Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pelaporan ekspor sumber daya alam (SDA) kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) selama masa transisi masih fokus pada pencatatan dan belum ada pembahasan mengenai margin fee.

Rosan menegaskan mekanisme pelaporan ekspor SDA pada masa transisi difokuskan untuk pengumpulan data dan pencatatan transaksi secara komprehensif guna memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional secara lebih terbuka dan tertata.

"Yang awal itu adalah kita lihat pelaporan dululah," kata Rosan dikonfirmasi usai konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Penegasan itu disampaikan Rosan saat menjawab pertanyaan awak media yang mengkonfirmasi mengenai apakah ada kemungkinan pengambilan margin fee oleh DSI terhadap para eksportir SDA,

Menurut Rosan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengumpulan data dan pelaporan komprehensif seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam sebelum penerapan penuh mekanisme perdagangan melalui platform resmi diberlakukan.

Masa transisi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026 dengan kewajiban pelaporan seluruh transaksi ekspor kepada DSI untuk mendukung perbaikan tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Dalam periode itu, pemerintah belum menerapkan mekanisme pembelian putus maupun penetapan margin perdagangan karena sistem masih berada pada tahap penyempurnaan bersama seluruh pihak terkait.

Ia mengatakan detail mekanisme perdagangan baru akan diumumkan setelah proses evaluasi dan pengumpulan informasi selesai dilakukan selama masa transisi sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Mekanisme detilnya nanti kita akan sampaikan, (jangan) secara terpotong-potong ya, (kalau) secara terpotong-potong nanti malah terpenggal-penggal, nanti malah enggak komprehensif pemahamannya, entar enggak jelas," beber Rosan.

Pemerintah juga menegaskan keberadaan DSI lebih diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor sekaligus memastikan nilai perdagangan komoditas Indonesia sesuai harga pasar internasional yang berlaku secara wajar.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas yang dinilai mempengaruhi penerimaan negara serta akurasi data perdagangan nasional selama ini.

Melalui sistem pelaporan terintegrasi, pemerintah ingin memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam agar transaksi perdagangan nasional semakin terbuka, tertata, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.

Rosan menambahkan seluruh proses akan dilaksanakan dengan prinsip good governance melalui mekanisme yang benar dan bertahap agar pelaku usaha memiliki ruang adaptasi sebelum sistem diberlakukan secara penuh pada 2027.

Mulai Januari 2027, pemerintah berencana menerapkan platform perdagangan ekspor sumber daya alam nasional yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

"Karena ini adalah dari hasil sumber daya bumi Indonesia untuk dunia dengan membawa asas kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan kepada kami," ucap Rosan.

"Dan tentunya kita akan membuat protap (prosedur tetap) ini secara baik, secara terbuka dan saya tahu karena ini adalah hal yang baru pasti akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami memberi jangka waktu tiga bulan kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun," tambah Rosan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan penataan ekspor sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka.

"Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar dan insya Allah ini juga lebih memberikan nilai tambah kepada kita semua," kata Rosan dalam dalam konferensi pers tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah mulai menata tata kelola ekspor sumber daya alam guna memperkuat kontribusi komoditas nasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penataan tersebut dilakukan melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang bertugas mendukung mekanisme perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam agar lebih terintegrasi dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Rosan menjelaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah untuk memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar dunia.

Menurut dia, penataan ekspor diperlukan karena masih ditemukan praktik under invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor komoditas belum optimal selama bertahun-tahun.

Pemerintah menilai perbaikan sistem perdagangan ekspor dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor, mulai perpajakan, royalti, devisa, hingga akurasi data perdagangan nasional secara keseluruhan.

Dalam masa transisi mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam diwajibkan terlebih dahulu dilaporkan secara komprehensif kepada Danantara untuk proses pencatatan dan penyesuaian sistem.

Melalui proses tersebut, pemerintah akan mencocokkan nilai transaksi ekspor dengan harga pasar global agar perdagangan komoditas Indonesia semakin mencerminkan nilai ekonomi yang wajar dan kompetitif internasional.

Mulai Januari 2027, transaksi ekspor komoditas sumber daya alam direncanakan menggunakan platform yang telah disiapkan pemerintah guna mendukung perdagangan yang lebih efisien, modern, dan bernilai tambah tinggi.

Rosan menegaskan mekanisme baru itu dirancang tidak hanya memperkuat tata niaga komoditas nasional, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Ia menambahkan pemerintah akan menyusun prosedur pelaksanaan secara terbuka dan bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu adaptasi sebelum implementasi penuh sistem perdagangan ekspor melalui platform nasional tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah penataan izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan tidak dijalankan sesuai peruntukannya.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak pernah dioperasikan oleh pemegang izin.

