Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia resmi mengumumkan pembentukan kemitraan pertahanan baru bertajuk Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), sebagai langkah memperkuat kerja sama militer bilateral dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Dalam dokumen yang diterima Bisnis, Kesepakatan tersebut diumumkan usai pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin (13/4/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataan bersama, kedua negara menegaskan bahwa pembentukan MDCP mencerminkan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, sekaligus memperkuat hubungan pertahanan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Kemitraan ini dirancang sebagai kerangka utama untuk mendorong kerja sama yang lebih luas dan terstruktur, dengan tetap berlandaskan prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional masing-masing negara.

Tiga Pilar Utama

MDCP akan berfokus pada tiga pilar utama kerja sama, yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional dan latihan bersama dan kerja sama operasional

Melalui kerangka ini, Indonesia dan Amerika Serikat juga akan menjajaki pengembangan teknologi pertahanan mutakhir, termasuk kemampuan asimetris generasi baru di sektor maritim, bawah laut, dan sistem otonom.

Selain itu, kedua negara membuka peluang kerja sama dalam bidang pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) guna meningkatkan kesiapan operasional alutsista.

Penguatan Pasukan Khusus

Sebagai simbol peningkatan kepercayaan strategis, kedua pihak juga berkomitmen memperluas pelatihan bersama pasukan khusus. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat interoperabilitas serta hubungan antarpersonel militer kedua negara.

Kerja sama pendidikan militer juga akan diperluas, termasuk pembentukan jaringan alumni pertahanan yang diharapkan dapat mempererat hubungan jangka panjang antara aparat pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat.

Pesan Stabilitas Kawasan

Dalam pernyataan tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis.

Kemitraan ini juga menandai babak baru dalam hubungan pertahanan Indonesia–AS, yang selama ini telah dibangun melalui berbagai latihan bersama, dialog strategis, serta kerja sama keamanan regional.

“Kemitraan ini mewakili perkembangan berkelanjutan dari hubungan bilateral pertahanan AS-Indonesia, yang dibangun di atas kerja sama selama beberapa dekade. Kedua negara saling mengakui sebagai mitra penting dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kerja sama berdasarkan rasa saling menghormati, kedaulatan, dan kepentingan bersama dalam perdamaian dan stabilitas regional,” demikian isi dokumen tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyatakan optimisme bahwa MDCP akan menjadi fondasi penting untuk memperdalam kolaborasi pertahanan ke depan, sekaligus memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan keamanan global yang terus berkembang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, dan China kembali memanas. Dalam setahun terakhir, ketiga negara adidaya ini sama-sama menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) sebagai bagian dari modernisasi kekuatan nuklir mereka, langkah yang memicu kekhawatiran akan babak baru perlombaan senjata global.

Amerika Serikat baru saja meluncurkan rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dalam uji coba yang digelar pada Rabu waktu setempat. Komando Serangan Global Angkatan Udara AS menyebut tes ini bertujuan mengevaluasi keandalan, kesiapan, dan akurasi sistem persenjataan yang sudah beroperasi sejak 1970 itu.

"Peluncuran ini telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari uji rutin untuk memastikan pencegah nuklir AS tetap aman dan efektif," demikian pernyataan militer AS, dikutip dari Newsweek, Sabtu (8/11/2025).

Langkah Washington ini datang di tengah meningkatnya aktivitas serupa dari Moskow dan Beijing. Rusia pada Oktober lalu menggelar latihan kekuatan nuklir besar yang diawasi langsung Presiden Vladimir Putin. Latihan itu mencakup peluncuran rudal ICBM Yars, rudal balistik Sineva dari kapal selam, serta rudal jelajah dari pesawat pengebom.

"Latihan tersebut mengevaluasi kesiapan komando militer dalam menghadapi ancaman strategis," kata Kremlin dalam pernyataannya.

