Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyebut sebanyak 3.506 warga di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumut masih menghuni tenda pengungsian hingga momen Ramadan 1447 Hijriah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan ribuan warga itu terpaksa menjalankan ibadah puasa Ramadan di pengungsian sembari menunggu penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah.

“Saat ini jumlah masyarakat yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 909 kepala keluarga atau 3.506 jiwa,” ujar Basarin, Jumat (27/2/2026).

Dia mengatakan Pemprov Sumut terus mengebut upaya mewujudkan target zero pengungsi pascabencana. Sebanyak 1.427 unit huntara hingga saat ini masih dalam proses pembangunan dan terus dipercepat penyelesaiannya agar masyarakat segera berpindah ke hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Huntara tersebut tersebar di beberapa titik di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel). Di Tapsel, huntara yang sedang dalam tahap pembangunan sebanyak 379 unit. Sebelumnya, sebanyak 186 unit huntara di lapangan bola Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, dan 118 unit di Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok telah dihuni sebagian masyarakat terdampak bencana.

Sedangkan di Tapteng, ada pembangunan 1.048 unit hunian sementara yang masih berprogres. Huntara yang telah dihuni masyarakat antara lain di Asrama Haji Kecamatan Pinangsori sebanyak 52 unit, 12 unit di Kecamatan Tukka, dan 90 unit di Kecamatan Pandan.

Adapun di Tapanuli Utara tepatnya di Kecamatan Adiankoting sebanyak 40 unit juga telah ditempati masyarakat.

“Kalau penyediaan atau pembangunan selesai, semua akan tertampung di huntara. Mudah-mudahan mereka Lebaran nanti sudah bisa tinggal di huntara,” kata Basarin yang juga merupakan Ketua Harian Posko Tanggap Bencana Sumut.

Selain pembangunan Huntara, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan bantuan pengganti sewa rumah kepada 313 kepala keluarga. Bantuan tersebut diberikan sembari menunggu pembangunan hunian tetap rampung.

Basarin menjelaskan bahwa Pemprov Sumut saat ini juga telah merampungkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi diestimasi sebesar Rp30,5 triliun. Program ini direncanakan berlangsung mulai 2026 hingga 2028.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp1,2 miliar kepada korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara yang melanda sejumlah wilayah Sumatera sejak akhir tahun lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, yang mewakili Gubernur Rudy Mas'ud, secara resmi menyerahkan dana bantuan Kaltim Peduli Bencana hasil donasi masyarakat Benua Etam kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (6/2/2026).

Dana tersebut dialokasikan untuk tiga entitas pemerintahan, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh Rp600 juta, sementara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan masing-masing menerima Rp300 juta.

Penyerahan bantuan turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Sofyan Adil beserta sejumlah pejabat terkait.

“Bantuan ini bentuk dukungan dan kepedulian masyarakat Kaltim. Semoga bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (9/2/2026).

Sebagaimana diketahui, rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025 telah menggugah empati kolektif masyarakat Indonesia.

"Kami sangat mengharapkan kondisi saudara-saudara yang terkena musibah segera pulih dan dapat menjalani aktivitas normal kembali," tambah Sri.

Di sisi lain, Sulaiman Harahap menyampaikan penghargaan mendalam atas gelombang bantuan yang mengalir dari Kalimantan Timur.

"Bantuan ini bukan sekadar materi, melainkan wujud nyata persaudaraan dan solidaritas antardaerah yang menguatkan moral warga kami yang terkena musibah," tegasnya.

Lebih lanjut, Penjabat Sekda Sumut itu menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah bekerja keras melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk mempercepat evakuasi, pembersihan material longsor, serta pembangunan pemukiman bagi warga terdampak.

Adapun, dia menuturkan upaya tersebut dimaksudkan agar roda perekonomian masyarakat dapat bergulir kembali dalam waktu sesingkat mungkin.

"Kami merasa tidak sendirian. Solidaritas ini menjadi energi luar biasa bagi kami untuk segera bangkit," pungkasnya.

