Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman Presiden AS Donald Trump soal kemungkinan aksi militer terhadap Kolombia memicu respons keras Presiden Gustavo Petro, meski pemerintah menegaskan kerja sama keamanan dengan Washington tetap berlanjut.

Dalam unggahan panjang di platform X, Petro mengatakan bahwa setiap prajurit Kolombia kini telah menerima perintah, yakni setiap komandan pasukan keamanan yang lebih memilih bendera AS dibandingkan bendera Kolombia akan segera dicopot dari institusi.

Dia juga mengaku telah meminta rakyat untuk membela presiden dari setiap tindakan kekerasan ilegal. “Jika Anda menahan seorang presiden yang diinginkan dan dihormati oleh banyak rakyat saya, Anda akan melepaskan jaguar rakyat," kata Petro dilansir dari New York Times pada Selasa (6/1/2026).

Trump sebelumnya menyebut pasukan militer AS di kawasan Karibia dapat digunakan terhadap Kolombia dan negara lain, serta menuding Petro terlibat dalam produksi kokain.

Pernyataan Petro muncul dua hari setelah Presiden Venezuela Nicolás Maduro ditangkap pasukan AS dan dibawa ke New York, tempat dia dan istrinya menghadapi dakwaan federal terkait perdagangan narkoba dan tuduhan lainnya.

Saat ditanya di pesawat Air Force One pada Minggu malam apakah militer AS dapat melakukan operasi terhadap Kolombia, Trump menjawab, “Kedengarannya bagus bagi saya.”

Selama lebih dari empat dekade, Kolombia menjadi pilar utama strategi pemberantasan narkotika AS di luar negeri serta sekutu penting di kawasan Amerika Latin.

Namun, hubungan Trump dan Petro kerap diwarnai ketegangan. Petro diketahui memblokir penerbangan deportasi, turun ke jalan di Manhattan untuk menyerukan tentara AS membangkang perintah, serta menuduh AS melakukan pembunuhan melalui serangan kapal di Pasifik timur.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Kolombia Pedro Sánchez enggan menanggapi langsung pernyataan Trump. Dia menyatakan tetap berkomunikasi secara rutin dengan AS terkait upaya pemberantasan narkotika dan menegaskan kedua negara masih memiliki hubungan yang sangat erat.

Sánchez menambahkan, kemungkinan operasi militer AS terhadap Kolombia tidak pernah muncul dalam percakapannya baru-baru ini dengan diplomat senior AS di Bogotá maupun para penasihat militer Amerika.

Menurutnya, pertukaran informasi Kolombia dengan militer dan aparat penegak hukum AS, termasuk Angkatan Laut, Penjaga Pantai, Drug Enforcement Administration (DEA), Federal Bureau of Investigation (FBI), serta Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), tetap berlangsung tanpa gangguan.

Sánchez melanjutkan, angkatan bersenjata Kolombia tetap fokus pada melindungi kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah negara.

Dia juga mengungkapkan Kolombia telah mengerahkan lebih dari 30.000 personel militer di perbatasan dengan Venezuela untuk mengantisipasi potensi destabilisasi, lonjakan migran, atau konfrontasi dengan kartel narkoba yang dinilainya sangat mungkin akan berada di bawah tekanan lebih besar dan mencoba menyakiti rakyat Kolombia.

Sánchez menggambarkan situasi di Venezuela pasca-penggulingan Maduro relatif tenang, meski mengakui belum melakukan kontak dengan pejabat politik maupun militer Venezuela dalam beberapa hari terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump disebut menargetkan negara lain setelah Venezuela.

Sejak penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu, Presiden AS Donald Trump dan anggota pemerintahannya telah mengeluarkan peringatan kepada beberapa negara dan wilayah lain.

Dilansir dari RNZ, beberapa negara yang dimaksud antara Kolombia, Kuba, Meksiko, Iran, dan Greenland, wilayah otonom Denmark.

"Kita berada dalam bisnis untuk memiliki negara-negara di sekitar kita yang layak dan sukses dan di mana minyak diizinkan untuk keluar dengan bebas," kata Trump seperti dilansir dari media tersebut.

"Dominasi Amerika di belahan bumi bagian barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi," lanjut Presiden AS tersebut.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang apa yang telah dikatakan Trump dalam dua hari terakhir, dan bagaimana beberapa pemerintah tersebut menanggapinya.

1. Greenland

Pada hari Minggu, Trump kembali menegaskan bahwa AS membutuhkan pulau Greenland yang besar di Atlantik Utara.

"Kita membutuhkan Greenland… Saat ini Greenland sangat strategis. Greenland dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Tiongkok di mana-mana," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One.

"Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya," ia menambahkan.

Menanggapi komentar terbaru Trump, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen mengatakan pada hari Senin bahwa "retorika yang berulang kali disampaikan oleh Amerika Serikat sama sekali tidak dapat diterima.

Ketika Presiden Amerika Serikat berbicara tentang 'membutuhkan Greenland' dan menghubungkan kami dengan Venezuela dan intervensi militer, itu bukan hanya salah. Itu tidak menghormati kami."

"Negara kita bukanlah objek dalam retorika kekuatan besar. Kita adalah sebuah bangsa. Sebuah negara. Sebuah demokrasi," tambah Nielsen.

2. Kolombia

Trump melontarkan kata-kata keras kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro pada hari Minggu, menggambarkannya sebagai "orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat, dan dia tidak akan bisa melakukannya lama-lama".

