Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didorong memperkuat sistem deteksi dini dalam pengawasan sektor jasa keuangan agar potensi pelanggaran dapat diidentifikasi lebih cepat sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, mengatakan pengawasan yang kurang optimal memberikan celah bagi lembaga jasa keuangan (LJK) untuk melakukan penyelewengan atau fraud yang merugikan masyarakat.

Menurut Elvi, penggunaan teknologi pengawasan, penguatan audit, serta transparansi pelaporan bisa menjadi bagian dalam upaya mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Kasus dugaan fraud di perusahaan pinjaman daring PT Crowde Membangun Bangsa (CMB), kata dia, dapat menjadi salah satu contoh pentingnya penguatan sistem tersebut.

Perkara itu menunjukkan bahwa dugaan manipulasi data dan pencatatan yang berlangsung dalam periode tertentu perlu menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki mekanisme kontrol.

Ia pun mendorong OJK untuk menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi internal, sekaligus memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi dan manajemen risiko agar kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga.

Sebagai catatan, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) selama periode 1 Januari 2026 hingga akhir Maret 2026 sebagai langkah penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen.

Sanksi tersebut terdiri atas 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, serta 15 sanksi denda kepada 13 PUJK.

Sementara itu, dari sisi pengawasan perilaku atau market conduct, OJK juga telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

OJK juga memblokir 953 entitas pinjaman daring ilegal sepanjang kuartal I 2026. Pemblokiran itu merupakan hasil tindak lanjut dari 10.516 pengaduan yang diterima OJK sejak Januari hingga Maret 2026. Sebanyak .515 merupakan pengaduan mengenai pinjaman daring ilegal, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 68 pengaduan terkait gadai ilegal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Tidak urus izin dan masih beroperasi, itu nanti ditindak aparat penegak hukum tapi melalui Satgas Pasti terlebih dahulu,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Rabu.

Awalnya, lanjut dia, regulator lembaga jasa keuangan itu menemukan ada 19 perusahaan pergadaian swasta yang tidak memiliki izin usaha.

Setelah melalui upaya persuasif, hanya ada satu perusahaan yang mengurus izin dan sudah diterbitkan izin usahanya. Sisanya, hingga batas waktu 12 Januari 2026, sebanyak 18 gadai swasta itu belum memenuhi kewajiban perizinan dengan alasan yang beragam.

Padahal, lanjut dia, regulator telah memberi kelonggaran kepada usaha gadai swasta dengan wilayah usaha tingkat kabupaten/kota di antaranya modal disetor sebesar Rp500 juta apabila pengajuan izin dilakukan sebelum batas waktu itu.

Ketentuan itu sesuai Peraturan OJK Nomor 29 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian.

Ketentuan itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Nomor 4 tahun 2023 yang memberikan waktu selama tiga tahun untuk mengurus perizinan.

Nantinya, setelah perizinan dilengkapi, maka perusahaan itu wajib meningkatkan modal disetor minimal Rp2 miliar hingga 12 Januari 2029.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Bali, Zulkifli menambahkan izin usaha merupakan bagian penting untuk melindungi konsumen.

Adapun jenis usaha gadai swasta tanpa izin itu beragam mulai gadai barang elektronik hingga emas.

Pihaknya telah melayangkan surat bahkan mendatangi langsung dan menyediakan tempat khusus untuk mengurus izin, namun masih minim respons.

Dari pengawasan di lapangan, beberapa gadai swasta tanpa izin itu dalam kondisi tutup, namun ada juga yang bergeser dengan beroperasi di rumah pelaku usaha gadai dan tidak menutup kemungkinan masih melakukan usaha pergadaian.

“Jadi sekarang kami alihkan ke Satgas Pasti, di dalamnya ada Polri. Jadi jangan kaget kalau ada penutupan paksa oleh aparat penegak hukum karena kalau tidak berizin itu ilegal, itu tidak boleh, melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman situs otoritas berwenang untuk mengantisipasi tawaran yang berpotensi menjebak pada pinjaman daring (pinjaman online/pinjol) dan investasi ilegal, termasuk yang berkedok syariah.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jabar Muhammad Ikhsan di Bandung, Sabtu, menjelaskan masyarakat bisa membuka laman dari berbagai otoritas untuk mengecek sendiri ketika menerima tawaran dari entitas keuangan yang mencurigakan.

"Kita bisa melihat di website. Laman OJK, misalnya, kita bisa tahu mana pinjaman daring yang berizin dan diawasi," katanya dalam diskusi Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, Sabtu.