Sebagai informasi, bantuan Kalimantan Timur untuk korban bencana di Sumatera tidak berhenti di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas'ud telah menyalurkan dana sebesar Rp3,5 miliar kepada Provinsi Aceh, sementara Wakil Gubernur Seno Aji memberikan bantuan senilai Rp1 miliar untuk Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, total kontribusi Kaltim Peduli Bencana mencapai Rp5,7 miliar.

TAPANULI UTARA - Dalam rangka tanggap darurat bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PT Hutama Karya (Persero) membuka kembali akses jalan yang terdampak. Kemudian, memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat.

Aksi cepat tanggap Kementerian PU bersama Hutama Karya telah berjalan sejak awal Desember 2025 yang masih berlangsung hingga saat ini untuk membantu warga terdampak agar dapat beraktivitas normal kembali.

Di Sumatera Utara, Hutama Karya dipercaya Kementerian PU menangani satu paket tanggap darurat sektor Bina Marga yaitu ruas Tarutung–Sibolga mencakup wilayah Adiankoting, Meranti, Simpang 3 Rampa, Mardame, Pagaran Lambung II, Dolok Nauli, hingga Kecamatan Sitahuis.

Ruas ini merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah Tapanuli Utara, sebagian Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya dengan Kota Sibolga dan sekitarnya. Ruas akses jalan yang dilakukan pemulihan aksesnya tersebut memiliki total panjang 69 Km dengan 72 personel hingga saat ini.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah mengatakan, percepatan penanganan menjadi prioritas dalam kondisi darurat. “Dalam situasi darurat, Kementerian PU bergerak cepat bersama Hutama Karya untuk mengambil mobilisasi personel dan peralatan ke lokasi terdampak untuk membuka kembali akses jalan. Langkah ini dilakukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat kembali berjalan secara bertahap,” ujarnya, Senin (12/1/2026).

Seiring dengan berjalannya penanganan tanggap darurat, akses pada ruas Tarutung–Sibolga kini berangsur pulih dan dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kondisi ini memberikan manfaat langsung, khususnya dalam mendukung mobilitas harian, aktivitas ekonomi, serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok di wilayah terdampak.

“Penanganan darurat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Hutama Karya dalam memperkuat ketahanan infrastruktur jalan di wilayah rawan bencana,” kata Mardiansyah.

Pembukaan kembali akses menjadi langkah awal sebelum dilakukan penanganan yang lebih permanen dan terus diikuti koordinasi bersama pemerintah untuk memastikan infrastruktur jalan di Sumatera Utara semakin aman serta andal.

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatra Utara (Sumut) menyiagakan 73 ribu ton beras yang tersimpan di 35 unit gudang untuk menjamin ketersediaan pangan di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor.

Gudang-gudang tersebut tersebar di 18 titik, termasuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemimpin Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan alokasi beras bagi warga terdampak bencana di Sumut mencapai 6.527 ton untuk sekitar 1,8 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.551 ton telah disalurkan kepada sekitar 1,3 juta warga.

"Masih tersisa 1.976 ton di gudang Bulog dan siap disalurkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan," ujar Budi dalam keterangan yang disampaikan Rabu (31/12).

Selain itu, tambah Budi, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog Kanwil Sumut saat ini mencapai 42 ribu ton. Khusus di wilayah terdampak bencana seperti Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, stok yang tersedia tercatat sekitar 750 ton.

"Gudang Bulog dimanapun, selalu dalam kondisi memiliki stok yang cukup, sehingga jika ada kejadian yang bersifat darurat misalnya bencana alam, maka stok CBP ini telah siap di distribusi" jelasnya.

Budi mengungkapkan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatra Utara pada akhir November 2025 berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan pokok.

Kerusakan lahan pertanian serta terputusnya jalur logistik darat menjadi faktor utama yang memicu risiko kelangkaan beras, minyak goreng, dan gula pasir.

"Hal ini potensial terjadi, karena dampak dari bencana tersebut yaitu adanya kerusakan lahan pertanian milik masyarakat dan terputusnya jalur logistik darat dari dan ke sejumlah daerah di wilayah Sumut," paparnya.