Ketika didesak oleh seorang reporter apakah komentar tersebut berarti akan ada "operasi" di Kolombia di masa depan, Trump menjawab, "kedengarannya bagus bagi saya".

Petro membela rekam jejak pemerintahannya dalam memerangi perdagangan narkoba dalam sebuah unggahan hampir 700 kata di X, termasuk apa yang ia sebut sebagai "penyitaan kokain terbesar dalam sejarah dunia".

Dia menambahkan: "Saya bukan anak haram, dan saya juga bukan pengedar narkoba, saya hanya memiliki rumah keluarga yang masih saya bayar dengan gaji saya sebagai aset."

Petro mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pemboman yang ditargetkan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang terkait dengan narkoba sambil tetap berpedoman pada hukum kemanusiaan.

Namun, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, produksi kokain di Kolombia telah mencapai rekor tertinggi.

Petro, mantan anggota kelompok gerilya M19, kemudian mengatakan pada hari Senin bahwa ia sendiri akan berjuang untuk membela Kolombia.

"Saya bersumpah tidak akan menyentuh senjata lagi… tetapi demi tanah air, saya akan mengangkat senjata lagi," katanya.

Petro membuat marah pemerintahan Trump dan visa AS-nya dibatalkan pada bulan September setelah menyerukan tentara AS untuk tidak mematuhi perintah.

Lanjut Halaman 2...

Negara Lainnya

3. Kuba

Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa intervensi militer tidak diperlukan di Kuba, sekutu utama Venezuela, karena negara itu "siap untuk jatuh".

"Saya rasa kita tidak perlu tindakan apa pun," kata Trump.

"Saya tidak tahu apakah mereka akan bertahan, tetapi Kuba sekarang tidak memiliki pendapatan. Mereka mendapatkan semua pendapatan mereka dari Venezuela, dari minyak Venezuela," tambahnya.

Namun, menteri luar negerinya, Marco Rubio, menyebut pemerintah Kuba sebagai "masalah besar".

"Saya rasa mereka sedang dalam masalah besar," kata Rubio kepada program Meet the Press di NBC pada hari Minggu.

"Saya tidak akan berbicara kepada Anda tentang langkah-langkah masa depan dan kebijakan kami saat ini dalam hal ini, tetapi saya rasa bukan rahasia lagi bahwa kami bukanlah penggemar berat rezim Kuba."

"Jika saya tinggal di Havana dan bekerja di pemerintahan, saya akan khawatir," kata Rubio.

Pada rapat umum hari Sabtu di depan Kedutaan Besar AS di Havana, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel berjanji tidak akan membiarkan aliansi Kuba-Venezuela runtuh tanpa perlawanan.

"Untuk Venezuela, dan tentu saja untuk Kuba, kami bersedia memberikan bahkan nyawa kami sendiri, tetapi dengan harga yang sangat mahal," seru Díaz-Canel.

4. Meksiko

Trump sering menuduh Meksiko tidak berbuat cukup untuk menindak kartel narkoba.

Pada hari Minggu, dia mengatakan bahwa narkoba "membanjiri" Meksiko dan bahwa "kita harus melakukan sesuatu."

Trump menambahkan bahwa kartel-kartel di Meksiko "sangat kuat" dan "Meksiko harus memperbaiki keadaan mereka."

Dalam wawancara telepon dengan Fox News, Trump mengatakan bahwa dia telah bertanya kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum apakah dia menginginkan bantuan militer AS dalam memberantas kartel narkoba.

Pada hari Senin, Sheinbaum kembali menolak intervensi AS di Venezuela dan pengambilalihan kekuasaan oleh Maduro.

"Meksiko menegaskan kembali prinsip yang bukan hal baru dan tidak menimbulkan ambiguitas: Kami secara tegas menolak campur tangan dalam urusan internal negara lain."

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam melakukan perjalanan, entah untuk berlibur atau berbisnis, orang-orang mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah aspek keamanan dan tingkat kejahatan.

Oleh karena itu, memahami tren kejahatan global dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang tepat. Tahun ini, platform statistik Numbeo membuat Indeks Kejahatan, dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa indikator, yakni Pasar Kriminal, Pelaku Kriminal, dan Ketahanan.

Adapun, skor indeks ditentukan dengan rentang 0 hingga 100, di mana skor Indeks Kejahatan yang lebih rendah dan skor Indeks Keamanan yang lebih tinggi lebih disukai.

Selain itu, sebelum memberi label angka pada suatu negara, penting untuk memahami bahwa tingkat kejahatan di seluruh dunia juga terbentuk oleh banyak faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan politik, dan efisiensi penegakan hukum.

Dalam daftar ini, negara-negara seperti Venezuela, Papua Nugini, dan Afrika Selatan menunjukkan tingkat kejahatan yang tinggi karena berbagai alasan seperti korupsi, tekanan ekonomi, dan tantangan sosial yang mendalam.

Sementara itu, negara-negara seperti Swiss dan Jepang mempertahankan tingkat kejahatan yang sangat rendah berkat kepolisian yang kuat, kohesi sosial, dan, dalam beberapa kasus, undang-undang senjata yang ketat.

Berikut ini, daftar 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi pada tahun 2025, berdasarkan data Indeks Kejahatan dari Numbeo:

1. Haiti - 81,0

Diperkirakan 150–200 geng menguasai 60–100% wilayah Port-au-Prince akibat kerusuhan politik. Haiti mencatat 2.490 penculikan dan 4.789 pembunuhan pada tahun 2023, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Negara ini telah menjadi pusat utama perdagangan kokain dan ganja karena keamanan perbatasan yang lemah dan penegakan hukum yang lemah.