Sementara itu, China terakhir kali menguji rudal ICBM DF-31AG pada September 2024, uji pertama sejak 1980-an. Kementerian Pertahanan China menyebut langkah itu sebagai "pengaturan yang sah dan rutin" untuk pelatihan militer.

"China berkomitmen pada kebijakan 'tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu' dan strategi yang berfokus pada pertahanan diri," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning. Ia menegaskan Beijing tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir dan mendukung rezim perlucutan senjata global.

Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stoknya, sementara Rusia dan China masing-masing memiliki 4.309 dan 600 unit. Dalam hal rudal ICBM, AS mengoperasikan 400 unit, Rusia 333, dan China 462.

Presiden AS Donald Trump, dalam Forum Bisnis Amerika, mengatakan pihaknya tengah "merombak kekuatan nuklir secara besar-besaran."

"Kami adalah kekuatan nuklir nomor satu di dunia, meski saya akui itu bukan hal yang membanggakan. Rusia nomor dua, dan China akan menyusul dalam empat hingga lima tahun. Kami mungkin sedang menyusun rencana denuklirisasi bersama, kita lihat saja apakah itu berhasil," ujarnya.

Namun, para analis memperingatkan tren yang justru berlawanan dengan denuklirisasi.

"Era pengurangan senjata nuklir yang berlangsung sejak akhir Perang Dingin tampaknya akan segera berakhir. Kini kita melihat peningkatan persenjataan nuklir dan melemahnya rezim pengendalian senjata," kata Hans Kristensen, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Arab Saudi membeli 48 jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin dilaporkan telah melewati salah satu rintangan utama di Pentagon. Kesepakatan bernilai miliaran dolar AS ini berpotensi mengubah peta kekuatan militer di Timur Tengah dan menjadi ujian bagi kebijakan Washington soal keunggulan militer Israel.

Menurut dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, pemerintahan Donald Trump kini tengah mempertimbangkan permintaan resmi Riyadh.

"Pentagon sudah mengkaji potensi penjualan ini selama beberapa bulan dan kasusnya kini naik ke tingkat menteri di Departemen Pertahanan," ungkap seorang pejabat AS kepada Reuters, dikutip Rabu (5/11/2025).

Nilai transaksi belum diungkap secara resmi, namun jika merujuk pada harga satu unit F-35 yang berkisar US$80 juta, potensi totalnya bisa mencapai sekitar US$3,84 miliar atau setara Rp63 triliun.

Penjualan ini akan menjadi perubahan kebijakan besar, mengingat Israel selama ini menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang diizinkan mengoperasikan F-35. Washington selama ini memastikan Tel Aviv tetap memiliki "keunggulan militer kualitatif" atas negara-negara Arab di kawasan.

"Belum ada keputusan akhir. Masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh, termasuk persetujuan di tingkat kabinet, restu Presiden Trump, serta pemberitahuan resmi kepada Kongres," ujar pejabat tersebut menambahkan.

F-35 dikenal sebagai jet tempur tercanggih di dunia dengan teknologi siluman yang mampu menghindari deteksi radar. Israel telah mengoperasikan beberapa skuadron pesawat ini hampir satu dekade.

Arab Saudi, sebagai pelanggan terbesar senjata AS, telah lama mengincar pesawat ini untuk memodernisasi angkatan udaranya dan menghadapi ancaman regional, terutama dari Iran. Saat ini, Angkatan Udara Saudi mengoperasikan armada F-15 buatan Boeing, Tornado Eropa, dan Typhoon.

Dorongan terbaru Riyadh muncul seiring upaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman mempercepat agenda Visi 2030, yang mencakup modernisasi sektor ekonomi dan militer.

Namun, kesepakatan ini masih bisa menghadapi hambatan di Kongres AS. Beberapa anggota parlemen sebelumnya menentang penjualan senjata ke Riyadh setelah kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018, serta menyoroti catatan hak asasi manusia Arab Saudi.