Terlebih, dengan masuknya waktu libur Natal dan Tahun Baru 2026, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan pokok juga meningkat.

"Perum Bulog sebagai salah satu operator yang melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam pengelolaan pangan, telah mengantisipasi hal ini sebelumnya," ungkapnya.

Selain menyalurkan untuk warga di Sumut yang terkena dampak bencana alam, Bulog Sumut juga menyalurkan beras CBP untuk bantuan bencana alam ke wilayah Provinsi Aceh yakni sebanyak 340 ton ke wilayah Tamiang 90 ton, Takengon 200 ton dan Gayo Lues 50 ton.

"Bulog Sumut dibantu BPBD dan Pemprov Sumut serta TNI AU di Lanud Soewondo untuk mengirimkan beras ini lewat jalur udara, termasuk 40 Ton ke wilayah Langsa dengan jalur laut dibantu TNI AL melalui Koarmada 1 Belawan," ujar Budi.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menyampaikan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, per Rabu 31 Desember 2025 menyebabkan total 1.154 orang meninggal dunia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari atau akrab disapa Aam mengatakan, pencarian pertolongan terus dilakukan di mana tim menemukan 13 orang meninggal dunia pada hari ini.

“Di site-site yang sudah diidentifikasi oleh tim SAR gabungan khususnya di Aceh Tamiang menambah 13 korban meninggal dunia,” ujar Aam saat konferensi pers, Rabu (31/12/2025).

Dia menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi mencapai 1.154 jiwa.

Selain korban meninggal, jumlah warga yang masih dinyatakan hilang juga mengalami peningkatan. Berdasarkan pendataan korban secara by name dan by address di tingkat kecamatan, terdapat tambahan dua nama korban hilang dari wilayah Sumatera Barat.

“Tambahan nama korban hilang dari Padang Panjang dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat sehingga untuk korban hilang bertambah dua nama sehingga total menjadi 165 orang,” kata Aam.

Operasi pencarian dan pertolongan terus dilanjutkan guna menemukan korban yang masih hilang. “Tentu saja operasi pencarian dan pertolongan akan terus dilakukan untuk bisa meminimalkan jumlah korban jiwa hilang ini sekecil mungkin,” ucapnya.

Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi menunjukkan tren penurunan. BNPB mencatat penurunan signifikan seiring mulai dicairkannya dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak.

“Untuk warga mengungsi per hari ini menurun 17.631 jiwa dan kita harapkan terus menurun seiring dengan sudah mulai dibayarkannya dana tunggu hunian,” ujarnya.

“Jadi buat saudara-saudara kita yang tidak tinggal di huntara sejak awal minggu ini, hari Senin sudah mulai dicairkan dana tunggu hunian. Proses verifikasi langsung mendatangi tempat-tempat pengungsian sehingga ini juga akan mengurangi total saudara-saudara kita yang saat ini masih di pengungsian dengan jumlah per hari ini 378.164 jiwa,” sambungnya.

TAPANULI TENGAH - Universitas Indonesia (UI) melalui program Pengabdian Masyarakat (Pengmas) Hibah Dikti 2025 melaksanakan rangkaian Program Tanggap Bencana di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung selama empat hari, 25–28 Desember 2025 dengan fokus memberikan pelayanan kesehatan fisik dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak bencana banjir.

Program dilaksanakan di dua wilayah utama yaitu Dusun Sorkam Kiri dan Pasar Sorkam, serta melibatkan masyarakat dari empat desa yakni Sorkam Kiri, Sorkam, Sorkam Tengah, dan Sorkam Kanan. Sebanyak 470 kepala keluarga dari berbagai kelompok rentan termasuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, dewasa, hingga lansia mendapatkan layanan kesehatan dan dukungan psikososial secara komprehensif.

Kegiatan ini diketuai Prof Dr Mustikasari berkolaborasi dengan kampus mitra posko, Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (FKep USU).