2. Papua Nugini - 80,7

Dengan Indeks Kejahatan sebesar 80,7, Papua Nugini mencatat tingkat kejahatan ringan dan kekerasan yang tinggi. Pergeseran sosial dan ekonomi yang cepat telah meningkatkan aktivitas geng, terutama di kalangan kelompok muda yang menghadapi pilihan pekerjaan terbatas. Korupsi yang merajalela, ditambah dengan posisi geografis negara yang strategis, semakin mendorong pertumbuhan jaringan narkoba dan perdagangan manusia.

3. Venezuela - 80,5

Dengan Indeks Kejahatan 80,5, Venezuela berada di puncak daftar. Wisatawan diperingatkan untuk tidak memasuki negara tersebut berdasarkan peringatan Level 4 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Korupsi negara, lemahnya sistem peradilan, dan memburuknya supremasi hukum, semuanya berkaitan dengan tingginya angka kejahatan. Perampokan bersenjata, penculikan, dan kejahatan dengan kekerasan masih sering terjadi.

4. Afghanistan - 75,2

Afghanistan telah menghadapi tantangan yang terus-menerus seperti korupsi, pembunuhan, perdagangan narkoba, penculikan, dan pencucian uang. Berdasarkan catatan, negara ini memasok 85% opium ilegal dunia pada tahun 2020.

Meskipun Taliban berjanji untuk mengekang industri ini, industri ini tetap terkait erat dengan ekonomi Afghanistan yang rapuh. Tingginya pengangguran juga menjadi salah satu faktor pendorong kejahatan seperti perampokan dan penyerangan.

5. Afrika Selatan - 74,6

Dengan tingkat penyerangan, pembunuhan, dan kekerasan seksual yang tinggi, Afrika Selatan berada di peringkat kelima dunia. Angka-angka ini merupakan akibat dari ketimpangan yang meluas, pengangguran, dan normalisasi kekerasan

6. Honduras - 71,9

Honduras, dengan Indeks Kejahatan 71,9, telah lama berjuang melawan kekerasan geng dari berbagai kelompok. Negara ini juga berfungsi sebagai rute transit utama narkoba, sementara sistem penegakan hukum yang lemah telah mendorong dikeluarkannya imbauan perjalanan dari Departemen Luar Negeri AS.

7. Trinidad dan Tobago - 71,0

Negara Karibia ini melaporkan Indeks Kejahatan sebesar 71,0. Pengaruh geng, perdagangan narkoba, hambatan birokrasi, dan tekanan ekonomi menjadi tantangan bagi upaya pengurangan kejahatan. Pengunjung umumnya menghadapi risiko seperti pencopetan, penyerangan, dan penipuan. Negara ini juga memiliki imbauan perjalanan Level 3.

8. Suriah - 68,4

Perang saudara yang berkepanjangan di Suriah telah meningkatkan kejahatan terorganisir, terutama produksi dan perdagangan Captagon, amfetamin yang menguntungkan. Perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pemerasan, dan barang palsu mengalir melintasi perbatasannya yang rentan. Wilayah-wilayah yang dikuasai milisi mengoperasikan jaringan kriminal yang kompleks.

9. Jamaika - 67,4

Jamaika berada di peringkat kesepuluh pada tahun 2020 di antara negara-negara dengan tingkat kejahatan tertinggi. Negara ini terus berjuang melawan korupsi pemerintah, kekerasan geng, dan meningkatnya tingkat kejahatan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Menurut Dewan Penasihat Keamanan Luar Negeri AS, kepolisian Jamaika kekurangan staf dan sumber daya. Wisatawan sangat disarankan untuk menghindari Spanish Town dan beberapa area di Kingston dan Montego Bay.

10. Peru - 66,7

Peru merupakan salah satu produsen kokain terbesar di dunia. Kejahatan terorganisir merajalela di wilayah penghasil koka seperti VRAEM, tempat kelompok-kelompok penyelundup narkoba beroperasi secara intensif. Wilayah perkotaan, termasuk Lima, yang mencatat lebih dari 700 kasus pembunuhan pada tahun 2022, juga menghadapi kekerasan yang terkait dengan berbagai geng.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ia bersedia melancarkan serangan militer di Meksiko untuk memerangi perdagangan narkoba. Ia mengatakan kepada para wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, bahwa tindakan tersebut ia setujui.

"Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Saya tidak keberatan," ujarnya dikutip dari AFP, Selasa (18/11/2025).

"Apa pun yang harus kita lakukan untuk menghentikan narkoba," tegasnya.

Sebenarnya, Trump menyinggung Meksiko saat menyinggung ketegangan dirinya dengan Venezuela. Sebelumnya Trump mengerahkan kekuatan militer AS ke laut Karibia dan membombardir kapal-kapal yang mayoritas berisi warga Venezuela di sana dengan klaim perang melawan narkotika.

Namun dalam pernyataan kemarin, nadanya melunak ke Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ia bahkan mengatakan akan berbicara dengan sosok yang ia tuduh sebagai pemimpin "kartel narkoba" dan "teroris" itu.

Meskipun begitu, ia tetap tidak mengesampingkan kemungkinan pasukan AS di Venezuela. AS, ujar dia, "perlu mengurus" Caracas.

"Saya melihat Kota Meksiko selama akhir pekan... ada beberapa masalah besar di sana," tambahnya lagi kembali menyinggung serangan ke tetangga dekat AS itu.