Laman resmi yang dimaksud, seperti laman OJK untuk mengecek perusahaan investasi, fintech dan perbankan. Kemudian, laman Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti untuk cek izin investasi forex, komoditas, dan kripto, serta laman Bursa Efek Indonesia untuk mengecek legalitas broker atau sekuritas saham.

Terkait pinjol, Ikhsan mengatakan saat ini ada 93 entitas yang terdaftar dan beroperasi secara resmi di bawah pengawasan OJK.

"93 itu mungkin saja ke depan ada yang syariah. Dan kita tetap melakukan pengawasan terhadap yang terdaftar dan yang berizin dan diawasi itu," tuturnya.

OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal secara nasional mencapai Rp142,22 triliun sepanjang periode 2017 hingga kuartal III-2025.

Adapun total kerugian investasi ilegal sepanjang 2025 hingga kuartal III tercatat sebesar 201,73 miliar. Nilai tersebut terdiri dari Rp96,67 miliar yang masih dalam proses penanganan aparat penegakan hukum (APH) dan Rp106 miliar yang telah memperoleh putusan inkrah.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang berfungsi sebagai pusat penanganan penipuan transaksi keuangan, telah menerima 22.447 laporan penipuan sejak mulai beroperasi hingga 31 Mei 2025.

Berdasarkan catatan Satgas PASTI, sebanyak 2.617 entitas keuangan ilegal telah dihentikan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.263 pinjaman online ilegal dan 354 investasi ilegal, dengan Jawa Barat disebut menjadi nomor satu.

Selain itu, total rekening yang dilaporkan terkait penipuan mencapai 360.541 rekening, dengan 112.680 rekening telah diblokir. Dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp8 triliun dan total dana yang diblokir ada 387,8 miliar.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pasar modal Indonesia, melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR), menyalurkan bantuan pembangunan jembatan di Kampung Cikotak, Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan CSR ini dilakukan oleh Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Keberadaan jembatan di wilayah seperti Kampung Cikotak merupakan kebutuhan vital yang harus menjadi perhatian utama," ujar Direktur KPEI sekaligus Ketua HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia Antonius Herman Azwar, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Antonius mengatakan bantuan pembangunan jembatan ini penting untuk memastikan kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta prasarana pendidikan masyarakat di wilayah tersebut.

"Diharapkan bantuan ini mampu menciptakan akses infrastruktur yang lebih aman dan memadai, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi," ujar Antonius.

Pihaknya berharap bantuan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, memperkuat infrastruktur di wilayah pelosok, serta berkontribusi pada peningkatan pemberdayaan.

Dalam pelaksanaannya, pasar modal Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Pedalaman dalam memberikan bantuan berupa pembangunan jembatan beton yang lebih kokoh dengan kualitas konstruksi dan penguatan fondasi yang lebih baik.

Sebelumnya, jembatan dibangun sejak tahun 1940 dan hanya menggunakan fondasi kayu, sehingga telah beberapa kali mengalami kerusakan akibat banjir.

Dengan pembangunan jembatan yang lebih kokoh, diharapkan dapat menciptakan akses yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kampung Cikotak yang berjumlah hampir 15.000 jiwa.

Selain itu, juga mendorong efisiensi waktu dan biaya transportasi, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Antonius kepada Kepala Desa Cibojong Nopallailudin, yang disaksikan Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi serta Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik.

Selain itu, juga disaksikan Direktur Utama KPEI Iding Pardi, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Perwakilan Provinsi Banten Rina Dewiyanti, serta Direktur Yayasan Sahabat Pedalaman Wafiq Zuhair.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Edukasi menjadi hal yang krusial untuk membangun ekosistem yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman, terpercaya, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dan konsumen aset kripto,

Jakarta (ANTARA) - Bursa Kripto Indonesia PT Central Finansial X (CFX) bersama Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyelenggarakan edukasi tentang aset kripto kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Edukasi menghadirkan panelis dari OJK, akademisi, pakar industri digital, serta keterlibatan ratusan mahasiswa UI dari berbagai fakultas, yang memungkinkan terjadinya pertukaran insightsecara langsung dan transparan.

“Tugas utama kita semua disini sebagai regulator, pelaku usaha dan akademisi bukan hanya soal mempercepat laju adopsi, tetapi memastikan bahwa konsumen tidak hanya “ikut tren” atau terbawa FOMO, serta memperoleh perlindungan yang memadai,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Adi tidak menginginkan pasar menjadi arena spekulasi murni, yang mana masyarakat hanya tergiur narasi “cepat kaya” tanpa memahami risiko yang menyertainya.

