Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf angkat suara terkait perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Gus Ipul sapaan akrabnya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan dari agenda akbar tersebut adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah. KH Said Asrori menjadi Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudab terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai peluangnya untuk maju sebagai kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU selanjutnya, Gus Ipul mengeklaim bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri.

"Oh, enggak. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," pungkasnya.

JAKARTA - Mandat kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) terletak di Syuriyah sebagai lembaga tertinggi dan pengendali NU seutuhnya. Posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif, melainkan manifestasi dari maqam atau kedudukan spiritual dan intelektual tertinggi.

Syuriyah adalah penjaga gawang ideologi sekaligus penunjuk moral bagi jutaan nahdliyin. ”Di tengah disrupsi zaman dan menjelang Muktamar ke-35 NU, sosok KH. Kafabihi Mahrus muncul bukan hanya sebagai kandidat, melainkan sebuah kebutuhan sejarah bagi struktur PBNU," kata Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Bina Insan Mulia Cirebon KH. Imam Jazuli, Kamis (5/2/2026).

Kiai Imam juga menyebutkan beberapa alasan mengapa Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo ini merupakan figur yang kompeten untuk mengemban amanah sebagai Rais Aam di PBNU. Pertama, kedalaman epistemologi yakni, Aliman dan Faqihan

“Keabsahan kepemimpinan dalam tradisi pesantren mutlak bersandar pada penguasaan literatur klasik (turats). Kiai Kafabihi adalah representasi murni dari transmisi keilmuan yang tidak terputus (isnad),” katanya.

Sebagai figur yang tumbuh dalam ekosistem intelektual Lirboyo, KH. Kafabihi Mahrus memiliki ketajaman dalam metodologi istinbath al-hukm (pengambilan keputusan hukum). Di tengah arus liberalisme dan konservatisme ekstrem, sosok faqih (ahli fiqh) yang moderat seperti beliau sangat dibutuhkan untuk memastikan fatwa-fatwa NU tetap relevan namun tidak tercerabut dari akar tradisi.

"Beliau tidak hanya menghafal teks, tetapi memahami illat atau alasan logis di balik teks tersebut. Kapasitas aliman atau berilmu luas ini menjamin setiap kebijakan besar PBNU nantinya memiliki landasan teologis yang kokoh," ungkapnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Kedua, integritas moral atau zahidan di tengah arus materialisme. Menurut Kiai Imam, tantangan terbesar pemimpin organisasi besar seperti NU adalah tarikan kepentingan duniawi. Di sinilah atribut Zuhud atau kesalehan asketik Kiai Kafabihi menjadi pembeda. Kiai Kafabihi dikenal sebagai pribadi yang selesai dengan dirinya sendiri. Sikap zahidan bukan berarti menjauhi dunia, melainkan tidak membiarkan dunia mengendalikan hatinya.

"Dalam konteks PBNU, ini adalah benteng integritas. Seorang Rais Aam yang zahid akan menjaga marwah organisasi agar tidak terseret dalam pragmatisme politik pendek atau kepentingan transaksional, menjaga NU tetap pada khittah pengabdian umat," ujarnya.

Ketiga, Lirboyo sebagai episentrum kultural dan structural. Memahami NU, tidak bisa dilepaskan dari memahami pesantren, dan membicarakan pesantren di Indonesia mustahil tanpa menyebut Lirboyo. Lirboyo adalah pabrik pencetak ulama. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh pelosok negeri merupakan grassroot yang solid. Memilih Kiai Kafabihi berarti menyambungkan kembali kabel struktural PBNU dengan basis kultural paling organik di Indonesia.

"Lirboyo seringkali menjadi titik temu bagi berbagai faksi di NU. Kepemimpinan Kiai Kafabihi akan berfungsi sebagai pemersatu (integrator) yang mampu mencairkan ketegangan antar faksi karena wibawa kediaman (Lirboyo) yang diakui secara universal oleh warga nahdliyin," kata Kiai Imam.

Keempat, visi strategis memahami internal dan eksternal NU. Menurutnya, Kiai Kafabihi bukan tipikal ulama yang hanya mengurung diri di dalam kitab. Dia memiliki kepekaan sosiologis yang tajam. Kiai Kafabihi juga sangat memahami anatomi organisasi NU, dari dinamika syuriah-tanfidziyah hingga psikologi kaum santri.

"Beliau juga mampu berdialog dengan dunia luar, baik pemerintah maupun Ormas Islam lainnya, tanpa kehilangan identitas kesantriannya. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman ini memastikan NU tetap menjadi pemain kunci dalam diplomasi Islam moderat," ujar Kiai Imam.

Salah satu argumen paling empiris mengenai kecakapan manajerial dan kewibawaan Kiai Kafabihi adalah peristiwa Islah di Lirboyo. Keberhasilan menyatukan berbagai pandangan dalam internal keluarga besar dan alumni Lirboyo adalah prototipe dari apa yang bisa beliau lakukan untuk NU.

Menurut Kiai Imam, kepemimpinan yang efektif bukan diukur dari retorika, melainkan dari kemampuan menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Kesolidan jaringan alumni Lirboyo di bawah bimbingan beliau adalah bukti otentik bahwa Kiai Kafabihi memiliki tangan dingin dalam mengelola struktur yang masif.

Kiai Imam juga menilai, menjadikan KH. Kafabihi Mahrus sebagai Rais Aam PBNU bukan sekadar rotasi kepemimpinan rutin. Ini adalah upaya restorasi marwah ulama. Dengan perpaduan sifat aliman, faqihan, zahidan, serta dukungan basis massa Lirboyo yang tak tertandingi, NU akan kembali menjadi payung teduh umat yang memiliki jangkar kuat untuk menghadapi badai zaman.

"Terakhir, sekali lagi beliau adalah jembatan antara kemuliaan masa lalu dan tantangan masa depan. Di tangan ulama yang mumpuni secara intelektual dan kokoh secara spiritual inilah, masa depan jam'iyyah Nahdlatul Ulama berada pada jalur yang benar," ucapnya.

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), diskursus mengenai sosok ideal Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergulir. Jabatan Rais Aam dinilai bukan sekadar posisi struktural melainkan simbol marwah, otoritas tertinggi Syuriyah sekaligus penentu arah strategis jam’iyah pewaris para Nabi ini di tengah dinamika nasional dan global.

Pandangan tersebut disampaikan Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli. Menurut dia, pemilihan Rais Aam harus berangkat dari kriteria yang tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), bukan semata pertimbangan popularitas figur.

Dalam kepengurusan NU, kata dia, Syuriyah adalah lembaga tertinggi yang memegang kendali organisasi para ulama ini seutuhnya. Syuriyah PBNU dipimpin seorang Rais Aam yang biasanya dipilih berdasarkan kriteria yang ketat.

“Dalam struktur NU, Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol marwah, pemimpin spiritual, dan pengambil kebijakan strategis jam’iyah. Karena itu, yang paling penting bukan siapa orangnya, tetapi apakah ia memenuhi kriteria,” katanya, Sabtu (24/1/2026).

Dia menyebut empat pilar utama yang harus dimiliki Rais Aam PBNU yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi yang diperkuat dengan nilai muru’ah, futuwwah, dan muharrikan atau penggerak.

Berdasarkan kriteria tersebut, KH Imam Jazuli menilai KH Said Aqil Siradj sebagai sosok yang paling memenuhi syarat untuk memimpin Syuriyah NU pada periode mendatang. “Jika kriteria itu diterapkan secara objektif, maka KH Said Aqil Siradj muncul sebagai figur yang paling lengkap dan paripurna,” ujarnya.

Lihat video: Konflik Internal PBNU Memanas!



Dari sisi keilmuan, Kiai Said Aqil disebut sebagai ulama alim dan faqih dengan latar belakang pendidikan dari Universitas Ummul Qura, Mekkah, serta penguasaan mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam klasik (turats) dan pemikiran kontemporer.

“Pemikiran beliau mencerminkan Islam wasathiyah. Teguh pada tradisi pesantren, tetapi mampu merespons modernitas tanpa kehilangan jati diri NU. Sehingga, kefaqihan KH Said Aqil bersifat solutif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan jawaban atas persoalan umat di era perubahan sosial yang cepat,” terangnya.

Dalam aspek spiritualitas, Kiai Said Aqil dinilai memiliki karakter zahid, yakni tidak terikat ambisi duniawi meskipun memiliki kapasitas dan akses kekuasaan.

“Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana ibadah. Jabatan bagi Kiai Said adalah amanah dan khidmah, bukan tujuan,” kata Kiai Imjaz, sapaan akrabnya.

Pengalaman panjang Kiai Said Aqil sebagai Ketua Umum PBNU selama dua periode (2010–2021) juga menjadi poin penting. Menurut KH Imam Jazuli, pengalaman itu membuatnya memahami NU secara utuh, baik dalam aspek struktural, ideologis, maupun kultural.

“Beliau bukan hanya paham AD/ART, tetapi juga pelaku sejarah modernisasi NU. Ia tahu bagaimana mengelola jam’iyah sebesar NU tanpa keluar dari khittah 1926. Di bawah kepemimpinannya, gagasan kemandirian NU melalui penguatan pendidikan tinggi, rumah sakit, dan jejaring internasional dinilai sebagai visi strategis jangka panjang,” ujarnya.

Dia juga menyoroti peran Kiai Said Aqil sebagai muharrikan, penggerak organisasi yang mampu membawa Islam moderat NU ke tingkat global. Sikapnya yang konsisten menjaga NKRI dan melawan ekstremisme dinilai sebagai bentuk futuwwah dan muru’ah seorang Rais Aam.

“NU ke depan membutuhkan Rais Aam yang berani bersikap tegas, meskipun pahit, demi keselamatan jam’iyah dan jamaah. Kiai Said memiliki keberanian moral itu,” tegasnya.

Dia menambahkan, Muktamar ke-35 NU membutuhkan sosok Rais Aam yang tidak lagi berada pada tahap belajar, tetapi telah matang secara keilmuan, pengalaman, dan visi kepemimpinan.

“Dengan rekam jejak nasional dan internasional, Kiai Said Aqil Siradj adalah standar emas Rais Aam PBNU. Menempatkannya sebagai Rais Aam merupakan langkah strategis agar NU tetap menjadi jangkar stabilitas nasional dan kompas moral umat,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya belum berbincang lebih lanjut mengenai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Menurut Gus Ipul sapaan akrabnya, pelaksanaan muktamar menjadi wewenang sepenuhnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Sebagai informasi, muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi pada tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, yang biasanya kerap menentukan arah kepemimpinan organisasi tersebut selanjutnya.

"[Mengenai muktamar] nanti akan dibicarakan lebih lanjut," ujar Gus Ipul dikutip Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul enggan untuk membeberkan secara detail mengenai pelaksanaan muktamar tersebut. Menurutnya, mandat untuk menjelaskan perihal muktamar tersebut dipegang oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.

"Belum bisa [disebutkan kapan pelaksanaan muktamar], nanti tunggu Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya. Ya nanti kan akan ada disampaikan pada saatnya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu dalam silaturahmi yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12)

Pertemuan itu juga diikuti sejumlah Mustasyar PBNU, antara lain KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, Prof Machasin, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.

Pertemuan itu di antaranya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU secepat-cepatnya yang dipimpin Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf.

Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyebut bahwa PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan jam’iyah.

"PBNU siap melaksanakan muktamar sebagaimana yang telah dicanangkan, dan itu akan dilakukan dalam waktu segera," tegasnya.

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ishlahiyah, Kediri, KH Muhibul Aman angkat bicara terkait keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan para Mustasyar PBNU yang digelar di Ponpes Lirboyo, Kediri, pada Kamis (25/12/2025). Dia menegaskan bahwa keputusan itu bersifat final, sah dan mengikat secara moral, organisatoris, serta konstitusional dalam jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU).

Muhibul Aman menjelaskan bahwa dirinya mendapat amanat untuk memoderatori jalannya pembicaraan dalam Rapat Konsultasi tersebut. Rapat diselenggarakan dalam rangka ishlah, peneguhan adab jam’iyyah, serta pengembalian tata kelola organisasi agar berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama.

“Rapat ini mempertemukan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta dihadiri para Mustasyar dan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama,” ujar Muhibul Aman dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi pijakan penting untuk mengakhiri polemik dan kontroversi konflik internal NU.

Sekaligus mengembalikan kepemimpinan jam’iyyah kepada para mandataris sah hasil Muktamar ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU, guna mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Lebih lanjut, Muhibul Aman menegaskan bahwa keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah–Mustasyar PBNU tersebut merupakan hasil musyawarah para pemangku otoritas jam’iyyah NU yang selaras dengan Anggaran Dasar NU Pasal 7 dan Pasal 8 tentang prinsip musyawarah serta kepemimpinan kolektif-kolegial.

Ia juga menekankan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar NU Pasal 9 dan Pasal 10 serta Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 16 dan Pasal 17, tidak dikenal mekanisme pemberhentian Ketua Umum PBNU maupun pengangkatan Penjabat Ketua Umum PBNU di luar forum Muktamar.

Oleh karena itu, seluruh keputusan, pernyataan, dan tindakan sepihak yang menyatakan pemberhentian Ketua Umum PBNU atau pengangkatan Penjabat Ketua Umum PBNU dinyatakan tidak sah, batal demi hukum organisasi, dan tidak memiliki legitimasi jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

“Dengan demikian, kepemimpinan Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-34 adalah kepemimpinan yang sah, legal, dan konstitusional, serta tidak pernah gugur dan tidak dapat dibatalkan oleh tindakan sepihak apa pun di luar mekanisme Muktamar,” tegasnya.

Muhibul Aman juga menyerukan kepada seluruh warga dan struktur NU untuk menghentikan polemik dan narasi yang memperuncing konflik, kembali kepada adab berjam’iyyah, serta menaati keputusan musyawarah. Ia mengajak seluruh elemen NU untuk mendukung konsolidasi organisasi demi menyukseskan Muktamar ke-35 NU.

“Setiap bentuk pengingkaran terhadap keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU merupakan pelanggaran adab jam’iyyah dan tata tertib organisasi, yang pada akhirnya hanya akan merugikan Nahdlatul Ulama sendiri,” tandasnya.

Pernyataan sikap tersebut, lanjut Muhibul Aman, disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keulamaan demi menjaga persatuan, kewibawaan dan masa depan NU.

Bisnis.com, JAKARTA — Rais Aam Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sepakat menggelar Muktamar ke-35 setelah konflik pemakzulan Ketum PBNU.

Kesepakatan tersebut setelah Syuriyah (PBNU) menggelar rapat dengan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, (25/12/2025).

Pertemuan telah tersurat melalui surat nomor 4829/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 yang diterbitkan pada Rabu (24/2025) yang dijadwalkan oleh Kiai Miftach sebagai forum Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar.

Sedangkan kehadiran Gus Yahya tertuang dalam surat yang ditandatangani Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH M. Anwar Manshur bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025.

"Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar," tulis keterangan resmi sebagaimana dikutip dari nu.or.id, Jumat (26/12/2026).

Keputusan ini diambil setelah ekskalasi konflik di tubuh ormas Islam terbesar itu mulai meningkat dan mengganggu stabilitas PBNU. Gus Yahya mengatakan keputusan ini merupakan solusi terbaik bagi jami'yah melalui Muktamar bersama

Sebagai tindak lanjut, katanya, PBNU segera membentuk panitia Muktamar ke-35.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini dengan damai dan bermartabat,” pungkas Gus Yahya.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah petinggi Mustasyar, Rais Syuriyah, dan Katib Syuriyah. Salah satunya mantan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Gus Yahya telah didesak mundur berdasarkan keputusan dari Ketua Rais Aam dan Wakil Ketua Rais Aam dalam Rapat Keputusan Risalah Syuriyah pada 20 November 2025.

Pemberhentian Gus Yahya karena diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU dinilai melanggar ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Selain itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai bermasalah sehingga berpotensi memengaruhi Badan Pengelola Hukum PBNU. Meski begitu, Gus Yahya sempat menolak putusan tersebut.

