Realisasi Belanja Negara Wilayah KPPN Malang Capai Rp1,33 Triliun
Realisasi belanja negara di KPPN Malang capai Rp1,33 triliun hingga Januari 2026, didukung belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
(Bisnis.Com) 11/02/26 15:32 133313
Bisnis.com, MALANG — Realisasi kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPNMalang mencapai Rp1,33 triliun per 31 Januari 2026,sekitar 11,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp11,58 triliun.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja belanjapemerintah pusat yang terserap Rp291,82 miliar (5,09%), mengalami pertumbuhan 7,74% (year on year/YoY).
"Kinerja belanja K/L ditopang oleh realisasi belana pegawai sebesarRp248,20 miliar [6,61%]," katanya di Malang, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, realisasi belanja barang sebesar Rp41,55 Miliar (2,36%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp2,07 miliar (0,95%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp1,04 triliun (17,78%).
Kinerja Belanja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp668,75 miliar atau 16,67% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp363,47 miliar atau 20,64% dari alokasi pagu TA 2026.
Dia berharap, peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya danPasuruan perlu untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya untuk penyaluran TKD selalu impresif. TKD memegang peranan penting untuk menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian daerah.
Namun, kata dia, kecepatan penyaluran TKD oleh pemerintah pusat tidak selalu linier dengan percepatan belanja oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, penyerapan lambat pada kuartal I dan II selalu berulang pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalakan efektifitas belanja daerah dibutuhkan supervisi yang berkelanjutan dari inspektorat, BPKP, KPPN, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan.
Selain itu, dia berharap, kepala daerah harus memiliki good will untuk mendorong penyerapan belanja secara optimal, khususnya pada triwulan I dan II, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pemberian insetif berupa penambahan anggaran atau pun pengurangan anggaran setiap perangkat daerah pada P-APBD tahun berjalan. (K24)
#realisasi-belanja-negara #kppn-malang #belanja-pemerintah-pusat #belanja-pegawai #belanja-barang #belanja-modal #transfer-ke-daerah #dana-alokasi-umum #dana-transfer-khusus #percepatan-penyaluran #pen