Direktur Utama Bursa Kripto CFX Subani mengatakan, pihaknya menyelenggarakan CFX Connect sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan literasi terkait aset kripto ke mahasiswa, serta untuk mengawal pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia.

Di balik potensi yang besar, menurutnya, industri aset keuangan digital seperti aset kripto juga menghadapi sejumlah dinamika yang perlu dikelola dengan bijak.

“Edukasi menjadi hal yang krusial untuk membangun ekosistem yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman, terpercaya, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dan konsumen aset kripto,” ujar Subani.

Sementara itu, Manajer Kemahasiswaan FEB UI Anna Amalyah Agus sangat mendukung dan berkomitmen untuk mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang benar dan terarah.

“Kami juga terbuka untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan regulator seperti OJK maupun Self-Regulatory Organization (SRO), agar pengembangan ini tetap berada dalam koridor yang tepat, terawasi, dan berkelanjutan,” ujar Anna.

Pihaknya berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi langkah awal dalam menghadirkan Pusat Sentral Investasi berbasis kripto di UI, khususnya di FEB UI sebagai sebuah hub inovasi yang tidak hanya mendorong literasi, namun juga eksperimentasi dan implementasi nyata dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Pada edisi perdana di 2026, CFXConnect mengusung tema “Membangun Kepercayaan dalam Ekonomi Aset Keuangan Digital: Peran Regulasi, Infrastruktur Pasar, dan Literasi melalui Generasi Muda”.

Dalam kesempatan ini, CFX juga menyelenggarakan kompetisi CFX Lab, yaitu peserta yang merupakan mahasiswa UI berperan sebagai tim analis strategi pasar keuangan digital yang diminta menyusun kajian strategis bagi manajemen Bursa Kripto CFX selaku bursa aset keuangan digital teregulasi di Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan talenta terbaik, satu kelompok pemenang terpilih akan mendapatkan hadiah penghargaan eksklusif dari Bursa Kripto CFX. Pemenang berhak membawa pulang hadiah dalam bentuk USDT serta kesempatan berharga untuk mengikuti program internship di ekosistem Bursa Kripto CFX.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan ini pada prinsipnya didorong oleh bertambahnya jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa pembayaran manfaat dana mencapai Rp20,79 triliun per Februari 2026, meningkat 14,26 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Peningkatan ini pada prinsipnya didorong oleh bertambahnya jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal. Selain itu, terdapat faktor lain yang turut berkontribusi, seperti peserta yang berhenti bekerja karena meninggal dunia maupun akibat pemutusan hubungan kerja,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Kamis.

Di tengah kondisi perekonomian yang semakin dipenuhi ketidakpastian, ia pun meminta perusahaan pengelola dana pensiun untuk memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun.

Ia menyatakan upaya penguatan pengelolaan aset yang perlu dilakukan antara lain melalui penerapan strategi asset liability management (ALM), memastikan komitmen pendanaan dari pemberi kerja tetap terpenuhi, serta meningkatkan tata kelola yang baik di seluruh aspek operasional, termasuk pengelolaan investasi, kepesertaan dan pendanaan.

Ogi juga mengimbau pengelolaan keuangan dana pensiun agar disesuaikan dengan jenis program yang dijalankan, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Pada PPIP, manfaat pensiun yang dibayarkan merupakan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya selama masa kepesertaan, sedangkan pada PPMP, besaran manfaat pensiun mengikuti formula yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP).

OJK menetapkan sumber pendanaan manfaat pensiun bukan hanya berasal dari iuran para peserta, tapi juga dapat berasal dari hasil pengembangan investasi dana yang terkumpul.

Untuk memenuhi kewajiban sebagai pengelola dana pensiun, Ogi menegaskan perlunya menjaga adalah kecukupan aset dana pensiun untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, melalui penerapan pengelolaan berbasis liability driven investment.

“Bagi dana pensiun yang telah mature dan tidak lagi menerima peserta baru, pembayaran manfaat lebih besar dari iuran merupakan hal yang wajar, sepanjang dana pensiun tetap memiliki aset yang memadai dan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

OJK melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI dalam rangka mengurangi hambatan implementasi, khususnya pada aspek pemasaran

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya sedang menyempurnakan aturan terkait Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi (PAYDI) atau unit link untuk mengatasi hambatan pemasaran.

