Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi tengah menghitung kebutuhan infrastruktur yang bisa dibiayai jika rencana pinjaman daerah jadi diambil pada 2026 ini. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan jembatan milik provinsi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dari laporan Bappeda ada kebutuhan anggaran sebesar Rp395 miliar untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan milik provinsi.

Pihaknya juga melakukan pengecekan data pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang [BMPR] Jabar terkait kondisi 1.381 jembatan milik Pemprov yang tersebar di sejumlah ruas.

“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” katanya dikutip Selasa (3/3/2026).

Dari penjelasan Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi diketahui saat ini terdapat 42 jembatan yang beresiko roboh jika tidak segera diperbaiki. Di luar 42 jembatan tersebut, kondisi jembatan lain milik provinsi dipastikan aman, namun angka ini memantik pertanyaan.

Menurut KDM—panggilan akrabnya, dari laporan BMPR Jabar, resiko jembatan roboh ini terjadi karena selama lima tahun ke belakang tidak dilakukan perbaikan maupun pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan jumlah jembatan yang rusak bertumpuk di era kepemimpinannya.

“Jadi selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan, yang ada hanya pembangunan jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa [Pangandaran], itupun tertunda setahun, baru dilanjutkan sekarang,” katanya.

Dari laporan yang didapat tersebut, KDM memastikan proses perbaikan dan pembangunan 42 jembatan yang roboh tersebut akan dibahas bersama DPRD Jabar terkait kemungkinan dibiayai dari pinjaman daerah yang besarannya mencapai Rp2 triliun.

Sebelumnya Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi mencatat dari total 1.318 unit jembatan milik Pemprov, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap. Agung menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar.

Melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat Jawa Barat akan semakin andal.

"Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah," kata Agung

Bisnis.com, PADANG — Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan perbaikan jembatan kembar yang menjadi akses utama Padang–Bukittinggi rampung sebelum Lebaran 2026. Infrastruktur tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir bencana besar Sumatra pada November 2025 lalu.

Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan jembatan kembar tersebut membutuhkan penanganan teknis yang cukup berat karena kerusakan struktur penyangga. “Perbaikan ini membutuhkan pemasangan sekitar 726 tiang penyangga,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Elsa menjelaskan, dengan tingkat kerusakan yang ada, proses perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan. BPJN menargetkan jembatan tersebut sudah dapat dilalui saat arus mudik Lebaran 2026 yang diperkirakan berlangsung dalam dua bulan mendatang.

Elsa berharap seluruh pihak terkait turut mendukung proses perbaikan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target waktu yang telah ditetapkan.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyatakan progres perbaikan jembatan kembar di Padang Panjang menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, ia optimistis akses lalu lintas Padang–Bukittinggi dapat kembali dilewati secara aman pada Lebaran 2026.

“Jadi jembatan kembar tersebut sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada akhir November 2025. Saat ini, proses perbaikan tengah dikebut oleh BPJN Sumbar,” ujarnya.

Mahyeldi berharap perbaikan jembatan dapat diselesaikan sesuai target sehingga arus orang dan barang menuju Kota Padang maupun Bukittinggi kembali lancar, terutama menjelang Lebaran. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung proses perbaikan agar berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Selain perbaikan jembatan, Mahyeldi menyebutkan pemerintah juga tengah melakukan normalisasi sungai di kawasan Mega Mendung dan sekitarnya, tidak jauh dari lokasi jembatan kembar. “Dengan adanya normalisasi sungai ini, saya berharap tidak ada lagi terjadi banjir bandang susulan di wilayah tersebut,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, melanjutkan penanganan tanggap darurat pada ruas jalan Bireuen-Takengon sebagai bagian dari respons berkelanjutan atas bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh sejak awal Desember 2025. Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya PTPP berkolaborasi dengan Kementerian PU dalam membuka kembali akses terdampak, menjaga kelancaran distribusi logistik, serta memulihkan konektivitas antarwilayah yang terdampak bencana.

Curah hujan tinggi yang terjadi secara beruntun mengakibatkan longsor, jalan amblas, serta kerusakan jembatan di sejumlah titik pada ruas Bireuen-Takengon. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi kebutuhan pokok.

Dalam situasi darurat tersebut, pemulihan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara aman dan bertahap. Sejak awal penugasan, PTPP telah menurunkan tim lapangan dan peralatan berat untuk melakukan penanganan di titik-titik kritis. Pekerjaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan material longsor, penanganan jalan amblas, hingga perbaikan dan pemasangan jembatan sementara. Di beberapa lokasi, pekerjaan dilaksanakan hingga malam hari guna mempercepat pemulihan tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja.

CorporateSecretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa hingga 27 Desember 2025, sebagian besar titik terdampak di ruas Bireuen-Takengon telah kembali difungsikan, termasuk sejumlah jembatan dan badan jalan yang sebelumnya terputus.

“Untuk titik-titik yang masih dalam proses penanganan, pengaturan lalu lintas serta pengalihan ke jalur alternatif terus kami jaga agar mobilitas masyarakat tetap berlangsung,” ujar Joko.

Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa keberlanjutan penanganan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPP, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Kami menyadari bahwa jalan dan jembatan bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia adalah akses masyarakat untuk kembali ke rumah, bekerja, bersekolah, dan mendapatkan bantuan. Karena itu, dalam setiap tahapan penanganan, kami mengutamakan keselamatan, keberfungsian akses, dan percepatan pemulihan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, PTPP terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa penanganan darurat dapat berjalan seiring dengan rencana penanganan permanen, sehingga infrastruktur yang dipulihkan tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih siap menghadapi potensi risiko bencana di masa mendatang.

Melalui kelanjutan upaya tanggap darurat ini, PTPP berharap pemulihan akses Bireuen-Takengon dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membantu memperlancar mobilitas, serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi wilayah terdampak.

“PTPP akan terus hadir dan bekerja bersama masyarakat hingga akses benar-benar pulih dan aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan aman. Di tengah situasi sulit ini, kami ingin memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri,” tutup Joko.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan menutup aktivitas kapal tongkang batu bara di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, apabila anggaran perbaikan Jembatan Lalan belum tersedia hingga 31 Desember 2025.

Jembatan Lalan di Kecamatan Lalan ambruk setelah ditabrak tongkang pengangkut batu bara pada Agustus 2024. Perbaikan akses vital masyarakat tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada akhir 2025 dengan pendanaan dari pihak swasta. Namun, hingga kini pembangunan belum dilanjutkan karena kendala anggaran.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel, Apriyadi Mahmud, mengatakan hasil rapat memutuskan penutupan jalur pengangkutan batu bara di Sungai Lalan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2026 jika dana belum tersedia hingga akhir Desember ini.

“Sesuai arahan gubernur, sampai 31 Desember masih ditunggu. Jika dana penyelesaian jembatan tidak tersedia, maka mulai 1 Januari dilakukan penutupan,” kata Apriyadi setelah rapat, Senin (22/12/2025).

Pemerintah daerah meminta asosiasi dan pihak terkait segera menyediakan dana perbaikan yang diperkirakan mencapai Rp35 miliar agar izin lalu lintas pengangkutan batu bara di Sungai Lalan tetap diberikan.

“Dana tersebut harus sudah tersedia di rekening agar pekerjaan konstruksi dapat dipastikan berjalan dan kontraktor bisa dibayar,” ujarnya.

Apriyadi menegaskan kebijakan penutupan tidak berlaku untuk seluruh jenis kapal. Sejumlah kapal tetap diizinkan melintas untuk kepentingan masyarakat.

“Kapal sembako, tongkang masyarakat yang mengangkut hasil bumi, serta tongkang proyek strategis nasional tetap boleh melintas,” kata Apriyadi.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan pengawasan dan secara administratif siap menutup jalur Sungai Lalan jika syarat yang ditetapkan tidak dipenuhi.

“Batasnya 31 Desember. Setelah itu akan digelar rapat besar untuk persiapan pelaksanaan kebijakan penutupan,” tutup Apriyadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo merencanakan perbaikan jembatan dan jalan nasional di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh tuntas di akhir Desember 2025.

Dody menjelaskan terdapat 80 jalan nasional yang terdampak sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Menurutnya, saat ini progres perbaikan telah mencapai 81%. Dia merincikan di Aceh, sudah ada 26 jalan nasional yang dapat dilalui, 12 sedang di perbaiki.

Sementara di Sumatra Utara sebanyak 10 dari 12 jalan nasional sudah bisa dilalui. Lalu di Sumatra Barat, 29 jalan nasional telah diperbaiki. Dody menyampaikan perbaikan 33 jembatan nasional telah berprogres 60%

"Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Untuk jalan daerah sendiri yang terdampak, itu ada sekitar 123 ruas, baik di Aceh, Aceh itu ada 20, Sumut 22, Sumbar 81," katanya saat konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa tengah fokus menangani wilayah yang terisolir sehingga jalan nasional lebih dulu diperbaiki, dibandingkan jalan daerah.

