Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru Deloitte menyebut Generasi Z dan milenial di Indonesia, paling siap menghadapi era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia. Tingkat adopsi AI di kelompok pekerja muda ini bahkan melampaui rata-rata global, meski perusahaan dinilai belum optimal menyediakan pelatihan yang terstruktur.

Dalam laporan Deloitte 2026 Gen Z and Millennial Survey, sebanyak 87% Gen Z dan 88% milenial di Indonesia telah menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari. Angka tersebut jauh di atas rata-rata global yang berada pada level 74% untuk kedua generasi tersebut.

Adapun survei ini melibatkan lebih dari 22.500 responden Gen Z dan milenial di 44 negara, serta dilengkapi dengan wawasan kualitatif dari para pemimpin bisnis. Jumlah tersebut mencakup pandangan dari lebih dari 500 responden Gen Z dan milenial di Indonesia.

Selain lebih aktif menggunakan AI, responden asal Indonesia juga dinilai lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi tersebut. AI katanya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kerja, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengembangan karier, mencari peluang belajar, memperoleh saran profesional, hingga membantu mengelola stres pekerjaan.

“Tenaga kerja muda Indonesia terbukti selangkah lebih maju dibandingkan tren global dalam hal penguasaan AI,” ujar Organization & Transformation Director Deloitte Indonesia Andika Yalasena, dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Kendati demikian, Andika menilai perusahaan perlu memperbesar investasi pada pelatihan AI yang terstruktur agar keunggulan tersebut tidak hilang. Perusahaan yang mau berinvestasi pada program pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan, menurutnya akan mampu menarik serta mempertahankan talenta-talenta unggul, yang nantinya akan menjadi ujung tombak ekonomi digital Indonesia.

“Talenta kita berisiko tertinggal jika pihak perusahaan tidak turut berinvestasi untuk mempertahankan keunggulan tersebut,” tegas Andika.

Survei Deloitte juga menunjukkan masih adanya hambatan dalam pemanfaatan AI di lingkungan kerja. Kalangan Gen Z di Indonesia menyebut minimnya kesempatan pelatihan efektif sebagai tantangan utama. Sementara itu, kelompok milenial mengaku keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi kendala terbesar dalam penggunaan AI.

Selain faktor pelatihan, aturan kepatuhan atau compliance perusahaan juga disebut membatasi pemanfaatan AI di tempat kerja. Adapun keterampilan yang paling ingin dikembangkan responden adalah literasi digital dan kemampuan menggunakan perangkat otomatisasi berbasis AI.

Di luar isu teknologi, survei Deloitte juga menyoroti perubahan orientasi karier generasi muda Indonesia. Sebanyak 99% Gen Z dan 100% milenial menyatakan bahwa makna atau purpose dalam pekerjaan menjadi faktor penting bagi kepuasan kerja mereka.

Bahkan, sebanyak 44% Gen Z dan 38% milenial mengaku pernah menolak tugas atau tawaran pekerjaan karena tidak sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi mereka. Pada saat yang sama, minat terhadap posisi kepemimpinan juga relatif tinggi.

Sebanyak 85% Gen Z dan 81% milenial di Indonesia menyatakan tertarik menduduki posisi pemimpin di masa depan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global masing-masing sebesar 76% dan 67%.

Indonesia juga menonjol dalam hal pengalaman kepemimpinan secara nyata. Saat ini, 59% Gen Z dan 79% milenial di Indonesia tercatat sudah mengelola atau mengawasi sebuah tim, jauh melampaui rata-rata global yang masing-masing sebesar 45% dan 61%.

Akan tetapi, hanya 3% Gen Z dan 2% milenial yang menjadikan kepemimpinan sebagai tujuan karir utama mereka. Kemandirian finansial justru menjadi target tertinggi bagi Gen Z di Indonesia (29%), disusul oleh keinginan untuk menjadi ahli di bidangnya (25%).