Ia menyatakan upaya tersebut juga bertujuan untuk memastikan produk unit link dipasarkan secara lebih transparan, sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah.

“OJK melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI dalam rangka mengurangi hambatan implementasi, khususnya pada aspek pemasaran, dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai perlu untuk meningkatkan regulasi terkait PAYDI menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) agar memiliki landasan yang lebih kuat dan strategis.

“Substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas, sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset dan liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” katanya.

Ogi menyampaikan bahwa kinerja produk PAYDI masih menunjukkan tren positif di awal tahun ini meskipun ketidakpastian ekonomi terus meningkat akibat gejolak geopolitik global.

Ia menyatakan hal tersebut mencerminkan minat masyarakat terhadap produk berbasis investasi yang tetap terjaga, khususnya untuk perencanaan dan perlindungan jangka panjang.

Pihaknya pun memproyeksikan pertumbuhan PAYDI akan lebih moderat dan selektif dengan berfokus pada keberlanjutan produk dan kesesuaian dengan profil risiko nasabah, sehingga pangsa produk unit link cenderung stabil dengan potensi peningkatan secara bertahap.

Per Februari 2026, pendapatan premi produk unit link tercatat sebesar Rp7,89 triliun, tumbuh 5,17 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), menunjukkan bahwa produk tersebut masih menjadi salah satu kontributor utama dalam industri asuransi jiwa.

OJK pun terus mendorong penguatan tata kelola produk unit link melalui peningkatan transparansi manfaat dan risiko, penguatan proses pemasaran berbasis kebutuhan nasabah, serta pengelolaan investasi yang prudent.

“OJK menekankan prinsip kesesuaian produk (product suitability) dan perlindungan konsumen agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya dari sisi volume, tetapi juga kualitas,” imbuh Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Secara keseluruhan, industri diharapkan terus memperkuat manajemen risiko dan kesiapan menghadapi potensi peningkatan klaim akibat kondisi iklim ekstrem

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mendorong para pelaku industri asuransi untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam menghadapi risiko klaim asuransi akibat El Nino.

Ia menyampaikan, fenomena iklim tersebut berpotensi meningkatkan risiko pada industri asuransi, khususnya terkait kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan pada sektor pertanian dan kesehatan.

“OJK mendorong penguatan inovasi produk seperti asuransi parametrik serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk MAIPARK (Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus), dalam pemutakhiran peta risiko bencana,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, asuransi properti, kendaraan bermotor, pertanian, dan kesehatan menjadi sejumlah lini usaha yang berpotensi terdampak El Nino.

Seiring meningkatnya potensi kejadian dan tingkat keparahan bencana alam akibat El Nino, ia menilai ada kemungkinan penyesuaian tarif premi produk asuransi.

Ogi pun meminta perusahaan asuransi untuk melakukan penyesuaian tersebut secara terukur sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Selain itu, ia menyatakan industri asuransi juga memiliki upaya mitigasi yang memadai melalui program reasuransi, termasuk proteksi katastropik serta pembentukan cadangan teknis.

“Secara keseluruhan, industri diharapkan terus memperkuat manajemen risiko dan kesiapan menghadapi potensi peningkatan klaim akibat kondisi iklim ekstrem,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah memberikan imbauan kepada petani untuk memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah melindungi produksi di tengah ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

"Salah satu langkah (antisipasi menghadapi El Nino) yang terus didorong pemerintah adalah pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/4).

Dia menyampaikan, program tersebut dirancang untuk melindungi petani dari berbagai risiko, mulai dari kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mendorong perbankan untuk lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ketika ditanya wartawan mengenai Rancangan POJK (RPOJK) tersebut, Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa pembiayaan untuk program prioritas tidak wajib, akan tetapi regulator mendorong hal tersebut.

“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),” kata dia.

Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melainkan juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan terhadap pembangunan nasional.

“Kepada UMKM, misalnya, memang harus kita dorong, harus ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap UMKM memerlukan strategi yang menyeluruh. Dalam hal ini, tidak hanya mengupayakan akses pembiayaan saja, tetapi juga menjaga kualitas kredit.

"Hal itu merupakan satu strategi nasional, bagaimana misalnya UMKM kita bisa didorong naik kelas dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kolaborasi yang luar biasa dari semua pihak, baik itu dari sektor keuangan, pemerintah seperti melalui kementerian UMKM dan itu akan terus bisa jalan,” kata Kiki.