"Saya melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Bahlil, evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang disampaikan sekitar satu hingga dua bulan lalu agar dilakukan penertiban terhadap izin tambang bermasalah.

Bahll menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh izin pertambangan memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, hasil evaluasi izin tambang tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya reformasi sektor pertambangan nasional.

"​Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," terangnya.

Penataan IUP di kawasan hutan merupakan fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Peta Barat, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Langkah itu merupakan bagian dari penataan kawasan.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, kegiatan penertiban ini merupakan tindaklanjut penataan kawasan. Selama Ini keberadaan utilitas kabel udara yang bertumpuk mengakibatkan kawasan jadi kumuh dan semrawut.

"Selain penataan kawasan, tujuannya juga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," katanya, Selasa (5/5/2026).

Iin menjelaskan, penertiban ini juga dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Pelaksanaan penertiban juga mengacu pada Perda Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, serta Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas," terangnya.

Iin menegaskan, penertiban juga akan memberikan pemahaman dan efek jera kepada para operator penyelenggaran usaha terkait. Sehingga, ke depan mereka diharapkan bisa mematuhi aturan terkait pembangunan dan penempatan jaringan utilitas di DKI Jakarta.

Lihat video: Kabel Optik Kembali Makan Korban, Pengendara Motor Terjungkal



"Utilitas ini milik 22 operator. Kita harapkan semua taat pada ketentuan dan jaringan-jaringan utilitas ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada," ungkapnya.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana menambahkan, penertiban kabel yang melibatkan puluhan petugas gabungan tersebut dilakukan sepanjang empat kilometer.

"Penertiban ini kelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 lalu. Ditargetkannya, kegiatan penertiban hingga tahun 2027 mendatang sepanjang 18 kilometer," bebernya.

Taufik memaparkan, penertiban hari ini terealisasi melalaui kolaborasi dengan jajaran Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (APJATEL) tanpa menggunakan APBD.

"Penertiban di Jalan Peta Utara ini targetnya rampung hari ini. Selanjutnya kami juga akan menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Joglo Raya sepanjang sekitar 1 kilometer," katanya

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melanjutkan penataan wilayah di sejumlah titik Kabupaten Bogor, dari kawasan Parung hingga Kecamatan Babakanmadang, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Jawa Barat, Senin, mengatakan penataan tersebut bukan bertujuan menggusur pedagang, melainkan menata kawasan agar lebih rapi dan tertib, sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas publik.

“Penataan ini bukan untuk menggusur pedagang, tetapi untuk menata agar lebih rapi dan tertib. Di beberapa lokasi, pedagang tetap berada di tempat yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas. Sementara di titik tertentu, kami lakukan penataan ulang dengan menyiapkan lokasi pengganti yang lebih layak,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret telah dilakukan di kawasan Pasar Parung, di mana pedagang kaki lima diarahkan menempati area yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih terorganisir sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Rudy menegaskan seluruh upaya penataan wilayah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pajak yang dibayarkan masyarakat, sehingga hasilnya harus kembali dirasakan dalam bentuk fasilitas publik yang layak.

Ia menyebut masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang baik, termasuk jalan yang memadai dan kawasan publik yang tertata dengan baik.

“Kami memahami harapan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk yang sangat besar,” katanya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program penataan dan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar, sehingga dibutuhkan dukungan dan kebersamaan semua pihak agar penataan wilayah dapat berjalan optimal.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” kata Rudy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pasar Parung yang sebelumnya tertutup kini mulai terlihat wajahnya. Ternyata masih ada ruang yang cukup luas untuk dimanfaatkan kembali

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai memperluas penataan kawasan publik dengan menyasar wilayah Parung, tidak hanya terfokus di ibu kota Cibinong.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra di Bogor, Jumat, menyebutkan Bupati Bogor Rudy Susmanto memerintahkan jajaran Pemkab Bogor untuk mengembalikan fungsi jalan sekaligus mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, diawali dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Parung sejak Rabu (15/4).

Penataan dilakukan secara terpadu melibatkan dinas terkait, Kecamatan Parung, TNI-Polri, serta Satpol PP.

Petugas menertibkan PKL yang menempati badan jalan dengan pendekatan humanis, disertai imbauan untuk berpindah ke lokasi yang telah disediakan.

Suryanto mengatakan penataan kawasan Parung tidak hanya sebatas penertiban PKL, tetapi juga menyasar pembenahan lingkungan secara menyeluruh.

