Citilink Indonesia kembali mengubah kebijakan berat bagasi gratis menjadi 15 kg per 1 Maret 2026 untuk seluruh penerbangan domestik Airbus A320. Semula bagasi gratis dibatasi hanya 10 kg.

Mengutip unggahan Instagram resmi @citilink, maskapai tersebut kembali ke kebijakan awal soal bagasi gratis 15 kg seiring dengan evaluasi dan banyaknya masukan dari penumpang.

"Kami serius mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari Citilinkers. Maka menjelang libur Lebaran ini, kami bagikan kabar baik bahwa mulai 5 Maret 2026 Citilink kembali menetapkan fasilitas bagasi tercatat sebesar 15 kg untuk pembelian tiket rute domestik dengan armada A320," tulisnya, Kamis (5/3).

Sementara itu, ketentuan bagasi kabin tetap dengan berat maksimum 7 kg. Jika melebihi ketentuan, maka akan dilakukan sweeping baggage dan dikenakan biaya Rp350 ribu per buah.

Untuk penumpang member LinkMiles yang membeli tiket melalui aplikasi atau website akan mendapatkan total bagasi gratis sebesar 20 kg, yakni 15 kg bagasi tercatat ditambah 5 kg ekstra bagasi.

Kemudian, untuk penumpang dengan penerbangan domestik Armada ATR hanya mendapatkan 10 kg bagasi tercatat ditambah dengan 7 kg bagasi kabin.

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi masyarakat (Ormas) agar tidak melakukan penyisiran atau sweeping rumah makan selama bulan suciRamadan. Polisi mengajak untuk membangun rasa toleransi antar agama.

“Kami berharap juga dalam hal ini kita meningkatkan, membangun semakin kokoh rasa toleransi antarumat beragama. Makanya sudah diimbau untuk ormas tidak melaksanakan sweeping ya di tempat-tempat rumah makan segala macam, karena memang ada juga saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (19/2/2026).

Budi menjelaskan regulasi soal jam operasional rumah makan sudah diatur oleh pemerintah daerah. Budi pun meminta masyarakat tidak melakukan aksi sendiri dan tetap mempercayakan penindakan kepada aparat yang berwenang.

“Polda Metro Jaya hanya memberikan imbauan artinya untuk kita lebih bijak untuk tidak melaksanakan sweeping. Ada kepolisian, ada pemerintah yang bisa menampung aspirasi dari teman-teman sekalian,” ujar dia.

Di sisi lain, Budi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengisi kegiatan yang positif selama bulan suci Ramadan. “Lebih baik kita melaksanakan suatu kegiatan itu di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bagaimana kita semua bisa memberikan kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang banyak, tapi bukan malah menimbulkan suatu dampak yang negatif, mudarat,” ucapnya.

MEDAN - Rencana aksi sejumlah ormas Islam terkait penertiban lapak penjualan daging babi di beberapa titik Kota Medan menuai banyak tanggapan. Salah satunya Tokoh Pemuda Muslim Sumatera Utara, Alwi Hasbi Silalahi.

Hasbi menilai langkah sweeping maupun penutupan paksa lapak jual daging tidak perlu dilakukan. Bahkan berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

“Sweeping atau penutupan paksa tidak perlu sampai dilakukan. Hal itu justru bisa menimbulkan kesan diskriminatif dan mencederai semangat toleransi yang selama ini dijaga di Kota Medan,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Jumat (19/2/2026). Wamenag Jamin Tidak Ada Sweeping Tempat Makan saat Ramadan

Menurut Hasbi, Islam mengajarkan ketertiban, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap hukum dan keberagaman. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibingkai dalam narasi yang dapat memunculkan stigma terhadap umat Islam.

“Kita harus menjaga wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jika sampai terjadi tindakan anarkis atau intimidatif, itu justru akan menciptakan pandangan buruk terhadap umat Islam sendiri,” tegasnya.

Hasbi juga menekankan penataan usaha perdagangan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan sesuai regulasi, bukan melalui tekanan massa. Memasuki bulan suci Ramadhan, Hasbi mengajak seluruh elemen umat Islam untuk lebih mengedepankan sikap bijak dan menahan diri.

“Ramadhan adalah momentum untuk memperbaiki diri, bukan memperkeruh suasana. Umat Islam sebaiknya tidak terpancing melakukan tindakan anarkis,” ujarnya.

Ia menyarankan agar jika terdapat persoalan terkait lokasi atau tata kelola penjualan, langkah yang ditempuh adalah mediasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat. Hasbi mendorong Pemkot Medan segera memfasilitasi dialog terbuka agar aspirasi semua pihak dapat didengar tanpa menimbulkan konflik.

“Langkah terbaik adalah duduk bersama. Mediasi dengan para pelaku usaha warung makan dan pedagang jauh lebih konstruktif dibandingkan aksi lapangan yang berpotensi memicu keributan,” ujarnya. Gandeng Ormas Islam, Menag Bakal Samakan Metode Penetapan Awal Ramadan

Ia berharap situasi ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan semua pihak. Terutama dalam menjaga kondusivitas Kota Medan sebagai kota multikultural. “Ketertiban harus dijaga, tapi dengan cara yang beradab dan sesuai hukum. Jangan sampai semangat ibadah justru ternodai oleh tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam,” tuturnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menjamin tidak ada sweeping oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di tempat makan saat Ramadan 2026. Dia mengimbau semua elemen masyarakat untuk menjaga harmoni dan persatuan selama bulan Ramadan dengan mengedepankan sikap saling menghormati, baik bagi yang berpuasa maupun yang tidak.

