Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah daerah (pemda) menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja agar ruang fiskal tetap terjaga untuk mendukung pembangunan.

Upaya ini dinilai perlu dilakukan dalam rangka menguatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan pengelolaan belanja yang berkualitas.

"BPK mendorong pimpinan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal," ujar Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi dalam agenda entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 untuk wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V) BPK, sebagaimana keterangan resminya, yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif juga perlu didukung oleh transformasi digital melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data, mencegah potensi penyimpangan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BPK juga menegaskan penggunaan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan LKPD (risk-based audit), yang difokuskan pada area dengan potensi risiko tinggi. Pendekatan ini diperkuat dengan pemanfaatan big data analytics guna menghasilkan pemeriksaan yang lebih tajam, objektif, dan bernilai tambah.

Selain itu, lanjut Bobby, peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah turut menjadi sorotan. Pengawasan yang efektif dari DPRD dianggap krusial dalam memastikan setiap penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pihaknya turut mengapresiasi capaian pemda dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan, tercermin dari tingginya persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kendati demikian, BPK mengingatkan bahwa opini tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

"Opini WTP adalah prestasi, namun tujuan utama dan amanat Undang-Undang Dasar adalah kesejahteraan rakyat," ucap Anggota V BPK itu.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026 di tengah efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah.

Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data paket yang terhimpun, total belanja penginapan itu terdiri dari beberapa kelompok paket kegiatan. Pada kelompok pertama yang mencakup 50 paket belanja, nilai pagu tercatat mencapai Rp4,02 miliar.

Sementara pada kelompok lain yang terdiri dari 50 paket berikutnya, total anggaran mencapai sekitar Rp284,8 juta.

Jika kedua kelompok tersebut dijumlahkan, maka total sementara belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar.

Secara keseluruhan, paket-paket belanja penginapan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Seluruhnya merupakan komponen biaya pendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam berbagai agenda kedinasan.

Dari sisi struktur, belanja tersebut terbagi dalam puluhan hingga ratusan paket kegiatan. Total paket yang tercatat mencapai sedikitnya 122 paket belanja penginapan.

Setiap paket memiliki nilai pagu berbeda, tergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan.

Dalam rincian kelompok pertama, nilai paket bervariasi dengan kisaran yang lebih besar pada sejumlah paket awal, kemudian menurun pada paket-paket berikutnya.

Sementara pada kelompok paket lainnya, nilai belanja tercatat lebih kecil dengan rentang puluhan juta hingga beberapa juta rupiah per paket.

Dokumen anggaran juga menunjukkan metode pengadaan yang digunakan dalam sebagian besar paket adalah mekanisme yang tidak melalui tender terbuka.

Sebagian besar tercatat menggunakan skema pengadaan yang dikecualikan atau pengadaan langsung sesuai ketentuan belanja perjalanan dinas.

Selain itu, distribusi anggaran menunjukkan belanja penginapan tersebar dalam banyak paket kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026. Tidak terdapat satu paket dominan, melainkan tersebar dalam jumlah besar dengan nilai yang beragam.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menegaskan lembaganya tidak akan lagi melakukan kunjungan dinas ke luar daerah.

Menurutnya, DPRD telah mengambil sikap bersama untuk menghentikan sementara kegiatan dinas luar daerah sebagai bagian dari upaya penyesuaian kebijakan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Sophi menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan internal seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Ia menekankan langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk lebih memprioritaskan kehadiran langsung di tengah masyarakat.

"Untuk hal itu kami sepakat saat ini tidak ada kunjungan luar daerah. Kami sepakat," ujarnya seusai mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pascakerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025).

Lebih lanjut dia menyebut DPRD akan mengalihkan fokus kerja pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga. Di antaranya melalui peningkatan audiensi, dialog publik, serta penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.

Menurut Sophi, pendekatan ini dinilai lebih relevan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fungsi representasi lembaga legislatif di daerah.

SURABAYA - Polemik utang Pemkot Surabaya kepada PT Unicomindo Perdana terus bergulir. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), supaya Pemkot membayar sekitar Rp104,2 miliar sebagai ganti rugi pengelolaan sampah , namun hingga kini belum juga dibayar.