Sementara bagi kalangan milenial, target kemandirian finansial dan keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) menempati posisi puncak secara berimbang di angka 26%. Keraguan untuk mengambil peran kepemimpinan ini dipicu oleh kekhawatiran yang cukup umum, seperti stres, kelelahan fisik dan mental (burnout), serta risiko terganggunya work-life balance.

Survei tersebut juga mencatat kekhawatiran generasi muda Indonesia berbeda dibandingkan tren global. Jika mayoritas negara menempatkan biaya hidup sebagai isu utama, responden Indonesia justru menyoroti korupsi dalam bisnis dan politik sebagai kekhawatiran terbesar.

Sebanyak 34% Gen Z dan 41% milenial menyebut korupsi sebagai isu sosial utama. Selain itu, isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan juga masuk daftar kekhawatiran tertinggi.

Technology & Transformation Leader Iwan Atmawidjaja menyampaikan, generasi muda Indonesia kini menempatkan integritas perusahaan sebagai faktor penting dalam memilih tempat bekerja. “Gen Z dan milenial di Indonesia telah membuktikan bahwa makna bekerja bukan sekadar nilai tambah, melainkan tolok ukur utama dalam proses rekrutmen dan retensi di sebuah perusahaan,” sebutnya.

Kendati begitu, tekanan ekonomi tetap membayangi kelompok usia produktif tersebut. Sebanyak 54% Gen Z dan 43% milenial di Indonesia mengaku menunda keputusan besar dalam hidup, seperti menikah, melanjutkan pendidikan, atau memulai bisnis karena kondisi finansial.

Kemudian, keterjangkauan harga rumah juga memengaruhi keputusan karier bagi 74% Gen Z dan 64% milenial di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi asal Swedia, Ericsson, menyampaikan implementasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih kompleks menuntut komitmen investasi berkelanjutan pada infrastruktur teknologi informasi, khususnya 5G, agar laju ekonomi digital dapat tereskalasi secara maksimal.

President Director Ericsson Indonesia Nora Wahby mengatakan integrasi AI dalam pengoperasian jaringan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan elemen kunci. Analisis dan otomatisasi berbasis AI memungkinkan operator memprediksi pola lalu lintas data, mendeteksi anomali, hingga melakukan pemulihan mandiri (self-healing) pada jaringan sebelum gangguan dirasakan pelanggan.

"Aplikasi AI mendorong kebutuhan akan jaringan dengan performa lebih tinggi. Sebaliknya, jaringan yang semakin canggih memungkinkan penerapan AI yang lebih kompleks dan dapat diskalakan," ujar Nora, dikutip Kamis (9/4/2026).

Sebelumnya, studi terbaru Ericsson ConsumerLab 2026 menyebut porsi pengguna Indonesia yang memanfaatkan AI multimodal—yakni penggunaan AI lintas format seperti teks, suara, dan visual—diproyeksikan akan meningkat dua kali lipat dalam periode yang sama.

Pada 2025, hanya 21% pengguna yang menggunakan AI di multimodal. Namun ketika 2030, angkanya akan meningkat menjadi 41%.

Kemudian, dari sisi perilaku penggunaan, sekitar 46% waktu penggunaan AI diperkirakan akan terjadi di luar rumah pada 2030. Masyarakat tidak hanya bergantung pada konektivitas Wi-Fi di kantor atau di rumah untuk menggunakan AI.

Tren ini menandakan ke depan beban trafik data ke depan, sebagian dipikul oleh jaringan seluler baik 4G maupun 5G.

Secara komparatif, jaringan telekomunikasi di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma. Jika sebelumnya jaringan hanya dipandang sebagai infrastruktur statis untuk konektivitas dasar, kini evolusi core berbasis cloud-native dan implementasi Far Edge mengubahnya menjadi platform dinamis yang dapat diprogram.

Investasi pada infrastruktur nasional yang krusial ini memerlukan dukungan kerangka kebijakan jangka panjang dan koordinasi lintas sektor.