“Tadi imbauan cukup jelas, agar umat Islam menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk. Mereka yang tidak berpuasa diharapkan menghormati orang yang berpuasa,” ujar Wamenag usai Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Namun, Wamenag juga menekankan bahwa penghormatan harus berjalan dua arah. “Kita yang berpuasa ini harus menyadari juga, tidak semua orang berpuasa. Masih memungkinkan ada fasilitas yang bisa dinikmati oleh mereka yang tidak puasa,” tegasnya.

Ia menilai tidak adil apabila karena sebagian masyarakat berpuasa, lalu semua orang harus dipaksa merasakan hal yang sama. “Enggak mungkin gara-gara kita puasa, semuanya harus merasakan puasa. Yang tidak puasa karena keyakinan berbeda tidak bisa makan dan minum. Ini harus dipertimbangkan dalam membangun kebersamaan,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan soal sweeping tempat makan saat Ramadan, Wamenag menegaskan bahwa tidak ada rencana aksi semacam itu. “Enggak ada, enggak ada sweeping-sweeping. Itulah bentuk penghormatan kita bahwa selain kita yang berpuasa, masih ada saudara kita yang tidak berpuasa,” katanya.

Ia pun menekankan pentingnya membangun koridor kebersamaan agar perbedaan tidak merusak persatuan bangsa. “Harus dibangun suasana saling menghormati, sehingga persatuan kita tidak terganggu karena perbedaan,” ujarnya.

Terkait kemungkinan edaran dari Kementerian Agama, Wamenag menjelaskan bahwa urusan keamanan bukan menjadi kewenangan pihaknya. “Kalau wilayah keamanan, itu bukan wilayah Kementerian Agama. Ada institusi lain yang berwenang,” tandasnya.

Ia pun optimistis situasi Ramadan tahun ini akan berjalan kondusif. “Kita melihat suasana hari ini semakin kondusif. Insyaallah seterusnya,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menekankan pentingnya hormat-menghormati agama lain, khususnya pada bulanRamadan. Anwar Abbas menekankan pentingnya sikap saling menghormati antarpemeluk agama.

Hal itu disampaikan Anwar Abbas merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menyatakan melarang adanya sweeping rumah makan saat Ramadan.

"Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan, karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah menyosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat dan masyarakat luas tentang perlunya ada sikap saling hormat menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain," katanya, Senin (16/2/2026).

Anwar Abbas menyatakan, pemerintah daerah harus hadir demi mendukung sikap saling hormat-menghormati di wilayahnya masing-masing demi terjaganya kekhusyukan umat yang menjalankan.

"Beberapa hari lagi umat Islam akan berpuasa sebulan penuh dalam bulan ramadhan. Umat islam juga tidak perlu melakukan sweeping dan segala macamnya," ujarnya.

"Untuk itu kita berharap kepada pemerintah termasuk kepada gubernur Jakarta supaya dapat mengatur dan menertibkan para pedagang agar mereka tidak ikut merusak ibadah dari umat Islam yang sedang berpuasa," sambungnya.

Lihat video: Viral Ormas Sweeping Warung Makan saat Ramadan, Ini Respons Ketua MUI Garut



Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin bulan Ramadan di Jakarta berlangsung dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Pramono pun melarang siapa pun, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, melakukan razia atau sweeping ke rumah makan selama Ramadan.

Sweeping yang kerap dilakukan untuk membubarkan pelanggan saat waktu puasa tidak diperkenankan terjadi di Jakarta. "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," kata Pramono di Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Februari 2026.

Pramono menegaskan, suasana Ramadan harus mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama. Dia mengingatkan bahwa saat ini Jakarta masih dalam suasana perayaan Imlek sebelum nantinya memasuki bulan suci Ramadan.

"Sekarang ini periodisasi kita menyambut Imlek dari dari tanggal 13 sampai dengan 17 itu Imlek. Nanti begitu tanggal 18, maka Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah yang Ramadan dan juga wajah yang menyambut Idul Fitri," ucap dia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang siapa pun termasuk ormas keagamaan melakukan sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Sweeping tersebut biasanya membubarkan pelanggan yang sedang makan saat waktu puasa.

"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," kata Pramono di Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Pramono menginginkan bulan Ramadan di Ibu Kota dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Seperti yang dilakukan Jakarta saat ini, di mana Ibu Kota masih dipenuhi perayaan Imlek dan menjelang Ramadan nuansa kota akan berubah sepenuhnya.

Perubahan itu sebagai cerminan semangat toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. "Sekarang ini periodisasi kita menyambut Imlek dari dari tanggal 13 sampai 17 itu Imlek. Nanti begitu tanggal 18, maka Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah yang Ramadan dan juga wajah yang menyambut Idulfitri," ucap dia.

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. "Dan itu kami persiapkan dengan baik karena bagaimana pun sebagai Gubernur Jakarta saya tahu Jakarta ini mayoritas adalah beragama Islam," sambungnya.