Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memperkuat perannya dalam pembangunan infrastruktur daerah melalui dukungan pembiayaan kepada pemerintah kota. Pembiayaan tersebut difokuskan pada proyek pembangunan perkotaan dengan menyalurkan pembiayaan hingga Rp885,85 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Pembiayaan ini difokuskan pada proyek strategis pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) serta pelebaran Jalan Wiyung–Menganti yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan."

Perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek SMI Faaris Pranawa sebagai bagian dari langkah percepatan pembangunan infrastruktur kota yang menghadapi tekanan mobilitas yang terus meningkat.

Dua proyek infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem transportasi di Surabaya. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat akan membantu mendistribusikan arus lalu lintas secara lebih merata dan mengurangi beban jalan utama. Sementara itu, pelebaran Jalan Wiyung–Menganti ditujukan untuk mengatasi kepadatan kendaraan pada salah satu koridor dengan intensitas lalu lintas tinggi.

Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari tujuh proyek infrastruktur perkotaan Surabaya pada periode 2026–2027. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pembiayaan infrastruktur dengan total kebutuhan pendanaan sekitar Rp3,16 triliun.

Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembiayaan ini merupakan bagian dari pendekatan strategis perusahaan dalam mendukung kota-kota besar menghadapi tantangan urbanisasi dan peningkatan mobilitas masyarakat.

“Kami melihat kebutuhan infrastruktur perkotaan semakin mendesak, terutama dalam mengatasi kemacetan yang berdampak langsung pada produktivitas. Proyek ini akan secara langsung mengurangi bottleneck lalu lintas di Surabaya sekaligus meningkatkan efisiensi logistik kota yang menjadi pusat ekonomi Jawa Timur. Oleh karena itu, pembiayaan ini diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan mendukung aktivitas ekonomi kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan pembiayaan yang diberikan SMI. Ia menilai penguatan konektivitas menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing kota di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Selain berdampak pada sektor transportasi, proyek ini juga diperkirakan membawa efek ekonomi yang signifikan. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, belanja modal Pemerintah Kota Surabaya diproyeksikan meningkat hingga 40,81 persen dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan belanja modal tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Rp29,79 triliun, dengan kontribusi pembiayaan SMI diperkirakan mencapai Rp9,1 triliun.

Dari sisi manfaat langsung, pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional kendaraan, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta meningkatkan keselamatan transportasi. Secara lebih luas, proyek ini juga akan memperkuat aksesibilitas dan mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah kota.

SMI sendiri terus memperluas dukungan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Hingga Februari 2026, komitmen pembiayaan perusahaan kepada pemerintah daerah tercatat mencapai Rp37,08 triliun, dengan posisi outstanding sebesar Rp14,90 triliun. Dukungan terhadap Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Bisnis.com, SURABAYA — Masalah kemacetan di Kota Surabaya perlu ditangani secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan maupun kolaborasi berbagai pihak agar efektif dan efisien.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai kemacetan di Surabaya memang tidak merata di seluruh wilayah, namun terkonsentrasi di beberapa titik krusial yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi.

"Kalau dibandingkan Jakarta, Surabaya masih lebih baik. Tapi kita punya beberapa simpul kemacetan yang selalu berulang, seperti di Jalan Ahmad Yani, kawasan Margomulyo–Kalianak, serta wilayah yang sedang ada proyek pembangunan jalan," ujar Bahtiyar.

Menurut dia, kemacetan kerap meningkat signifikan saat ada proyek infrastruktur maupun pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari ketika arus Surabaya–Sidoarjo saling beririsan.

Salah satu titik yang disorot adalah kawasan Taman Pelangi yang saat ini tengah dilakukan pekerjaan pembangunan.

"Ketika ada proyek, Pemkot (Pemerintah Kota) harus sejak awal menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif. Jangan sampai proyek berjalan, tapi pengaturan lalu lintasnya tertinggal, sehingga justru memunculkan simpul macet baru," tegasnya.

Bahtiyar menilai, koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan, tetapi juga kepolisian agar pengaturan lalu lintas di lapangan berjalan efektif.