Nora menilai cakupan 5G mid-band yang luas menjadi sangat krusial untuk menghadirkan pengalaman konsumen yang unggul serta mempercepat digitalisasi sektor korporasi (enterprise).

Nora juga mengatakan investasi fisik saja tidak cukup. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada 2045, di mana 65% populasi berada pada usia produktif. Guna mendukung target nasional mencetak 9 juta talenta digital pada 2030, pengembangan kapasitas tenaga kerja harus berjalan beriringan dengan pembangunan hardware.

Ericsson, melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pemimpin teknologi seperti Qualcomm, aktif mendorong inisiatif hackathon 5G + AI. Langkah ini bertujuan memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dan profesional muda dalam mengelola ekosistem digital yang kompleks.

Nora menegaskan keputusan yang diambil hari ini mengenai pembangunan, pengamanan, dan pengembangan jaringan akan menentukan seberapa cepat Indonesia melangkah menuju 2045. Transformasi digital Indonesia bukan sekadar soal pemutakhiran teknologi, melainkan upaya membangun bangsa digital yang mengintegrasikan infrastruktur, platform, manusia, dan kemitraan secara harmonis.

“Transformasi digital Indonesia berarti membangun bangsa digital yang memungkinkan infrastruktur, platform, manusia, dan kemitraan saling menguatkan satu sama lain,” kata Nora.

Bisnis.com, JAKARTA - Riset terbaru dari para ekonom Goldman Sachs menemukan bahwa AI sudah memakan korban karena menyebabkan banyak PHK di AS.

Menurut laporan seperti dikutip dari Yahoo Finance, AI menghilangkan sekitar 16.000 pekerjaan bersih per bulan selama setahun terakhir, dengan dampak terberat dirasakan oleh Generasi Z dan pekerja tingkat pemula.

Analisis Goldman menunjukkan bahwa pergantian pekerjaan oleh AI telah menghilangkan sekitar 25.000 pekerjaan per bulan dalam setahun terakhir.

Sementara penambahan AI telah menambah sekitar 9.000 pekerjaan dan berpotensi akan menyebabkan badai PHK lanjutan.

Temuan-temuan tersebut, yang dimuat dalam catatan Goldman Sachs US Daily yang ditulis oleh ekonom Elsie Peng, mewakili salah satu upaya paling rinci hingga saat ini untuk memisahkan dua efek AI yang saling bertentangan terhadap lapangan kerja.

Ketika AI menggantikan pekerja manusia sepenuhnya dan ketika AI membuat pekerja yang ada menjadi lebih produktif dan bahkan dapat memperluas perekrutan.

Para ekonom Goldman menggabungkan skor paparan AI standar dengan indeks komplementaritas yang dikembangkan oleh para ekonom IMF untuk membangun kerangka kerja baru.

Berdasarkan model tersebut, suatu pekerjaan mendapat skor tinggi pada risiko substitusi alias digantikan AI ketika AI dapat menangani sebagian besar tugas intinya, seperti petugas klaim asuransi dan penagih hutang.

Akan tetapi penilaian manusia, kehadiran fisik, atau keahlian khusus tetap penting, seperti pengacara, manajer konstruksi, dan dokter.

Generasi Z paling terdampak

Pada pekerjaan yang paling rentan terhadap penggantian oleh AI, kesenjangan tingkat pengangguran antara pekerja tingkat pemula (mereka yang berusia di bawah 30 tahun) dan pekerja berpengalaman (usia 31–50 tahun) telah melebar tajam dibandingkan dengan rata-rata sebelum pandemi.

Kesenjangan upah juga memburuk, dengan analisis regresi Goldman memperkirakan bahwa peningkatan satu standar deviasi dalam paparan substitusi AI memperlebar kesenjangan upah antara pekerja pemula dan berpengalaman sekitar 3,3 poin persentase.

Dinamika ini mencerminkan kerentanan struktural yang melekat pada cara kaum muda memasuki dunia kerja.