Sebelumnya, Trump telah menandatangani paket kerja sama pertahanan dengan Riyadh senilai hampir US$142 miliar atau sekitar Rp2.343 triliun, yang disebut Gedung Putih sebagai "perjanjian pertahanan terbesar dalam sejarah AS."

Jika disetujui, pembelian F-35 ini akan semakin memperkuat hubungan militer antara Washington dan Riyadh, sekaligus menandai langkah strategis Arab Saudi untuk meningkatkan posisi tawarnya di kawasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Kolombia kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan serangan verbal terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro.

Di tengah perang kata itu, perhatian publik pun tertuju pada perbandingan kekuatan militer kedua negara yang bersekutu erat namun kini berada di persimpangan politik.

Berikut perbedaan kekuatan militer keduanya, seperti dikutip Newsweek, Kamis (23/10/2025).

Kekuatan Militer Kolombia: Dominan di Regional, tapi Terbatas Global

Meski secara global jauh di bawah AS, Kolombia tetap menjadi kekuatan militer utama di Amerika Latin.

"Kolombia tidak diragukan lagi merupakan pusat kekuatan militer di kawasan ini," ujar Carlos Solar, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI). Ia mencatat Kolombia memiliki jumlah personel aktif terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil, dengan pengeluaran pertahanan mencapai lebih dari 3% dari PDB.

Menurut International Institute for Strategic Studies (IISS), kekuatan militer Kolombia berfokus pada keamanan internal, khususnya pemberantasan perdagangan narkoba.

Militer negara itu didukung oleh armada kendaraan lapis baja, empat kapal selam, dan sekitar 58 kapal patroli laut. Angkatan udaranya mengoperasikan 20 jet tempur Kfir buatan Israel, meski kini tengah digantikan oleh Gripen buatan Swedia.

Pelatihan dan kemampuan militer Kolombia meningkat pesat berkat kerja sama jangka panjang dengan Washington sejak program Plan Colombia di awal 2000-an. Bahkan, sejak 2017, Kolombia menjadi "mitra global" NATO, sebuah status langka di kawasan Amerika Latin.

Namun, Solar menilai hubungan erat itu kini menghadapi ujian. "Jika aliansi keamanan AS-Kolombia tidak lagi terjalin, dampaknya akan menciptakan ketidakpastian besar, tidak hanya bagi pemberantasan narkoba tetapi juga bagi kelangsungan hubungan militer-ke-militer yang selama ini tak tersentuh politik," ujarnya.

AS: Raksasa Militer Dunia

Sebaliknya, AS tetap menjadi kekuatan militer paling berkemampuan di dunia. Menurut IISS, AS memiliki lebih dari 1,3 juta personel aktif dan 797 ribu cadangan. Angkatan Lautnya mengoperasikan 11 kapal induk, 65 kapal selam termasuk 14 bersenjata nuklir, serta lebih dari 100 kapal tempur permukaan.

Kekuatan udara AS juga tak tertandingi dengan armada F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, serta teknologi generasi berikutnya yang terus dikembangkan. Negeri itu bersama Rusia menguasai sekitar 90% dari total persenjataan nuklir dunia, jauh melampaui Kolombia yang bukan negara nuklir.

Hubungan Strategis di Persimpangan

Dengan kekuatan militer yang timpang jauh, hubungan AS dan Kolombia sejatinya saling bergantung, di mana AS di bidang operasi kontra-narkoba, dan Kolombia dalam dukungan pelatihan serta teknologi militer. Namun, ketegangan politik antara Trump dan Petro kini mengancam stabilitas aliansi tersebut.

"Diplomasi Petro dengan Washington dan Tel Aviv berada di titik terendah," kata Solar. "Ini menempatkan militer Kolombia dalam posisi sulit karena negara itu butuh modernisasi armada pesawat tempur, fregat, dan kapal selamnya."

Seiring situasi politik yang memanas dan ancaman Trump untuk menghentikan bantuan militer ke Bogota, masa depan kemitraan pertahanan dua negara itu kini tengah diuji, antara geopolitik, ego kepemimpinan, hingga keseimbangan kekuatan di Amerika Latin.

Jakarta, CNBC Indonesia - India resmi menyalip China dan menempati posisi ketiga dalam daftar kekuatan udara terbesar di dunia, menandai pergeseran besar dalam keseimbangan militer global, terutama di Asia. Amerika Serikat (AS) masih mendominasi, diikuti Rusia di posisi kedua.

Menurut laporan terbaruWorld Directory of Modern Military Aircraft(WDMMA), dikutip dari Newsweek, Kamis (16/10/2025), China kini turun ke peringkat keempat. Adapun laporan tersebut menilai 103 negara dan 129 cabang penerbangan militer di seluruh dunia dengan total 48.082 pesawat.

Kekuatan udara tetap menjadi faktor kunci dalam strategi militer global. Amerika Serikat masih menjadi penguasa mutlak dengan kemampuan udara yang jauh melampaui gabungan kekuatan Rusia, China, India, Korea Selatan, dan Jepang. Sekitar 40% dari total pengeluaran militer dunia berasal dari AS, memastikan posisi negara itu tetap di puncak.

Namun, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, negara-negara seperti India dan China juga mempercepat modernisasi angkatan udaranya. Lembaga intelijen pertahanan terbuka globalJanesmemperkirakan belanja pertahanan dunia akan meningkat 3,6% hingga mencapai sekitar US$2,56 triliun pada akhir tahun ini.

Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya konflik dan realokasi strategis di berbagai kawasan, menegaskan pentingnya kekuatan udara dalam peperangan modern dan upaya penangkalan internasional.

Rincian Kekuatan

Adapun dari sisi seluruh cabang angkatan udara dunia, Angkatan Udara India (IAF) kini menempati peringkat keenam dunia denganTruVal Rating(TVR) sebesar 69,4, yang mengukur bukan hanya jumlah pesawat, tetapi juga kemampuan serangan dan pertahanan, dukungan logistik, tingkat modernisasi, serta pelatihan operasional.

India memiliki total 1.716 unit pesawat, dengan komposisi yang seimbang, yakni 31,6% pesawat tempur, 29% helikopter, dan 21,8% pesawat latih. Sumber peralatannya berasal dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, mencerminkan posisi geopolitik India yang kompleks namun fleksibel.

Efektivitas operasional IAF juga terbukti dalam Operasi Sindoor, serangan presisi yang dilancarkan pada Mei lalu terhadap infrastruktur di Pakistan dan wilayah Kashmir yang diduduki Pakistan. Aksi itu merupakan respons atas serangan teror di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, pada 22 April yang menewaskan 26 orang.

Operasi tersebut menunjukkan kemampuan India untuk bertindak cepat, akurat, dan melumpuhkan ancaman lintas batas, sekaligus menegaskan keunggulan udara negara itu di kawasan Asia Selatan.

Sementara itu, China kini berada di posisi ketujuh dengan nilai TVR 58,1. Meski Beijing terus menggelontorkan investasi besar untuk modernisasi armada dan teknologi penerbangan militernya, faktor-faktor seperti pelatihan, dukungan udara dekat (close-air support), serta keterbatasan unit pengebom khusus menjadi tantangan tersendiri.

Adapun, AS tetap menjadi pemimpin global dengan TVR 242,9, didukung oleh armada pembom strategis, pesawat tempur multiperan, serta jaringan pesawat transportasi, tanker, dan misi khusus yang luas.

Sementara itu, Angkatan Laut AS berada di posisi kedua dan Rusia di posisi ketiga dengan TVR 142,4, mempertahankan sekitar sepertiga dari kemampuan udara AS. Bila seluruh cabang penerbangan militer AS, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Korps Marinir, digabungkan, posisi India menempati peringkat ketiga di dunia, menegaskan peran strategisnya yang makin besar.