Kuasa hukum PT Unicomindo, Robert Simangunsong, menilai sikap pemkot cenderung “berlindung” di balik berbagai pertimbangan administratif dan hukum tambahan, alih-alih segera mengeksekusi putusan pengadilan. “Kalau sudah inkracht, semua pihak, termasuk pemerintah, wajib taat. Tapi ini menyangkut uang, sehingga Pemkot merasa perlu konsultasi lagi, termasuk ke kejaksaan,” kata Robert usai hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya , Senin (13/4/2026). Prabowo Terbitkan Aturan Pengelolaan Sampah Jadi Listrik, Ini Isinya

Dalam rapat tersebut, Komisi B merekomendasikan agar Pemkot Surabaya mengundang aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, hingga BPK untuk memberikan pandangan resmi sebelum pembayaran dilakukan. Langkah ini disebut sebagai upaya mencari “jalan aman” agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Namun di sisi lain, Robert menegaskan, proses hukum perkara ini telah selesai di semua tingkat—mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi hingga peninjauan kembali (PK), dan seluruhnya dimenangkan oleh pihaknya. “Ini bukan perkara baru. Empat tahap peradilan sudah kita menangkan. Bahkan upaya rekonvensi dari Pemkot juga ditolak,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya telah menempuh berbagai upaya, termasuk somasi hingga permohonan aanmaning (teguran eksekusi) melalui pengadilan sejak 2024. Namun, Pemkot dinilai belum menunjukkan kepastian kapan kewajiban tersebut akan dibayarkan.

Robert menyebut keterlambatan pembayaran berpotensi terus membengkakkan nilai kewajiban akibat fluktuasi kurs dolar, mengingat kontrak awal menggunakan mata uang asing. “Nilainya terus naik. Ini sudah dihitung oleh konsultan sesuai putusan,” jelasnya.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Faridz Afif, menegaskan belum mengambil sikap final terkait pembayaran. DPRD masih menunggu pendapat resmi dari APH untuk memastikan tidak ada potensi kerugian negara. “Ini uang rakyat. Harus ada kehati-hatian. Kami menunggu pendapat dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Kalau semua menyatakan aman, baru kita bicara lebih lanjut,” ujarnya. Kalah Gugatan Kontrak Sampah, Pemkot Surabaya Dihukum Bayar Utang Rp104 Miliar

Faridz juga menyoroti adanya ketidakjelasan terkait objek dalam perkara tersebut. Dalam rapat, disebutkan bahwa aset seperti mesin atau bangunan yang menjadi dasar kerja sama sudah tidak ada. “Kalau kewajiban bayar ada, tapi hak atau barangnya tidak jelas, ini yang harus kita dalami,” katanya.

Wakil Ketua Komisi B Mahmud menekankan bahwa keputusan pembayaran tidak bisa dilepaskan dari mekanisme anggaran daerah. Pemkot Surabaya harus lebih dulu memastikan aspek hukum tuntas sebelum mengajukan penganggaran ke DPRD.

SURABAYA - Upaya PT Unicomindo Perdana menagih pembayaran utang ke Pemkot Surabaya sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan yang sudah bersifat inkracht atau tetap, masih terus berproses. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menegaskan, pada prinsipnya, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan.

Namun, ia juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian lantaran tak ingin terjebak masalah di kemudian hari. "Kami prinsipnya tetap menghormati putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang sudah inkrah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Mau tidak mau harus kita hormati dan laksanakan. Namun, kami juga tak ingin gegabah hingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari," katanya, Kamis (9/4/2026). Kalah Gugatan Kontrak Sampah, Pemkot Surabaya Dihukum Bayar Utang Rp104 Miliar

Oleh karenanya, di satu sisi pihaknya akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi masalah tersebut. Disisi lain, pihaknya juga berencana untuk melakukan konsultasi hukum, dengan meminta legal opinion kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan masalah ini.

"Kita juga berencana meminta pendapat hukum ke Kejaksaan dan KPK untuk masalah ini. Karena kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Kita kan pengennya batin juga bisa tenang," tegasnya.

Ia menyebut, kondisi ini menjadi dilematis karena terjadi di tengah menurunnya ruang fiskal pemerintah daerah. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis, Pemkot Surabaya saat ini harus mencari alternatif pembiayaan.

“Nilai Rp104 miliar itu tentu tidak kecil dalam situasi fiskal seperti sekarang. Di satu sisi kita harus patuh pada putusan hukum, tapi di sisi lain kemampuan keuangan daerah sedang tidak baik,” tambahnya.

Terpisah, Kuasa Hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong menyatakan, pihaknya berharap jika Pemkot Surabaya harus melaksanakan putusan yang sudah bersifat inkrah tersebut. Ia menyebut, jika semua pihak terutama pemerintah, harus dapat menjadi contoh masyarakat dengan taat pada hukum.