KEDIRI - Konflik internal di elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru. Islah atau rekonsiliasi antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akhirnya tercapai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan yang diprakarsai para masyayikh dan mustasyar itu berlangsung khidmat tersebut mempertemukan dua pucuk pimpinan PBNU yang berseteru, yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dalam satu forum. Dalam pertemuan ini, kedua pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.

“Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jam’iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya usai pertemuan.

Musyawarah di Lirboyo ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang digelar di lokasi yang sama beberapa hari sebelumnya. Para masyayikh menilai persoalan internal PBNU yang bermula dari keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam dan dinilai tidak sesuai dengan AD/ART NU perlu diselesaikan melalui mekanisme islah dan Muktamar yang sah dengan melibatkan kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui proses dialog, negosiasi, dan perdebatan yang cukup intens, namun tetap dijalankan dalam semangat ukhuwah nahdliyah. Sejumlah tokoh sentral NU turut hadir dan berperan sebagai penengah dalam pertemuan ini.

Di antaranya Wakil Presiden RI periode 2019-2024 yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, yang pada pertemuan sebelumnya mengikuti agenda secara daring. Hadir pula para masyayikh dan kiai sepuh NU lainnya yang sejak awal mendorong penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan persatuan.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, silaturahim di Lirboyo secara resmi mengakhiri konflik internal PBNU. Kepemimpinan PBNU hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum.

Sebagai tindak lanjut, PBNU akan segera membentuk Panitia Bersama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini secara damai dan bermartabat,” pungkas Gus Yahya.

JAKARTA - Nasib mandataris Muktamar NU ke-34 di Lampung berada di ujung kepemimpinannya. Sebab, Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB menjadi batas akhir bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk ishlah,

Selain itu, hari ini Kamis (25/12/2025) pukul 12.00 WIB menjadi batas waktu bagi mereka menyerahkan mandat kepada Mustasyar. Batasan waktu itu diberikan 400 musyawirin dari PW, PC, dan PCI NU yang berarti sudah mewakili 70%, dan 500 pengasuh pondok pesantren serta beberapa ulama sepuh NU yang berada di dalam struktur Mustasyar.

Waktu untuk ishlah tersebut diputuskan dalam gerakan moral kultural melalui Musyawarah Kubro (Muskub) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri pada Minggu 21 Desember 2025. Keputusan lain dari Muskub Lirboyo adalah bila 3x24 jam jalan ishlah tidak tercapai kepada mandataris PBNU diberi waktu 1x24 jam sejak Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12:00 hingga Kamis 25 Desember 2025 pukul 12. 00 untuk menyerahkan mandat alias mundur.

Apabila dalam waktu 1x24 jam tidak dilakukan maka PW, PC, dan PCI NU akan mencabut mandat dengan mengusulkan Muktamar Luar Biasa (MLB), sekaligus menegaskan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam meminta PW, PC, PCI NU agar berani dan tegas bersikap. “Mereka harus berani dan tegas untuk menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kedir. Komitmen itu merupakan ikhtiar bersama untuk menyelamatkan organisasi dengan mengakhiri konflik yang berkepanjangan, tidak bermanfaat, dan bikin malu semua warga jam’iyyah,” ujarnya.

Gus Salam merasa cemas karena kemelut PBNU telah terjadi sejak awal kepemimpinan mandataris Muktamar ke-34 di Lampung yakni Rais Aam, KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Menurut Gus Salam, kemelut itu benar-benar dirasakan oleh struktur dan jama’ah NU di semua daerah.

“Lebih baik keduanya mengakui kesalahannya. Kemudian mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral dan manajerial terhadap krisis berkepanjangan yang membelit PBNU,” ujarnya.

Sikap undur diri mereka bisa menyelamatkan dan membangkitkan harapan PW, PC, dan PCI NU hingga ranting dan banom-banom NU untuk tetap optimistis menguatkan jam’iyyah dan jamaah. Daripada terseret arus, terus menerus saling adu benar-salah.

“Ingat. Mereka berdua itu sedang membantu (khidmah) memimpin santri-santri Mbah Hasyim dan muassis yang lain, bukan sedang memimpin dan mengikat para pengikut yang berada di jam’iyyah dan jamaah NU untuk mengikuti ambisi dan nafsu duniawi mereka. Ingat itu, dan hati-hati,” tegas Gus Salam.

