Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menantang para pelaku usaha untuk tidak ragu melaporkan menteri atau pejabat kementerian/lembaga (K/L) yang kerap menghambat aktivitas dunia usaha.

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya lewat dukungan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Di dalam struktur tersebut, Purbaya memimpin Pokja II yang berfokus pada penyelesaian hambatan (debottlenecking) di dunia usaha.

"Pak Presiden amat mendukung itu, apalagi one-stop service, dia suka sekali. Ke depan kita akan betulin itu terus. Jadi, ini anda boleh ngaduin siapa saja, pemerintah juga boleh. Menteri perdagangan, menteri itu, aduin aja," tegas Purbaya di dalam seminar Warta Ekonomi Group di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Bendahara negara itu menjelaskan, Satgas P2SP membuka pintu bagi seluruh pelaku bisnis, baik domestik maupun asing untuk menyampaikan keluhan terkait regulasi dan birokrasi di Indonesia. Pengaduan tersebut akan disidangkan secara rutin setiap pekan untuk dicari jalan keluarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga 6 April 2026, Satgas P2SP telah menerima sebanyak 112 aduan dari pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 pengaduan di antaranya telah masuk ke tahap persidangan.

Purbaya menekankan bahwa Satgas menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Artinya, pemerintah tidak lagi hanya berpatokan pada peraturan di atas kertas yang kerap kali terlihat sempurna namun macet dalam implementasi.

Artinya, jika ditemukan masalah operasional maka masalah tersebut akan ditarik ke persidangan. Sementara jika akar permasalahannya di regulasi maka akan diserahkan ke Pokja III yang mengurusi perbaikan peraturan perundangan-undangan.

Ancam Potong Anggaran

Sebagai contoh kasus, Purbaya menceritakan pengalamannya dalam menangani aduan terkait kerumitan birokrasi di Kementerian Perdagangan. Kasus tersebut bermula dari seorang importir yang terlambat melaporkan dokumen, padahal seluruh izin telah diterbitkan.

Akibat keterlambatan administratif tersebut, pengusaha diwajibkan melakukan reekspor sebelum bisa mengimpor kembali barang tersebut ke Indonesia. Padahal, barang yang diimpor memiliki sifat beracun sehingga tidak memungkinkan untuk direekspor dan juga membebani pengusaha dengan biaya yang sangat besar.

"Otak birokrat kan beda-beda, ada yang suka rumit cara berpikirnya. Kenapa kementerian perdagangannya tidak mau [menyelesaikan]? Saya panggil Sekjen saya, saya bisikin. Kalau diperlama lagi, anggarannya bakalan dipotong," ceritanya diikuti tawa.

Purbaya berseloroh, kewenangannya sebagai Menteri Keuangan pada akhirnya bisa menertibkan birokrasi yang membandel. Menurutnya, hal tersebut sah dilakukan demi kepentingan negara.

"Jadi, Menteri Keuangan itu enak rupanya, punya kekuasaan. Namanya kan untuk negara. Kalau sudah mengganggu, kita potong anggarannya. Atau, tidak usah bilang, tahu-tahu minggu depan tidak gajian. Kan lebih seru," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan keluhan dari para investor atau bond holder pemerintah, iklim investasi di Indonesia masih belum sehat.

Aduan ini mencuat dalam agenda investor meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, kemarin, Senin (13/10/2025), yang dihadiri oleh 32 ekonom dan direksi lembaga jasa keuangan.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini enggak bagus-bagus, mereka tanya apa cara saya untuk memperbaiki itu," kata Purbaya selepas investor meeting, dikutip Selasa (14/10/2025).

Merespons keluhan itu, Purbaya mengungkapkan pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mempercepat perbaikan iklim investasi di Indonesia, yakni melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP, segala macam kan. Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi kita akan memperbaiki itu melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan," tegas Purbaya.

Melalui tim itu, Purbaya mengatakan, dirinya akan membuka ruang laporan pengaduan khusus dari para pelaku bisnis terkait dengan masalah-masalah percepatan perizinan. Ia mengaku akan menjadi hakim yang membereskan masalah itu

"Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu, akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Jadi orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya, kita beresin," ujar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rencana pembentukan Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Tim ini nantinya akan diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tim ini nantinya akan banyak menangani masalah yang ditemui oleh pelaku usaha serta investor di Tanah Air. Dengan adanya tim ini, Purbaya berharap masalah iklim investasi di Tanah Air yang banyak dipengaruhi oleh masalah perizinan dapat diselesaikan.

"Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian," kata Purbaya selepas acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Adapun, Purbaya mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting sore ini. Dalam pertemuan dengan para investor pemegang surat utang pemerintah ini, mereka ternyata menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik.

Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya.

Oleh karena itu, dengan adanya Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan, Purbaya yakin dirinya bisa membantu menangani masalah para investor dan pelaku usaha.

"Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis," tambahnya.

Dia pun berjanji pihaknya akan mengelar perkara untuk aduan pelaku bisnis tersebut setiap minggunya.

"Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Purbaya mengatakan ini adalah momen pertama dirinya bertemu dengan investor para pemegang surat utang pemerintah. Mereka memang umumnya banyak dari perbankan dan pasar modal. Menurutnya, pertemuan ini diinisiasi oleh mereka.

"Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar-benar nggak? bisa deliver segala macam landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," kata Purbaya, saat ditemui selesai acara investor meeting di kantor DJP, Senin (13/10/2025).

Menurut Purbaya, setelah pertemuan ini, investor menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik.

Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya.

Di atas kertas, kata Purbaya, semua sudah dilakukan yaitu one stop service atau layanan PTSP dan Online Single Submission (OSS). Namun masalahnya tidak juga hilang.

Dia menegaskan hal ini akan diperbaiki melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Ini akan dibentuk oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jika ini sudah terbentuk, Purbaya yakin dirinya bisa mendedikasikan diri untuk memecahkan masalah dari pelaku bisnis dan investor.

"Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya.