Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Sumatra Barat sebesar 1,97% yoy atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,77 pada April 2025 menjadi 111,93 pada April 2026.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan inflasi yang terjadi secara yoy hingga April 2026 itu, disumbangkan dari komoditas emas perhiasan, daging ayam ras, beras, hingga minyak goreng, yang tercatat terjadi kenaikan harga. Kondisi ini membuat IHK mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2026.

“Kalau secara mtm, Sumbar ini mengalami inflasi sebesar 0,39%. Hingga April 2026, deflasi ytd sebesar 0,43%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada April 2026 angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, nasi dengan lauk, hingga laptop/notebook.

Menurutnya adanya angkutan udara yang menjadi penyebab inflasi secara mtm pada April 2026, karena dampak dari adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga avtur, di mana membuat harga tiket pesawat turut naik.

“Jadi selain adanya angkutan udara, komoditas lain yang andil memberikan inflasi juga pada angkutan umum lainnya , seperti tarif kendaraan travel, angkutan antar kota, kendaraan carter,” jelasnya.

Nurul menjelaskan di Sumbar ini terdapat empat wilayah cakupan IHK, semua wilayah mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,44% dengan IHK sebesar 113,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,03%, dengan IHK sebesar 112,82.

Sementara itu, Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 2,48% dengan IHK sebesar 111,80 dan Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,97% dengan IHK sebesar 111,41.

Dihubungi terpisah, Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid menjelaskan dengan angka inflasi Sumbar yang masih dalam range target yakni 2,5% hingga 1%, jadi masih kondusif guna menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang sempat rendah 3,3% pada 2025.

“Kami menargetkan inflasi Sumbar tetap terjaga sepanjang 2026 ini yakni di angka 2,5% hingga 1%. Sementara kini inflasi Sumbar 1,97%, jadi masih sesuai range target,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi secara tahunan atau year on year (yoy) Januari 2026 sebesar 3,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,75.

“Pada Januari 2026, terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 3,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,75,” tulis BPS dalam laporannya.

Secara spasial, inflasi tahunan tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Aceh sebesar 6,69 persen dengan IHK sebesar 114,23. Sebaliknya, inflasi tahunan terendah di tingkat provinsi terjadi di Lampung sebesar 1,90 persen dengan IHK sebesar 109,71.

SHUTTERSTOCK/LIGHTSPRING Ilustrasi inflasi.

Adapun di tingkat kabupaten/kota, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 8,68 persen dengan IHK sebesar 116,41, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 0,99 persen dengan IHK sebesar 109,67.

Deflasi bulanan dan tahun kalender

Meski secara tahunan terjadi inflasi 3,55 persen, pada Januari 2026 BPS mencatat terjadi deflasi secara bulanan (month to month/mtm) dan secara tahun kalender (year to date/ytd) masing-masing sebesar 0,15 persen.

Dalam tabel IHK nasional menurut kelompok pengeluaran, tercatat IHK Januari 2025 sebesar 105,99, meningkat menjadi 109,92 pada Desember 2025, dan sedikit turun menjadi 109,75 pada Januari 2026.

Penurunan dari Desember 2025 ke Januari 2026 tersebut tercermin dalam deflasi bulanan sebesar 0,15 persen.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi

SHUTTERSTOCK/YELLOW_MAN Ilustrasi inflasi. Inflasi adalah. Penyebab inflasi. Inflasi menyebabkan apa.

Inflasi tahunan Januari 2026 terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan sebesar 1,54 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,56 persen.

Lalu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat kenaikan 11,93 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,16 persen.

Kemudian, kelompok kesehatan naik 1,62 persen. Kelompok transportasi naik 0,58 persen serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,05 persen.

Selanjutnya, kelompok pendidikan naik 1,11 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 1,36 persen.

Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 15,22 persen.

Sebaliknya, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks atau deflasi tahunan sebesar 0,19 persen.

Dari sisi andil terhadap inflasi tahunan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan kontribusi 1,72 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 1,00 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi 0,46 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,14 persen.

Kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen. Lalu, kelompok transportasi sebesar 0,07 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen.

Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen.