“Pasar Parung yang sebelumnya tertutup kini mulai terlihat wajahnya. Ternyata masih ada ruang yang cukup luas untuk dimanfaatkan kembali, termasuk untuk penataan kawasan. Kami juga akan menertibkan reklame agar kawasan ini lebih rapi dan tidak mengganggu,” ujarnya.

Ia menjelaskan area sempadan jalan akan dimanfaatkan untuk mempercantik lingkungan sekaligus mengurangi kesemrawutan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pendataan bangunan dari sisi perizinan hingga kepemilikan sebagai dasar penataan lanjutan.

Ke depan, Pemkab Bogor juga merencanakan pelebaran jalan dari pertigaan hingga kawasan Pohon Jeruk untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut.

Direktur Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan menegaskan, pihaknya telah menyiapkan ratusan los dan kios di dalam pasar untuk menampung para PKL yang direlokasi.

“Penataan ini bukan menggusur, melainkan menggeser. Kami ingin para pedagang tetap bisa berusaha di tempat yang lebih layak dan tertata. Untuk sementara, tempat yang disediakan juga masih digratiskan, pedagang hanya membayar iuran kebersihan dan keamanan,” kata Haris.

Sementara itu, Camat Parung, Adhi Nugraha menyampaikan bahwa penataan telah melalui tahapan komunikasi dengan para pedagang sejak awal tahun.

Dari ratusan PKL yang terdata, sebagian telah melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum penertiban dilakukan.

“Kami berharap masyarakat tidak lagi bertransaksi di pinggir jalan. Jika ini tidak diubah, kondisi semrawut akan kembali terulang,” ujarnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tadi kita lihat ada 110 rumah yang dibangun, dan sekali lagi ini kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang yang juga melakukan penyiapan infrastruktur dasarnya..,

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, penataan kawasan permukiman nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten mewujudkan semangat Indonesia ASRI.

"Ini juga semangat yang sedang kita kawal bersama-sama, yaitu mewujudkan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik atau bersih, tertata, dan juga ‘I’-nya adalah Indah. Mudah-mudahan Tanjung Anom ini bisa semakin asri," ujar AHY di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis.

AHY melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung penataan kawasan kumuh nelayan yang ada di Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

"Hari ini kami secara langsung melihat kondisi kawasan pemukiman yang sebelumnya bisa dikatakan kondisinya kurang layak untuk hidup. Dilakukan pembangunan, perbaikan, penataan rumah-rumah masyarakat, terutama para nelayan dan keluarganya," katanya.

Penataan kawasan permukiman nelayan ini adalah sebuah proyek kolaborasi sesuai dengan visi-misi dan direktif Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan semakin baik dari hari ke hari.

"Tadi kita lihat ada 110 rumah yang dibangun, dan sekali lagi ini kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang yang juga melakukan penyiapan infrastruktur dasarnya yakni jalan lingkungan, sanitasi, kemudian penerangan, dan lain sebagainya bersama dengan Habitat for Humanity," kata AHY.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menyiapkan program pembangunan kawasan hunian layak untuk 110 nelayan di Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa mengatakan, program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni dan sehat bagi nelayan itu merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah itu.

Menurut Maesyal, pembangunan kawasan hunian nelayan dengan paket lengkap itu merupakan program unggulan bernama Sistem lingkungan yang aman, ramah dan berkesinambungan (SELARAS) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025-2030.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang realisasi pendapatan negara di kuartal I 2026 hingga Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penataan lahan negara untuk kepentingan negara dan rakyat, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (6/4).

Berikut rangkuman berita selengkapnya

Menkeu laporkan pendapatan negara Rp574,9 triliun per kuartal I 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, atau meningkat 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Realisasi tersebut setara dengan 18,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3,15 kuadriliun.

Simak berita selengkapnya di sini.

Wamenkop pastikan Kopdes Merah Putih mampu bangkitkan ekonomi desa

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah memastikan Koperasi Desa (Kopdes ) Merah Putih yang kini tengah berjalan mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

"Kita optimistis Kopdes Merah Putih dapat membangkitkan ekonomi masyarakat desa, terlebih masyarakat desa kaya dengan segala potensi yang ada,dan ini kesempatan mereka berdaya dan berdaulat untuk mengelola desa masing-masing," kata Farida saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lebak, Senin.

Simak berita selengkapnya di sini.

Dewan Energi Nasional gandeng Pertamina-PLN bahas kompor listrik

Dewan Energi Nasional (DEN) akan memanggil Pertamina dan PLN untuk membahas program transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik, sebagai upaya pemerintah meningkatkan ketahanan energi dan mengendalikan subsidi energi.