"Pengendara cenderung lebih patuh kalau yang mengatur petugas resmi dan kepolisian. Ini soal disiplin dan keselamatan bersama," katanya.

Selain proyek pembangunan, Bahtiyar juga menyoroti lonjakan kemacetan saat momen long weekend dan libur panjang.

Kawasan Tol Tandes, Margomulyo, hingga jalur menuju Gresik kerap mengalami kepadatan ekstrem akibat aktivitas kendaraan berat dari kawasan pergudangan dan industri.

"Beberapa kali terjadi penumpukan sampai berjam-jam. Bahkan ada warga yang butuh waktu 4 sampai 5 jam hanya untuk keluar tol. Ini sangat merugikan masyarakat," katanya.

Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk lebih aktif menggandeng pelaku usaha dan perusahaan di kawasan industri, khususnya di Margomulyo, agar ikut berperan dalam pengaturan lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan libur panjang.

"Perusahaan itu yang paling tahu jam keluar-masuk truk. Kalau bisa diatur bersama, misalnya dengan penyesuaian jam operasional atau pengawalan lalu lintas, dampaknya besar untuk mengurangi kemacetan," jelasnya.

Lebih dari itu Bahtiyar menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kelancaran mobilitas warga.

Dia menilai penanganan kemacetan tidak bisa bersifat reaktif, tetapi juga harus direncanakan secara matang dan kolaboratif.

"Tujuan akhirnya satu, warga tidak dirugikan. Mereka berangkat dan pulang kerja tepat waktu, aktivitas ekonomi lancar, dan Surabaya tetap nyaman sebagai kota layak huni," pungkasnya.

Parkiran di sembarang tempat serta aktivitas bongkar muat di bahu jalan justru menjadi salah satu biang utama, terutama di kawasan niaga dan pertokoan menjadi salah satu simpul kemacetan di Kota Surabaya.

Seperti di Jalan Semut hingga kawasan Kembang Jepun yang kerap mengalami perlambatan arus lalu lintas akibat kendaraan angkutan barang yang berhenti di bahu jalan.

"Kalau ada truk atau pikap bongkar muat di bahu jalan, itu jelas tidak dibenarkan. Dampaknya langsung terasa, kendaraan melambat, terjadi penumpukan, dan akhirnya macet," ujar Bahtiyar.

Menurutnya, persoalan ini memang tidak selalu dirasakan oleh semua pengguna jalan, namun bagi warga yang setiap hari melintasi kawasan tersebut, dampaknya sangat signifikan.

Untuk menekan potensi kemacetan, Bahtiyar mendorong penguatan pengawasan berbasis teknologi, khususnya melalui optimalisasi kamera pengawas lalu lintas (CCTV) di titik-titik rawan.

"Di area ruko, pertokoan, dan jalur padat aktivitas bongkar muat, pengawasan CCTV perlu diperbanyak. Ketika terpantau ada penyalahgunaan bahu jalan, harus segera ada tindakan tegas sebelum kemacetan meluas," ujarnya.

Selain bongkar muat, Bahtiyar juga menyoroti parkir kendaraan besar di tepi jalan yang masih kerap ditemukan, terutama di wilayah Surabaya Utara seperti Perak dan sekitarnya.

Dia mengapresiasi langkah penertiban yang telah dilakukan Pemkot Surabaya, namun menilai perlu adanya konsistensi dan penguatan pengawasan.

"Penertiban sudah berjalan, tapi jangan hanya sesaat. Harus konsisten agar para sopir truk sadar bahwa jalan umum bukan tempat parkir kendaraan besar," tutur dia.

Bahtiyar memahami bahwa penanganan di lapangan tidak selalu mudah, terutama ketika berhadapan dengan sopir yang sudah terbiasa mangkal di kawasan tertentu.Namun demikian, ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk pelaku usaha.

"Tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Pengusaha juga harus ikut bertanggung jawab. Mereka harus menyiapkan area bongkar muat di dalam gudang, bukan memakai bahu jalan," ucap Bahtiyar.

Ia menyebut, kebijakan agar seluruh aktivitas bongkar muat masuk ke area usaha sebenarnya sudah pernah diterapkan.

Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi serta mengubah pola pikir pelaku usaha agar lebih tertib dan peduli terhadap kepentingan publik.