Pekerja Generasi Z terkonsentrasi secara tidak proporsional pada jenis peran rutin, kerah putih, dan administratif seperti entri data, layanan pelanggan, dukungan hukum, penagihan, yang paling baik diotomatisasi oleh AI.

Tanpa pengalaman yang terakumulasi dan penilaian khusus yang melindungi pekerja senior, mereka memiliki sedikit perlindungan terhadap penggantian.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) Microsoft AI Mustafa Suleyman memproyeksikan bahwa mayoritas pekerja kantoran atau kerah putih akan terotomatisasi penuh dalam kurun waktu 12 hingga 18 bulan mendatang.

Prediksi ini didasarkan pada perkembangan model kecerdasan artifisial (AI) yang diklaim berada di ambang pencapaian kinerja setingkat manusia.

Suleyman menegaskan bahwa peran-peran tradisional seperti pengacara, akuntan, manajer proyek, hingga tenaga pemasaran adalah sektor yang paling rentan terhadap perubahan teknologi ini.

Dia menyebut fase ini sebagai Artificial Capable Intelligence (ACI), sebuah jembatan antara model bahasa besar (Large Language Models) dasar menuju Artificial General Intelligence (AGI).

“Jadi pekerjaan kerah putih di mana Anda duduk di depan komputer, baik itu menjadi pengacara atau akuntan atau manajer proyek atau tenaga pemasaran, sebagian besar tugas-tugas tersebut akan sepenuhnya diotomatisasi oleh AI dalam 12 hingga 18 bulan ke depan,” kata Suleyman dalam wawancara dengan Financial Times dikutip dari PCGamer, Senin (16/2/2026).

Sebagai bukti percepatan ini, Suleyman menunjuk pada transformasi yang telah terjadi di sektor rekayasa perangkat lunak. Dia mencatat bahwa penggunaan pengodingan yang dibantu AI (AI-assisted coding) kini mendominasi produksi kode di kalangan pengembang.

Kondisi tersebut mengubah peran insinyur perangkat lunak menjadi fungsi yang lebih berfokus pada strategi, debugging, dan arsitektur sistem.

Perubahan drastis ini diklaim terjadi hanya dalam enam bulan terakhir. Hal ini sejalan dengan pernyataan CEO Microsoft Satya Nadella yang menyebut lebih dari seperempat kode di perusahaannya kini ditulis dengan bantuan AI.

Pernyataan Suleyman muncul di tengah sentimen pasar yang fluktuatif akibat potensi disrupsi tenaga kerja. Peluncuran agen AI seperti 'Claude Cowork' dari Anthropic sempat memicu kekhawatiran investor mengenai pendapatan perusahaan perangkat lunak konvensional yang selama ini menyediakan program untuk tugas kantor.

Pandangan Suleyman bukanlah suara tunggal di industri teknologi. CEO Anthropic Dario Amodei sebelumnya memprediksi AI dapat menghapus setengah pekerjaan kerah putih tingkat pemula, sebuah pandangan yang juga dimiliki oleh CEO OpenAI Sam Altman dan CEO Ford Jim Farley.

Kekhawatiran para eksekutif tersebut didukung oleh data simulasi ilmiah. Sebuah studi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) menunjukkan bahwa AI berpotensi menggantikan sekitar 11,7% pekerja di Amerika Serikat di berbagai lintas industri, tidak hanya terbatas pada sektor teknologi.

Namun, skeptisisme mengenai efektivitas riil AI terhadap produktivitas bisnis masih membayangi. Sejumlah riset menemukan bahwa output otomatisasi sering kali gagal menyelesaikan tugas kantor umum, bahkan berpotensi memperlambat alur kerja karena manusia harus melakukan pemeriksaan ganda terhadap hasil kerja AI.

Dari sisi ekonomi, dampak profitabilitas AI bagi perusahaan pengguna juga masih diperdebatkan. Penelitian MIT menunjukkan 95% penggunaan AI generatif di tingkat perusahaan belum memberikan dampak terukur pada laba rugi.

