkan sistem BI-Fast. Kasus ini mencuat usai rekening Bank Jakarta dibobol dan mengakibatkan terjadinya transaksi anomali lebih dari Rp 200 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran, masalah tersebut bukan berasal dari sistem BI-Fast. “Melainkan dari aplikasi di bank terkait yang kini sudah diperbaiki,” kata Denny melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 20 Desember 2025.

Denny menyatakan lembaganya terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penegak hukum untuk memastikan proses pemulihan dan penguatan keamanan berjalan konsisten. Menurutnya, perbankan yang terkait dengan kasus ini telah diminta untuk melakukan penguatan prosedur pengamanan transaksi.

Layanan BI-Fast, ucap Denny, dibangun dan dikelola sesuai standar operasional dan keamanan internasional. Ia menjelaskan instruksi transaksi yang dikirimkan bank ke Bank Indonesia dilindungi dengan jaringan komunikasi yang aman.

“Namun demikian, peserta BI-Fast perlu memperhatikan pengamanan yang dilakukan di sisi internal termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang,” ujar Denny. Ia menyebut BI sebagai pengawas peserta BI-Fast memastikan celah kerawanan akan ditutup oleh peserta, dengan fraud detection system untuk mendeteksi transaksi fraud agar dapat dicegah.

Laporan Majalah Tempo edisi 22 November 2025 berjudul “Bagaimana Sindikat Peretas Membobol Rekening Delapan Bank” mengungkapkan total ada delapan bank yang mengalami modus peretasan via BI-Fast. Dua orang petinggi Bank Indonesia mengatakan sindikat pembobol menyasar bank yang masuk dalam kategori modal inti di bawah Rp 14 triliun, yang biasanya berisi berisi bank pembangunan daerah dan bank kecil lain.

Periode kejahatan berlangsung pada Juni 2024-Maret 2025 dengan nilai nominal sekitar Rp 800 miliar. Bank Jakarta menjadi korban dengan kerugian terbesar yaitu Rp 228,1 miliar.

Febriyan dan Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan memeriksa menyeluruh terhadap ketahanan dan keamanan siber Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil usai insiden peretasan layanan BI Fast di sejumlah bank daerah yang memicu kerugian sekitar Rp 200 miliar akibat transfer ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK meminta seluruh BPD memastikan penguatan sistem keamanan siber segera dijalankan. Koordinasi dengan regulator sistem pembayaran juga diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Setelah terjadinya kasus insiden di beberapa BPD, OJK melakukan crash program pemeriksaan terhadap BPD seluruh indonesia dengan focus ketahanan dan keamanan siber,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan November 2025, Jumat (20/12/2025).

OJK menekankan penguatan dilakukan tidak hanya pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada tata kelola dan manajemen risiko operasional. Bank diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan sistem perbankan untuk tindak pidana penipuan.

Langkah mitigasi mencakup penyempurnaan fraud detection system, penguatan penerapan know your customer, evaluasi berkala profil serta limit transaksi nasabah, dan penguatan manajemen risiko pihak ketiga. OJK juga mendorong peningkatan kapasitas tim tanggap insiden siber serta pelatihan berkelanjutan bagi pegawai.

OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait teknologi informasi dan keamanan siber. Ketentuan tersebut antara lain Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.

Selain itu, OJK mengirimkan surat pembinaan kepada perbankan. Isinya meminta bank memperketat pengawasan transaksi anomali, termasuk menghentikan sementara transaksi tertentu untuk klarifikasi sebelum instruksi dijalankan.

Dalam pengawasan, OJK menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk based supervision. Pendekatan ini menilai tingkat kesehatan bank secara proporsional dan berkelanjutan, termasuk risiko operasional yang mencakup aspek teknologi informasi dan keamanan siber.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap semester. Pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme offsite dan onsite dengan mempertimbangkan prioritas, urgensi, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik dan kompleksitas masing-masing bank.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) angkat bicara mengenai kasus pembobolan melalui BI Fast, infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel Nasional yang dikembangkan oleh otoritas moneter itu. Kerugian dari kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan yang terkait dalam kasus fraud, berupa aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank, untuk memperkuat prosedur pengamanan transaksi.

“Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan pelindungan konsumen terpenuhi,” kata Denny dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Denny menuturkan BI terus mencermati perkembangan penanganan kasus fraud tersebut. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani pihak berwajib.

BI juga terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa BI dan industri sistem pembayaran senantiasa terus berupaya memperkuat keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional dan keberlanjutan transformasi digital di sektor keuangan.

“Hal ini dilakukan dengan terus memperkuat tata kelola TI, keandalan teknologi, asesmen keamanan, implementasi fraud detection system, kesiapan respons dalam hal terjadi insiden, mekanisme audit, serta peningkatan pelindungan konsumen,” tuturnya.

Selain itu, otoritas moneter juga telah menerbitkan ketentuan mengenai ketahanan dan keamanan siber di bulan April 2024 sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia untuk menghadapi risiko serangan siber dan fraud.

Dia menambahkan, layanan BI Fast sendiri dikembangkan dan dioperasikan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku. Denny juga memastikan pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman.

Kendati begitu, peserta BI-Fast perlu memerhatikan pengamanan yang dilakukan di sisi internal termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang.

“Sesuai dengan prinsip keamanan teknologi informasi, ketahanan suatu sistem dilihat dari titik terlemah dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut,” ujarnya.

Dengan pemenuhan standar internasional dalam layanan BI Fast, Denny mengimbau masyarakat agar tidak ragu dan dapat terus bertransaksi dengan BI Fast, serta memanfaatkan instrumen pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Namun, BI juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa kembali data transaksi, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta memanfaatkan fitur notifikasi untuk memantau aktivitas rekening.

TEL AVIV - Peretasan elektronik canggih yang menargetkan layar informasi stasiun bus di beberapa kota Israel, termasuk Ashdod, Ramat Gan, dan Modi’in, telah menimbulkan ketakutan publik.

Layar yang diretas tersebut mengganggu jadwal pembaruan perjalanan untuk menampilkan dan menyiarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an berbahasa Arab, dan pesan audio yang sangat mirip dengan suara Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Izz ad-Din al-Qassam.

Kontennya mencakup sumpah pembalasan terhadap agresi Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Baik media Israel maupun otoritas transportasi mengonfirmasi insiden tersebut, dengan menyatakan layar menampilkan takbir ("Allahu Akbar") dan rekaman klip, beberapa di antaranya dilaporkan meniru sirene peringatan, yang meningkatkan kepanikan di antara para penumpang.

Channel 14 melaporkan Direktorat Siber Nasional segera diberitahu dan menangani peristiwa tersebut sebagai dugaan "serangan siber yang bersifat nasionalis."

Kementerian Perhubungan Israel telah meluncurkan penyelidikan resmi terkait asal muasal peretasan tersebut.

Peristiwa ini terjadi di tengah ambiguitas yang masih ada seputar status Abu Ubaidah menyusul laporan Israel sebelumnya yang belum terkonfirmasi mengenai kematiannya.

Meskipun gencatan senjata telah diumumkan secara resmi di Gaza, pasukan pendudukan Israel terus menyerang wilayah Palestina di seluruh Jalur Gaza, meningkatkan jumlah korban tewas akibat genosida tersebut, yang telah menewaskan dan melukai lebih dari seperempat juta warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah Jalur Gaza.