SERANG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Muktamar XXI Mathla’ul Anwar di Plaza Aspirasi KP3B, Kota Serang, Banten, Sabtu, 11 April 2026. Kegiatan berskala nasional ini dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia dan menjadi momentum strategis dalam menentukan arah organisasi ke depan.

Menag Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya peran organisasi keagamaan dalam menyiapkan masa depan umat. Nasaruddin menyampaikan pembangunan umat tidak dapat dilakukan oleh negara semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat keagamaan.

“Mempersiapkan umat masa depan bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh negara, tetapi harus melalui kerja sama,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Hadir dalam pembukaan antara lain Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, unsur TNI dan Polri, tokoh nasional, serta jajaran pimpinan Mathla’ul Anwar dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Embay Mulya Syarief, menegaskan bahwa Muktamar XXI merupakan momentum penting dalam sejarah organisasi, terlebih karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di ibu kota Provinsi Banten. “Muktamar ini bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memperkuat arah organisasi dalam menjawab tantangan zaman,” jelasnya.

Mengusung tema “Membangun Peradaban Umat Menuju Kemandirian Bangsa,” Muktamar XXI diarahkan untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat peran Mathla’ul Anwar dalam tiga bidang utama, pendidikan, dakwah, dan sosial.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Mathla’ul Anwar merupakan bagian penting dari sejarah dan pembangunan peradaban umat di Indonesia. Andra menyebut organisasi ini telah berkontribusi nyata sejak sebelum kemerdekaan, khususnya dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis madrasah.

“Mathla’ul Anwar bukan sekadar organisasi, tetapi warisan ulama dan pilar peradaban umat yang terus hidup dan berkembang,” tegasnya.

Data organisasi menunjukkan bahwa di Provinsi Banten saja terdapat ratusan madrasah Mathla’ul Anwar sebagai bentuk nyata kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara nasional, jaringan pendidikan, dakwah, dan sosial Mathla’ul Anwar terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas umat.

Ketua OC Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Asep Rohmatulloh, menegaskan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang dan terstruktur.

“Seluruh tahapan Muktamar disusun secara sistematis, mulai dari aspek administrasi, teknis pelaksanaan, hingga agenda persidangan, agar berjalan tertib, efektif, dan berkualitas,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan Muktamar berlangsung dalam suasana aman dan kondusif, dengan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun seluruh elemen organisasi.

Muktamar XXI juga menjadi ruang konsolidasi nasional bagi seluruh kader untuk memperkuat arah gerakan organisasi di tengah dinamika global, termasuk transformasi digital, perubahan sosial, dan tantangan ekonomi umat yang semakin kompleks.

Selain itu, dinamika yang sempat terjadi di lapangan, termasuk terkait penertiban atribut Muktamar, telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.

“Seluruh dinamika telah diselesaikan dengan baik melalui dialog. Saat ini seluruh tahapan Muktamar berjalan sesuai rencana dan dalam kondisi kondusif,” jelas Asep Rohmatulloh.

Muktamar ini tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan ke depan, termasuk penguatan kelembagaan, kaderisasi, serta kontribusi nyata Mathla’ul Anwar dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Ke depan, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

“Muktamar ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga melahirkan arah kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman dan memperkuat peran umat dalam membangun bangsa,” katanya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang siapa pun termasuk ormas keagamaan melakukan sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Sweeping tersebut biasanya membubarkan pelanggan yang sedang makan saat waktu puasa.

"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," kata Pramono di Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Pramono menginginkan bulan Ramadan di Ibu Kota dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Seperti yang dilakukan Jakarta saat ini, di mana Ibu Kota masih dipenuhi perayaan Imlek dan menjelang Ramadan nuansa kota akan berubah sepenuhnya.

Perubahan itu sebagai cerminan semangat toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. "Sekarang ini periodisasi kita menyambut Imlek dari dari tanggal 13 sampai 17 itu Imlek. Nanti begitu tanggal 18, maka Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah yang Ramadan dan juga wajah yang menyambut Idulfitri," ucap dia.

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. "Dan itu kami persiapkan dengan baik karena bagaimana pun sebagai Gubernur Jakarta saya tahu Jakarta ini mayoritas adalah beragama Islam," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu survei menyebutkan kebijakan konsesi tambang menimbulkan polarisasi di internal organisasi kemasyarakatan (Ormas). Namun demikian, hal itu tidak sampai menimbulkan perpecahan lembaga.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024, Ormas keagamaan diberi izin untuk melakukan usaha pertambangan. Merespons topik ini, Katadata Insight Center (KIC) melakukan kajian guna mengetahui lebih dalam pandangan dan sikap para ormas.

