JAKARTA - Dugaan korupsi sistemik di tubuh militer China kembali menjadi sorotan setelah berbagai laporan menggambarkan adanya penyalahgunaan logistik, eksploitasi prajurit, hingga penyimpangan dalam pengelolaan perlengkapan militer.

Berbagai laporan dan kesaksian dari dalam tubuh militer menggambarkan bahwa apa yang selama ini diproyeksikan sebagai kekuatan militer modern dan disiplin sesungguhnya menghadapi persoalan serius berupa korupsi, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dikutip dari PML Daily, Minggu (26/4/2026), salah satu bentuk korupsi yang paling mendasar terlihat dari pemotongan jatah makan prajurit. Tunjangan konsumsi tentara dilaporkan dipangkas secara sistematis, membuat banyak rekrutan hanya menerima makanan seadanya, jauh dari standar resmi yang telah ditetapkan.

Alih-alih menerima ayam utuh, ikan layak konsumsi, atau nutrisi memadai, banyak prajurit disebut hanya diberi bagian murah seperti leher ayam, ekor ikan, dan kubis, sementara potongan terbaik dialihkan kepada perwira dan pejabat militer senior.

Praktik ini dinilai menjadi simbol nyata bagaimana struktur hierarki militer lebih banyak menguntungkan elite internal dibandingkan anggota di garis bawah. Pengamat menilai, militer yang bahkan gagal memberi makan prajuritnya secara layak akan kesulitan mempertahankan citra sebagai kekuatan global yang kredibel.

Meluasnya Korupsi

Korupsi juga meluas ke sektor logistik dan operasional. Dalam sejumlah unit kendaraan militer, bahan bakar disebut rutin disedot dan dijual demi keuntungan pribadi. Beberapa laporan bahkan menggambarkan situasi darurat ketika konvoi kendaraan tidak dapat bergerak karena tangki bahan bakarnya telah dikosongkan untuk dijual kembali.

Unit logistik, yang seharusnya menopang kesiapan tempur, disebut berubah menjadi “ladang emas” bagi pejabat yang memperoleh jabatan melalui suap dan kemudian berupaya mengembalikan modal mereka melalui praktik korupsi.

Fenomena ini dinilai bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan pola sistemik yang telah mengakar dalam berbagai lapisan organisasi.

Selain persoalan ekonomi dan logistik, budaya kekerasan terhadap rekrutan baru juga menjadi sorotan. Berbagai laporan menggambarkan praktik perundungan, pemukulan, serta hukuman fisik berat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan militer.

Beberapa rekrutan dilaporkan mengalami gangguan mental serius akibat tekanan tersebut, sementara upaya melarikan diri justru berujung hukuman pidana atas tuduhan desersi.

Kekuatan di Atas Kertas

Situasi ini menunjukkan bahwa disiplin dalam militer tidak selalu dibangun melalui profesionalisme, melainkan sering kali melalui rasa takut dan intimidasi.

Sementara propaganda resmi Partai Komunis China terus menggambarkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sebagai institusi yang “melayani rakyat", sejumlah pengamat menilai pengerahan militer dalam berbagai operasi sipil sering kali lebih berfungsi sebagai alat intimidasi politik ketimbang bantuan kemanusiaan murni.

Persoalan lain yang tak kalah serius muncul dalam pengelolaan persenjataan dan perlengkapan militer. Laporan menyebut senjata berkualitas tinggi kerap dijual ke luar negeri karena pembeli asing menuntut standar inspeksi ketat, sementara untuk kebutuhan domestik, pengawasan kualitas lebih longgar dan manipulasi data lebih mudah terjadi.

Akibatnya, kekuatan militer yang dipamerkan melalui angka dan statistik resmi dinilai berisiko hanya menjadi “kekuatan di atas kertas", dengan sejumlah laporan kesiapan tempur yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.

Para pengamat menilai bahwa korupsi di tubuh militer China mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam sistem politik negara tersebut, di mana loyalitas sering kali dibangun melalui transaksi, promosi dapat dipengaruhi suap, dan posisi strategis menjadi alat akumulasi kekayaan.

Titik Lemah Mendasar

Budaya ini disebut merusak institusi, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta mengikis kepercayaan publik.

Meski Beijing terus menampilkan citra kekuatan militer modern melalui modernisasi besar-besaran dan ekspansi strategis, berbagai kritik menyebut fondasi internalnya dapat terancam oleh korupsi struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Dalam konteks ini, sebagian analis menilai strategi utama China mungkin lebih banyak bertumpu pada perang informasi, tekanan psikologis, dan proyeksi kekuatan dibandingkan kemampuan perang jangka panjang yang benar-benar solid.

Kesimpulan dari berbagai kritik tersebut menyoroti bahwa korupsi dapat menjadi titik lemah mendasar bagi ambisi geopolitik Beijing.

Di permukaan, PLA mungkin tampil sebagai simbol kebangkitan kekuatan China. Namun di balik parade, modernisasi, dan retorika nasionalisme, berbagai persoalan internal terus memunculkan pertanyaan besar mengenai daya tahan sebenarnya dari kekuatan tersebut.

JAKARTA - Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menyebut adanya upaya melemahkan TNI sebagai pilar pertahanan negara. Salah satunya dengan menggiring opini negatif untuk mendiskreditkan institusi militer.

"Kami tidak akan diam! Setiap upaya pelemahan TNI adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan negara,” kata Presidium BRCT Muh. Ihsanudin Idi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/4/2026).

Menurut Ihsanudin, serangan terhadap TNI tersebut tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terstruktur dan sistematis. Tujuannya, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Lihat video: Pengadilan Militer Terima Berkas Perkara Andrie Yunus, Sidang Perdana Digelar 29 April

"Segala yang mereka sampaikan untuk mendiskreditkan TNI bukan cuma kritik, tetapi pola yang berulang dan terorganisir untuk merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara. Kami menolak keras segala bentuk rongrongan itu," tegasnya.

Di sisi lain, BRCT mengingatkan MK agar tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan yang dapat melemahkan institusi negara. “MK harus berdiri di garis konstitusi, bukan menjadi ruang kompromi bagi agenda yang mengancam stabilitas nasional," ucapnya.