SHUTTERSTOCK/JADED ART Ilustrasi beras, bahan pangan yang bisa diberikan untuk fakir miskin. Salah satu cara membayar kafarat adalah dengan memberi makan fakir miskin

Komoditas penyumbang utama inflasi

BPS mencatat sejumlah komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan Januari 2026.

Komoditas tersebut antara lain beras, ikan segar, daging ayam ras, bawang merah, kopi bubuk, sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), nasi dengan lauk, tarif listrik, sewa rumah, kontrak rumah, tarif air minum PAM, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, sepeda motor, mobil, Uang Sekolah SD, Uang Kuliah Akademi/Perguruan Tinggi, serta emas perhiasan.

Secara lebih rinci, pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan terbesar adalah ikan segar sebesar 0,19 persen.

Kemudian, beras sebesar 0,14 persen, daging ayam ras sebesar 0,07 persen, serta sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,06 persen.

Pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, tarif listrik menjadi penyumbang utama dengan andil 1,49 persen, disusul tarif air minum PAM sebesar 0,14 persen, sewa rumah sebesar 0,03 persen, serta bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah masing-masing 0,02 persen.

Sementara pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, emas perhiasan menjadi komoditas dominan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,93 persen.

Komoditas penyumbang deflasi

Di sisi lain, terdapat komoditas yang memberikan andil deflasi tahunan, antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang putih, tomat, kentang, daging babi, jengkol, terong, sabun detergen bubuk, pengharum cucian/pelembut, detergen cair, bensin, telepon seluler, serta Uang Sekolah SMA.

PIXABAY/ARTEM BELIAIKIN Ilustrasi cabai merah, cabai merah keriting. Harga cabai merah keriting naik di hampir semua wilayah Jakarta, kecuali Jakarta Selatan. Harga cabai merah keriting di Pasar Slipi sampai Rp 70 ribu per kg.

Untuk deflasi bulanan Januari 2026, komoditas yang dominan memberikan andil deflasi antara lain cabai merah sebesar 0,16 persen, cabai rawit sebesar 0,08 persen, bawang merah sebesar 0,07 persen, daging ayam ras sebesar 0,05 persen, telur ayam ras sebesar 0,03 persen, serta bensin sebesar 0,03 persen.

Inflasi komponen inti dan harga diatur pemerintah (administered prices)

Pada Januari 2026, inflasi tahunan komponen inti tercatat sebesar 2,45 persen, dengan inflasi bulanan dan tahun kalender masing-masing sebesar 0,37 persen.

Sementara itu, komponen yang harganya diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 9,71 persen dan komponen yang harganya bergejolak sebesar 1,14 persen.

Dari sisi andil terhadap inflasi tahunan, komponen inti menyumbang 1,59 persen, komponen harga diatur pemerintah menyumbang 1,77 persen, dan komponen bergejolak menyumbang 0,19 persen.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyatakan, inflasi administered prices Januari 2026 diakibatkan oleh faktor base effect seiring implementasi kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50 persen pada Januari-Februari 2025.

Inflasi komponen energi dan bahan makanan

Komponen energi pada Januari 2026 mengalami inflasi tahunan sebesar 14,94 persen, dengan kenaikan indeks dari 93,36 pada Januari 2025 menjadi 107,31 pada Januari 2026.

Komponen ini memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 1,49 persen, meskipun secara bulanan dan tahun kalender mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,33 persen.

Sementara itu, komponen bahan makanan mengalami inflasi tahunan sebesar 1,19 persen, dengan kenaikan indeks dari 112,06 pada Januari 2025 menjadi 113,39 pada Januari 2026.

Komponen ini memberikan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,25 persen, dan mengalami deflasi bulanan serta tahun kalender masing-masing sebesar 1,55 persen.

SHUTTERSTOCK/D.EE_ANGELO Ilustrasi inflasi.

Perbandingan dengan Januari tahun sebelumnya

BPS mencatat, tingkat inflasi tahunan Januari 2026 sebesar 3,55 persen lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 0,76 persen dan Januari 2024 yang sebesar 2,57 persen.