“Sudah lumayan (dibahas). Hari Rabu (8/4) ini saya sudah mengundang (pemangku kepentingan), ya. Tinggal nanti kami bahas,” ujar Anggota DEN Unggul Priyanto kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Simak berita selengkapnya di sini.

Mendagri ingatkan daerah tetap waspada meski inflasi turun

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan, meski inflasi nasional sedang turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah.

"Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri," kata Tito di Jakarta, Senin.

Simak berita selengkapnya di sini.

Presiden Prabowo arahkan penataan lahan negara untuk rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar lahan negara yang saat ini dikuasai pihak lain dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

Ia menyatakan pemerintah menemukan cukup banyak aset negara, khususnya lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkeretaapian, yang telah ditempati masyarakat maupun pihak lain tanpa pemanfaatan optimal sesuai peruntukannya..

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti Wilayah III Henri Tambunan mengatakan bahwa kelembagaan yang kuat jadi fondasi tata kelola yang baik buat perguruan tinggi (PT) bisa berkembang. Dia menambahkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat untuk mengubah paradigma sehingga PT bisa berfokus pada dampak.

Dia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas karena berpengaruh langsung pada kualitas tata kelola perguruan tinggi dan pencapaian kinerja. Hal tersebut dikatakan oleh Henri dalam Sharing Session & Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi yang digelar Universitas Bakrie, Jakarta.

Rektor Universitas Bakrie Sofia Alisjahbana, menyampaikan bahwa transformasi pendidikan tinggi saat ini dituntut tidak berhenti pada kepatuhan administratif. “Saat ini transformasi pendidikan tinggi tidak hanya berbicara tentang akreditasi dan kepatuhan administratif, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata” ujarnya dalam kegiatan yang digelar di Auditorium Universitas Bakrie, Jakarta, pada Jumat (27/2/2026).

Ia menambahkan, forum ini difokuskan untuk memperkuat praktik implementasi IKU berbasis dampak di tingkat institusi. “Forum hari ini menjadi momentum untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, dan berbagi praktik baik dalam implementasi IKU berbasis dampak” kata Sofia.

Menurutnya, penguatan kelembagaan dan penjaminan mutu menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing, sekaligus memastikan IKU dibangun melalui sistem yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Muhammad Najib menekankan fungsi IKU sebagai instrumen manajemen kinerja institusi dan pengungkit perbaikan berkelanjutan. “IKU berfungsi sebagai alat ukur kinerja institusi, dasar pengambilan keputusan, instrumen akuntabilitas, dan penggerak budaya kinerja” ujar Najib.

Dia juga menekankan pentingnya konsistensi implementasi agar pengukuran kinerja tidak berhenti pada pelaporan, tetapi menjadi alat perbaikan. “What gets measured gets improved” katanya.

Diskusi turut membahas isu yang kerap muncul dalam implementasi penjaminan mutu internal (SPMI), antara lain kesenjangan antara dokumen dan pelaksanaan, audit mutu yang sekadar formalitas, serta kurangnya integrasi data dan keterkaitan SPMI dengan IKU.

Dalam forum ini, peserta juga mendalami langkah-langkah penguatan SPMI, termasuk integrasi SPMI dengan perencanaan strategis, digitalisasi dokumen dan monitoring, audit mutu berbasis risiko, pelibatan seluruh unit kerja, serta insentif berbasis kinerja mutu.

Kegiatan ini dihadiri pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi, termasuk pengelola penjaminan mutu, di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III Jakarta. Forum dirancang sebagai ruang penyelarasan kebijakan, berbagi praktik, dan diskusi terarah untuk mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan rekomendasi yang relevan untuk penguatan tata kelola serta budaya mutu di perguruan tinggi.

Sebagai tindak lanjut, Universitas Bakrie menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dan pertukaran praktik antarperguruan tinggi, khususnya terkait penguatan kelembagaan, penjaminan mutu, dan implementasi IKU yang berorientasi dampak.

Penyusunan master plan kami lakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik di Bantul maupun DIY

Bantul (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun rencana induk penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela) daerah tersebut.

"Penyusunan master plan kami lakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik di Bantul maupun DIY, termasuk juga di dalamnya ada pihak Kasultanan Ngayogyakarta," kata Kepala Bappeda Bantul Ari Budi Nugroho di Bantul, Jumat.

Menurut dia, rencana induk tersebut menjadi acuan untuk penyusunan teknis detail engineering design (DED) yang akan dimulai pada 2026, demikian pula untuk proses pengurusan hak guna bangunan (HGB), karena izin sebelumnya sudah berakhir.

