Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menangguhkan seluruh pembahasan terkait keterlibatan dalam forum Board of Peace (BoP) menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan BoP untuk sementara dihentikan tanpa batas waktu yang ditentukan.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

“Semua di-hold. Di-hold,” kata Prasetyo.

Saat ditanya mengenai durasi penundaan tersebut, Prasetyo menyebut belum ada kepastian kapan pembahasan akan dilanjutkan.

“Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ucapnya

Meski begitu, dia memastikan bahwa keputusan penghentian sementara ini berkaitan langsung dengan meningkatnya eskalasi konflik, khususnya yang melibatkan Iran.

“Iya. Cukup? Cukup ya? Terima kasih semuanya,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak berpihak pada kekuatan global mana pun serta aktif mendorong perdamaian dunia.

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer.

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," kata Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Indonesia harus mengandalkan kekuatan sendiri dalam menjaga pertahanan nasional. "Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," ujarnya.

Terkait BoP, Prabowo sebelumnya menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia bertujuan untuk mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," kata Prabowo menerangkan.

Namun, seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, pemerintah memilih menunda keterlibatan lebih lanjut.

Di tengah situasi tersebut, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator guna mendorong penyelesaian konflik secara damai.

"Saran saya selalu mencari opsi damai," pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap Indonesia yang tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun. Pemerintah, menurutnya, tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan global tertentu, namun tetap aktif berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis pada Minggu (15/3/2026).

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap kekuatan negara lain. Oleh karena itu, pembangunan kemampuan pertahanan nasional menjadi hal yang penting untuk terus diperkuat.

"Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Indonesia tetap menjaga hubungan yang konstruktif dengan negara-negara di kawasan.

Dia menegaskan bahwa postur militer Indonesia bersifat defensif dan bertujuan menjaga stabilitas serta keamanan nasional, bukan untuk agresi.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

Dia menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan untuk terus mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina melalui pendekatan two-state solution atau solusi dua negara.

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," Prabowo menerangkan.

Meski begitu, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke wilayah Gaza untuk sementara ditunda. Seluruh pembahasan terkait forum BoP saat ini dihentikan sementara menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu memediasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang belakangan memicu ketidakstabilan global.

Dia menilai konflik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi banyak negara di dunia sehingga diperlukan upaya dialog untuk mencari penyelesaian yang damai.

"Saran saya selalu mencari opsi damai," tandas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai donatur utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, aliansi tersebut rupanya sempat kebakaran jenggot ketika Donald Trump berencana menarik AS keluar dari keanggotaan NATO.

Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap ketegangan terjadi setelah Donald Trump mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari aliansi tersebut. Hal ini disampaikan Stoltenberg dalam kutipan memoarnya yang akan datang, On My Watch.

Ia mengenang KTT NATO 2018 di Brussel, ketika Trump menuding AS menanggung 80%-90% biaya operasional aliansi dan mengancam akan keluar.

"Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO," kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, "aliansi itu akan mati."

Trump dilaporkan mengulangi pernyataan serupa di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa AS "tidak membutuhkan NATO" dan akan "menjalankan urusannya sendiri" jika negara-negara Eropa tidak meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka.

Ia bahkan mengancam akan pergi dan meninggalkan aliansi dengan mengatakan, "Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi," ungkapnya.

Sikap keras Trump tersebut dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok ini akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

"Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS," tuturnya.

Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia mengecam keras pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuding Moskow bersekongkol dengan China dan negara lain untuk "merusak aturan global".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Rutte menerapkan standar ganda dan menantang NATO untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan "aturan global" itu.

"Apa sebenarnya 'aturan global' yang mereka maksud? Mungkin NATO bisa mengunggah daftar lengkapnya di situs resmi mereka," sindir Zakharova dalam unggahan di kanal Telegram-nya, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai tudingan NATO tidak berdasar, mengingat blok militer Barat itu sendiri memiliki catatan panjang pelanggaran hukum internasional. Zakharova mencontohkan pengeboman Yugoslavia oleh NATO pada 1999 serta invasi Irak pada 2003 yang dipimpin Amerika Serikat dengan "dalih yang dibuat-buat".

Zakharova juga menyinggung bahwa tak satupun negara anggota NATO menghentikan kerja sama dengan China, meski Rutte mengkritik Rusia karena hal serupa.

"Beberapa hari lalu, KTT AS-China baru saja digelar. Saya tidak mendengar Rutte mengkritik Presiden AS Donald Trump untuk itu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Forum Industri NATO di Bucharest, Rumania, Rutte mengatakan Rusia "tidak sendirian dalam upayanya melemahkan aturan global." Ia menuding Moskow bekerja sama dengan China, Korea Utara, Iran, dan negara lain, serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan untuk menghadapi konfrontasi jangka panjang.

Pernyataan itu memperpanjang ketegangan antara Moskow dan aliansi Barat. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding NATO berusaha "memperluas zona tanggung jawabnya jauh melampaui kawasan Euro-Atlantik" untuk membendung Tiongkok dan mengisolasi Rusia.

Sementara itu, Beijing berulang kali membantah tuduhan Barat yang menyebutnya membantu militer Rusia dalam konflik Ukraina.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai "donatur" utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, siapa sangka aliansi tersebut sempat terancam goyah akibat rencana Donald Trump untuk membawa negaranya angkat kaki.

Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut.

Klaim tersebut diungkapkan Stoltenberg dalam kutipan dari memoarnya yang akan datang, On My Watch. Ia mengenang kembali KTT NATO 2018 di Brussel, di mana Trump mengeluhkan bahwa AS menanggung 80-90% dari biaya aliansi dan mengancam akan menarik diri.

"Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO," kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, "aliansi itu akan mati."

Trump dilaporkan membuat pernyataan serupa di kemudian hari. Ia sempat menegaskan bahwa AS "tidak membutuhkan NATO" dan akan "melakukan urusan sendiri" kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka. Ia juga mengancam akan pergi dengan mengatakan,

"Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi," ungkapnya saat itu.

Sikap keras Trump ini dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

"Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS," tuturnya.

Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Kolombia kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan serangan verbal terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro.

Di tengah perang kata itu, perhatian publik pun tertuju pada perbandingan kekuatan militer kedua negara yang bersekutu erat namun kini berada di persimpangan politik.

Berikut perbedaan kekuatan militer keduanya, seperti dikutip Newsweek, Kamis (23/10/2025).

Kekuatan Militer Kolombia: Dominan di Regional, tapi Terbatas Global

Meski secara global jauh di bawah AS, Kolombia tetap menjadi kekuatan militer utama di Amerika Latin.

"Kolombia tidak diragukan lagi merupakan pusat kekuatan militer di kawasan ini," ujar Carlos Solar, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI). Ia mencatat Kolombia memiliki jumlah personel aktif terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil, dengan pengeluaran pertahanan mencapai lebih dari 3% dari PDB.

Menurut International Institute for Strategic Studies (IISS), kekuatan militer Kolombia berfokus pada keamanan internal, khususnya pemberantasan perdagangan narkoba.

Militer negara itu didukung oleh armada kendaraan lapis baja, empat kapal selam, dan sekitar 58 kapal patroli laut. Angkatan udaranya mengoperasikan 20 jet tempur Kfir buatan Israel, meski kini tengah digantikan oleh Gripen buatan Swedia.

Pelatihan dan kemampuan militer Kolombia meningkat pesat berkat kerja sama jangka panjang dengan Washington sejak program Plan Colombia di awal 2000-an. Bahkan, sejak 2017, Kolombia menjadi "mitra global" NATO, sebuah status langka di kawasan Amerika Latin.

Namun, Solar menilai hubungan erat itu kini menghadapi ujian. "Jika aliansi keamanan AS-Kolombia tidak lagi terjalin, dampaknya akan menciptakan ketidakpastian besar, tidak hanya bagi pemberantasan narkoba tetapi juga bagi kelangsungan hubungan militer-ke-militer yang selama ini tak tersentuh politik," ujarnya.

AS: Raksasa Militer Dunia

Sebaliknya, AS tetap menjadi kekuatan militer paling berkemampuan di dunia. Menurut IISS, AS memiliki lebih dari 1,3 juta personel aktif dan 797 ribu cadangan. Angkatan Lautnya mengoperasikan 11 kapal induk, 65 kapal selam termasuk 14 bersenjata nuklir, serta lebih dari 100 kapal tempur permukaan.

Kekuatan udara AS juga tak tertandingi dengan armada F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, serta teknologi generasi berikutnya yang terus dikembangkan. Negeri itu bersama Rusia menguasai sekitar 90% dari total persenjataan nuklir dunia, jauh melampaui Kolombia yang bukan negara nuklir.

Hubungan Strategis di Persimpangan

Dengan kekuatan militer yang timpang jauh, hubungan AS dan Kolombia sejatinya saling bergantung, di mana AS di bidang operasi kontra-narkoba, dan Kolombia dalam dukungan pelatihan serta teknologi militer. Namun, ketegangan politik antara Trump dan Petro kini mengancam stabilitas aliansi tersebut.

"Diplomasi Petro dengan Washington dan Tel Aviv berada di titik terendah," kata Solar. "Ini menempatkan militer Kolombia dalam posisi sulit karena negara itu butuh modernisasi armada pesawat tempur, fregat, dan kapal selamnya."

Seiring situasi politik yang memanas dan ancaman Trump untuk menghentikan bantuan militer ke Bogota, masa depan kemitraan pertahanan dua negara itu kini tengah diuji, antara geopolitik, ego kepemimpinan, hingga keseimbangan kekuatan di Amerika Latin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sempat berada di ujung tanduk ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengemban masa jabatan pertamanya.

Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut.

Klaim tersebut diungkapkan Stoltenberg dalam kutipan dari memoarnya yang akan datang, On My Watch. Ia mengenang kembali KTT NATO 2018 di Brussel, di mana Trump mengeluhkan bahwa AS menanggung 80-90% dari biaya aliansi dan mengancam akan menarik diri.

"Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO," kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, "aliansi itu akan mati."

Trump dilaporkan membuat pernyataan serupa di kemudian hari. Ia sempat menegaskan bahwa AS "tidak membutuhkan NATO" dan akan "melakukan urusan sendiri" kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka. Ia juga mengancam akan pergi dengan mengatakan,

"Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi," ungkapnya saat itu.

Sikap keras Trump ini dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

"Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS," tuturnya.

Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO adalah "de facto at war" dengan Rusia.