Dalam layanan kesehatan fisik, Tim Pengabdi UI memberikan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan ibu hamil termasuk pemantauan kondisi janin dan pemberian obat-obatan dasar sesuai kebutuhan.

Salah satu penerima layanan, Junia Marito (28), ibu hamil yang tinggal di Sorkam Kiri menceritakan pengalaman saat banjir yang sempat membuatnya sangat cemas. Dia terjebak selama 14 jam ketika banjir datang, sementara dia harus menjaga dua anaknya yang masih balita.

“Waktu banjir itu saya sempat terjebak 14 jam. Saya cemas kali soalnya saya bawa dua anak yang masih balita,” ujarnya.

Setelah mengikuti kegiatan, Junia menjalani pemeriksaan kesehatan dan kehamilan. “Tadi sudah diperiksa juga kesehatan sama kondisi kehamilan saya. Alhamdulillah sehat, jadi sekarang saya lebih tenang,” tambahnya.

Selain layanan fisik, Tim UI juga memberikan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS). DKJPS dilakukan setelah skrining menunjukkan sebagian warga mengalami ketakutan dan kecemasan pascabencana.

Mustikasari dari Research Cluster Disaster and Emergency Nursing mengatakan, kehadiran UI tidak hanya untuk merespons cepat, tetapi juga mendukung pemulihan masyarakat. “Bencana tidak hanya merusak fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang dalam. Melalui Pengmas Hibah Dikti, kami ingin memastikan warga Sorkam mendapatkan dukungan yang tepat baik fisik maupun psikososial sehingga mereka dapat bangkit kembali,” ungkapnya.

Program ini turut bekerja sama dengan pemerintah daerah, puskesmas setempat, serta tokoh masyarakat di Sorkam agar pelayanan menjangkau kelompok yang membutuhkan. Warga mengaku terbantu, terutama kelompok rentan yang mengalami stres dan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan setelah bencana.

Program Pengmas Hibah Dikti ini menjadi bukti kontribusi nyata Universitas Indonesia dalam membantu masyarakat terdampak bencana di wilayah Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan langsung dalam mengatasi krisis kemanusiaan melalui ilmu pengetahuan, pelayanan medis, dan dukungan psikososial berbasis riset.

Melalui rangkaian layanan kesehatan fisik dan pendampingan psikososial yang dilaksanakan di Sorkam, UI berupaya menghadirkan intervensi berbasis riset secara menyeluruh bagi kelompok rentan melalui pemantauan kondisi kesehatan hingga dukungan psikososial bagi warga yang masih diliputi kecemasan pascabencana sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih aman dan adaptif.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menuturkan sebagian Kabupaten/Kota di Aceh dan Sumatera telah beralih fase dari tanggap darurat ke transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal itu disampaikan Pratikno saat konferensi pers penanganan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Untuk di Aceh, masih ada 7 kabupaten/kota yang sudah beralih ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sedangkan 11 di kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumut masih 8 kabupaten/kota yang masuk fase transisi rehabilitasi dan 8 kabupaten masih tanggap darurat,” ujarnya.

Di Sumatera Barat, masih ada 10 kabupaten/kota yang beralih ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan 3 kabupaten/kota masih dalam status tanggap darurat.

Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat bertujuan agar daerah tersebut bisa siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pratikno menambahkan Presiden Prabowo Subianto terus menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga, TNI-Polri hingga pemerintah daerah terus mengerahkan tenaga untuk mempercepat penanganan bencana.

JAKARTA - Pemulihan jaringan telekomunikasi di daerah terdampak banjir Sumatera hampir rampung. Progres pemulihan lebihi dari 95%.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, jaringan telekomunikasi di sejumlah daerah terdampak masih bergantung pada pasokan listrik seperti Benar Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.

"Di beberapa titik seperti Benar Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, jaringan masih bergantung pada pasokan listrik dan berada pada kisaran 60 hingga 80 persen," ujarnya, Senin (29/12/2025).

"Pemulihan jaringan tergantung ketersediaan pasokan listrik. Kami terus memantau titik-titik tersebut untuk mempercepat pemulihannya," tambahnya.