Sebelumnya pada beberapa tahun lalu, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang RBB. Adapun saat ini, OJK tengah melakukan revisi terhadap aturan tersebut dengan membuka permintaan tanggapan dari masyarakat atas rancangan regulasi dimaksud, sebagaimana disampaikan melalui situs resmi OJK.

Penyesuaian yang dilakukan antara lain mencakup perincian rencana penanaman dana. Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu.

Kemudian rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.

Dalam draf RPOJK tentang RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5/2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta rencana pemberian kredit lainnya, termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menyiapkan mitigasi risiko terhadap keputusan bobot indeks Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Sebagai bagian dari mitigasi, OJK telah menyiapkan langkah-langkah yang terukur dan terkoordinasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Sebagai catatan awal, Hasan menuturkan, OJK telah menuntaskan implementasi empat proposal utama yang diajukan kepada MSCI.

Meski meyakini langkah yang diambil bakal memulihkan integritas pasar modal domestik, OJK tetap membuka peluang risiko penurunan bobot indeks yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka pendek.

OJK memproyeksikan dampak yang mungkin muncul antara lain tekanan jual akibat penyesuaian portofolio oleh investor, potensi arus keluar dana pada periode rebalancing, hingga peningkatan volatilitas pasar.

Namun, OJK memandang dinamika tersebut sebagai respons yang bersifat transisional dan sementara.

"Ini bersifat normal dalam konteks menuju pasar yang lebih berkualitas secara jangka menengah dan panjang," ujar Hasan.

Sebagai mitigasi, OJK telah mendorong implementasi kebijakan free float minimum 15 persen.

Kebijakan ini akan dijalankan beriringan dengan penguatan basis investor, baik investor ritel domestik, investor institusi domestik, maupun investor asing.

Di sisi lain, komunikasi dengan penyedia indeks global akan terus dilakukan secara intensif dan konstruktif, termasuk dengan menyampaikan perkembangan implementasi reformasi hingga evaluasi berikutnya.

Dari sisi stabilitas pasar, OJK juga menegaskan mekanisme yang sudah tersedia akan terus dioptimalkan, disertai pemantauan pasar secara rutin dan ketat.

"Arah kebijakan ini akan terus kami lakukan secara konsisten, yaitu upaya memperkuat kualitas dan integritas pasar modal Indonesia secara fundamental, agar lebih transparan, likuid, kredibel, serta mampu tumbuh sehat berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang," tutur Hasan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memblokir 953 entitas pinjaman daring ilegal sepanjang kuartal I 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menjelaskan pemblokiran itu merupakan hasil tindak lanjut dari 10.516 pengaduan yang diterima OJK sejak Januari hingga Maret 2026.

Dia merinci, dari total tersebut sebanyak 8.515 merupakan pengaduan mengenai pinjaman daring ilegal, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 68 pengaduan terkait gadai ilegal.

“Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan langsung 953 entitas pinjaman online ilegal. Penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat juga kami blok kegiatannya,” ujar Dicky.

Lebih lanjut, melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, OJK telah memblokir 460.270 rekening terkait tindak penipuan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak IASC mulai beroperasi pada November 2024 hingga akhir Maret 2026.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 460.270 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp585,4 miliar,” jelas Dicky.

Selain memblokir rekening, Satgas PASTI juga memantau laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada IASC.

Dalam prosesnya, Satgas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir 94.294 nomor telepon yang terkait dengan penipuan. Ke depan, langkah ini disebut akan diperkuat melalui kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi.

Di sisi penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen, selama periode 1 Januari 2026 hingga akhir Maret 2026, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Sanksi tersebut terdiri atas 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, serta 15 sanksi denda kepada 13 PUJK.

Sementara itu, dari sisi pengawasan perilaku atau market conduct, OJK juga telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

“Market conduct ini juga tentunya melibatkan seluruh pelaku industri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 33.252 rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online atau judol, meningkat dari catatan sebelumnya sebanyak 32.556 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pemblokiran tersebut merupakan hasil dari Enhanced Due Diligence (EDD) yang diminta OJK kepada perbankan.

“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta perbankan melakukan EDD atau pemblokiran atas 33.252 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Sementara itu dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan, sejak Januari hingga Maret 2026, OJK telah mencabut enam izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

BPR yang izinnya dicabut termasuk PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dian mengatakan OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani permasalahan BPR/BPR Syariah (BPRS) sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah, DPR, seluruh penegak hukum, serta pihak terkait lainnya,” ujar Dian.

Adapun penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tercermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026