Bahtiyar juga mendorong agar sosialisasi dan pengawasan dilakukan lebih terstruktur, bahkan dengan pembentukan tim khusus berdasarkan wilayah.

"Bisa dibuat pembagian regu pengawasan per zona, supaya jelas siapa bertugas di mana. Dengan begitu, pengawasan tidak saling lempar dan lebih efektif," jelasnya.

Sebagai pimpinan DPRD, Bahtiyar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan lalu lintas yang berkeadilan, tidak memberatkan sopir maupun pelaku usaha, namun tetap melindungi hak masyarakat pengguna jalan.

"Kalau semua pihak patuh, kemacetan bisa ditekan. Jalan ini milik bersama, jadi harus digunakan dengan tertib dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan proses pembebasan lahan guna menjalankan pembangunan flyover Taman Pelangi telah rampung sepenuhnya. Warga Kampung Taman Pelangi telah menerima pembayaran ganti rugi terhadap 29 persil melalui mekanisme konsinyasi.

Eri memastikan bahwa segenap bangunan yang berdiri di kawasan itu akan diratakan dalam waktu maksimal dua hari sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

"Semua bangunan yang ada di Taman Pelangi ini sudah dikonsinyasi dan [warga] sudah menerima uang [ganti rugi]," ujar Eri saat meninjau lokasi, Kamis (15/1/2026)

Dirinya menyebut, pemerintah kota juga akan secara rutin melapor kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) berkaitan dengan proses survei dan pembangunan yang direncanakan akan dimulai pada triwulan I atau II 2026 dan berlangsung hingga 2027.

"Semoga dengan percepatan ini sudah bisa dikerjakan di triwulan kedua, atau triwulan pertama, di akhir triwulan pertama sudah bisa mulai ada proses terhadap Taman Pelangi untuk overpass-nya [flyover]. Sehingga bisa mengurangi kemacetan warga Kota Surabaya karena di sini [Taman Pelangi] simpulnya macet, dan ini juga simpulnya banjir," jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan flyover Taman Pelangi akan dilaksanakan secara multiyears. Flyover Taman Pelangi juga direncanakan memiliki dua hingga dua setengah lajur, dengan biaya pengerjaan yang dihabiskan sekitar Rp400 miliar menggunakan APBN.

Oleh sebab itu, Eri membeberkan bahwa proyek tersebut sepenuhnya akan dikerjakan oleh Kementerian PU dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2027 mendatang.

"Jadi [berjalan] multiyears karena selesainya di awal 2027. Hari ini dilakukan perencanaan DED (Detail Engineering Design), setelah itu langsung dilakukan pelelangan dan pekerjaan, sehingga [pembangunan rencana] sampai di awal Januari 2027," tegasnya.

Selain diharapkan dapat mengurai kemacetan, proyek tersebut juga berfungsi untuk mempercepat penanganan banjir di kawasan simpul Taman Pelangi. Langkah yang akan dilakukan pemkot adalah dengan melebarkan saluran drainase yang dinilai belum bekerja optimal.

"Dengan robohnya bangunan ini, maka untuk percepatan penanganan banjir, maka saluran yang ada ini kita akan lebarkan karena selama ini saluran yang ada tidak bisa loose karena salurannya itu putus, patah, dan itu mempengaruhi laju air," paparnya.

Mengenai perencanaan teknis infrastruktur itu Eri menyebut bahwa desain flyover Taman Pelangi telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian PU sejak tahun sebelumnya.

"Jadi pada tahun kemarin sebelum pembongkaran, kami sudah berdiskusi dengan kementerian untuk menentukan desainnya. Bagaimana desainnya sudah kita tentukan, sehingga hari ini adalah proses perencanaan, sekaligus langsung bisa dilakukan pelelangan," bebernya.

Karena itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan flyover di simpul Taman Pelangi menjadi prioritas pihaknya untuk mengatasi kemacetan di wilayah Surabaya selatan.

"Yang terpenting di titik ini segera bisa dilakukan pembangunan, sehingga kemacetan yang ada di simpul yang paling parah ini itu bisa terselesaikan di tahun ini," pungkasnya.