Data tersebut diperkuat oleh laporan PricewaterhouseCoopers (PwC). Laporan itu mengungkapkan bahwa 55% kepala eksekutif mengaku belum melihat manfaat nyata dari penyebaran alat AI dalam operasional bisnis mereka.

Bisnis.com, JAKARTA— CEO Microsoft Satya Nadella meminta publik dan industri teknologi untuk berhenti memandang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai “slop”, istilah yang merujuk pada konten AI berkualitas rendah, dan mulai melihatnya sebagai alat pendukung produktivitas manusia.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadella melalui blog pribadinya, tidak lama setelah Merriam-Webster menetapkan kata “slop” sebagai word of the year.

Dalam konteks teknologi, AI slop digunakan untuk menggambarkan konten yang dihasilkan AI secara massal, cepat, namun minim kualitas, seperti tulisan dangkal, gambar asal-asalan, atau video repetitif yang banyak beredar di media sosial.

Nadella menilai cara pandang tersebut perlu diubah. Dia mengajak publik memaknai AI sebagai “bicycles for the mind”, yakni alat yang memperkuat kemampuan berpikir manusia, bukan menggantikannya.

“Ada konsep baru yang mengembangkan gagasan ‘bicycles for the mind’ sehingga kita selalu memandang AI sebagai penopang potensi manusia, bukan sebagai pengganti,” tulis Nadella dikutip dari laman TechCrunch pada Selasa (6/1/2026).

Dia juga menekankan pentingnya keluar dari perdebatan soal konten murahan versus kecanggihan teknologi, dan mulai membangun keseimbangan baru dalam memahami hubungan manusia yang kini didukung alat penguat kognitif berbasis AI.

Pandangan tersebut muncul di tengah kekhawatiran luas bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Sejumlah pelaku industri bahkan memasarkan teknologi AI sebagai pengganti tenaga kerja untuk menegaskan nilai ekonominya.

CEO Anthropic Dario Amodei, misalnya, memperingatkan AI berpotensi menghilangkan hingga setengah dari pekerjaan kerah putih level pemula dalam lima tahun ke depan, yang dapat mendorong tingkat pengangguran ke kisaran 10% hingga 20%.

Namun, dampak nyata AI terhadap ketenagakerjaan masih beragam. Riset Project Iceberg dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) memperkirakan AI saat ini mampu menangani sekitar 11,7% dari total pekerjaan berbayar manusia.

Angka tersebut bukan berarti AI menggantikan hampir 12% pekerjaan, melainkan menunjukkan porsi tugas dalam suatu pekerjaan yang bisa dialihkan ke AI, seperti administrasi keperawatan atau penulisan kode komputer.

Beberapa profesi memang mengalami tekanan signifikan, antara lain desainer grafis korporasi, penulis konten pemasaran, serta lulusan baru programmer tingkat junior. Namun, pekerja dengan keahlian tinggi di bidang seni, penulisan, dan pemrograman justru dinilai mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan bantuan AI.

Laporan proyeksi ekonomi Vanguard 2026 mencatat sekitar 100 jenis pekerjaan yang paling terpapar otomatisasi AI justru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja dan kenaikan upah riil yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Vanguard menyimpulkan pekerja yang mampu memanfaatkan AI secara efektif cenderung menjadi lebih bernilai.

Di sisi lain, Microsoft sendiri mencatat pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 15.000 karyawan sepanjang 2025, meskipun perusahaan membukukan pendapatan dan laba tertinggi. Dalam memo internalnya, Nadella menyebut transformasi AI sebagai salah satu fokus utama perusahaan di era baru.

Menurut laporan firma Challenger, Gray & Christmas yang dikutip CNBC, AI disebut berkontribusi terhadap hampir 55.000 PHK di Amerika Serikat sepanjang 2025, termasuk di perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Salesforce, dan Microsoft.