Dia mengatakan rencana induk penataan pansela tersebut sudah termasuk restorasi kawasan Gumuk Pasir, menyusul beberapa hari lalu, Bantul kedatangan tim UNESCO untuk melihat kondisi dan penanganan pengembangan kawasan yang menjadi bagian dari geopark tersebut.

"Karena, Geopark di Bantul sekarang ini sudah berstatus nasional. Nah, kita akan menuju ke tingkatan yang internasional dalam hal ini UNESCO. Nah semuanya sudah dipersiapkan, karena kita punya rencana aksi dan sebagainya," katanya.

Dia mengatakan pada tahun 2026, pemerintah kabupaten akan melakukan percepatan restorasi Gumuk Pasir yang ada di kawasan pantai selatan, meski dengan anggaran terbatas.

"Kami juga menganggarkan lagi untuk penebangan pohon di gumuk pasir. Sebenarnya pada 2025 sudah ada pengerjaan penebangan, tapi belum sampai ke area tertentu dalam restorasi, sehingga kita anggarkan lagi untuk penebangan pohon," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan untuk area penanganan restorasi Gumuk Pasir mencapai 141 hektare, dengan jumlah penanganan pohon di zona inti Gumuk Pasir mencapai kurang lebih 12 ribu pohon.

Keberadaan pohon maupun tumbuhan liar tersebut perlu ditebang untuk menjaga ekosistem gumuk pasir, sebab vegetasi tersebut dapat mengganggu kelestarian ekosistem Gumuk Pasir.

"Kalau ada vegetasi kan, badan (pasir) Gumuk Pasir tidak hidup. Gumuk pasir hidup itu kalau badannya berpindah-pindah yang disebabkan karena ada angin dan sebagainya, seperti itu," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut 28 perusahaan pelanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera merupakan salah satu upaya penataan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA).

“Kementerian Kehutanan menghormati dan mendukung atas langkah yang dilakukan oleh Satgas PKH sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

“Pencabutan izin yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan pihaknya memandang hal ini sebagai momentum dan modalitas untuk melakukan penataan kawasan hutan dengan mengedepankan fungsi lindung, tata kelola daerah aliran sungai (DAS), serta pemulihan fungsi ekologis.

“Kawasan-kawasan tersebut akan dievaluasi peruntukannya secara hati-hati, termasuk pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta skema pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik,” ujar dia.

Terkait pendalaman potensi pidana yang sedang dilakukan oleh Satgas PKH, ia mengatakan Kemenhut menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang berjalan dan siap memberikan dukungan teknis serta data kehutanan yang diperlukan apabila diminta oleh aparat penegak hukum.

“Ke depan, Kementerian Kehutanan akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar penataan kawasan hutan pasca-pencabutan izin dapat memberikan manfaat ekologis, mengurangi risiko bencana hidrometeorologis, serta tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” jelas Ristianto.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi pada Selasa (20/1) menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Satgas PKH pada Kamis (22/1) pun mengungkapkan sedang mendalami dugaan unsur pidana oleh 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Penguatan fasilitas ekonomi rakyat menjadi perhatian dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Penguatan fasilitas ekonomi rakyat terus menjadi perhatian dalam pembangunan IKN," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut penataan wilayah IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.

Otorita IKN memastikan fasilitas publik di wilayah calon ibu kota Indonesia, lanjut dia, yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dapat segera dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu penguatan fasilitas ekonomi rakyat dengan melakukan penataan dan pembenahan Pasar Sepaku di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melayani aktivitas perdagangan masyarakat di kawasan penyangga IKN.

"Pasar Sepaku telah direvitalisasi dan siap operasional diharapkan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang lebih teratur dan berkelanjutan," katanya.

"Penataan dan pembenahan pasar bagian dari penguatan fasilitas publik di wilayah IKN difokuskan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat," tambahnya.

Penataan dan pembenahan Pasar Sepaku untuk lebih menghidupkan aktivitas perdagangan masyarakat lokal sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas pasar yang lebih baik menjadi tertata rapi, bersih, layak, aman dan nyaman.

Pasar Sepaku dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan lokal, jelas dia, serta mendukung kebutuhan harian warga seiring perkembangan kawasan IKN.

Pasar Sepaku yang telah diperbarui dan menjadi pusat ekonomi masyarakat di wilayah itu, dilengkapi sarana pendukung yang lebih representatif, mulai dari penataan kios dan los dagang hingga peningkatan kualitas area publik, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026