"Saya tidak mengatakan saya akan melakukannya... tetapi saya akan bangga melakukannya. Kita akan menyelamatkan jutaan nyawa," tambahnya.

Ada Apa Meksiko?

Trump telah lama tidak senang dengan Meksiko atas penanganannya terhadap kartel narkoba dan geng kriminal yang beroperasi di perbatasan AS-Meksiko. Arus imigran ilegal ke AS selama beberapa tahun terakhir juga menjadi dasar lain.

Sebenarnya, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah berupaya untuk mengatasi kedua masalah ini. Salah satunya dengan maraknya penangkapan penyelundup dan warga negara Amerika atas pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir oleh otoritas Meksiko, di dekat perbatasan.

Narkoba memang diyakini diselundupkan ke AS melalui jalur darat, terutama melalui celah-celah di sepanjang perbatasan selatan. Para pejabat di AS dan Meksiko seringkali mengetahui rute yang diambil para penyelundup, dan operasi terus dilakukan untuk menghentikan aliran zat-zat tersebut, termasuk fentanil.

Trump menjadikannya isu ini, inti dalam kampanye presidensialnya tahun 2024. Ia pun menginstruksikan Departemen Luar Negerinya untuk menetapkan kartel sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), yang akan membuat mereka menghadapi hukuman yang lebih berat, termasuk potensi serangan militer.

Sejauh ini, serangan-serangan tersebut terjadi di perairan internasional, meskipun beberapa pakar telah menyuarakan kekhawatiran tentang legalitas tindakan tersebut. Ini pun bisa menimbulkan potensi konflik dengan negara-negara yang terkait dengan kapal-kapal yang diserang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan intelijen antara Amerika Serikat (AS) dan Inggris, dua sekutu terdekat, mengalami keretakan signifikan setelah Inggris menangguhkan pembagian informasi intelijen dengan AS. Langkah ini diambil karena Inggris percaya bahwa serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di Karibia dan perairan Amerika Latin melanggar hukum internasional.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini secara eksklusif mengungkapkan kepada CNN bahwa Inggris tidak lagi berbagi intelijen mengenai kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia karena tidak ingin terlibat dalam serangan mematikan militer AS. Penangguhan pembagian intelijen ini telah dimulai lebih dari sebulan yang lalu.

Kekhawatiran Inggris muncul tak lama setelah AS mulai melancarkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut pada September lalu. Para pejabat Inggris meyakini bahwa serangan militer AS, yang sejauh ini telah menewaskan 76 orang, merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Sebelum militer AS mulai meledakkan kapal-kapal pada bulan September, pemberantasan perdagangan narkoba ilegal ditangani oleh penegak hukum dan Penjaga Pantai AS, anggota Kartel, dan penyelundup narkoba diperlakukan sebagai penjahat dengan hak proses hukum, sesuatu yang dengan senang hati dibantu oleh Inggris," kata sumber tersebut.

"Namun, tak lama setelah AS mulai melancarkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut pada bulan September, Inggris mulai khawatir bahwa AS mungkin menggunakan intelijen yang diberikan oleh Inggris untuk memilih target. Para pejabat Inggris yakin serangan militer AS, yang telah menewaskan 76 orang, melanggar hukum internasional," tambah sumber tersebut.

Penilaian Inggris ini sejalan dengan pendapat Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, yang bulan lalu mengatakan bahwa serangan tersebut melanggar hukum internasional dan sama dengan "pembunuhan di luar proses hukum".

Sebelum militer AS mulai menembaki kapal-kapal tersebut, penanganan kasus perdagangan narkoba ilegal dilakukan oleh penegak hukum dan US Coast Guard. Kapal-kapal akan dihentikan, digeledah, dan awaknya ditahan, diperlakukan sebagai kriminal dengan hak proses hukum yang berlaku, sebuah pendekatan yang didukung oleh Inggris selama bertahun-tahun.

Keputusan Inggris ini menyoroti meningkatnya skeptisisme global terhadap legalitas kampanye militer AS di Amerika Latin. Namun, Pemerintahan Trump bersikeras bahwa militer AS dapat secara hukum membunuh tersangka penyelundup karena mereka menimbulkan ancaman mendesak terhadap warga Amerika dan merupakan "kombatan musuh" yang berada dalam "konflik bersenjata" dengan AS.

Menurut sebuah memo yang dikirimkan oleh pemerintahan kepada Kongres, dan diperkuat oleh opini rahasia dari Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman, Trump telah menetapkan sejumlah kartel narkoba sebagai "kelompok teroris asing." Gedung Putih berulang kali menyatakan bahwa tindakan pemerintah "sepenuhnya mematuhi Hukum Konflik Bersenjata," yang dirancang untuk mencegah serangan terhadap warga sipil.

Kolombia Ikuti Langkah Inggris

Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan pasukan keamanan negaranya pada hari Selasa untuk berhenti berbagi informasi intelijen dengan AS, hingga pemerintahan Trump menghentikan serangan terhadap tersangka pengedar narkoba di Karibia, seiring memburuknya hubungan antara kedua negara yang dulunya merupakan mitra dekat dalam perang melawan perdagangan narkoba.

Dalam sebuah pesan di akun X, Petro menulis bahwa militer Kolombia harus segera mengakhiri komunikasi dan perjanjian lainnya dengan badan keamanan AS hingga AS menghentikan serangannya terhadap speedboat yang diduga membawa narkoba, yang oleh para kritikus disamakan dengan eksekusi di luar hukum.

"Perang melawan narkoba harus tunduk pada hak asasi manusia rakyat Karibia," kata Petro.