Sementara itu, tingkat deflasi tahun kalender Januari 2026 sebesar 0,15 persen. Sebagai perbandingan, tingkat deflasi tahun kalender Januari 2025 sebesar 0,76 persen dan tingkat inflasi tahun kalender Januari 2024 sebesar 0,04 persen.

BI prediksi inflasi tahunan 2026 dan 2027 akan menurun

Denny menyebut, inflasi tahunan Januari 2026 sedikit meningkat dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy).

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi 2026 dan 2027 secara tahunan akan menurun sehingga tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen," tutur Denny.

Menurut dia, prediksi ini didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional, dan berakhirnya pengaruh base effect akibat rendahnya inflasi Januari 2025 karena implementasi kebijakan diskon tarif listrik.

Bisnis.com, MEDAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mencatat tingkat inflasi tahunan wilayah ini pada Januari 2026 mencapai 3,81% secara year on year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,55% (yoy).

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut Misfaruddin mengatakan, tarif listrik menjadi komoditas utama penyumbang inflasi tahunan Sumut pada Januari dengan kontribusi sebesar 1,13%.

"Tarif listrik, karena di awal tahun lalu ada kebijakan pemerihtah mendiskon tarif listrik untuk bulan Januari-April," kata Misfaruddin usai agenda rilis BPS di Medan, Senin (2/2/2026).

Ketiadaan kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2026 membuat pengeluaran masyarakat untuk listrik kembali ke kondisi normal. Situasi tersebut mendorong tarif listrik menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar rumah tangga pada Januari.

Selain tarif listrik, sejumlah komoditas lain juga memberikan andil signifikan terhadap inflasi Sumut. Komoditas tersebut antara lain emas perhiasan dengan kontribusi 0,90%, beras sebesar 0,30%, ikan dencis 0,26%, serta daging ayam ras 0,20%.

Meski masih berada pada level relatif tinggi, Misfaruddin menyebutkan laju inflasi tahunan Sumut pada Januari 2026 menurun dibandingkan Desember 2025 yang tercatat sebesar 4,66% (yoy).

Dari sisi kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,04%. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi secara tahunan hingga 16,40%, meskipun andilnya terhadap inflasi total hanya 0,99%.

"Dari angka inflasi 3,81% (YoY), sebanyak 1,04% nya berandil dari makanan, minuman, dan tembakau. Besaran inflasi yang paling tinggi ada di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya walaupun andilnya kecil," pungkasnya.

Adapun secara bulanan, Sumut mengalami deflasi sebesar 0,75% secara month to month (mtm) pada Januari 2026. Angka tersebut lebih dalam dibandingkan deflasi bulanan nasional yang tercatat sebesar 0,15% (mtm).

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,76% secara bulan ke bulan (m-to-m) pada Desember 2025. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit hingga emas perhiasan menjadi pemicunya.

“Pada bulan Desember 2025 Provinsi Jawa Timur tercatat mengalami inflasi sebesar 0,76%. Dengan ditutupnya inflasi pada bulan Desember 2025, inflasi tahunan (y-on-y) kita mencapai 2,93%,” ujar Kepala BPS Jawa Timur Zulkipli, Selasa (6/1/2026).

Zulkipli membeberkan bahwa pada Desember 2025, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tercatat mengalami inflasi pada 11 Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Inflasi tertinggi tercatat di Jember sebesar 0,86% pada Desember 2025 dan terendah di Tulungagung sebesar 0,56%,” tambahnya.

Zulkipli membeberkan, komoditas utama penyumbang inflasi di Jawa Timur pada periode Desember 2025 adalah cabai rawit.

“Cabai rawit inflasi 100,03% dengan andil 0,24% kondisi di bulan Desember, tingginya kenaikan [harga] sehingga cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Desember,” beber Zulkipli.

Sejumlah komoditas lain juga andil menyumbang inflasi di Jawa Timur pada periode Desember 2025, antara lain emas perhiasan yang mengalami kenaikan 4,49%, daging ayam ras 4,56%, angkutan udara 6,04%, hingga bawang merah 8,17%.

Sementara itu, hanya terdapat dua komoditas utama yang menjadi penahan inflasi di Provinsi Jawa Timur pada periode Desember 2025.