Dody menyebut 69 jembatan bailey dipersiapkan untuk menangani sejumlah jembatan di tiga provinsi tersebut. Pihaknya juga sudah menurunkan sejumlah personel dan alat berat.

"Kami sudah menurunkan sekitar 1.330an personel di tiga provinsi dan masih bisa kita tambah lagi jika memang diperlukan. Sementara untuk total alat berat, eskavator, wheel loader dan seterusnya itu ada sekitar 872-an," ujarnya.

Selain itu, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan vendor terkait untuk membangun fasilitas air bersih, khususnya di Aceh Tamiang yang ditargetkan tiga bulan ke depan telah rampung.

"Misalnya di Aceh Tamiang, kita sudah mulai melakukan tender cepat, penunjukan langsung agar ada tiga spam di situ yang akan kita bangun dengan cepat. Sehingga harapan kami dalam tiga bulan ke depan sistem penyediaan air minum di kabupaten Aceh Tamiang bisa pulih kembali," tandasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan konektivitas di Provinsi Aceh, termasuk mengebut perbaikan 13 jembatan yang putus di jalur lintas tengah gara-gara banjir dan tanah longsor.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan penanganan 13 jembatan putus itu bisa rampung bulan ini.

Ia mengatakan kerusakan jembatan mengganggu pergerakan logistik masyarakat, khususnya pada jalur penghubung wilayah pegunungan Takengon.

"Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik," kata Dody, Jumat (12/12) dikutip detikfinance.

Dody mengatakan beberapa ruas jalan nasional di Aceh masih terputus, terutama pada ruas Meureudu-Bireuen, Bireuen-Bener Meriah, hingga koridor Gayo Lues-Aceh Tenggara.

Namun demikian, seluruh lokasi terdampak telah ditangani dengan pengerahan alat berat, penimbunan oprit jembatan, pembersihan material longsor, hingga pemasangan jembatan Bailey secara bertahap.

Ia menuturkan fokus penanganan terbesar adalah Jembatan Teupin Mane, yang menjadi pintu masuk menuju Lintas Tengah. Hingga Kamis kemarin (11/12), proses erection bailey telah dilakukan sejak 10 Desember dan ditargetkan jembatan ini sudah dapat fungsional pada 15 Desember 2025.

Setelah jembatan darurat Teupin Mane tersambung, Kementerian PU bakal melanjutkan pemasangan Bailey pada jembatan-jembatan putus berikutnya secara bertahap, hingga seluruh akses menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah kembali terbuka.

Wilayah pegunungan seperti Blangkejeren-Aceh Tenggara dan Geumpang-Pameue-Takengon, penanganan berskala besar terus dilakukan.

Pengangkutan material jembatan Bailey, perbaikan oprit, dan pembersihan longsoran masih berlangsung intensif dengan target penyelesaian akhir Desember 2025.

Bisnis.com, BENER MERIAH – Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian peninjauan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mengunjungi posko pengungsian di SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat (12/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan wujud janji yang dia buat sebelumnya untuk meninjau langsung titik-titik yang belum dicapai oleh pemerintah.

“Saya hari ini datang ke Bener Meriah sesuai janji saya beberapa hari yang lalu untuk menengok saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kedatangannya bersama jajaran pemerintah pusat bertujuan melihat langsung kondisi pengungsi dan mempercepat distribusi bantuan.

Di hadapan warga, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar secara bertahap.

Dia memaparkan rencana perbaikan jembatan, pembukaan akses jalan yang tertutup longsor, serta pemulihan jaringan listrik.

“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama,” ucapnya.

Prabowo juga memastikan penggantian rumah-rumah warga yang hanyut, tetapi mengingatkan perlunya waktu.

Dia menutup kunjungan dengan pesan agar warga tetap sabar dan menjaga semangat, seraya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat di tengah bencana.

“Saya minta maaf presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tapi kita akan bekerja keras untuk membantu saudara-saudara sekalian,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, BENER MERIAH – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan ganti terhadap rumah warga yang terdampak bencana di Sumatra sebagai bagian dari langkah percepatan penanganan bencana yang telah dipersiapkan pemerintah.

