Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik sebesar Rp437,423 miliar pada 2026 atau menjadi penyumbang terbesar kedua bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Target tersebut dibahas dalam rapat stakeholder terkait proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLU/IUPTLS), sosialisasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), serta dampaknya terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan sektor ketenagalistrikan memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Batam.

"Melalui sinergi antar-stakeholder diharapkan tercipta integrasi data yang lebih baik sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara optimal serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan pajak daerah," kata Raja Azmansyah, kemarin.

Menurutnya, pertumbuhan industri dan investasi di Batam turut mendorong meningkatnya kebutuhan tenaga listrik sehingga sektor tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial.

Karena itu pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan instansi teknis dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan administrasi dan perpajakan berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan rapat tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola sektor ketenagalistrikan, termasuk dalam aspek perizinan dan validasi data usaha.

Dia menilai integrasi data melalui NITKU dapat membantu pemerintah memetakan potensi penerimaan secara lebih akurat sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

"Koordinasi yang baik diperlukan agar proses perizinan berjalan optimal sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah dari sektor tenaga listrik," ujar Firmansyah.

Pemkot Batam berharap target penerimaan PBJT sektor tenaga listrik tahun 2026 dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas usaha ketenagalistrikan di daerah tersebut.

Bisnis.com,BANDUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menurunkan petugas khusus untuk melakukan pengecekan langsung meter penggunaan air di lapangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, penerimaan dari Pajak Air Permukaan diproyeksikan mencapai Rp72,6 miliar. Sementara itu, Pajak Alat Berat ditargetkan menyumbang sekitar Rp930 juta.

Meski demikian, kontribusi kedua sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber pajak utama daerah. Sebagai perbandingan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan bahwa kecilnya proyeksi PAP dan Pajak Alat Berat disebabkan oleh jumlah objek pajak yang memang terbatas jika dibandingkan dengan PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Bapenda tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan petugas khusus di setiap kantor Samsat untuk melakukan pengecekan langsung ke objek pajak.“Petugas tersebut akan memeriksa meter penggunaan air secara langsung di lapangan. Biasanya objeknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” katanya dikutip Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, setidaknya setiap kantor Samsat akan memiliki satu petugas yang ditugaskan untuk menyisir perusahaan pengguna air permukaan di wilayah kerjanya.“Kalau sebelumnya Bapenda hanya menerima data dari SDA atau ESDM, sekarang kami memiliki tim internal yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Asep berharap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Ujungnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar konferensi pers terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada Rabu (21/1/2026). Dalam pemaparan tersebut, realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hanya mencapai 57,98 persen dari target.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan, penerimaan BPHTB pada awalnya ditargetkan mencapai Rp 10,37 triliun. Namun, hingga akhir 2025, realisasi BPHTB hanya sebesar Rp 6,01 triliun.

“Dapat kami sampaikan bahwa BPHTB ini merupakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan ini sangat terpengaruh oleh penurunan penjualan properti di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Lusiana saat konferensi pers Realisasi APBD Jakarta 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia mengaku telah melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan penyebab target BPHTB tidak terealisasi. Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh perubahan rencana para pengembang apartemen.

Lusiana menjelaskan, pada awalnya para pengembang membangun apartemen untuk dijual kepada masyarakat. Namun, seiring penurunan daya beli masyarakat terhadap properti, apartemen yang semula direncanakan untuk dijual kini justru disewakan.

“Jadi kami juga sudah melakukan cek ke lapangan. Jika sebelumnya para pengembang membangun apartemen dengan niat awal untuk dijual, karena penurunan daya beli masyarakat terhadap properti, saat ini apartemen tersebut disewakan,” kata dia.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.