“Dua komoditas utama yang terlihat mengalami penurunan yaitu cabai merah, yang mengalami deflasi 16,67%, dan beras, terlihat mengalami penurunan harga sebesar 0,24%,” beber Zulkipli.

Zulkipli juga menyebut, terdapat beberapa catatan peristiwa pada 2025 silam yang turut mempengaruhi harga. Seperti masa panen serta curah hujan yang mempengaruhi ketersediaan bahan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

Kemudian perkembangan harga emas global yang memicu perubahan harga emas perhiasan, hingga peringatan hari besar keagamaan nasional yang turut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas tertentu.

"Harga beras sempat mengalami kenaikan sampai dengan bulan Oktober, dan di bulan November dan Desember terlihat mengalami penurunan. Harga cabai juga sangat fluktuatif sekali, dan tertinggi terjadi di bulan Maret 2025," ungkapnya.

Ia pun menegaskan bahwa inflasi Desember 2025 tidak hanya terjadi di Jawa Timur saja. Namun, juga melanda provinsi lain di seluruh penjuru tanah air.

“Kalau kita lihat per provinsi, terlihat seluruh provinsi di Indonesia juga mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Aceh 3,60% dan terendah Maluku Utara sebesar 0,05%,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan (year on year/YoY) di provinsi tersebut mencapai 2,72% pada Desember 2025. Indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 109,98.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan Desember 2024, dalam periode lalu ini inflasi Jawa Tengah berada di level 1,67%. Kenaikan harga terutama dipengaruhi komoditas emas perhiasan, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Menurut BPS, perkembangan harga tersebut menunjukkan adanya tekanan inflasi dari komoditas pangan dan sejumlah komoditas nonpangan menjelang akhir tahun.

“Pada bulan Desember dan akhir tahun, angka inflasi secara Year on Year dan Year to Date ini memiliki nilai yang sama karena pembandingnya sama. Inflasi tahunan ini masih sesuai dengan target inflasi pemerintah tahun 2025 yang ada pada kisaran 1,50% hingga 3,50%,” jelas Wisnu Nurdiyanto, Statistisi Ahli Madya, Senin (05/01/2026).

Dia menjelaskan bahwa penyumbang terbesar inflasi Jawa Tengah secara tahunan berasal dari kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,14%. Selain itu, penyumbang inflasi berikutnya diikuti dari kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil inflasi sebesar 0,76% yang didorong dari kenaikan harga emas perhiasan. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran menjadi kelompok ketiga yang memberikan andil inflasi secara tahunan sebesar 0,24% yang didorong dari naiknya harga nasi dengan lauk.
Terdapat lima komoditas yang memberikan andil terbesar di Jawa Tengah secara tahunan, yakni emas perhiasan sebesar 0,66%, cabai rawit 0,15%, cabai merah sebesar 0,14%, daging ayam ras sebesar 0,13%, dan beras sebesar 0,12%. Terkait perbandingan inflasi tahun 2025 dengan tahun 2024, tercatat bahwa emas perhiasan masih konsisten menjadi komoditas penyumbang tertinggi inflasi Jawa Tengah dengan tahun 2025 memberikan andil sebesar 0,66%, alami kenaikan dibanding tahun 2024 dengan andil hanya sebesar 0,25%.
Sementara itu, pada tahun 2025 komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dan ketiga secara tahunan di Jawa Tengah. Wisnu menyebut bahwa kenaikan harga cabai rawit tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Desember 2025, sedangkan kenaikan harga cabai merah tertinggi terjadi pada Januari 2025 yang saat itu mencapai lebih dari 77%. “Cabai rawit dan cabai merah di tahun 2025 menjadi penyumbang terbesar kedua dan ketiga, padahal kedua komoditas tersebut justru menjadi penyumbang deflasi terdalam pada tahun 2024,” ungkap Wisnu
Berdasarkan hasil pemantauan, 9 wilayah IHK di Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah mencatat bahwa semua wilayah mengalami inflasi. Dari 9 wilayah tersebut, Kota Semarang menjadi wilayah dengan angka inflasi tertinggi secara tahunan sebesar 2,84%, sedangkan Kabupaten Rembang menjadi wilayah dengan inflasi terendah sebesar 2,47%. (Fadya Jasmin Malihah)

JAKARTA, KOMPAS.com - November 2025 menjadi bulan penting dalam perhitungan inflasi Indonesia.

