#30 tag 24jam
Formula Baru Kenaikan Upah Berlaku, Deadline Gubernur Tetapkan UMP Maksimal 24 Desember 2025
PP Pengupahan resmi diteken Presiden Prabowo. Gubernur diberi tenggat hingga 24 Desember 2025 untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2026. [333] url asal
#kenaikan-upah-minimum-2026 #upah-minimum-provinsi #formula-kenaikan-upah #pp-pengupahan #ump-2026 #umk-2026 #tenggat-penetapan-upah #inflasi-pertumbuhan-ekonomi-upah #kebijakan-upah-pemerintah
Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan tenggat waktu bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026. Penetapan tersebut wajib dilakukan paling lambat 24 Desember 2025.Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025. PP tersebut menjadi dasar hukum terbaru dalam penetapan upah minimum nasional maupun daerah.
Penandatanganan PP Pengupahan ini sekaligus menandai berlakunya formula baru kenaikan upah minimum yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha.
PP Pengupahan resmi diteken Presiden Prabowo
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penyusunan PP Pengupahan telah melalui proses kajian dan pembahasan yang panjang sebelum akhirnya ditetapkan.“Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 17 Desember 2025.
Ia menegaskan, proses perumusan kebijakan ini juga telah memperhatikan berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan, khususnya dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.
Formula baru kenaikan upah minimum
Dalam PP Pengupahan terbaru, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum menggunakan pendekatan ekonomi makro. Formula tersebut adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor Alfa.“Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9,” jelas Yassierli.
Dengan formula ini, kenaikan upah minimum diharapkan tetap menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.
Kewenangan dan kewajiban gubernur
PP Pengupahan juga menegaskan peran strategis gubernur dalam penetapan upah minimum. Gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).Selain itu, gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Untuk tahun 2026, pemerintah memberikan tenggat waktu yang jelas.
“Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pekerja menjelang pergantian tahun.
(ANN)
Buruh Tuding Pemerintah dan Pengusaha Mau Naikkan Upah Minimum 2026 di Bawah 6,5%
KSPI menyebut pemerintah dan pengusaha berencana menaikkan UMP 2026 di bawah 6,5%, menurunkan indeks tertentu dari 0,9 menjadi 0,2-0,7, yang dapat melemahkan daya beli. [367] url asal
#upah-minimum-2026 #kenaikan-upah-minimum #pemerintah-dan-pengusaha #kspi-upah-minimum #indeks-tertentu-upah #pertumbuhan-ekonomi-upah #inflasi-upah-minimum #peraturan-pengupahan-baru #kontribusi-buruh
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/11/25 12:45
v/32700/
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut pemerintah dan unsur pengusaha hendak menetapkan kenaikan upah minimum 2026 di bawah 6,5%. Persentase tersebut merupakan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 yang dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Dia lantas menjelaskan bahwa indeks tertentu merupakan perhitungan seberapa besar kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, rancangan PP tersebut memuat besaran indeks tertentu pada rentang 0,2 hingga 0,7, padahal pada tahun lalu berkisar 0,9. Dengan angka makroekonomi yang tak berbeda jauh, kenaikan upah minimum tahun ini disebutnya berpotensi tak akan menyentuh 6,5%.
“Sekarang makroekonominya sama. Angka pertumbuhan ekonomi 5 koma sekian persen, inflasi 2 koma sekian persen.Masa indeks tertentunya diturunkan, anjlok ke 0,2 sampai 0,7,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).
Lebih lanjut, dia juga mengeklaim bahwa pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan besaran indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5.
Dengan perhitungan tersebut, maka kenaikan UMP 2026 berpotensi hanya berkisar 3,15%. Meskipun KSPI menuntut persentase kenaikan UMP sebesar 8,5% hingga 10,5%, pihaknya lebih memilih besaran indeks tertentu sama seperti tahun lalu.
“Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0 berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” ujar Said.
Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar tak menyetujui apa yang disebutnya sebagai usulan Kemnaker dan pengusaha tersebut. Menurutnya, kenaikan upah yang rendah hanya akan menyebabkan daya beli masyarakat kian melemah.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP tahun depan.
Yassierli tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.
Namun, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.
“Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)