Diketahui, hingga kini belum ada tanda-tanda KH Miftachul Akhyar beserta lembaga Syuriyah untuk membuka jalan ishlah atas putusan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasan penegakan disiplin organisasi dan pemberian sanksi atas pelanggaran berat oleh Gus Yahya, dinilai bukan keputusan yang bisa dinegosiasi.

Padahal, menurut cucu pendiri NU, dua pelanggaran yang dijadikan dasar keputusan syuriyah PBNU dan pelanggaran-pelanggaran lain sejak awal 2022-2025 kepemimpinan KH Miftachul Akhyar (Rais Aam) dan KH Yahya Cholil Staquf Ketua Umum PBNU merupakan kesalahan kolektif dan bersifat sistemik di dalam kepengurusan mereka.

“Banyak pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan para mandataris (Rais Aam dan Ketua Umum PBNU) sejak 2022-2025. Keduanya pasti berdalih, tidak bersalah. Tapi, kerusakan jam’iyyah dan jama’ah NU diakui dan dirasakan kalangan bawah,” tutur Gus Salam.

Kegaduhan PBNU saat ini adalah puncak dari mismanajemen, disorientasi dan arogansi struktural para elite pimpinan di PBNU. Organisasinya para ulama pesantren ini mereka tunggangi untuk mencapai ambisi eksistensi, pragmatisme dan keangkuhan intelektual.

“NU itu bukan milik pengurus, tapi milik ulama pesantren dalam kewajibannya membimbing umat, menjaga persatuan dan mengantarkan umat pada puncak kemuliaan. Jadi, sudah ada haluan dan garis besar operasionalnya. Jangan diubah-ubah demi pribadi atau kelompok,” tambahnya.

Disinggung tentang teknis penyerahan mandat oleh para mandataris, Gus Salam menjelaskan singkat. “Ya, tinggal buat pernyataan penyerahan mandat atau mundur dari jabatannya. Diserahkan kepada pemilik mandat, yakni PW, PC, dan PCI NU, melalui Mustasyar PBNU,” tegasnya.

LAMPUNG - Rais Syuriyah PWNU Lampung, KH Shadiqul Amin menegaskan Rais Aam dalam struktur jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) menempati posisi tertinggi sebagai pemimpin organisasi. Rais Aam memiliki kewenangan moral, keulamaan, dan kebijakan strategis dalam menjaga arah perjuangan NU.

Kiai Shadiqul Amin menyebut NU dibangun di atas tradisi keilmuan, adab, dan kepemimpinan yang berakar kuat pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan kesinambungan khittah NU di seluruh tingkatan kepengurusan.

Maka dari itu, kepatuhan kepada Rais Aam bukan sekadar kepatuhan administratif atau formalitas struktural, tetapi kepatuhan pada Rais Aam fondasi kesinambungan khittah. “Ketaatan ini merupakan wujud adab jam’iyah yang telah diwariskan oleh para masyayikh NU sejak awal berdirinya organisasi," kata Kiai Shadiqul, Minggu (14/12/2025).

Dalam tradisi NU, kata Kiai Shadiqul Amin, menjelaskan hubungan antara Rais Aam dan seluruh jajaran syuriyah di daerah dibangun atas dasar ta’zim kepada ulama dalam tradisi NU. Penghormatan terhadap sanad keilmuan, serta komitmen untuk menjaga kemaslahatan umat. ”Rais Aam adalah simbol pemersatu warga NU di tengah beragam pandangan dan dinamika yang muncul dalam organisasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kiai Shadiqul Amin mengingatkan setiap perbedaan pendapat seharusnya disikapi dengan kepala dingin melalui mekanisme musyawarah, serta tetap berada dalam koridor kepemimpinan yang sah. “Sikap ini menjadi kunci agar NU tetap kokoh sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang berkhidmat untuk agama, bangsa, dan negara," ucap dia.