Setelah beberapa bulan menunjukkan tren kenaikan, akhir tahun ini Inflasi bulanan akhirnya melandai. Ini merupakan dinamika yang menarik terhadap respons kebijakan dan kondisi perekonomian menjelang penutupan tahun.

Angka-angka terbaru: inflasi melandai

Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada November 2025 terjadi inflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) sebesar 0,17 persen, dari Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 109,04 di Oktober 2025 menjadi 109,22 di November 2025.

FREEPIK/VWALAKTE Ilustrasi inflasi.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat 2,72 persen, turun dari 2,86 persen di Oktober 2025.

Inflasi dari awal tahun sampai November (year-to-date/ytd) berada di kisaran 2,27 persen.

Pengumuman tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Bank Indonesia (BI), yang menyatakan bahwa inflasi pada November tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

Dengan capaian ini, November 2025 menjadi bulan dimana laju inflasi berhenti naik dan bahkan melemah, setelah beberapa periode inflasi bulanan dan tahunan yang relatif lebih tinggi.

Penyumbang inflasi 2025

Dalam jumpa pers BPS, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyampaikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada November 2025, namun sumbangan itu relatif kecil yaitu andil 0,09 persen dari inflasi bulanan 0,17 persen.

PIXABAY/MUNISH GARG Ilustrasi perhiasan emas.

Komoditas yang dominan menyumbang inflasi antara lain emas perhiasan dengan andil 0,08 persen, disusul tarif angkutan udara (0,04 persen), bawang merah (0,03 persen), ikan segar dan wortel masing-masing 0,02 persen.

“Emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang terbesar kenaikan inflasi, dan telah mencatat inflasi selama 27 bulan berturut-turut,” ujar Pudji.

Di sisi lain, BPS juga mencatat sejumlah komoditas yang memberikan andil deflasi.

Daging ayam ras tercatat memberi andil deflasi 0,03 persen, beras dan cabai merah masing-masing 0,02 persen, serta telur ayam ras dan kentang masing-masing 0,01 persen.

Secara komponen inflasi:

• Inflasi inti (core inflation) tercatat 0,17 persen (mtm), berkontribusi 0,11 persen terhadap inflasi bulanan.
• Inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) menunjukkan kenaikan 0,24 persen (mtm), dengan andil 0,05 persen, didorong terutama oleh tarif angkutan udara.
• Sementara kelompok volatile food (makanan dan kebutuhan pokok yang rentan fluktuasi harga) mengalami inflasi tipis 0,02 persen (mtm), andil 0,01 persen.

Menurut BI, inflasi volatile food secara tahunan mencapai 5,48 persen, menurun dibandingkan 6,59 persen pada bulan sebelumnya.

Dengan perkembangan ini, inflasi secara keseluruhan tetap terkendali dan bahkan sedikit mereda.

BI meyakini bahwa inflasi akan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada akhir 2025 dan sepanjang 2026, berkat konsistensi kebijakan moneter serta sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lewat kerangka kerja tim pengendalian inflasi.

Variasi antar wilayah: tidak semua daerah mengalami tren yang sama

Data BPS menunjukkan bahwa meskipun inflasi nasional relatif stabil, variasi antar provinsi dan kabupaten/kota cukup besar.

Inflasi tahunan tertinggi di tingkat provinsi tercatat di Provinsi Riau pada angka 4,27 persen (IHK 110,86), sementara terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,65 persen (IHK 108,05).

Di tingkat kabupaten/kota, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli dengan kenaikan 6,69 persen (IHK 117,71), sedangkan inflasi paling rendah, bahkan deflasi tahunan, tercatat di Kabupaten Halmahera Tengah (0,10 persen, IHK 108,47).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi di Indonesia tidak homogen, tergantung pada dinamika lokal, yakni komoditas utama, distribusi supply-demand, serta faktor struktural wilayah masing-masing.