Meski demikian, berbagai laporan menilai gelombang PHK tersebut lebih dipengaruhi oleh pergeseran strategi bisnis dan alokasi investasi, bukan semata-mata efisiensi kerja akibat penggunaan AI.

Sementara itu, penggunaan AI untuk hiburan tetap berkembang pesat. Konten meme, gambar, dan video pendek berbasis AI yang kerap disebut sebagai “AI slop” masih menjadi salah satu bentuk pemanfaatan AI yang paling banyak dikonsumsi publik.

Bisnis.com, JAKARTA— CEO Microsoft Satya Nadella meminta publik dan industri teknologi untuk berhenti memandang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai “slop”, istilah yang merujuk pada konten AI berkualitas rendah, dan mulai melihatnya sebagai alat pendukung produktivitas manusia.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadella melalui blog pribadinya, tidak lama setelah Merriam-Webster menetapkan kata “slop” sebagai word of the year.

Dalam konteks teknologi, AI slop digunakan untuk menggambarkan konten yang dihasilkan AI secara massal, cepat, namun minim kualitas, seperti tulisan dangkal, gambar asal-asalan, atau video repetitif yang banyak beredar di media sosial.

Nadella menilai cara pandang tersebut perlu diubah. Dia mengajak publik memaknai AI sebagai “bicycles for the mind”, yakni alat yang memperkuat kemampuan berpikir manusia, bukan menggantikannya.

“Ada konsep baru yang mengembangkan gagasan ‘bicycles for the mind’ sehingga kita selalu memandang AI sebagai penopang potensi manusia, bukan sebagai pengganti,” tulis Nadella dikutip dari laman TechCrunch pada Selasa (6/1/2026).

Dia juga menekankan pentingnya keluar dari perdebatan soal konten murahan versus kecanggihan teknologi, dan mulai membangun keseimbangan baru dalam memahami hubungan manusia yang kini didukung alat penguat kognitif berbasis AI.

Pandangan tersebut muncul di tengah kekhawatiran luas bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Sejumlah pelaku industri bahkan memasarkan teknologi AI sebagai pengganti tenaga kerja untuk menegaskan nilai ekonominya.

CEO Anthropic Dario Amodei, misalnya, memperingatkan AI berpotensi menghilangkan hingga setengah dari pekerjaan kerah putih level pemula dalam lima tahun ke depan, yang dapat mendorong tingkat pengangguran ke kisaran 10% hingga 20%.

Namun, dampak nyata AI terhadap ketenagakerjaan masih beragam. Riset Project Iceberg dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) memperkirakan AI saat ini mampu menangani sekitar 11,7% dari total pekerjaan berbayar manusia.

Angka tersebut bukan berarti AI menggantikan hampir 12% pekerjaan, melainkan menunjukkan porsi tugas dalam suatu pekerjaan yang bisa dialihkan ke AI, seperti administrasi keperawatan atau penulisan kode komputer.

Beberapa profesi memang mengalami tekanan signifikan, antara lain desainer grafis korporasi, penulis konten pemasaran, serta lulusan baru programmer tingkat junior. Namun, pekerja dengan keahlian tinggi di bidang seni, penulisan, dan pemrograman justru dinilai mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan bantuan AI.

Laporan proyeksi ekonomi Vanguard 2026 mencatat sekitar 100 jenis pekerjaan yang paling terpapar otomatisasi AI justru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja dan kenaikan upah riil yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Vanguard menyimpulkan pekerja yang mampu memanfaatkan AI secara efektif cenderung menjadi lebih bernilai.

Di sisi lain, Microsoft sendiri mencatat pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 15.000 karyawan sepanjang 2025, meskipun perusahaan membukukan pendapatan dan laba tertinggi. Dalam memo internalnya, Nadella menyebut transformasi AI sebagai salah satu fokus utama perusahaan di era baru.

Menurut laporan firma Challenger, Gray & Christmas yang dikutip CNBC, AI disebut berkontribusi terhadap hampir 55.000 PHK di Amerika Serikat sepanjang 2025, termasuk di perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Salesforce, dan Microsoft.