Kiai Shadiqul Amin menambahkan kepatuhan kepada Rais Aam merupakan bagian dari tanggung jawab moral Pengurus NU di semua tingkatan. Menurutnya, menjaga kepatuhan kepada Rais Aam berarti menjaga kesinambungan perjuangan NU sebagaimana diwariskan para pendiri. “Kepatuhan ini tidak menutup ruang kritik dan dialog, namun harus dilandasi niat menjaga persatuan, bukan mempertajam perbedaan,” ungkapnya.

Bacajuga: Gus Yahya Duga Konsesi Tambang Jadi Salah Satu Pemicu Konflik di Internal PBNU

Menurut Kiai Shadiqul Amin, dinamika dalam organisasi adalah keniscayaan, tetapi persatuan dan marwah jam’iyah harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Maka dari itu, Kiai Shadiqul Amin mengajak seluruh warga NU untuk memperkuat nilai-nilai dasar di tengah berbagai dinamika yang berkembang, yakni tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i’tidal (tegak lurus).

“Nilai-nilai ini hanya dapat dijaga dengan sikap patuh pada kepemimpinan tertinggi organisasi, dan kesediaan untuk menahan diri dari sikap yang berpotensi memecah belah ukhuwah nahdliyah,” tandasnya.

Dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut, dia menyakini, NU akan tetap menjadi rumah besar yang teduh bagi seluruh warganya.

“Serta terus berperan aktif dalam merawat persatuan umat dan keutuhan bangsa Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli pernah menyampaikan bahwa sejak awal NU dirancang sebagai jam'iyah ulama yang menjunjung tinggi kepemimpinan keilmuan, bukan sekadar struktur administratif.

“NU bukan organisasi manajerial seperti korporasi. NU adalah jam'iyah ulama yang kepemimpinannya dipimpin oleh Syuriyah dan Rais Aam. Di situlah letak marwah dan otoritas tertinggi organisasi," ujarnya.

Menurut Kiai Shadiqul Amin, solusi atas dinamika internal PBNU adalah dengan kembali tegak lurus bersama Syuriyah dan Rais Aam. Kiai Shadiqul Amin, mayoritas Nahdliyin memiliki kesadaran tinggi bahwa keputusan Syuriyah adalah keputusan tertinggi dalam hierarki organisasi.

"Menegakkan supremasi Syuriyah berarti menegakkan khittah NU. Karena itu, semua pihak harus menghormati dan taat atas keputusan Rais Aam. Mengabaikan keputusan Syuriyah, sama artinya dengan mengabaikan ushul organisasi itu sendiri,” ujarnya.

JAKARTA - Rapat Harian Syuriyah dan Tandfiziyah PBNU menyepakati adanya pergantian di sejumlah posisi kepengurusan. Salah satu posisi yang diganti adalah Khatib A'am PBNU.

Keputusan ini disepakati bersama oleh Rais Aam PBNU bersama dengan Penjabat Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa. Hal ini disampaikan oleh Waketum PBNU Moh. Mukri usai menggelar rapat harian syuriyah dan tandfiziyah secara tertutup yang digelar Sabtu (13/12/2025).

"Di antara hasil yang tadi disepakati adalah adanya reposisi Katib Aam. Ya, jadi Katib Aam PBNU sejak hari ini tadi ditetapkan adalah Bapak Profesor Dr Haji Muhammad Nuh," kata Mukri dalam konferensi persnya usai rapat yang digelar secara tertutup.

Tidak hanya posisi Khatib Aam, Mukri menyebut jika KH Zulfa Mustofa juga melakukan reposisi lainnya di sejumlah jabatan kepengurusan. Kendati demikian, dia tak mengungkap siapa saja nama yang telah diputuskan.

Selain melakukan reposisi kepengurusan, Mukri menyampaikan bahwa rapat harian membahas dan memutuskan dibentuknya panitia untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) sekaligus memperingati Harlah satu abad Masehi.

"Sekaligus juga nanti dalam Munas akan fokus nanti di antaranya adalah menyelenggarakan Muktamar ya. Masalah tempatnya, waktu persisnya belum ditentukan, tapi tadi fokus kita di antaranya adalah menyiapkan Muktamar yang akan datang," ujarnya.