Belum jelas informasi seperti apa yang akan dihentikan Kolombia untuk dibagikan kepada AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas pernyataan terbaru Petro.

Petro juga menyerukan agar Presiden AS Donald Trump diselidiki atas kejahatan perang atas serangan tersebut, yang telah berdampak pada warga Venezuela, Ekuador, Kolombia, dan Trinidad dan Tobago.

Pemimpin sayap kiri ini telah lama mengkritik kebijakan narkoba AS, dan menuduh pemerintahan Trump justru mengincar petani yang menanam koka, bahan dasar kokain, alih-alih menyasar pengedar narkoba dan pencuci uang besar. Pada hari Minggu, Petro mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan keluarga seorang nelayan Kolombia yang diduga tewas dalam salah satu serangan.

"Dia mungkin sedang membawa ikan, atau mungkin sedang membawa kokain, tetapi dia belum dijatuhi hukuman mati," kata Petro dalam pertemuan puncak antara para pemimpin Amerika Latin dan Uni Eropa yang diselenggarakan oleh Kolombia pada hari Minggu. "Tidak perlu membunuhnya."

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang diklaim membawa narkoba di perairan Pasifik timur. Serangan terbaru pada Rabu (29/10/2025) menewaskan empat orang, menurut pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

"Serangan itu dilakukan di perairan internasional. Kapal tersebut, seperti kapal-kapal lainnya, diketahui oleh intelijen kami terlibat dalam penyelundupan narkotika ilegal," kata Hegseth dalam unggahan di platform X, disertai video kapal yang meledak dan terbakar, seperti dikutip AFP.

Dengan serangan ini, total korban tewas dalam kampanye anti narkotika kontroversial Washington sejak awal September mencapai sedikitnya 62 orang.

Namun, sejumlah pakar menilai operasi tersebut merupakan bentuk pembunuhan di luar hukum. Mereka menyoroti bahwa Washington belum mempublikasikan bukti konkret bahwa kapal-kapal yang diserang benar-benar membawa narkotika atau menimbulkan ancaman bagi AS.

Insiden terbaru ini terjadi hanya dua hari setelah empat kapal diserang di kawasan yang sama, menewaskan 14 orang dan menyisakan satu korban selamat. AS telah meminta bantuan Meksiko untuk mencari korban selamat, namun Presiden Claudia Sheinbaum mengakui upaya pencarian gagal.

Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan negaranya mencegat tiga pesawat yang diduga digunakan untuk perdagangan narkoba.

"Dua hari lalu, sebuah pesawat penyelundup narkoba masuk melalui Karibia. Hari ini, dua pesawat lain datang dari utara, dan sesuai hukum kami... bum, bum, bum!" ujarnya dalam acara resmi.

Maduro menegaskan tindakan itu merupakan upaya mempertahankan kedaulatan Venezuela. Ia menuding pengerahan besar-besaran militer AS di dekat wilayahnya, termasuk tujuh kapal perang, jet siluman F-35, dan gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford, sebagai langkah provokatif yang bisa menjadi kedok untuk operasi militer terhadap Caracas.

Washington berdalih operasi tersebut bertujuan memerangi perdagangan narkoba. Namun, hubungan kedua negara kembali memanas setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menuduh Maduro sebagai gembong narkoba dan menawarkan hadiah US$50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Maduro membantah keras tuduhan itu dan menegaskan tidak ada budidaya narkoba di Venezuela. "Negara kami digunakan sebagai jalur transit kokain Kolombia, dan itu terjadi bertentangan dengan keinginan kami," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden KolombiaGustavo Petro menegaskan dirinya telah memerangi peredaran narkoba dan tidak akan mundur setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap dirinya.

Gustavo mengatakan tidak akan mundur dan tidak akan tunduk dengan sanksi yang dilayangkan oleh Amerika Serikat. Dia mengatakan telah menyiapkan pengacara untuk hal tersebut.

"Memerangi perdagangan narkoba selama puluhan tahun dan melakukannya secara efektif justru membuat saya menerima langkah ini dari pemerintah negara yang begitu banyak kami bantu untuk menghentikan konsumsi kokain mereka," kata Petro dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

Sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS juga menargetkan istri presiden berhaluan kiri itu, salah satu putranya, dan orang kepercayaannya, Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti.

Sanksi itu bertepatan dengan pengumuman AS untuk mengerahkan kapal induk beserta armadanya guna memperkuat armada yang sudah ada di Amerika Latin dalam operasi "memerangi terorisme narkoba."

Langkah itu menandai kali pertama seorang presiden yang sedang menjabat di Kolombia dikenai sanksi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengeklaim bahwa "Presiden Petro telah membiarkan kartel narkoba berkembang dan menolak untuk menghentikan aktivitas ini."

Bessent menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump "mengambil tindakan tegas untuk melindungi" negaranya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan menjatuhkan sanksi kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro, pada Jumat (24/10) waktu setempat. Petro dituding gagal memberantas perdagangan narkoba ilegal khususnya, peredaran kokain di Amerika Serikat (AS).

Ketegangan antara Washington dan banyak negara di Amerika Selatan telah meningkat selama berminggu-minggu. Militer AS telah meningkatkan aktivitas di Karibia selatan, menyerang kapal-kapal di perairan internasional yang dituduhkan tanpa bukti membawa narkoba.

Laporan Reuters menyebut AS sudah melancarkan 10 serangan ke kapal-kapal yang melintas di Karibia dan menewaskan hampir 40 orang.