"Semua harus taat hukum, pemerintah harus jadi contoh ditengah-tengah masyarakat. Jangan menyuruh masyarakat taat hukum sementara Pemkot tidak taat hukum, Tidak perlu mencari cari alasan, dan tidak perlu takut, Wali Kota harus menjadi contoh terdepan bagi masyarakat Surabaya dalam segala hal yang baik khususnya dalam penegakan hukum," ungkapnya.

Terkait dengan hal ini, ia pun mendorong pada wali kota agar meminta legal opinion yang baru pada Kejaksaan dalam kapasitas sebagai pengacara negara. Apalagi, menurutnya, dalam putusan tersebut tidak ada perintah lain sebagai syarat selain pemkot harus segera melakukan upaya pembayaran pada kliennya.

"Bahwa dalam putusan tidak ada perintah pengadilan klien kami memperbaiki mesin terlebih dahulu, permintaan itu tidak dikabulkan dalam putusan. Yang harus dilaksanakan amar putusan secara utuh tidak boleh lagi ada permintaan diluar apa yg sudah diputuskan. Masalah ini, saat ini mau di rapatkan di Komisi B DPRD Surabaya tanggal 13 april dengan mengundang klien kami sebagai pihak yang dimenangkan pengadilan," katanya.

Diketahui, dalam perkara ini Pemkot Surabaya dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang pada PT Unicomindo sekitar Rp104.241.354.128 terkait perkara pengolahan sampah. Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan PT Unicomindo Perdana pada 2012 terhadap Wali Kota Surabaya terkait dugaan wanprestasi dalam kontrak kerja sama pengelolaan instalasi pembakaran sampah.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin Agus Pambudi SH pada 5 Juni 2013 menyatakan pihak tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar setoran hasil usaha termijn ke-15 dan ke-16. Nilai kewajiban pokok tersebut ditetapkan sebesar Rp3,33 miliar.

Selain itu, pengadilan juga menghukum tergugat untuk membayar berbagai komponen tambahan, termasuk penyesuaian kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, bunga keterlambatan, denda potensi keuntungan yang hilang, hingga biaya operasional. Total kewajiban pada tahap ini mencapai sekitar Rp64,7 miliar.

Pemkot Surabaya kemudian menempuh upaya hukum banding hingga kasasi. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan majelis yang diketuai Takdir Rahmadi memperbaiki amar putusan sebelumnya.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung tetap menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian. Nilai kewajiban bahkan meningkat menjadi Rp104,24 miliar, yang mencakup penyesuaian kurs, bunga keterlambatan, denda, distress cost, biaya penjagaan aset selama 12 tahun, serta interest charge dalam periode yang sama. Mendiktisaintek Ungkap Teknologi Pengolahan Sampah dari Kampus Diuji Coba Tahun Ini

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak pemerintah kota akhirnya ditolak, sehingga putusan kasasi berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pihak Pemkot sendiri melalui Bagian Hukum menyatakan pihaknya siap melaksanakan putusan pengadilan namun harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyerahan hak pengoperasian dan hak kepemilikan atas gedung dan peralatan pembakaran sampah masih layak beroperasi untuk menghindari kerugian keuangan negara.

"Pada prinsipnya Pemkot Surabaya taat hukum selama pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyerahan hak pengoperasian dan hak kepemilikan atas gedung dan peralatan pembakaran sampah masih layak beroperasi untuk menghindari kerugian keuangan negara," ujar Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra.

MALUKU - Garis pantai di wilayah pesisir Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku kian tergerus. Air laut yang semula berhenti di bibir pantai, kini merangsek masuk ke ruang hidup warga. Mengganggu bukan hanya hunian, tetapi juga denyut ekonomi keluarga yang bergantung pada wilayahpesisir.

Di sejumlah desa, air pasang tak lagi sekadar menggenangi halaman, melainkan menembus rumah dan menghambat aktivitas produktif warga. Nelayan kesulitan menyimpan hasil tangkapan, UMKM terdampak, sementara kerusakan perlahan menggerus aset yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga.

Anggota DPRD Provinsi Maluku Welhelm Daniel Kurnala langsung meninjau lokasi setelah menerima keluhan masyarakat. Abrasi yang terjadi dinilainya telah melampaui persoalan lingkungan dan mulai menekan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.

“Kalau tidak diperhatikan dengan serius, maka ke depan rumah warga bisa hancur. Saat kondisi cuaca dan air pasang cukup tinggi, air laut sudah masuk ke rumah-rumah warga,” kata legislator Komisi IV DPRD Maluku ini.