Survei KIC melibatkan 415 responden yang pengambilan datanya dilakukan secara tatap muka kepada pengurus dan anggota aktif ormas. Temuan dari survei ini dipaparkan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Hasil Survei Tambang untuk Ormas: Apa Dampaknya Bagi Umat?” pada Rabu (28/1/2026).

Fokus utama penelitian ini untuk mengidentifikasi beragam perspektif yang berkembang termasuk harapan ormas keagamaan terhadap kebijakan konsesi tambang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kebijakan konsesi tambang membentuk polarisasi di internal ormas. Namun, perbedaan yang ada lebih terlihat sebagai pro dan kontra internal yang terkelola sehingga tak sampai menimbulkan perpecahan organisasi.

Research Analyst KIC Kanza Nabeela Puteri menyatakan, polarisasi internal terjadi pada ormas Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU). Pada saat yang sama, terdapat perbedaan pandangan yakni sekitar 30% responden menilai tidak ada polarisasi.

“Perbedaan pendapat tersebut secara umum dianggap wajar dan sehat. Hanya sebagian kecil yang menilai perbedaan ini bersifat destruktif, ini menunjukkan bahwa dinamika internal ormas cenderung tetap terkendali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Kepala Bidang Kajian Politik SDA Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Wahyu A. Perdana mengatakan bahwa setidaknya ada empat sikap yang disampaikan kepada pimpinan PP Muhammadiyah berupa policy brief, lembaga hukum, serta executive summary dari majelis pendidikan tinggi.

Dia menjelaskan lebih detil bahwa di dalam survei, ada kecenderungan untuk responden yang wilayahnya dekat dengan tambang mereka menolak. Adapun, yang tidak dekat dengan tambang berpendapat harus dikelola dengan profesional.

“Namun yang tidak dibilang secara jelas, yakni memangnya dalam operasional perusahaan baru tidak bisa operasi sendiri karena ini butuh minimal pengalaman. Selain itu mitranya siapa? Menjadi tidak berlebihan kalau catatan di internal mempertanyakan (izin pengelolaan tambang) ini konteksnya bisnis atau politis,” ujar Wahyu.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan, seiring dengan pergantian rezim maka saat ini situasinya pun berubah. Tetap ada kesempatan bagi ormas yang semula menolak jadi menerima, maupun yang sebelumnya menerima lantas mengembalikan. Yang jelas, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berhati-hati.

“Mengelola sumber daya alam harus hati-hati. Sebab ada dua negara yang kaya akan minyak, ada negara seperti Norwegia yang menjadi kaya raya tetapi banyak negara yang seperti Venezuela, sengsara. Kalau tidak hati-hati bisa membuat sengketa,” ujar Samirin.

Sementara itu, Associate Professor of Inter-Religious Studies (IRS) Program Dicky Sofjan berpendapat bahwa polarisasi pandangan soal pengelolaan tambang di internal ormas adalah hal yang tak terelakkan dalam demokrasi.

Menurutnya, polarisasi pun tetap dibutuhkan. Dengan adanya polarisasi ada argumen yang kuat tentang pihak yang pro dan kontra, ini akan menghasilkan kebijakan yang sehat dan bisa memenuhi standar kemaslahatan umat.

“Ketika terjadi proses polarisasi kita melihat ada keterbelahan, sehingga muncul solusi-solusi untuk mendatangkan polarisasi dan banyak hal,” ucap Dicky.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah.

Dia mengatakan, pemberian tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu saat ini masih dalam tahap kajian.

Adapun izin tambang untuk Muhammadiyah terbilang lambat dibanding untuk Nahdlatul Ulama (NU). Izin tambang untuk NU telah rampung sejak Bahlil masih menjabat sebagai Menteri Investasi.

"Kalau punya NU itu sudah selesai sejak saya masih di Kementerian Investasi. Nah, punya Muhammadiyah sekarang lagi di-exercise oleh Pak Dirjen Minerba, begitu pun yang lain-lainnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa saat ini proses perizinan pemberian tambang untuk ormas keagamaan masih dalam tahap judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, dia menyebut proses pemberian jatah tambang akan tetap berjalan. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan menteri (permen) terkait hal itu.