Presiden AS, Donald Trump menyebut Petro sebagai pemimpin narkoba ilegal. Sementara itu, Petro menuduh Trump melakukan eksekusi di luar hukum yang melanggar hukum internasional dengan menyerang kapal-kapal terduga penyelundup narkoba.

Masa jabatan Petro akan berakhir 10 bulan lagi. Selama meimpin Kolombia, Petra telah berupaya mengakhiri konflik enam dekade di negaranya melalui perjanjian damai dan penyerahan diri dengan pemberontak dan geng kriminal, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil.

"Sejak Presiden Gustavo Petro berkuasa, produksi kokain di Kolombia telah melonjak ke tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, membanjiri Amerika Serikat dan meracuni warga Amerika," kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

"Presiden Petro telah membiarkan kartel narkoba berkembang pesat dan menolak untuk menghentikan aktivitas ini. Hari ini, Presiden Trump mengambil tindakan tegas untuk melindungi negara dan menegaskan bahwa kita tidak akan menoleransi perdagangan narkoba di negara kita," papar Bessent.

Petro membantah dasar tuduhan AS tersebut, dengan mengatakan bahwa pemerintahnya telah menyita kokain pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahwa perluasan tanaman koka bahan dasar kokain telah melambat setiap tahun sejak 2021.

"Apa yang dikatakan Departemen Keuangan AS itu bohong. Pemerintah saya tidak meningkatkan pemusnahan kokain, malah sebaliknya. Pemerintah saya telah menyita kokain lebih banyak daripada yang pernah tercatat dalam sejarah dunia," kata Petro di X pada Jumat sore.

Petro, yang pertama kali menjadi terkenal sebagai senator dengan mengungkap hubungan antara beberapa rekan anggota parlemennya dan kelompok paramiliter yang terlibat dalam perdagangan kokain, sebelumnya menyebut sanksi tersebut sebagai sebuah paradoks total.

Ia mengatakan telah menyewa pengacara AS untuk membelanya dan berbicara kepada ribuan pendukungnya di pusat kota Bogota pada Jumat (24/10) malam. Ia mengatakan tidak punya uang di AS.

Senasib dengan Rusia, Venezuela, Korea Utara

Meskipun jarang terjadi, penerapan sanksi terhadap seorang kepala negara bukanlah hal yang baru. Langkah ini menambahkan Petro ke dalam daftar pendek yang mencakup para pemimpin Rusia, Venezuela, dan Korea Utara.

Istri dan putra Petro, serta Armando Benedetti, menteri dalam negeri Kolombia, juga dikenai sanksi berdasarkan wewenang yang memungkinkan Washington untuk menargetkan mereka yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal global.

Di media sosial X, Benedetti mengatakan ia telah dihukum hanya karena menyatakan bahwa Petro bukanlah pengedar narkoba dan bahwa sanksi tersebut membuktikan bahwa perang antinarkoba AS adalah tipuan.

Mantan anggota parlemen Nicolas Petro, yang sudah menghadapi tuduhan korupsi di Kolombia, mengatakan di X bahwa ia menjadi sasaran karena merupakan putra ayahnya dan bahwa kasusnya yang tertunda tidak ada hubungannya dengan perdagangan narkoba.

"Presiden Trump telah menegaskan bahwa Presiden Petro sebaiknya segera menutup ladang pembantaian ini, atau AS yang akan menutup untuknya, dan itu tidak akan dilakukan dengan baik," kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly.

Perang Trump-Petro

Trump dan Petro telah berselisih beberapa kali sejak presiden AS dari Partai Republik tersebut menjabat pada bulan Januari, termasuk dalam perseteruan yang meningkat akibat serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba.

Akhir pekan lalu, Trump mengancam akan menaikkan tarif terhadap Kolombia dan mengatakan bahwa semua pendanaan untuk negara itu telah dihentikan.

Dalam pernyataan terpisah pada hari Jumat, Departemen Luar Negeri mengatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio tidak akan mengesahkan upaya antinarkotika Kolombia.

Bulan lalu, Amerika Serikat mencabut visa Petro, setelah ia bergabung dengan demonstrasi pro-Palestina di New York dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump.

Awal tahun ini, Petro dan Trump berselisih mengenai penolakan Kolombia untuk menerima pesawat militer yang membawa migran yang dideportasi.

Petro juga memiliki perbedaan pendapat dengan pendahulu Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang mengkritik AS karena tidak mengambil tanggung jawab yang cukup dalam menangani permintaan warga Amerika akan narkotika ilegal.

Meski begitu, Petro dan Biden mencari cara untuk mempertahankan kerja sama penegakan hukum narkoba dan juga memiliki kesamaan pandangan mengenai isu-isu seperti perubahan iklim dan migrasi.

Brett Bruen, yang pernah menjabat sebagai penasihat kebijakan luar negeri di bawah mantan Presiden Barack Obama dan kini menjabat sebagai kepala konsultan Global Situation Room, mengatakan Trump menciptakan lebih banyak masalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Petro dan melancarkan serangan terhadap tersangka pengedar narkoba di lepas pantai Kolombia.

"Drama koboi ini mungkin menguntungkan basisnya di media sosial, tetapi mereka menciptakan kondisi yang sangat mudah meledak yang akan segera harus kita hadapi di negara kita sendiri," kata Bruen.

"Dalam pertemuan dengan kuasa usaha AS di Kolombia pada Minggu malam, Petro menegaskan kembali pentingnya Amerika Serikat mendasarkan penilaiannya pada data akurat mengenai upaya Kolombia melawan narkoba," kata Kementerian Luar Negeri Kolombia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Kolombia kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan serangan verbal terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro.