Lihat video: TNI Buka Bukti, Bantah Lakukan Penyerangan, Justru KKB Dalang Dibalik Serangan



Ihsanudin juga mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga marwah TNI sebagai garda terdepan negara. Menurutnya, menjaga TNI tidak ubahnya menjaga Indonesia dan itu menjadi tanggung jawab semua anak bangsa.

"Jangan biarkan institusi yang menjaga negeri ini justru dilemahkan oleh narasi yang menyesatkan. Ini saatnya kita berdiri dan melawan," katanya.

MELBOURNE - Australia mengumumkan bahwa angkatan daratnya akan dipimpin oleh seorang wanita untuk pertama kalinya dalam sejarah 125 tahunnya, sebagai bagian dari perombakan kepemimpinan angkatan pertahanan negara tersebut.

"Letnan Jenderal Susan Coyle, kepala staf gabungan saat ini, akan menjadi kepala angkatan darat pada bulan Juli," demikian keterangan Pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, dilansir Al Jazeera. Ia akan menggantikan Letnan Jenderal Simon Stuart, yang menjabat pada Juli 2022.

Karier Coyle mencakup hampir empat dekade, di mana ia telah memegang beberapa peran komando senior, termasuk selama operasi di Afghanistan dan Timur Tengah.

Pengangkatannya terjadi ketika militer Australia berupaya meningkatkan jumlah perwira wanita di jajarannya. Militer Australia menghadapi gelombang tuduhan pelecehan seksual dan diskriminasi sistemik.

“Mulai Juli, kita akan memiliki kepala angkatan darat perempuan pertama dalam sejarah 125 tahun Angkatan Darat Australia,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese dalam sebuah pernyataan.

Menteri Pertahanan Richard Marles menyebut penunjukan Coyle sebagai “momen yang sangat bersejarah”.

“Seperti yang Susan katakan kepada saya, Anda tidak bisa menjadi apa yang tidak Anda lihat,” kata Marles.

“Pencapaian Susan akan sangat berarti bagi perempuan yang bertugas di Angkatan Pertahanan Australia saat ini dan perempuan yang berpikir untuk bertugas di Angkatan Pertahanan Australia di masa depan.”

Angkatan darat Australia sedang mengalami transformasi besar, melengkapi diri dengan daya tembak jarak jauh, drone, dan alat tempur modern lainnya.

Coyle, 55 tahun, menekankan pengalamannya di bidang-bidang seperti perang siber. “Luasnya pengalaman ini memberikan fondasi yang kuat untuk tanggung jawab komando dan kepercayaan yang diberikan kepada saya,” katanya.

Perempuan saat ini membentuk sekitar 21 persen dari angkatan pertahanan Australia, atau ADF, dan 18,5 persen dari peran kepemimpinan senior. ADF telah menetapkan target 25 persen dari keseluruhan partisipasi perempuan pada tahun 2030.

Oktober lalu, gugatan class action diajukan terhadap ADF yang menuduh mereka gagal melindungi ribuan perwira perempuan dari serangan seksual, pelecehan, dan diskriminasi sistematis.

Pemerintah pada hari Senin juga menunjuk Wakil Laksamana Mark Hammond, kepala angkatan laut saat ini, sebagai kepala ADF, menggantikan Laksamana David Johnston.

Wakil kepala angkatan laut saat ini, Laksamana Muda Matthew Buckley, akan menggantikan Hammond sebagai kepala cabang tersebut.

JAKARTA - Pembersihan besar-besaran pejabat militer oleh Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Xi Jinping, dilaporkan lebih luas dari yang sebelumnya dipahami, mencakup sejumlah posisi penting di berbagai cabang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Temuan tersebut disampaikan oleh ChinaPower Project dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta dinamika keamanan terkait Taiwan.

Dikutip dari ipdefenseforum.com, Kamis (19/3/2026), para analis menilai langkah Xi memiliki implikasi terhadap keseimbangan keamanan regional, terutama mengingat sikap Beijing yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebutnya.

Skala Pembersihan Meluas

Menurut data ChinaPower, Xi telah secara resmi mencopot 36 jenderal dan letnan jenderal sejak 2022, selain mengganti menteri pertahanan dan sedikitnya 10 anggota Komisi Militer Pusat.

Selain itu, terdapat sekitar 65 perwira lain yang dilaporkan hilang atau diduga telah dicopot dari jabatannya.

Secara keseluruhan, laporan tersebut menyebut lebih dari 100 pejabat militer senior telah terdampak dalam kampanye anti-korupsi yang dijalankan Xi dalam beberapa tahun terakhir.

Kampanye tersebut secara resmi ditujukan untuk memberantas korupsi, termasuk praktik suap dan pelanggaran etika di tubuh militer.

Namun, sejumlah analis menilai langkah tersebut juga berfungsi sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik di dalam struktur militer.

Dampak terhadap Kesiapan Militer

Para pengamat menyebut pembersihan ini berpotensi melemahkan kesiapan militer China dalam jangka pendek.

Pergantian besar-besaran pejabat senior dinilai dapat mengganggu rantai komando, perencanaan operasional, serta koordinasi antar-unit militer.

Selain itu, penggantian komandan berpengalaman dengan perwira yang lebih baru dinilai dapat memengaruhi kompetensi profesional militer.

Profesor Massachusetts Institute of Technology dan pakar militer China, M. Taylor Fravel, menyoroti dilema tersebut.

“Xi telah menyingkirkan banyak orang ini, dan hal itu jelas dikaitkan dengan kurangnya loyalitas terhadap dirinya dan partai,” ujar Fravel kepada The New York Times.

“Namun ia juga membutuhkan keahlian untuk membangun militer yang diinginkannya—loyalitas sekaligus kompetensi—dan bagaimana ia akan menemukan orang-orang seperti itu? Itu akan menjadi lebih sulit sekarang,” lanjutnya.

Implikasi terhadap Taiwan

Sejumlah analis menilai pembersihan internal tersebut dapat mengurangi ancaman langsung terhadap Taiwan dalam jangka pendek.

Pergantian kepemimpinan dan proses investigasi terhadap pejabat militer dinilai dapat memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi inisiatif di tingkat komando.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat persiapan operasi militer berskala besar yang membutuhkan koordinasi kompleks.

Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai memperkuat kendali politik Xi terhadap PLA.

Militer China beroperasi sebagai alat Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai—dan terhadap Xi secara pribadi—menjadi faktor utama dalam promosi dan pengambilan keputusan.

Risiko Jangka Panjang

Para analis memperingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu kepemimpinan dapat mengurangi ruang diskusi internal dalam struktur militer.

Tanpa adanya perwira senior yang berani mengkritik strategi berisiko, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan strategis dinilai meningkat.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam militer China, termasuk dugaan kelemahan dalam pengadaan peralatan, logistik, serta sistem persenjataan.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan PLA dalam menghadapi konflik berskala besar, meski modernisasi militer China terus berlangsung pesat.

Ketidakpastian di Indo-Pasifik

Terlepas dari gangguan jangka pendek, para analis menilai ambisi jangka panjang China terhadap Taiwan tidak berubah.

Sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat sebelumnya menyebut adanya target kesiapan militer pada 2027, yang diyakini sebagai batas waktu bagi PLA untuk memiliki kemampuan melakukan invasi ke Taiwan.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kawasan Indo-Pasifik.

Di satu sisi, pembersihan militer dapat menurunkan risiko konflik dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, dinamika tersebut juga berpotensi meningkatkan ketidakstabilan dalam jangka panjang.

BEIJING - Presiden China Xi Jinping berjanji untuk melanjutkan kampanye melawan korupsi di dalam militer setelah beberapa komandan senior diberhentikan karena tuduhan korupsi dan pelanggaran.

Presiden menyampaikan peringatannya selama pidato di hadapan delegasi dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan Kepolisian Bersenjata Rakyat pada hari Sabtu.

“Tidak boleh ada tempat di militer bagi mereka yang tidak setia kepada partai, dan tidak ada tempat bagi elemen korup,” kata Xi, dilansir RT.

Ia menyerukan pengawasan ketat di “bidang-bidang utama seperti aliran dana, pelaksanaan kekuasaan, dan kontrol kualitas” selama rencana lima tahun berikutnya yang akan disetujui akhir bulan ini.

Setelah mengamankan masa jabatan ketiganya pada tahun 2023, Xi memulai penindakan terhadap korupsi di angkatan bersenjata dan Politbiro Partai Komunis China. Kampanye ini telah menyebabkan pemecatan beberapa anggota Komisi Militer Pusat (CMC) dan puluhan jenderal. Pada tahun 2023, Partai Komunis China memecat dua mantan menteri pertahanan.

Awal tahun ini, otoritas China meluncurkan penyelidikan anti-korupsi terhadap Zhang Youxia, wakil ketua CMC, atas dugaan "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum." Media Barat menduga bahwa Zhang mungkin dituduh membocorkan informasi tentang program nuklir China kepada AS.

Badan Intelijen Pusat (CIA) baru-baru ini memperbarui upaya untuk merekrut informan di PLA, merilis iklan berbahasa Mandarin yang menargetkan anggota militer yang memiliki akses ke informasi sensitif tentang teknologi militer.

Kementerian Luar Negeri China telah mengutuk iklan tersebut, berjanji untuk "memerangi infiltrasi dan kegiatan sabotase dari kekuatan anti-China asing."

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran untuk memfasilitasi dialog antara Israel-Amerika Serikat vs Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis siaran pers dan Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu, Sabtu (1/3/2026).

Di sisi lain, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

JK menilai konflik terbaru ini merupakan tragedi besar, apalagi terjadi di tengah negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran yang sedang berlangsung, suatu kondisi yang menurutnya seharusnya mendorong penyelesaian damai daripada serangan bersenjata.

“Dari segi etik kalau mereka sedang merunding, jangan diserang; ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujarnya di kediaman pribadinya di Brawijaya, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Dalam keterangannya, JK juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Dia menyebut peristiwa ini turut mencerminkan kompleksitas kondisi internal Iran, di mana terdapat berbagai kelompok dengan orientasi politik yang berbeda mulai dari pemerintah konvensional, kelompok reformis, hingga pendukung monarki lama.

“Ini memang suatu hal yang menjadi bagian keprihatinan kita kepada masalah Amerika Serikat dengan sifat dan kekejaman yang mereka lakukan oleh Iran ini kita tentu sangat bersedih bahwa pemimpin Iran Ali Khomeini wafat,” ucapnya.

JK menilai pola konflik yang makin melibatkan kekuatan militer dan “serangan-preemptive” seperti yang terlihat antara AS–Israel dan Iran berpotensi memperluas ketidakstabilan di Timur Tengah.

“Jadi, tidak semua memang Iran itu ada suatu namun demikian dengan membunuh pimpinan Ali Khomeini itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan gitu kan dan kita bersedih dan berduka karena h

al tersebut dan Indonesia tentu sebagai negara yang menurut Tashil al-Mu'afalaidi benar-benar ini tentu berupaya bagaimana kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini,” imbuhnya.

Indonesia Perlu Serukan Perdamaian

Mantan Wapres tersebut kemudian menyerukan agar berbagai pihak, termasuk Indonesia, terus mengupayakan pesan-pesan perdamaian dan menahan diri dalam menanggapi konflik yang berlangsung.

Menurutnya, menerapkan kebijakan yang mendorong dialog dan penyelesaian damai jauh lebih menjanjikan ketimbang eskalasi militer yang hanya akan menambah penderitaan rakyat dan memperpanjang konflik.

Pendekatan yang dia ajukan sejajar dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang telah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas setiap negara serta mengajak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi.

JK menutup pernyataannya dengan harapan bahwa konflik tersebut dapat segera mereda dan tidak meluas, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, sembari menyerukan perlunya upaya perdamaian yang terus digaungkan oleh seluruh negara yang memiliki pengaruh di dunia internasional.

“kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini karena untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan seperti itu,” pungkas JK.

JAKARTA - Pakistan telah menyatakan perang terbuka terhadap pemerintah Taliban Afghanistan menyusul bentrokan baru di sepanjang perbatasan kedua negara.

Eskalasi terjadi setelah Pakistan membombardir Kabul dan Kandahar di Afghanistan pada hari Jumat (27/2/2026), beberapa jam setelah pasukan Afghanistan menyerang pasukan perbatasan Pakistan dalam apa yang dikatakan pemerintah Taliban sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan awal pekan ini.