Tekanan abrasi diperparah oleh kerusakan infrastruktur pelindung pantai. Sejumlah talud di beberapa desa dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan diduga pecah, sehingga tidak lagi mampu menahan gelombang laut.

Lihat video: Perindo Bergerak! SK Ketua DPW Diserahkan, Targetkan Konsolidasi & Pemenangan



“Saya minta perhatian dari pemerintah, khususnya balai sungai, untuk segera memperhatikan kondisi talud di sana. Karena di beberapa desa, talud sudah pecah sehingga air bisa masuk ke rumah warga,” ungkapnya.

Kerusakan tersebut memperbesar risiko kerugian warga, tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan. Sejumlah rumah yang berada di garis terdepan pesisir kini dalam posisi rawan, dengan potensi hanyut yang berimplikasi pada hilangnya aset ekonomi keluarga.

“Kalau talud tidak diperhatikan dengan baik, maka beberapa rumah penduduk berpotensi hanyut. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sebelum dampaknya semakin luas,” tutur Welhelm.

Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini mendorong pemerintah daerah bersama instansi teknis untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi pesisir Dobo. Perbaikan dan pembangunan kembali talud dinilai mendesak, tidak hanya untuk melindungi permukiman, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan warga.

Kita harapkan dengan pengembangan kelapa genjah perekonomian serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan warga Kalsel meningkat,

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Suripno Sumas mengapresiasi rencana pengembangan kelapa genjah di provinsi setempat yang mencapai 1.100 hektare pada tahun 2026.

"Kita harapkan dengan pengembangan kelapa genjah perekonomian serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan warga Kalsel meningkat," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Diungkapkan dia, berdasarkan perencanaan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Kementan RI) pada 2026 ini Kalsel mendapat alokasi pengembangan kelapa genjah seluas 1.100 hektare.

"Rencananya pada dua kabupaten, yakni Barito Kuala dan Tanah Bumbu," paparnya.

Adapun masing-masing daerah tersebut, yakni di Kabupaten Barito Kuala seluas 600 hektare dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 500 hektare.

Dia menilai, kelapa genjah termasuk punya nilai ekonomi tinggi dan sewajarnya untuk pengembangan sehingga ke depan bisa menopang perekonomian rakyat atau dua daerah setempat.

"Sebagai contoh tingkat produktivitas kelapa genjah cukup punya nilai jual dan pangsa pasar yang luas," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, ungkap dia, pengembangan kelapa genjah sudah dilakukan di Kalsel sejak 2020 melalui demplot di Desa Batang Kulur - Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Sedangkan rencana pengembangan di Batola dan Tanbu tersebut menggunakan pola melalui kelompok perkebunan (pokbun), tiap kelompok mendapat jatah satu hektare dengan jarak tanam 7 X 7 meter atau lebih kurang 200 pohon.

"Tiap orang pekebun kelapa genjah itu akan mendapatkan bantuan untuk pembuatan lubang, bibit dan pemupukan," demikian Suripno Sumas.

Pewarta: Sukarli
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti kasus aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan menukar pelat nomor kendaraan dinas menjadi pelat putih. Aksi tersebut saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai aksi tersebut sangat mencoreng integritas birokrasi. Ia pun mendesak agar proses pemeriksaan kasus tersebut diadili tidak setengah hati.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” kata Inggard, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, inspektorat melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) wajib bekerja transparan dan akuntabel. Jangan sampai penanganan dilakukan lamban yang akan menimbulkan kesan buruk di publik.

"Penanganan yang lamban atau terkesan disembunyikan hanya akan memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah daerah," ujarnya.

Menurutnya, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Lebih dari itu, tindakan menukar pelat kendaraan dinas dianggap sebagai bentuk manipulasi yang berpotensi merusak sistem pengawasan internal.

Oleh karenanya, legislator fraksi Partai Gerindra itu pun menuntut ketegasan. Ia meminta, oknum ASN tersebut dijatuhi sanksi berat jika terbukti terjadi pelanggaran.

"Tidak boleh ada kompromi bagi ASN yang menyalahgunakan fasilitas negara. Kalau terbukti, harus ada efek jera. Ini bukan pelanggaran kecil,” tegasnya.

"Jika tidak ditindak tegas, bukan tidak mungkin praktik serupa akan terus berulang di lingkungan birokrasi," imbuhnya.