Meski demikian, berbagai laporan menilai gelombang PHK tersebut lebih dipengaruhi oleh pergeseran strategi bisnis dan alokasi investasi, bukan semata-mata efisiensi kerja akibat penggunaan AI.

Sementara itu, penggunaan AI untuk hiburan tetap berkembang pesat. Konten meme, gambar, dan video pendek berbasis AI yang kerap disebut sebagai “AI slop” masih menjadi salah satu bentuk pemanfaatan AI yang paling banyak dikonsumsi publik.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai dampak negatif perkembangan Artificial Intelligence (AI) terhadap industri perbankan sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang.

Melalui Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Kuartal IV/2025, OJK mengungkap dampak negatif penggunaan AI terhadap perbankan, di antaranya otomatisasi melalui AI dapat menggeser fungsi manusia, risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi, masalah etika dan privasi data, hingga bias algoritma dalam pengambilan keputusan.

“Risiko yang disebutkan sebenarnya sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang,” kata Josua kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Josua menuturkan otomatisasi lewat kecerdasan artifisial sudah nyata terlihat pada pemakaian chatbot, mesin penjawab di call center, sistem keputusan kredit, pemantauan transaksi mencurigakan, hingga otomasi proses dokumen.

Meski dampaknya belum berupa gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran, Josua melihat adanya pergeseran fungsi. Di antaranya, berkurangnya kebutuhan teller dan petugas frontliner, sedangkan kebutuhan analis data, insinyur model, dan pengelola risiko teknologi justru meningkat.

“Jadi risiko pergeseran fungsi manusia sudah menjadi isu jangka pendek, walaupun skala dampaknya terhadap pasar kerja perbankan masih akan berkembang dalam 5-10 tahun ke depan,” tuturnya.

Risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi juga sudah berada pada fase riil, bukan lagi potensi. Josua mengatakan penerapan layanan perbankan digital yang masif membuat bank sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan pihak ketiga.

Dengan demikian, gangguan sistem, serangan siber, atau kebocoran data berpotensi langsung mengganggu kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional.

Josua menuturkan, OJK sendiri menyoroti tren kebocoran data di berbagai pelaku ekonomi digital sebagai sinyal bahwa tata kelola data dan keamanan informasi menjadi titik rawan yang harus diperkuat ketika perbankan masuk jauh ke ekosistem digital yang sama.

Menurutnya, temuan SBPO bahwa bank mulai menyadari risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi dapat dibaca sebagai refleksi atas pengalaman industri selama beberapa tahun terakhir, baik di Indonesia maupun global.

Di sisi lain, terkait masalah etika, privasi data, dan bias algoritma, Josua menyebut bahwa sebagian besar masih berada di persimpangan antara risiko yang mulai terasa dan potensi jangka menengah.

“Bank sudah mulai menggunakan model pembelajaran mesin untuk penilaian risiko kredit, deteksi kecurangan, dan segmentasi nasabah,” ujarnya.

Dia menyampaikan survei OJK dan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemanfaatan model kecerdasan artifisial di bank saat ini paling banyak untuk penilaian risiko, deteksi penipuan, dan efisiensi proses.

Dalam tahap awal ini, dia menyebut bahwa bias algoritma belum banyak terlihat di permukaan karena model masih relatif sempit dan data yang dipakai cenderung serupa dengan data perbankan konvensional.

Kendati begitu, Josua mengatakan bahwa bank mulai memanfaatkan data alternatif seperti data gawai, media sosial, atau pola transaksi ekosistem. Dia menilai, risiko diskriminasi tersembunyi terhadap kelompok tertentu akan meningkat jika tidak ada pengujian bias dan keadilan yang sistematis.

“OJK sendiri sudah mengidentifikasi bias algoritma, sifat model yang sulit dijelaskan, serta potensi penyalahgunaan deepfake dan konten sintetis sebagai risiko baru yang perlu dimitigasi sejak dini,” pungkasnya.