Reaksi pemerintah dan BI: sinergi antara kebijakan moneter dan ketahanan pangan

Respon cepat terhadap data inflasi ini datang dari BI melalui siaran pers resmi. BI menekankan bahwa inflasi November “tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.”

Menurut BI, keberhasilan meredam inflasi dipengaruhi oleh “konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (pusat dan daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.”

Masih menurut BI, inflasi inti yang tidak termasuk makanan pokok dan harga yang diatur pemerintah tetap stabil di 2,36 persen (yoy) pada November 2025, level yang sama dengan bulan sebelumnya.

Untuk komponen volatile food (makanan dan bahan pokok), meskipun ada inflasi 0,02 persen mtm, secara tahunan inflasinya menurun dari bulan sebelumnya.

SHUTTERSTOCK/YELLOW_MAN Ilustrasi inflasi. Inflasi adalah. Penyebab inflasi. Inflasi menyebabkan apa.

Bank sentral memperkirakan dengan sinergi kebijakan dan ketahanan pasokan pangan, inflasi volatile food tetap bisa terkendali.

Peningkatan inflasi administered prices (terutama dari tarif angkutan udara) diakui BI, namun dinilai sebagai konsekuensi dari meningkatnya mobilitas masyarakat dan harga avtur global.

Bagi masyarakat, terutama rumah tangga dengan pengeluaran pada kebutuhan pokok, penurunan inflasi volatile food bisa menjadi “angin segar”, sedikit meredam beban belanja.

Namun untuk komoditas lain seperti emas perhiasan dan layanan, harga tetap naik, yang berarti sebagian beban masih dirasakan.

Mengapa November “waktu tepat” untuk meredam inflasi?

Beberapa faktor mendukung laju inflasi yang lebih rendah di November 2025, yakni sebagai berikut.

1. Stabilitas pasokan pangan

Turunnya harga komoditas seperti beras, daging ayam ras, cabai merah, telur dan kentang. Ini menunjukkan pasokan relatif lebih baik, atau setidaknya stabil dibanding bulan-bulan sebelumnya.

2. Mobilitas dan konsumsi jasa meningkat

Kenaikan tarif layanan terkontrol, seperti angkutan udara, namun kenaikan ini relatif terukur dibanding lonjakan komoditas volatile food.

3. Kebijakan moneter dan koordinasi pengendalian inflasi

Pernyataan BI menunjukkan bahwa sinergi antara BI dan pemerintah di bawah TPIP/TPID serta implementasi program ketahanan pangan nasional dianggap sebagai determinan kunci.

SHUTTERSTOCK/LEONID SOROKIN ilustrasi inflasi

4. Suku bunga acuan (BI Rate) tetap stabil

Hal ini menahan biaya produksi dan distribusi, yang bisa mencegah lonjakan harga lebih tinggi. Stabilitas moneter merupakan bagian dari narasi pengendalian inflasi BI.

Dampak potensial dan perhatian ke depan

Meski inflasi November 2025 menunjukkan pelonggaran, realitas heterogen antar daerah, dengan beberapa kabupaten/kota mencatat inflasi tahunan tinggi , menunjukkan bahwa risiko lokal tetap ada. Bagi daerah dengan inflasi tinggi, tekanan harga bisa lebih berat.

Selain itu, komoditas seperti emas perhiasan dan layanan (transportasi udara, jasa) yang tetap mencatat kenaikan menunjukkan bahwa sebagian kelompok pengeluaran rumah tangga bisa tetap merasakan tekanan biaya, terutama rumah tangga dengan pola konsumsi non-pokok yang besar.

Ketergantungan pada pasokan pangan dan stabilitas distribusi menjadi elemen penting. Bila pasokan terganggu (misalnya cuaca buruk, logistik, distribusi), inflasi volatile food bisa kembali meningkat, seperti yang terjadi di masa sebelumnya.

Sinergi kebijakan antara moneter, fiskal, dan kebijakan pangan/pertanian nasional akan semakin krusial, bukan hanya untuk menjaga stabilitas harga tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat luas.