"Kesabaran kami telah mencapai batasnya. Sekarang ini adalah perang terbuka antara kami dan Anda," tulis Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif di X saat militer Pakistan meluncurkan Operasi Ghazab Lil Haq terhadap Afghanistan.

Saat kekerasan meningkat, kedua militer mengatakan mereka telah membunuh puluhan tentara di pihak lain, membuat gencatan senjata yang dimediasi Qatar tampak semakin goyah.

Mengacu pada data, militer Pakistan jelas unggul telak atas militer Afghanistan. Terlebih, Pakistan tercatat sebagai satu-satunya negara Islam yang bersenjata nuklir.

Perbandingan Kekuatan Militer Pakistan vs Afghanistan

1. Peringkat

•Pakistan: 14 dari 145 negara di dunia

•Afghanistan: 121 dari 145 negara di dunia

2. Anggaran Pertahanan

•Pakistan: USD9,1 miliar

•Afghanistan: USD145 juta

3. Personel Militer Aktif

•Pakistan: 660.000

•Afghanistan: 75.000

4. Angkatan Udara

•Pakistan

Total pesawat: 1.397

Jet tempur: 331

Pesawat khusus: 90

Pesawat angkut: 63

Pesawat latih: 563

Pesawat misi khusus: 27

Pesawat tanker: 4

Helikopter: 379

Helikopter serang: 55

•Afghanistan

Total pesawat: 5

Jet tempur: 0

Pesawat khusus: 0

Pesawat angkut: 2

Pesawat latih: 0

Pesawat misi khusus: 0

Pesawat tanker: 0

Helikopter: 3

Helikopter serang: 0

5. Angkatan Darat

•Pakistan

Kendaraan lapis baja: 59.044

Artileri self-propelled: 662

Artileri derek: 2.629

Proyektor roket mobile: 652

•Afghanistan

Kendaraan lapis baja: 3.902

Artileri self-propelled: 0

Artileri derek: 0

Proyektor roket mobile: 0

6. Angkatan Laut

•Pakistan

Total armada kapal: 120

Kapal induk: 0

Kapal selam: 8

Kapal perusak: 0

Frigate: 9

Corvette: 6

Kapal patroli: 79

Kapal penyapu ranjau: 3

•Afghanistan

Total armada kapal: data tak tersedia

Kapal induk: data tak tersedia

Kapal selam: data tak tersedia

Kapal perusak: data tak tersedia

Frigate: data tak tersedia

Corvette: data tak tersedia

Kapal patroli: data tak tersedia

Kapal penyapu ranjau: data tak tersedia

7. Senjata Nuklir

•Pakistan: 170 hulu ledak nuklir

•Afghanistan: 0

Sumber: Global Fire Power 2026

TOKYO - Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) telah melakukan sejumlah perubahan doktrin yang bertujuan untuk meningkatkan postur ofensif mereka—menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan mereka terhadap konstitusi pasifis negara tersebut. Namun, beberapa bulan terakhir, retorika permusuhan dengan China justru makin menguat.

Konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II membatasi kekuatan militer ofensif secara terang-terangan. Namun saat ini, Jepang memiliki salah satu angkatan bersenjata paling maju secara teknologi di Asia. Pertanyaan mendesak, seiring dengan kebangkitan Tiongkok, adalah apakah militer Jepang masih murni defensif, atau apakah militer Jepang sedang berevolusi menuju kemampuan ofensif sebagai respons terhadap ancaman regional.

Berani Bermusuhan dengan China, Bagaimana Kekuatan Pasukan Bela Diri Jepang?

1. Bersifat Defensif

Melansir National Interest, pasal 9 Konstitusi pasifis Jepang pasca-1945 menolak perang sebagai hak kedaulatan. Pada tahun 1954, tak lama setelah Amerika Serikat mengakhiri pendudukan militernya, Tokyo membentuk Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), dengan postur militer yang dibingkai secara ketat sebagai defensif. Jepang mengandalkan aliansi keamanan mereka dengan Amerika untuk pencegahan yang lebih luas di luar JSDF.

Namun Asia telah berubah secara signifikan sejak tahun 1950-an. Meningkatnya aktivitas angkatan laut dan udara Tiongkok di Laut Cina Timur, dan di sekitar Taiwan, telah membuat Jepang waspada. Uji coba rudal Korea Utara di atas Jepang, patroli udara dan laut Rusia di dekat wilayah Jepang telah menyebabkan ketegangan, dan meningkatnya persaingan kekuatan besar telah memaksa penilaian ulang model pertahanan murni Jepang.

2. Sistem Pertahanan Berlapis

Postur pertahanan Jepang yang secara nominal bergantung pada sistem pertahanan udara, maritim, dan rudal. Di udara, Jepang mengandalkan F-15J dan varian F-35A dan B.

Unit udaranya terintegrasi dengan sistem pertahanan rudal, dengan Patriot PAC-3 dan kapal perusak Aegis yang menyediakan pertahanan berlapis.

3, Mengandalkan Kapal Selam

Di laut, Jepang memiliki kemampuan perang anti-kapal selam (ASW) yang kuat dan armada kapal perusak yang sangat mumpuni. Kapal selam diesel-elektrik Jepang termasuk yang paling senyap di kawasan ini. Secara keseluruhan, Jepang berfokus pada perlindungan jalur laut dan pertahanan teritorial. Berkaitan dengan pertahanan rudal, Jepang memiliki kapal perusak Aegis BMD berbasis laut dan sistem Patriot berbasis darat, dengan penekanan pada pencegatan rudal balistik Korea Utara.

Namun, semakin sering, Jepang membahas doktrin "serangan balik" dan akuisisi rudal jelajah jarak jauh—suatu langkah yang sulit dibenarkan di bawah doktrin militer "defensif". Sementara itu, kapal serbu amfibi kelas Izumo sedang dikonversi untuk mengoperasikan F-35B, memungkinkan proyeksi kekuatan di luar pantai Jepang. Dan yang penting, Jepang sedang mengembangkan dan memperoleh senjata jarak jauh yang mampu menyerang lokasi peluncuran—menandakan pergeseran doktrin utama menuju opsi respons preemptif.