Asal tahu saja, regulasi pemberian tambang untuk ormas keagamaan tertuang dalam UU dan sejumlah aturan turunannya. Regulasi itu yakni UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Adapun aturan turunannya yakni PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Kemudian aturan turunan lainnya yakni Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam Pasal 28 ayat 1 Permen ESDM Nomor 18 tahun 2025, dijelaskan bahwa BU ormas keagamaan dapat mengajukan WIUP mineral logam maksimal 25.000 hektar (ha) dan WIUP batu bara maksimal seluas 15.000 ha.

Adapun, untuk memperoleh WIUP tersebut secara prioritas, badan usaha ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen.

Sebelumnya, Bahlil mengaku belum memberikan WIUP kepada Muhammadiyah lantaran masih mengkaji lokasi tambang yang tepat. Dia mengatakan, proses kajian terhadap lokasi tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah masih berlangsung.

"Tambang Muhammadiyah itu kemarin sudah kami dorong, tapi kami lagi mengkaji kembali, kan kami harus kasih yang bagus, jangan sampai yang jelek," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Muhammadiyah mulanya akan diberikan tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. Adapun, lokasi bekas tambang Adaro berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha).

Namun, dalam proses pengecekan ternyata dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait lahan tambang tersebut. Oleh karena itu, Bahlil bakal memastikan kualitas dan potensi tambang sebelum diberikan kepada Muhammadiyah.

Hal ini guna memberikan keadilan antar-ormas keagamaan yang mengajukan izin kelola tambang. Seperti halnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah diberikan izin pengelolaan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC) oleh pemerintah.

"Kalau yang kurang bagus kan, saya enggak adil dong. Lagi kita carikan yang bagus deh. Kan NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan harus memiliki minimal 67% saham dari badan usaha (BU).

Dia menyebut, jika saham ormas keagamaan pada BU yang dibentuk untuk mengelola tambang itu di bawah 67%, maka pihaknya bisa mencabut IUP.

Menurutnya, ketentuan ini sesuai dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 (Permen ESDM 18/2025) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025.

“Ormas yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi ini kan memberikan kontribusi untuk pembinaan masyarakat dari sisi ekonomi, di situ kan juga nanti dari hasilnya itu kalau ini sahamnya sedikit itu kan maksud dari regulasinya kan tidak tercapai,” jelas Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).

Oleh karena itu, kata Yuliot, terdapat batasan kepemilikan saham dan juga tidak bisa dialihkan.

"Jadi itu mengunci di situ kalau ada pengalihan ya berarti IUP-nya dicabut,” tegasnya.

Dalam Pasal 28 ayat 1 Permen ESDM 18/2025, dijelaskan bahwa BU ormas keagamaan dapat mengajukan WIUP mineral logam maksimal 25.000 hektar (ha) dan WIUP batu bara maksimal seluas 15.000 ha.

Adapun, untuk memperoleh WIUP tersebut secara prioritas, badan usaha ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen.

Syarat Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Syarat administratif

1. badan usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;

2. saham badan usaha memiliki paling sedikit 67% oleh ormas keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi ormas keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah;

3. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mineral logam atau batu bara sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;

4. dimiliki oleh ormas keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ormas;

5. dimiliki oleh ormas keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;

6. merupakan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam data badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan pada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Syarat teknis

1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang pertambangan dan/atau geologi; dan

2. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan eksplorasi.

Syarat pernyataan komitmen:

1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data informasi;

2. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;

3. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan

4. menjamin komposisi kepemilikan saham ormas keagamaan paling sedikit 67% tidak terdilusi selama menjadi pemegang IUP;

5.melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang mengatur mekanisme pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara dengan cara prioritas, salah satunya kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 (Permen ESDM 18/2025) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1), badan usaha ormas keagamaan dapat mengajukan WIUP mineral logam dengan luasan maksimal 25.000 hektare dan WIUP batu bara maksimal 15.000 hektare.

Adapun, untuk memperoleh WIUP tersebut secara prioritas, badan usaha ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen.

Syarat Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Syarat administratif

1. badan usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;
2. saham badan usaha dimiliki paling sedikit 67% oleh ormas keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi ormas keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
3. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mineral logam atau batu bara sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
4. dimiliki oleh ormas keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai ormas;
5. dimiliki oleh ormas keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
6. merupakan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam data
badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan pada sistem yang
dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Syarat teknis:

1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang pertambangan dan/atau geologi; dan
2. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan eksplorasi.

Syarat pernyataan komitmen:

1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data informasi;
2. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;
3. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
4. menjamin komposisi kepemilikan saham ormas keagamaan paling sedikit 67% tidak terdilusi selama menjadi pemegang IUP;
5.melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.