Hal ini dia sampaikan saat melanjutkan rangkaian kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mendatangi posko pengungsian di SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, pada Jumat (12/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Prabowo menegaskan komitmen negara dalam memulihkan infrastruktur yang rusak dan membantu warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Kami sudah siapkan rencana semua jembatan akan kita perbaiki, jalan-jalan longsor akan kita tembus, listrik akan kita hidupkan semuanya, dan kalau masih ada kekurangan kita akan kejar atasi bersama ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan armada udara untuk mempercepat penanganan logistik serta akses ke wilayah-wilayah terisolasi.

“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama,” kata Prabowo.

Selain itu, dia memastikan pemerintah akan mengganti rumah-rumah warga yang hanyut akibat bencana.

“Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara telah mencapai 78,69%.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa data hingga 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, tercatat sebanyak 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional mengalami kerusakan.

"Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bekerja tanpa jeda sejak awal untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/3025).

Dia merinci, untuk Provinsi Sumatra Utara, tercatat sebanyak 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional terdampak bencana.

Penanganan darurat diprioritaskan pada sejumlah koridor utama yang masih terputus, di antaranya Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang.

Dody menuturkan, pada seluruh koridor tersebut telah dilakukan pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan, dan rekayasa lalu lintas dari dua arah.

Akses sementara juga dibuka melalui jalur alternatif seperti Sidikalang–Barus–Sibolga serta ruas jalan provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok, sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

Ruas vital yang juga telah kembali dapat dilalui lainnya adalah koridor Sidikalang–Singkil–Barus–Sorkam–Sibolga, Padang Sidempuan–Panyabungan–batas Sumbar, Padang Sidempuan–Batangtoru.

Selanjutnya koridor pesisir Singkuang–Natal–Simpang Gambir–Batas Sumbar. Ruas Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera, termasuk Jalan Tol Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, dan Tebing Tinggi–Kisaran.

Selain membuka akses, BPJN Sumatera Utara juga melakukan penanganan longsor besar di Angin Nauli, Kota Sibolga, serta pembersihan material pada Jalur Sibolga–Garoga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.

Total sebanyak 40 titik ruas dan jembatan terdampak di Sumatera Utara telah tertangani dengan dukungan alat berat terdiri dari 72 excavator, 19 loader, 14 backhoe loader, grader, vibro, bulldozer, chainsaw, trado, dump truck, serta kendaraan ganda untuk mobilitas tim.

"Dukungan darurat lainnya berupa 7 mobil operasional, 9 pickup, 2.000 agregat, dan 770 geobag juga disalurkan untuk mempercepat stabilisasi jalan dan perlindungan lereng," ujar Dody.

Selain Sumut, progres penanganan di Provinsi Aceh hingga saat ini telah mencapai 51,14%, dan Sumatera Barat sebesar 76,14%.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta segera melakukan renovasi jembatan tua yang berada di Dusun Turi, di perbatasan Sidoarjo–Mojokerto, Jawa Timur.

Permintaan tersebut disampaikan anggota DPR Fraksi PAN Tom Liwafa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian PUPR.

Tom menegaskan jembatan yang viral di masyarakat itu telah lama dikeluhkan warga karena kondisi fisiknya yang kian memburuk dan membahayakan pengguna jalan.

“Saya di sini menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan. Karena ini cukup viral, Pak. Di Sidoarjo dan Mojokerto itu ada jembatan horor,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Tom menjelaskan jembatan tersebut dibangun pada 1997 di era Presiden Soeharto, namun hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi inilah yang membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas.

“Saya berharap dan saya percaya Pak Menteri adalah orang yang sangat peka dengan hal-hal seperti ini. Kata-kata saya ini banyak dikutip bahkan di media, tapi saya percaya Kementerian PU dan jajaran akan bisa menyelesaikan ini dengan cepat,” tegasnya.

Tom menambahkan, jika kondisi jembatan dibiarkan, potensi viral yang lebih luas atau bahkan insiden berbahaya bisa terjadi. “Kalau dibiarkan, nanti akan terus viral. Apalagi kalau sampai terjadi sesuatu di situ. Saya pasti akan mencari yang paling realistis untuk segera direalisasikan,” lanjutnya.

Tom menyampaikan dokumen dan laporan lengkap terkait kondisi jembatan akan diberikan langsung kepada Kementerian PUPR agar proses evaluasi dan penanganan dapat dilakukan segera.

Rapat ditutup dengan harapan kuat dari pihak legislatif agar Kementerian PUPR dapat bergerak cepat menangani infrastruktur yang sudah dianggap membahayakan masyarakat tersebut.