4. Sering Gelar Latihan Perang dengan AS

Dari perspektif taktis, Jepang mengoperasikan pasukan yang sangat terlatih dengan kemampuan ISR yang kuat dan interoperabilitas yang erat dengan pasukan AS. Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) menekankan pada respons cepat, operasi terdistribusi, dan pertahanan rantai pulau.

Namun secara strategis, Tokyo telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan tampaknya berupaya mencapai pencegahan tanpa meninggalkan kerangka konstitusionalnya. Negara kepulauan ini jelas bergerak menuju kapasitas pencegahan yang lebih otonom, dengan mengurangi ketergantungan pada kemampuan serangan AS.

5. Mewaspadai China dan Korea Utara

Pergeseran ini terjadi ketika China memperluas angkatan laut dan pasukan rudalnya, ketika Korea Utara berperilaku tidak terduga dengan postur rudal dan nuklirnya, dan ketika Rusia memperbarui kehadirannya di Pasifik. Jepang berupaya merespons dengan memperkuat keunggulan kualitatif dan modernisasi intensif teknologi.

Namun, kendala konstitusional Jepang sangat sensitif secara politik, dan ukuran kekuatan militernya akan selalu terbatas dibandingkan dengan Tiongkok. Demikian pula, tantangan demografis negara tersebut—terutama angka kelahiran yang rendah—akan memengaruhi pasokan tenaga kerja militer dalam jangka panjang.

Mengingat kendala-kendala ini, kemungkinan besar strategi militer Jepang akan tetap fundamental defensif untuk saat ini. Tetapi kemampuannya semakin mengaburkan batas antara pertahanan dan serangan terbatas. Dalam persaingan kekuatan besar, Jepang membangun alat untuk mencegah musuh-musuh regionalnya—pergeseran yang mencerminkan realisme daripada militerisme pertengahan abad yang mendahuluinya.

JAKARTA - Rusia membantah kabar yang menyatakan bahwa blok ekonomi BRICS bakal berubah menjadi aliansi militer . Ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov bahwa kabar tersebut tidak benar.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita negara TASS, Ryabkov mengatakan BRICS bukanlah aliansi militer maupun organisasi keamanan kolektif dengan kewajiban terkait bantuan militer bersama. AS Makin Semena-mena, BRICS Gelar Latihan Perang



"Blok ini tidak pernah dirancang dengan semangat itu, dan tidak ada rencana untuk mengubah BRICS ke arah tersebut," kata Ryabkov.

Ia juga menerangkan, bahwa portofolio blok yang beranggotakan 11 negara itu tidak mencakup latihan militer atau pengendalian senjata. Ryabkov juga membantah bahwa latihan angkatan laut bersama belum lama ini yang diadakan di Afrika Selatan sebagai inisiasi BRICS.

Ryabkov mengungkapkan, bahwa anggota yang berpartisipasi melakukannya dalam kapasitas nasional mereka. Hal itu merujuk pada latihan "Will for Peace 2026" yang diadakan pada 9-16 Januari, yang melibatkan China, Iran, dan Rusia.

"Tidak pernah dipikirkan dengan semangat seperti itu," kata wakil menteri luar negeri itu kepada media pemerintah.

Jerman Akui Keliru Jauhi BRICS, Janji Koreksi Kebijakan



Ketika ditanya apakah BRICS dapat melindungi kapal tanker milik anggota mereka dari serangan dan memastikan keselamatan mereka, Ryabkov mengatakan bahwa blok tersebut tidak memiliki potensi selain meningkatkan logistik dan memastikan perlindungan lebih besar dari sanksi, dan bahwa keamanan harus “dijamin dengan cara lain.”

Sebagai informasi BRICS dibentuk pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, dimana setelahnya Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010. Kemudian Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran masuk untuk memperluas kelompok ini menjadi 11 anggota, bersama dengan 10 negara mitra.

Wamen luar negeri Rusia mengatakan, bahwa pertumbuhan perdagangan antara negara-negara BRICS jauh melampaui rata-rata global, “sebuah indikasi bahwa BRICS, tanpa menjadi semacam 'tongkat ajaib,' sebenarnya bisa membantu menyelesaikan masalah,".

Ryabkov juga menekankan, bahwa BRICS bisa dan seharusnya menyatakan solidaritas dengan Iran, serta Moskow dan Beijing sedang berkomunikasi dengan negara tersebut dan bekerja untuk “memastikan lingkungan politik yang sesuai” bagi negosiasi antara Teheran dan Washington.

Menurutnya, fokus saat ini adalah “pada negosiasi yang sedang dilakukan Iran dengan mitranya, pada pekerjaan yang dilakukan Iran secara tidak langsung -terutama melalui perantara Arab- dengan Amerika,” yang diyakininya akan terus berlanjut.

AS dan Iran melakukan pembicaraan tidak langsung di Muscat pada 6 Februari dengan mediasi Oman untuk membahas program nuklir Teheran, menandai akhir dari penangguhan sekitar delapan bulan setelah AS melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran selama perang Iran-Israel selama 12 hari pada Juni 2025.

Washington juga telah secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut saat Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran, yang baru-baru ini menghadapi protes besar-besaran akibat memburuknya kondisi ekonomi.

Pengayaan uranium tetap menjadi titik perselisihan utama, ketika AS menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium dan memindahkan uranium yang diperkaya tinggi keluar dari negara itu.

AS juga berusaha memasukkan program rudal Iran dan dukungannya terhadap kelompok bersenjata di wilayah tersebut dalam negosiasi, tetapi Teheran berkali-kali menyatakan tidak akan menegosiasikan isu-isu di luar program nuklirnya.

TEL AVIV - Senator Partai Republik Lindsey Graham mengatakan Israel lebih maju dari Amerika Serikat dalam mengembangkan senjata mutakhir. Graham menyampaikan pernyataan tersebut di Tel Aviv setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Yair Lapid pada hari Senin.

Senator tersebut mengatakan Washington harus berinvestasi di industri pertahanan Israel daripada “hanya menulis cek” untuk bantuan militer.