Inggard pun menekankan agar hasil pemeriksaan atas kasus tersebut segera dirampungkan dan diumumkan secara terbuka. Publik, kata dia, berhak mengetahui bagaimana kasus ini berjalan.

“Jangan sampai masyarakat menilai ada yang dilindungi. Semua harus jelas,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bahwa penyalahgunaan kendaraan dinas sekecil apa pun tidak bisa dianggap remeh. Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

"DPRD memastikan akan terus mengawal prosesnya. Jika tidak, kepercayaan publik dipertaruhkan dan itu jauh lebih berbahaya," pungkasnya.

JAKARTA - Setyowati Anggraini Saputro, selaku istri dari Anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setyowati diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi.

Pantauan di lokasi, Setyowati keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 15.33 WIB. Dalam pemeriksaan ini, Setyowati didampingi penasihat hukumnya, Parlindungan Sihombing.

Seusai pemeriksaan, Setyowati enggan menyebutkan materi pemeriksaannya ini. Kemudian, penasihat hukum mengungkapkan pemeriksaan kliennya salah satunya terkait penyitaan yang dilakukan KPK saat menggeledah rumah Ono.

"Kita dipanggil diminta keterangan oleh karena seminggu yang lalu penyidik melakukan sita terhadap beberapa barang yang dimiliki klien kami," kata Parlindungan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, selama pemeriksaan setidaknya terdapat 16 pertanyaan dari penyidik. Lima di antaranya terkait dengan kenal atau tidak kliennya dengan pihak tertentu.

"Terus yang lain lainnya menanyakan tentang barang yang disita itu dari mana, gimana, terus kita sudah jelaskan dan sepertinya sudah clear semua," ujarnya.

Saat disinggung perihal barang apa saja yang disita, ia enggan membeberkan. "Itu sudah masuk materi ya," ucapnya.

Lihat video: Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Maaf Usai Jadi Tersangka KPK



Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ono Surono yang berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu yang masing-masing berlangsung pada 1-2 April 2026.

Di Bandung, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Namun, nilai persis dari uang yang disita belum disebutkan.

Sementara itu untuk di Indramayu, tim Lembaga Antirasuah menyita sejumlah dokumen dan baeang bukti elektronik.

Dalam perkara ini, Lembaga Antirasuah sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik KPK menelusuri aliran dana kasus suap izin proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sebab, pihaknya menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, Budi belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, kata dia, penyidik KPK masih mendalami aliran dana tersebut.

"Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ucap Budi.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas pendapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Khofifah usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Penyampaian Pendapat Pansus terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Surabaya, Senin (6/4).

Berdasarkan pendapat Pansus, LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dinyatakan layak dan telah memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras DPRD Jawa Timur, khususnya Tim Pansus, dalam melakukan pembahasan secara komprehensif dan konstruktif.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pendapat Pansus DPRD Jawa Timur yang menyatakan LKPJ layak dilanjutkan pembahasannya,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Ia menambahkan, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja pembangunan.

“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai penjalin sinergi untuk memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah memastikan bahwa Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai Informasi, Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Jawa Timur selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan berikutnya serta menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD secara berkelanjutan.

PALANGKARAYA - Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di daerah. Akses pendidikan yang merata dan berbasis kebutuhan dinilai mampu membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya tersebut tercermin dalam program beasiswa dan Kampung Keren yang diluncurkan Pemerintah Kota Palangka Raya. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan berbasis masyarakat.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Partai Perindo, Salundik, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut usai kegiatan peluncuran dan peresmian Aula Hapakat Jaya Dinas Pendidikan, Jumat (3/4/2026).

Dia menilai program beasiswa menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang, terutama terkait dukungan sarana pembelajaran berbasis teknologi. “Saya sangat mendukung, ini program yang bagus sekali. Apalagi sekarang kebutuhan seperti laptop dan sarana penunjang pendidikan lainnya memang sangat diperlukan,” ujarnya.

Fokus kebijakan yang menyasar wilayah pinggiran serta sekolah luar biasa (SLB) dinilai menjadi langkah tepat dalam memperluas akses pendidikan. Pemerataan ini menjadi bagian penting dalam membangun kualitas SDM yang lebih inklusif.

Selain memperkuat pendidikan, program Kampung Keren juga dinilai memiliki potensi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan lingkungan berbasis komunitas menjadi salah satu jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen



Dia menilai perkembangan sektor pendidikan di Palangka Raya menunjukkan tren positif, meskipun tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas.

“Saya melihat pendidikan di Palangka Raya sudah bagus dan terus berkembang. Ini perlu kita dukung bersama,” tambahnya.