Kementerian Komdigi terus mengawal pemulihan konektivitas untuk memastikan warga tetap mendapatkan informasi darurat, layanan publik berjalan, dan komunikasi keluarga tidak terputus.

Meutya menuturkan pasokan air bersih juga sudah mulai tersedia di Aceh Tamiang. Kondisi itu disampaikan saat menyalurkan 118 tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter ke wilayah yang sumber airnya tercemar banjir.

Bantuan ini didistribusikan secara bertahap selama sepekan. Bantuan merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan berbagai mitra.

JAKARTA - Polri kembali mengirimkan ratusan personel tambahan untuk membantu menangani bencana alam di wilayah Sumatera. Ratusan polisi tersebut difokuskan untuk pemulihan di Provinsi Aceh.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, penambahan kekuatan pasukan kepolisian berdasarkan instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan permintaan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dan hari ini sesuai perintah Bapak Kapolri, melihat kondisi di sana perlu perkuatan tambahan lagi, kita akan berangkatkan lagi di akhir tahun ini sekitar 300 orang. Ratusan anggota ditempatkan di Aceh Tamiang yang paling utama, perintah beliau. Kemudian di Aceh Utara dan Aceh Tengah," ujar Dedi dalam Apel Pemberangkatan Personel Polri Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Polri sudah beberapa kali memberangkatkan personel maupun sarana-prasarana penunjang ke Aceh, Sumut, dan Sumbar pascabencana alam.

"Penguatan-penguatan ini harus kita persiapkan dengan baik. Hari ini kita diminta untuk berangkat. Permintaan dari BNPB diminta hari ini kita berangkatkan 300 orang," ucapnya.

Selain 300 personel tambahan di tingkat Mabes Polri, ada 600 polisi yang tergabung dalam Brimob Nusantara diterbangkan ke wilayah bencana Sumatera.

Adapun rincian Polda jajaran yang mengerahkan kekuatan tambahan yakni Polda Sumsel sebanyak 100 orang. Banten 100 personel, dan DIY 100 orang. Lalu, Polda NTB 100 orang, Polda Kaltim 100 personel, serta Polda Sulsel ada 100 petugas.

Di sisi lain, Polri sudah mempersiapkan 91 Posko Tanggap Bencana yakni 35 Posko di Aceh, kemudian 19 Posko di Sumatera Utara, dan 37 Posko di Sumatera Barat.

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) memperpanjang kembali status tanggap darurat bencanabanjir dan tanah longsor hingga 31 Desember 2025.

Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 188.44/906/KPTS/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, perpanjangan kembali status tanggap darurat mempertimbangkan dampak bencana yang luas. Terlebih, kata dia, kondisi korban belum sepenuhnya bisa dibiarkan berjuang sendiri pascabencana.

"Memperhatikan dampaknya, serta langkah evakuasi hingga kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak, maka Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 31 Desember 2025," ujar Erwin, dikutip Jumat (26/12/2025).

Sebagai informasi, perpanjangan status tanggap darurat ini merupakan yang kedua kali setelah perpanjangan pertama periode 11-24 Desember 2025.

Adapun status tanggap darurat bencana di Sumut pertama kali ditetapkan Pemprov pada 27 November-10 Desember 2025.

Erwin menjelaskan keputusan ini ditetapkan setelah Gubernur Sumut menggelar rapat evaluasi penanganan bencana Sumatra Utara pada Selasa (23/12/2025).

Dengan keputusan ini, lanjutnya, Gubernur menugaskan tim penanganan darurat bencana dan instansi terkait untuk melanjutkan berbagai langkah yang perlu dalam menangani situasi dan keadaan kedaruratan.

Langkah penanganan itu seperti pelayanan penyelamatan, evakuasi korban, penanggulangan dan penanganan serta pemulihan di wilayah terdampak bencana.

"Jadi keberadaan Posko Utama Tanggap Darurat Bencana tetap aktif hingga sepekan ke depan. Termasuk gudang logistik yang menggunakan Gedung Serbaguna Pemprov juga tetap berfungsi dalam menerima dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana," kata dia.