“Saya menyukai gagasan itu. Perang masa depan sedang direncanakan di sini, di Israel. Jika Anda tidak selangkah lebih maju dari musuh, Anda akan menderita,” ujar Graham, memuji Pasukan Pertahanan Israel sebagai “pasukan militer paling cerdas dan kreatif di planet ini.”

“Israel sedang maju di jalan pengembangan persenjataan baru jauh melampaui kita,” tambahnya.

Kunjungan tersebut dilakukan menjelang pembicaraan AS-Iran yang dimediasi Oman di Jenewa yang bertujuan meredakan ketegangan yang kembali meningkat di Timur Tengah.

AS telah mengirimkan dua kelompok serang kapal induk ke wilayah tersebut saat Presiden Donald Trump berupaya menekan Iran untuk meninggalkan pengayaan uranium.

Iran merespons dengan latihan tembak langsung secara mendadak, dengan para pejabat memperingatkan militernya akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan itu jika negara tersebut diserang.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada RT pekan lalu bahwa Teheran siap memberikan jaminan bahwa program nuklirnya bersifat damai, sambil menekankan pengayaan uranium untuk tujuan sipil adalah hak kedaulatan Iran.

Israel dan AS melakukan serangan udara terhadap situs nuklir dan militer Iran pada Juni 2025, yang kemudian dibalas Teheran dengan menembakkan rudal ke Israel dan pangkalan udara AS di Qatar.

Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

KEKUATAN laut kembali menegaskan peran sentralnya dalam statecraft kontemporer. Dalam peristiwa-peristiwa terkini, pengunaan kekuatan maritim Amerika Serikat di Venezuela dan praktik “gunboat diplomacy” di perairan timur tengah dan seluruh dunia yang kadang digunakan untuk memberi tekanan politik menunjukkan bagaimana angkatan laut berfungsi bukan hanya sebagai alat militer, melainkan instrumen diplomasi yang bergerak.

Mengacu pada K. Booth dalam Navies and Foreign Policy serta teori sea power Alfred Thayer Mahan, kehadiran armada yang kapabel menciptakan pengaruh politik lewat kendali jalur komunikasi laut, proyeksi kekuatan, dan legitimasi strategis di mata aktor regional dan global.

Bagi Indonesia negara kepulauan dengan posisi strategis pada jalur pelayaran internasional implikasinya jelas. Filosofi pertempuran modern menekankan beberapa prinsip yang relevan: pemeliharaan superioritas informasi (network-centric warfare), pencegahan berlapis (layered deterrence), pengendalian ruang maritim kritis (sea control), dan kemampuan respons cepat untuk operasi hibrid termasuk penegakan hukum, perlindungan ekonomi maritim, dan bantuan kemanusiaan.

Kombinasi kapabilitas ini membuat angkatan laut menjadi alat utama dalam menjaga kepentingan nasional di mana pun berada melindungi sumber daya, menjaga keamanan jalur perdagangan, serta mengamankan kedaulatan di zona ekonomi eksklusif dan perairan teritorial.

Pendekatan Booth maupun Mahan bersama filosofi modern menuntun pada kesimpulan praktis: Indonesia harus memperkuat kapasitas maritimnya bukan sekadar untuk mempertahankan teritorial, tetapi untuk memainkan peran diplomatik aktif dalam tatanan regional dan global yang semakin berpusat pada laut. Angkatan Laut Republik Indonesia memiliki fungsi yang multi‑dimensional dan diatur secara tegas oleh Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menetapkan tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; dalam kerangka ini, peran TNI AL melampaui sekadar kemampuan tempur: ia adalah instrumen utama kebijakan maritim, garda terdepan operasional diplomasi dan kedaulatan bangsa, penegakan hukum di laut, penyelenggaraan keamanan jalur transportasi laut, serta penyelenggara bantuan kemanusiaan dan pertolongan di laut.

Dari perspektif diplomasi angkatan laut (naval diplomacy), kapal perang bukan hanya senjata tetapi juga alat pengaruh menggabungkan dimensi power (kemampuan militer yang nyata), influence (daya tarik dan tekanan politik melalui kehadiran), asset (nilai strategis sebagai simbol kapasitas negara) dan liability (biaya politik, finansial dan risiko eskalasi jika digunakan tanpa kebijakan yang matang).

Sebagai instrumen diplomacy, kapal perang dapat menjalankan serangkaian taktik: kunjungan kenegaraan dan pangkalan yang membangun goodwill dan jaringan kerjasama; patroli bersama dan latihan multinasional yang memperkuat interoperabilitas dan deterrence kolektif; operasi pengawalan perdagangan dan interdiksi yang menunjukkan kemampuan protektif terhadap kepentingan ekonomi; serta penempatan simbolik di perairan sensitif yang memberi sinyal politis kepada aktor lain tanpa memicu konfrontasi militer terbuka.

Taktik‑taktik ini didukung oleh pendekatan modern seperti operasi jaringan informasi (network‑centric operations) untuk superioritas intelijen, penggunaan platform hibrida (kapal permukaan, kapal selam, dan pesawat maritim) untuk fleksibilitas misi, dan penerapan aturan bertahap dalam eskalasi untuk mengelola risiko politik dan militer.

Efek dari naval diplomacy dapat bersifat langsung maupun jangka panjang: secara langsung meningkatkan keamanan jalur maritim, mencegah praktik agresif, dan melindungi aset ekonomi; secara jangka panjang menciptakan reputasi negara yang stabil dan dapat diandalkan, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi bilateral/multilateral, serta membentuk norma perilaku di kawasan.

Namun naval diplomacy juga membawa implikasi biaya dan potensi liabilitas ketergantungan pada angkatan laut yang belum matang dapat memicu kesalahan perhitungan, beban anggaran, dan reaksi negatif dari negara tetangga bila kehadiran militer disalahartikan. Dalam konteks prestige, angkatan laut sering bertindak sebagai marker status negara: sebuah angkatan laut yang kapabel meningkatkan kredibilitas diplomatik, mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan negara untuk membela kepentingan nasional, dan memberikan fondasi simbolik bagi peran kepemimpinan regional.