Di tengah perang kata itu, perhatian publik pun tertuju pada perbandingan kekuatan militer kedua negara yang bersekutu erat namun kini berada di persimpangan politik.

Berikut perbedaan kekuatan militer keduanya, seperti dikutip Newsweek, Kamis (23/10/2025).

Kekuatan Militer Kolombia: Dominan di Regional, tapi Terbatas Global

Meski secara global jauh di bawah AS, Kolombia tetap menjadi kekuatan militer utama di Amerika Latin.

"Kolombia tidak diragukan lagi merupakan pusat kekuatan militer di kawasan ini," ujar Carlos Solar, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI). Ia mencatat Kolombia memiliki jumlah personel aktif terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil, dengan pengeluaran pertahanan mencapai lebih dari 3% dari PDB.

Menurut International Institute for Strategic Studies (IISS), kekuatan militer Kolombia berfokus pada keamanan internal, khususnya pemberantasan perdagangan narkoba.

Militer negara itu didukung oleh armada kendaraan lapis baja, empat kapal selam, dan sekitar 58 kapal patroli laut. Angkatan udaranya mengoperasikan 20 jet tempur Kfir buatan Israel, meski kini tengah digantikan oleh Gripen buatan Swedia.

Pelatihan dan kemampuan militer Kolombia meningkat pesat berkat kerja sama jangka panjang dengan Washington sejak program Plan Colombia di awal 2000-an. Bahkan, sejak 2017, Kolombia menjadi "mitra global" NATO, sebuah status langka di kawasan Amerika Latin.

Namun, Solar menilai hubungan erat itu kini menghadapi ujian. "Jika aliansi keamanan AS-Kolombia tidak lagi terjalin, dampaknya akan menciptakan ketidakpastian besar, tidak hanya bagi pemberantasan narkoba tetapi juga bagi kelangsungan hubungan militer-ke-militer yang selama ini tak tersentuh politik," ujarnya.

AS: Raksasa Militer Dunia

Sebaliknya, AS tetap menjadi kekuatan militer paling berkemampuan di dunia. Menurut IISS, AS memiliki lebih dari 1,3 juta personel aktif dan 797 ribu cadangan. Angkatan Lautnya mengoperasikan 11 kapal induk, 65 kapal selam termasuk 14 bersenjata nuklir, serta lebih dari 100 kapal tempur permukaan.

Kekuatan udara AS juga tak tertandingi dengan armada F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, serta teknologi generasi berikutnya yang terus dikembangkan. Negeri itu bersama Rusia menguasai sekitar 90% dari total persenjataan nuklir dunia, jauh melampaui Kolombia yang bukan negara nuklir.

Hubungan Strategis di Persimpangan

Dengan kekuatan militer yang timpang jauh, hubungan AS dan Kolombia sejatinya saling bergantung, di mana AS di bidang operasi kontra-narkoba, dan Kolombia dalam dukungan pelatihan serta teknologi militer. Namun, ketegangan politik antara Trump dan Petro kini mengancam stabilitas aliansi tersebut.

"Diplomasi Petro dengan Washington dan Tel Aviv berada di titik terendah," kata Solar. "Ini menempatkan militer Kolombia dalam posisi sulit karena negara itu butuh modernisasi armada pesawat tempur, fregat, dan kapal selamnya."

Seiring situasi politik yang memanas dan ancaman Trump untuk menghentikan bantuan militer ke Bogota, masa depan kemitraan pertahanan dua negara itu kini tengah diuji, antara geopolitik, ego kepemimpinan, hingga keseimbangan kekuatan di Amerika Latin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang hakim tewas ditembak saat mengantar anak-anaknya ke sekolah, sementara seorang pesepak bola nasional ditembak dan terluka, dalam serangkaian serangan terbaru yang diduga kuat dilakukan kelompok kriminal bersenjata.

Polisi mengatakan hakim Marcos Mendoza ditembak mati oleh pelaku bermotor di kota pesisir Montecristi, Provinsi Manabi, wilayah yang selama ini dikenal sebagai sarang kartel narkoba, pada Kamis (16/10/2025).

"Kelompok Los Lobos diduga berada di balik serangan ini," kata Kepala Kepolisian Provinsi Manabi, Kolonel Giovanni Naranjo, dikutip dari AFP, Minggu (19/10/2025).

Adapun kelompok tersebut telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat.

Menurut laporan Human Rights Watch, sedikitnya15 hakim dan jaksa di Ekuador telah dibunuh sejak 2022. Asosiasi Hakim Ekuador mengecam keras pembunuhan Mendoza, menyebutnya sebagai "tamparan keras terhadap lembaga peradilan" dan bukti nyata "kerentanan" aparat hukum di negara itu.

"Mereka menghadapi tekanan, ancaman, dan risiko setiap hari hanya karena menjalankan tugasnya dengan keberanian dan independensi," ujar pernyataan resmi asosiasi tersebut.

Di hari yang sama, pesepak bola EkuadorBryan "Cuco" Angulo, yang pernah membela sejumlah klub di Amerika Latin dan tim nasional, juga menjadi korban kekerasan. Ia ditembak di bagian kaki ketika sedang mengikuti sesi latihan bersama klubnya, Liga de Portoviejo.

Polisi menahan dua tersangka pelaku, sementara klub menyebut sejumlah pemain lain juga telah menerima ancaman menjelang pertandingan melawan Buhos ULRV pada Jumat.