Sorotan menarik

Dari dinamika inflasi November 2025 ini, dua hal yang menarik disimak.

1. Peran komoditas non-pokok dalam inflasi

Sering kali, perhatian besar tertuju pada harga bahan pokok. Namun pada November 2025 ini, komoditas seperti emas perhiasan dan layanan tampak sebagai penopang utama inflasi.

Ini menunjukkan bahwa tekanan harga tidak hanya soal kebutuhan dasar, tapi juga gaya hidup dan mobilitas masyarakat.

2. Variasi wilayah yang signifikan

Inflasi nasional bisa “tenang”, tetapi di banyak daerah mungkin berbeda cerita. Bagi pembuat kebijakan dan analis ekonomi, ini menegaskan bahwa pendekatan pengendalian inflasi harus mempertimbangkan karakteristik lokal, jangan mengandalkan data agregat saja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025. Adapun secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,72 persen.

“Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025. Secara tahunan terjadi inflasi 2,72 persen, dan secara tahun kalender atau year-to-date (ytd) terjadi inflasi 2,27 persen,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pudji menerangkan, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yakni sebesar 1,21 persen dengan memberikan andil inflasi mencapai 0,09 persen.

“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi 0,08 persen. Komoditas lainnya yang juga memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,04 persen.”

Kemudian, komoditas bawang merah juga memiliki andil inflasi sebesar 0,03 persen. Komoditas lainnya yaitu ikan segar dengan andil inflasi sebesar 0,02 persen serta wortel dengan kontribusi inflasi sebesar 0,02 persen.

Pudji menjelaskan, di samping itu, ada beberapa komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada November 2025. Antara lain daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,03 persen, beras dan cabai merah dengan andil deflasi masing-masing mencapai 0,02 persen, serta beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan kentang masing-masing 0,01 persen.

Sepanjang November 2025, BPS mencatat beberapa peristiwa penting yang memengaruhi pergerakan inflasi. Pertama, tren kenaikan harga emas dunia yang terus berlanjut hingga saat ini.

Kedua, tarif angkutan udara mengalami kenaikan di hampir semua rute dan maskapai seiring berakhirnya promo tarif bulan sebelumnya (Oktober 2025) dan meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Ketiga, produksi bawang merah. Kementerian Pertanian melalui early warning system (EWS) mencatat produksi bawang merah pada November 2025 merupakan yang terendah sepanjang tahun. Penurunan luas tanam pada September 2025 (untuk panen November 2025) di sentra Pantura Jawa umum disebabkan tingginya harga benih, alih komoditas padi sawah, dan serangan OPT.

Keempat, potensi ombak atau gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat potensi gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia sepanjang November 2025.

Eva Rianti

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2025 sebesar 0,28% (month to month/MtM). Dengan andil 0,21%, inflasi emas sudah terjadi 26 bulan berturut-turut dan menyentuh level tertinggi bulan lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi Oktober 2025 yakni sebesar 3,05% serta dengan andil 0,21%. Emas menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi.

Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 adalah sebesar 11,97% dan memberikan andil kepada inflasi Oktober 2025 sebesar 0,21%. Tingkat inflasi dan andilnya merupakan level tertinggi dalam kurun waktu 26 bulan sejak terjadinya inflasi secara berturut-turut.

"Ini merupakan inflasi tertinggi sejak 26 bulan berturut-turut sejak terjadinya inflasi," terang Pudji pada konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Adapun, tingkat inflasi emas pada Oktober 2023 dan Oktober 2024 sebesar masing-masing 0,92% dan 4,44%. Masing-masing juga memberikan andil terhadap inflasi bulan tersebut 0,01% dan 0,06%.

Sejalan dengan hal tersebut, BPS juga mencatat bahwa tingkat inflasi Oktober 2025 adalah yang tertinggi pada periode yang sama sejak empat tahun yang lalu yakni Oktober 2021. Secara historis pada setiap Oktober sejak 2021 hingga 2025 mengalami inflasi. Hanya pada Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar 0,11% (MtM).

Selain itu, inflasi selalu terjadi sejak empat tahun yang lalu masing-masing sebesar 0,12% (MtM) pada Oktober 2021, 0,17% (MtM) pada Oktober 2023, dan 0,08% (MtM) pada Oktober 2024.