Bagi Indonesia, pengelolaan angkatan laut sebagai alat kebijakan luar negeri menuntut keseimbangan antara pembangunan kapabilitas teknis dan kebijakan politik yang jelas memaksimalkan fungsi kapal perang sebagai asset diplomatik yang menyokong kepentingan nasional, sambil meminimalkan liability melalui transparansi, kerangka hukum yang kuat, dan koordinasi sipil‑militer yang baik sehingga angkatan laut berfungsi efektif bukan hanya di medan tempur tetapi juga di ranah diplomasi, ekonomi, dan reputasi negara.

Kebijakan luar negeri Indonesia non blok yang berprinsip bebas aktif kini sedang diuji oleh arsitektur dunia yang bergerak menuju multipolaritas. Dalam lingkungan yang semakin kompleks di mana aktor negara besar dan menengah bersaing untuk pengaruh, akses sumber daya, dan kontrol jalur komunikasi kehadiran kapal perang menjadi salah satu variabel paling nyata yang mempengaruhi pilihan diplomatik. Kapal kapal perang itu bukan sekadar platform militer; mereka adalah pernyataan politik yang dapat mengangkat atau merendahkan harkat dan martabat bangsa di mata internasional. Keputusan menempatkan atau menahan kehadiran kekuatan maritim mencerminkan kemampuan Indonesia untuk menegosiasikan posisi strategisnya tanpa kehilangan integritas prinsip bebas aktif.

Transformasi menuju multipolaritas menuntut Indonesia untuk mempertajam arti kedaulatan bangsa dan kedaulatan maritim. Di sini upaya pengembangan angkatan laut menuju Blue Water Navy bukanlah ambisi simbolik semata, melainkan respons strategis yang berdasar pada analogi historis: bangsa bangsa yang menguasai laut sering kali mampu mempertahankan ruang manuver politik yang lebih luas.

Prinsip pengendalian laut sea control and sea denial tetap relevan mengontrol ruang maritim kritis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus menegakkan kemampuan penolakan terhadap tekanan eksternal. Namun upaya ini harus dilihat melalui lensa Naval Power Gradient yang meliputi kemampuan maritim bersifat relatif dan kontekstual. Indonesia tidak semata mengejar hegemon tetapi membangun kapabilitas yang memungkinkannya bergerak efektif dalam spektrum dari kehadiran simbolis hingga Power Projection Operation.

Sikap strategis Indonesia sebagai aktor yang berkembang harus mengakui bahwa angkatan laut merupakan dependent variables dimana mereka terbentuk oleh konsensus domestik, prioritas politik, dan hubungan internasional. Kekuatan laut yang dibangun dengan landasan politik yang kuat akan lebih tahan uji.

Dalam praktik hubungan, tiga relasi saling terkait menjadi penentu efektivitas: relation of consensus yaitu dukungan internal yang menyatukan legislatif, eksekutif, dan publik untuk investasi maritim; relation of authority yaitu kejelasan komando dan supremasi hukum yang memastikan operasi angkatan laut selaras dengan kebijakan negara; dan relation of manipulation yaitu keterampilan diplomatik yang menggunakan kehadiran maritim sebagai alat negosiasi tanpa melanggar norma internasional. Semua ini berujung pada relation of power yaitu kapasitas riil untuk mempengaruhi outcome strategis di laut dan di ruang maupun medan diplomasi.

Inspirasi terbesar terletak pada kemampuan bangsa untuk memadukan tradisi bebas aktif dengan kekuatan maritim yang bijak. Indonesia dapat menunjukkan bahwa menjadi negara kepulauan yang besar yang memiliki laut yang luas bukan hanya soal tonase kapal atau jumlah sistem senjata, melainkan tentang membangun otoritas moral dan teknis yang memampukan negara ini mempertahankan martabatnya.

Dengan angkatan laut yang dirancang untuk mengamankan kepentingan rakyat melindungi nelayan, menjaga sumber daya, memastikan keselamatan jalur perdagangan kekuatan maritim menjadi cermin ketangguhan nasional. Dalam dunia multipolar yang penuh godaan dominasi, aksi maritim yang terukur dan bermakna akan membuat suara Indonesia didengar bukan karena paksaan, tetapi karena legitimasi yang dibangun dari kebijakan, kapabilitas, dan konsensus nasional.

Menjadi besar di laut berarti menegakkan harga diri bangsa dalam kebijakan luar negeri: bukan meniru kekuatan lain, tetapi membangun kapasitas yang merefleksikan nilai, kepentingan, dan martabat Indonesia. Langkah menuju Blue Water Navy adalah perjalanan panjang yang memerlukan visi, kesabaran, dan kebijaksanaan namun di sanalah terletak janji kedaulatan maritim yang sejati: negara yang mampu mempertahankan kehormatannya di panggung dunia, di mana setiap kapal adalah wakil kedaulatan dan setiap manuver adalah pernyataan kehormatan bangsa

Menyusun kebijakan angkatan laut yang efektif haruslah holistik yaitu dengan membangun naval capabilities yang tangguh sambil menyiapkan diri untuk critical maritime operations di berbagai spektrum konflik dan non‑konflik. Faktor geografis Indonesia kepulauan yang membentang di jalur pelayaran dunia menjadikan logistik, pengadaan (procurement), dan interoperability antar platform sebagai urat nadi kemampuan maritim.

Kapasitas teknis tanpa dukungan rantai pasok yang andal dan fleksibilitas misi (mission flexibilities) hanyalah janji di atas kertas; demikian pula, Sumber Daya Manusia (human factor) dari Komandan Kapal hingga awak kapal dengan pangkat terendah akan menentukan apakah kapal perang akan menjadi simbol kehormatan atau sekadar hiasan di pelabuhan.

Fighting Instruments kekuatan laut tidak berdiri sendiri. Land, Sea, and Air forces saling terkait dalam network maupun jejaring pertahanan yang saling melengkapi; sinergi antar instransi yang menghadirkan respons komprehensif terhadap ancaman dan tantangan baru. Di tingkat strategis, pengambilan keputusan harus memperhitungkan konteks internasional: netralitas bila mengusung politik bebas aktif, norma, dan persepsi global yang akan menentukan ruang manuver diplomatik Indonesia. Naval diplomacy yang bijak mengombinasikan hard power maupun soft power dengan kapabilitas nyata dengan kebijakan yang beretika sehingga setiap tindakan di laut memperkuat posisi bangsa tanpa mengikis legitimasi moralnya.