Kekerasan terhadap pemain sepak bola di Ekuador bukan hal baru.Mafia pengaturan skordisebut terhubung dengan jaringan kejahatan internasional yang menghasilkan keuntungan hinggaUS$1,7 triliun per tahun, menurut perkiraan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para ahli menilai tim-tim divisi dua Ekuador menjadi target utama karena para pemainnya menerima gaji yang jauh lebih rendah, sehingga lebih rentan terhadap tekanan geng.

Tahun lalu, polisi sempat menangkap seorang perempuan di salah satu rumah Angulo dan menemukan sistem pengawasan yang diduga digunakan oleh jaringan kriminal. "Kami tidak menutup kemungkinan serangan ini terkait dengan kasus tersebut," kata Naranjo.

Ekuador, yang dahulu dikenal sebagai salah satu negara paling aman di Amerika Latin, kini terjebak dalam spiral kekerasan. Letaknya yang strategis di antara Kolombia dan Peru, dua produsen kokain terbesar dunia, menjadikan negara itupusat transit utama perdagangan narkoba.

PresidenDaniel Noboatelah mengerahkan militer untuk menekan gelombang kejahatan, namun hasilnya masih minim. Menurut data Observatorium Kejahatan Terorganisasi Nasional,angka pembunuhan di Ekuador melonjak 47% pada paruh pertama tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tiga pesawat pembom strategis raksasa Amerika Serikat, B-52H Stratofortress, terpantau melintasi wilayah udara selatan Karibia mendekati perbatasan udara Venezuela, di tengah ketegangan dan potensi perang Washington dan Caracas.

Dilansir Newsweek, Kamis (16/10/2025), pesawat dengan kode panggilan BUNNY01, BUNNY02, dan BUNNY03 itu terdeteksi melakukan misi jarak jauh dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana, dalam operasi yang tampaknya diarahkan terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Langkah ini terjadi tak lama setelah pemerintahan Donald Trump meningkatkan aktivitas militer di kawasan tersebut, termasuk serangkaian serangan udara terhadap kapal yang dituduh terkait jaringan perdagangan narkotika di lepas pantai Venezuela. Serangan-serangan itu menewaskan sejumlah orang dan memicu kecaman keras dari Caracas, yang menuding AS melakukan pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional.

Menurut data pelacakan penerbangan dari platform seperti Flightradar24, ketiga pesawat pembom tersebut aktif di wilayah udara selatan Karibia pada Selasa. Setidaknya dua di antaranya memasuki wilayah informasi penerbangan (FIR) Maiquetía, area udara yang berada di bawah kendali Venezuela untuk pengaturan lalu lintas udara sipil dan militer di sekitar ibu kota.

Polanya konsisten dengan misi Bomber Task Force Angkatan Udara AS, yang rutin dilakukan untuk menunjukkan kesiapsiagaan dan kehadiran strategis Amerika di berbagai kawasan dunia. Namun, pemerintah AS belum memberikan keterangan resmi mengenai tujuan atau durasi operasi tersebut.

Penerbangan bomber ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal di lepas pantai Venezuela, yang diklaim terkait jaringan perdagangan narkoba.

"Di bawah kewenangan saya sebagai Panglima Tertinggi, pagi ini Menteri Perang memerintahkan serangan kinetik mematikan terhadap kapal yang berafiliasi dengan Organisasi Teroris Tertentu (DTO) yang terlibat dalam perdagangan narkoba di wilayah tanggung jawab USSOUTHCOM - tepat di lepas pantai Venezuela," tulis Trump di platform Truth Social.

Serangan terbaru itu menjadi yang kelima sejak awal September, dengan total korban tewas mencapai 27 orang. Meskipun Gedung Putih menyatakan kapal tersebut terkait jaringan perdagangan narkoba, hingga kini belum ada bukti publik yang disampaikan untuk mendukung klaim itu.

Sementara itu, pemerintah Venezuela dengan tegas mengecam tindakan militer AS tersebut. Presiden Nicolas Maduro menuduh Washington menggunakan dalih perang melawan narkoba untuk melegitimasi aksi agresi terhadap negaranya.

"Komunikasi dengan pemerintah AS sudah mereka hancurkan sendiri, dengan ancaman bom, kematian, dan pemerasan," kata Maduro dalam konferensi pers bulan lalu.

Caracas menyebut serangan-serangan itu melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara, serta telah meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan Amerika Serikat agar menghentikan operasi militernya di kawasan.

Merespons situasi tersebut, Maduro menyatakan Venezuela berada dalam kondisi "kesiapsiagaan maksimum", dengan mengerahkan 25.000 pasukan di sepanjang pantai Karibia dan perbatasan Kolombia, serta mengaktifkan jutaan anggota milisi nasional untuk mengantisipasi kemungkinan serangan.

Sementara itu, selain pengerahan bomber B-52H, Amerika Serikat juga meningkatkan kehadiran armada lautnya di Karibia. Kapal perusak seperti USS Jason Dunham dan USS Gravely, kapal penjelajah USS Lake Erie, serta kapal serbu amfibi USS Iwo Jima dilaporkan melakukan patroli di jalur maritim strategis dan mendukung operasi pengawasan udara.

Pesawat B-52H sendiri dikenal sebagai pembom jarak jauh yang mampu membawa senjata nuklir maupun konvensional. Dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara, pesawat ini dapat terbang berjam-jam tanpa henti di wilayah misi, menjadikannya simbol kekuatan militer AS yang paling mencolok.