ACEH TAMIANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan update progres penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tepat satu bulan pascabencana. Ini disampaikan saat melakukan peninjauan langsung dan mengecek perkembangan penanganan bencana Sumatera di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi Aceh, Kamis (25/12/2025).

Percepatan pemulihan terus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi pembangunan hunian warga, pemulihan konektivitas dan transportasi, layanan kesehatan dasar, tata kelola sumber daya alam, distribusi bantuan logistik, hingga kesiapan pelayanan pendidikan.

Pemerintah hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh langkah tanggap darurat dan pemulihan berjalan tanpa henti, termasuk menjelang pergantian tahun. "Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan tetap dilaksanakan terus berjalan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur. Semua terus bekerja demi masyarakat," ujar Pratikno.

Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebanyak 12 kabupaten/kota telah memasuki fase transisi menuju pemulihan. Sementara, di Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi secara maksimal.

Terkait hunian, Pratikno mengatakan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah berjalan di 6 kabupaten/kota, di Sumatera Utara 3 kabupaten/kota, serta di Aceh telah dimulai di satu kabupaten dan terus dipercepat di wilayah lainnya.

"Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan. Penyiapan lahan oleh pemerintah daerah dan pembangunannya dikerjakan bersama-sama dikoordinasikan BNPB dengan dukungan TNI-Polri, organisasi masyarakat, elemen masyarakat bahu membahu membantu," katanya.

Dalam aspek konektivitas dan transportasi, dari 81 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi. Sisanya masih dalam proses percepatan penanganan agar distribusi logistik dan akses layanan darurat semakin lancar.

Pemulihan layanan kesehatan dasar juga terus berjalan. Seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum maksimal. Ratusan puskesmas juga telah kembali melayani masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan dan relawan.

Pada aspek distribusi bantuan, dia memastikan stok logistik di titik utama dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat dan udara. Upaya luar biasa dilakukan oleh petugas dan relawan untuk memastikan bantuan, termasuk pangan, BBM, dan LPG, dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak.

Pemerintah berkomitmen dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar serta melakukan penyegelan terhadap aktivitas perusahaan tambang yang berisiko merusak lingkungan. "Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik, bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik," ucap Pratikno.

Di sektor pendidikan, sekitar 65 persen sekolah di Aceh telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara tingkat kesiapan operasional sekolah telah mendekati 90 persen. "Pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali berjalan pada Januari 2026," ujar Pratikno.

Seluruh upaya pemulihan merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto. "Arahan Presiden sangat jelas dan tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik," ucapnya.

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bahkan, petugas bekerja keras 18 jam tiap hari untuk membangun huntara.

"Tiga provinsi saat ini berproses dan dipercepat. Komitmen dari Satgas, TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam kerja per hari," ujar Kapusdatin BNPB Abdul Muhari saat jumpa pers secara daring, Kamis (25/12/2025).

Dengan begitu, harapan Presiden Prabowo Subianto agar warga terdampak bencana mendapat huntara segera terealisasi. Terdapat 18 Kabupaten/Kota yang akan dibangun huntara

"Di Provinsi Aceh, 8 Kabupaten/Kota tidak akan membangun huntara. Sedangkan yang 10 Kabupaten/Kota membangun huntara," ucap Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.

Dari jumlah itu, Kabupaten Pidie berencana membangun huntara tak pakai APBN melainkan anggaran desa sendiri. "Pidie membiayai sendiri karena unit yang dibutuhkan untuk huntara kecil, hanya 12 unit sehingga pemda bisa menangani dan langsung mengerjakan serta dimulai dari beberapa hari lalu," katanya.

Sementara, ada 4 Kabupaten yang tengah membangun huntara untuk warga terdampak banjir di Sumatera Utara antara lain Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

"Sumatera Barat, proses pembangunan huntaranya sedikit lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya. Tentu saja kita harapkan progres yang didapat Sumatera Barat juga bisa diikuti segera oleh dua provinsi lainnya," ujar Aam.