Keberlanjutan program menjadi perhatian penting agar manfaat yang dihasilkan tidak bersifat jangka pendek. Dukungan anggaran dinilai perlu diperkuat untuk memastikan program dapat berjalan lebih optimal ke depan.

“Harapan saya program ini terus berlanjut dan ke depan bisa kita perkuat lagi dari sisi anggaran,” pungkasnya.

Melalui penguatan akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan program ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Palangka Raya.

MAYBRAT - Di tengah dinamika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, peran anggota legislatif menjadi krusial dalam memastikan arah kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat. Di antara figur yang menonjol, Willem Assem tampil sebagai sosok yang konsisten menyuarakan kepentingan Orang Asli Papua (OAP), terutama dari wilayah terpencil.

Baginya, politik bukan sekadar ruang perebutan kekuasaan, melainkan upaya memperjuangkan martabat masyarakat. “Politik adalah jalan panjang untuk mengembalikan martabat rakyat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Latar belakang kehidupannya yang tumbuh dalam keterbatasan infrastruktur membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan. Dia meyakini pendidikan sebagai kunci perubahan bagi masyarakat Papua. “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib kaumnya,” katanya.

Keputusan terjun ke dunia politik melalui Partai Perindo dilandasi kegelisahan atas minimnya representasi suara masyarakat adat di tingkat pengambilan kebijakan. Dia ingin memastikan suara dari daerah seperti Tambrauw, Maybrat dan wilayah terpencil lainnya tidak lagi terpinggirkan. “Saya ingin menjadi pengeras suara bagi mereka yang tak terdengar,” ucap Willem.

Sebagai anggota DPRD mewakili Partai Perindo di provinsi yang tergolong baru, dia dihadapkan pada tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya mapan. Namun, hal itu tidak menghambat langkah Wakil Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya ini untuk langsung bekerja sejak awal masa jabatan.

Dalam berbagai kesempatan, dia juga dikenal vokal dalam isu pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Baginya, anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan bawah sebagai bagian dari upaya perjuangan ekonomi kerakyatan.

“Bukan sekadar angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan darah yang harus mengalir sampai ke jantung ekonomi mama-mama di pasar dan petani di pedalaman,” tuturnya.

Perhatian legislator Partai Perindo ini juga tertuju pada sektor pendidikan dan literasi. Dia menilai masa depan Papua Barat Daya sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga pengawasan terhadap fasilitas dan proses belajar mengajar menjadi penting.

Selain itu, dia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Komoditas seperti sagu, udang dan kacang tanah dinilai memiliki potensi besar jika didukung kebijakan yang tepat. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dari tekanan modal besar sejalan dengan semangat pro-UMKM yang diusung oleh Partai Perindo.

“Pemerintah harus menciptakan ekosistem usaha yang melindungi pedagang asli Papua dari himpitan persaingan modal besar,” terang Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Kristen Papua, Kota Sorong ini.

Dalam menjalankan perannya, dia mengedepankan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Dia lebih sering berada di tengah warga, mendengarkan keluh kesah mereka. Sebuah gaya kepemimpinan yang tidak berjarak. “Posisi atau jabatan hanyalah alat, sedangkan pengabdian adalah tujuan utama yang tidak akan pernah berakhir,” ungkap Willem.

Di tengah berbagai tantangan, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya selaras antara pusat dan daerah, dia tetap mendorong solusi melalui dialog dan diplomasi. Baginya, pembangunan Papua Barat Daya harus berjalan seimbang dengan menjaga lingkungan dan nilai-nilai adat sebagai fondasi utama yang Ia perjuangkan bersama Partai Perindo.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono (ONS) di Bandung, Rabu (1/4/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang .

"Hari ini, Rabu (1/4/2026), penyidik menggeledah rumah saudara ONS yang merupakan Anggota DPRD Jawa Barat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (1/4/2026).

Dia belum mengungkapkan apa saja yang diangkut timnya dari giat tersebut. Sebab, proses penggeledahan masih berjalan. "Kegiatan masih berlangsung. Kami akan update perkembangannya," ucapnya.

Dalam perkara ini KPK sempat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada 15 Januari 2026. Penyidik menelusuri aliran dana kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono. KPK menduga Ono menerima aliran dana dari penyuap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ (Sarjan)," kata Budi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Namun, dia belum bisa menjabarkan nilai dana yang diterima Ono. Pasalnya, penyidik masih mendalami aliran dana tersebut.

KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah HM Kunang (HMK) dan Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.