"Tingkat inflasi yang terjadi pada Oktober 2025 merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tingkat inflasi 2021 hingga 2024," terang Pudji, Senin (3/11/2025).

Komoditas emas perhiasan disebut menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2024 dan Oktober 2025. Itu berbeda dengan tiga tahun sebelumnya masing-masing pada Oktober 2021 ketika penyumbang utama inflasi bulanan merupakan cabai merah, serta beras pada masing-masing Oktober 2022 dan Oktober 2023.

Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi pada Oktober 2025 adalah cabe merah 0,06%, telur ayam ras 0,04%, dan daging ayam ras dengan andil inflasi 0,02%.

Adapun seluruh komponen mengalami inflasi secara bulanan, dengan terbesar pada kelompok komponen inti. Inflasi komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,39%, dan memberikan andil 0,25%. Komoditas dominan dari kelompok tersebut adalah emas perhiasan dan biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi.

Berikutnya adalah komponen harga diatur pemerintah yang mengalami inflasi 0,10%. Komponen ini memberikan andil inflasi 0,02%, dengan komoditas dominan adalah sigaret kretek mesin serta tarif angkutan udara.

Selanjutnya, komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,03% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Komoditas dominan adalah cabe merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Bisnis.com, MEDAN - Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) Sunarji Harahap menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) dalam menekan laju inflasi di Sumut sudah tepat.

Sunarji menyebut langkah itu akan sangat membantu masyarakat yang kini tengah berjuang menghadapi kenaikan harga beras, cabai merah, dan kebutuhan pokok lainnya.

“Saya menilai langkah-langkah tersebut sudah tepat dan harus benar-benar terlaksana agar dampak pengendalian inflasi itu dirasakan masyarakat,” kata Sunarji kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Sebagai informasi, Sumut mencetak inflasi sebesar 5,32% (year-on-year/YoY) pada September 2025. Ini merupakan rekor inflasi tertinggi Sumut sepanjang tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan cabai merah. Sumut bahkan menjadi Provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi se-Indonesia.

Dari data Badan Pusat Statistik Sumut, tingginya inflasi tahunan Sumut pada September 2025 disebabkan oleh fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah hingga beras. Diketahui, cabai merah berandil sebesar 1,11% dalam angka inflasi tahunan Sumut pada September 2025. Sedangkan 0,31% nya disumbang oleh komoditas beras.

Sunarji mengatakan angka inflasi tahunan Sumut yang mencetak rekor tertinggi nasional pada September 2025 merupakan tamparan keras bagi Gubernur Sumatra Utara.

Dia menilai itu indikasi dari lemahnya kendali Pemprov Sumut terhadap harga dan pasokan barang.

“Ini cerminan nyata bahwa beban hidup semakin berat di tengah stagnasi pendapatan dan daya beli yang rendah,” tambahnya.

Sunarji pun mengingatkan agar langkah-langkah pengendalian inflasi tersebut benar-benar dijalankan Pemprov, mulai dari penyediaan bundling (paket) beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan cabai; percepatan penyaluran bantuan pangan dan pasar murah; hingga monitoring distribusi pangan dan penguatan kerja sama antar daerah.

“Inti dari 11 langkah Gubernur ini, kan, adalah bagaimana Sumatra Utara dapat menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya tercukupi dan dengan harga yang terjangkau,” ujar Sunarji.

Adapun sebelumnya Gubernur Sumut Bobby Nasution menyiapkan 11 (sebelas) langkah cepat untuk menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi jelang berakhirnya tahun 2025.

Langkah itu antara lain membagikan secara gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah; mempercepat penyaluran bantuan pangan; dan menggelar pasar murah.

Selain itu Pemprov juga merancang intervensi dalam tata niaga untuk mempercepat penurunan harga sejumlah komoditas pangan; melakukan sidak pasar; me monitoring distribusi pangan; memperkuat kerja sama antar daerah; menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) mengelola cabai dan bawang merah; serta mengantisipasi bahan pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG), dan penetapan toko pantau inflasi.