Di persimpangan sejarah ini, Indonesia memiliki peluang untuk menulis chapter baru: menjadikan angkatan laut sebagai penjaga kedaulatan sekaligus duta perdamaian dan pembangunan. Dengan investasi yang cerdas pada kapabilitas, logistik yang kokoh, pengadaan yang sesuai operational requirement dan transparan, dan prioritas pada sumber daya manusia, Indonesia mampu membentuk postur maritim yang fleksibel, hormat, dan efektif.

Ketika armada berlayar, bukan hanya lambung kapal yang menembus gelombang tetapi juga tekad sebuah bangsa untuk berdiri tegak, melindungi martabatnya, dan berbicara di panggung dunia dengan suara yang penuh wibawa. Kini saatnya menjadikan laut bukan sekadar batas wilayah, melainkan ruang untuk mewujudkan kedaulatan, kemakmuran, dan kehormatan Indonesia bagi generasi yang akan datang.

JAKARTA - Aktivitas militer dan tekanan China di kawasan Indo-Pasifik meningkat signifikan sepanjang 2025, ditandai dengan latihan blokade di sekitar Taiwan, peningkatan patroli di wilayah sengketa, hingga manuver militer yang memicu kekhawatiran negara-negara kawasan.

Profesor dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, Departemen Perang Amerika Serikat, Sam Mullins, menyebut langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi eskalasi bertahap Beijing.

“‘Justice Mission 2025’, latihan militer besar keenam untuk mensimulasikan blokade Taiwan sejak 2022, dilakukan lebih dekat ke pantai pulau itu dibanding latihan sebelumnya, mencerminkan strategi eskalasi bertahap China,” ujar Mullins, seperti dikutip dari East Asia Forum, Selasa (17/2/2026).

Di hari-hari terakhir 2025, Taiwan dikepung kapal perang, pesawat militer, dan kapal penjaga pantai China. Kementerian Pertahanan China menyebut operasi itu sebagai “peringatan serius” terhadap kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan dan campur tangan asing.

Sepanjang tahun yang sama, jumlah pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara Taiwan oleh China mencapai rekor baru, lebih dari 3.700 kali, disertai lonjakan serangan siber.

Selain itu, muncul tuduhan spionase, pemutusan kabel bawah laut, peningkatan disinformasi, serta penyelidikan aparat China terhadap anggota parlemen Taiwan atas dugaan aktivitas kriminal yang bertujuan memecah bangsa.

Menurut Mullins, Taiwan menjadi target utama karena reunifikasi merupakan bagian penting dari visi Presiden China Xi Jinping.

“Reunifikasi dengan Taiwan dianggap sebagai komponen penting dari visi ‘peremajaan nasional’ Xi Jinping, sehingga wilayah itu menjadi sasaran lebih sering dan lebih intens dibanding tempat lain di Indo-Pasifik,” ungkapnya.

Namun, Mullins menekankan Taiwan bukan satu-satunya sasaran. Di Laut China Timur, kapal penjaga pantai China mencatat rekor berada selama 335 hari berturut-turut di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang, meningkat dari rekor sebelumnya 215 hari.

Ketegangan China dan Jepang

Jepang juga menghadapi tekanan militer, ekonomi, dan informasi setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan invasi China ke Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Sementara itu, di Laut China Selatan, ketegangan dengan Filipina meningkat, termasuk tabrakan dramatis antara dua kapal China pada Agustus. Pesawat militer China juga dilaporkan melakukan manuver berbahaya terhadap patroli udara Australia dan Filipina.

Konfrontasi juga terjadi dengan Korea Selatan di Laut Kuning, di mana China membangun infrastruktur maritim dan menetapkan zona larangan berlayar secara sepihak.

Bahkan, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China melakukan latihan tembak langsung di Laut Tasman, wilayah antara Australia dan Selandia Baru, yang disebut Mullins sebagai demonstrasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Ini bukan sekadar ‘bisnis seperti biasa’ di Indo-Pasifik. China memang semakin tegas selama bertahun-tahun, tetapi setiap tahun batas-batas terus didorong lebih jauh dan kawasan secara bertahap dibentuk ulang,” sebut Mullins.

Dia menilai upaya penangkalan (deterring) sejauh ini belum berhasil. “Singkatnya, penangkalan di zona abu-abu gagal,” katanya.

Menurut Mullins, negara-negara Indo-Pasifik perlu menyadari bahwa tekanan yang mereka hadapi bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari pola agresi yang lebih luas.

“Negara-negara kawasan harus lebih bersedia mengecam tindakan China dan memberikan dukungan diplomatik, jika bukan material, kepada korban intimidasi dan subversi China,” ucapnya.

Mullins juga menilai respons negara-negara selama ini cenderung terfragmentasi dan defensif.

“Respons selama ini bersifat reaktif, terpecah-pecah, dan menghindari risiko, serta pada akhirnya gagal mengubah perilaku China,” ujarnya.

Kerja Sama AS dan Sekutu

Sebagai solusi, Mullins mendorong kerja sama yang lebih erat antara Amerika Serikat dan sekutunya.

“Jika Amerika Serikat dan mitra serta sekutunya ingin mengubah kalkulasi biaya-manfaat China di zona abu-abu, mereka harus mengambil sikap lebih tegas, dan melakukannya bersama-sama,” tutur Mullins.

Dia menambahkan kerja sama militer saja tidak cukup.

“Kerja sama militer kemungkinan lebih efektif jika dikombinasikan dengan langkah diplomatik, ekonomi, dan informasi secara terkoordinasi,” katanya.

Lebih lanjut, Mullins mengusulkan pembentukan pusat multinasional khusus untuk menghadapi ancaman hibrida di Indo-Pasifik, serupa dengan lembaga NATO-Uni Eropa di Eropa.

Menurutnya, tanpa pendekatan yang lebih terkoordinasi dan strategis, China akan terus memperluas pengaruhnya.

“Tanpa pendekatan yang lebih strategis, terkoordinasi, dan kuat, China akan terus secara bertahap memajukan tujuan strategis dan teritorialnya, dengan risiko bagi keamanan Indo-Pasifik,” pungkas Mullins.