YOGYAKARTA - Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah (Jateng) KH Ubaidullah Shodaqoh dan Rois Syuriah PWNU DIY KH. Mas'ud Masduqi menyerukan kepada Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) untuk islah sebagaimana seruan masyaikh NU di Ploso dan Tebuireng.

"Semua dilakukan untuk kemasalahatan jamaah dan jam'iyah," kata KH Ubaidillah Shodoqoh di Jogjakarta, Sabtu (13/12/2025).

Kiai Ubaidillah menegaskan kembali mandataris ke-34 Lampung KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmad 2021-2026/2027.

Kiai Ubaidillah juga mengajak pengurus PWNU dan PCNU se Indonesia untuk selalu mengikuti dauh masyaikh NU dan, senantiasa menggelar istigosah memohon kepada Allah SWT agar NU semakin kuat dan NU jaya.

"Semua dilakukan untuk kemajuan umat, kemajuan jamaah dan jam'iyah, kemajuan bangsa dan Rahmat bagi semesta," katanya.

Kiai Ubaidillah menegaskan, pernyataan ini dibuat setelah menimbang kenyataan umat NU yang ada di akar rumput "Demikian pernyataan kami berdua semoga mendapat ridho dari Allah SWT," ucapnya.

JAKARTA - Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keputusan Rapat Pleno Syuriyah yang memakzulkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak sah. Sebab, seharusnya keputan tertinggi berada berada di Muktamar Luar Biasa.

Kiai Ma’ruf menilai langkah tersebut tidak sesuai aturan dasar. Menurutnya, jika terjadi dugaan pelanggaran berat yang melibatkan Ketua Umum maupun Rais Aam sebagai mandataris muktamar, maka penyelesaiannya harus melalui forum tertinggi, yakni Muktamar Luar Biasa.

"Karena kedua orang ini (Rais Aam dan ketum PBNU) mandataris muktamar, maka menurut konstitusi adalah Muktamar Luar Biasa. Artinya tidak bisa forum lain Jadi kalau yang tidak itu, itu inkonstitusional," ujar Kiai Ma’ruf dikutip dari akun YouTube Vibrasi, Kamis (11/12/2025).

“Kalau Rais Aam ataupun Ketua Umum dianggap melakukan pelanggaran berat, maka dilakukan muktamar luar biasa. Karena yang bisa mengadili kedua orang ini adalah muktamar luar biasa,” sambung mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ini.

Kiai Ma’ruf menekankan bahwa kewenangan Syuriyah, termasuk Rais Aam, dibatasi oleh konstitusi organisasi. Wewenang tertinggi dalam kepemimpinan Syuriyah, kata dia, bersifat irsyadiyah dan taujihiyah, yakni memberi arahan, petunjuk, serta pengawasan. Namun kewenangan itu tidak mencakup pemakzulan.

“Walaupun Rais Aam adalah pucuk tertinggi, kewenangannya dibatasi konstitusi. Kewenangan itu sebatas mengarahkan dan mengawasi, tapi tidak sampai kepada pemakzulan. Kalau sudah menyangkut pemakzulan, forumnya adalah muktamar luar biasa,” kata kiai asal Banten ini.

Cicit Syekh Nawawi Al-Bantani ini menilai, keputusan pleno Syuriyah yang menunjuk Pj Ketua Umum itu bukan hanya tidak sesuai aturan, tetapi juga bertentangan dengan tradisi Nahdlatul Ulama yang selalu mengedepankan musyawarah para masyaikh.

Kiai Ma’ruf mengingatkan bahwa dalam tradisi NU, persoalan besar yang menyangkut konstitusi tidak hanya menjadi urusan pengurus struktural. Tokoh-tokoh besar, para masyaikh, hingga ulama kharismatik biasanya selalu dimintai pandangan sebelum keputusan penting diambil.

“Dulu kalau ada masalah konstitusi yang penting, tanya dulu ke Kiai Kholil Bangkalan. Banyak ulama yang terlibat. Ini sekarang urusan NU dianggap hanya urusannya pengurus. Itu tidak sesuai tradisi,” ujarnya.

Terkait alasan yang memicu keputusan Syuriyah, Kiai Ma’ruf mengaku tidak mengetahui secara persis. Namun ia menegaskan bahwa inti masalah justru terletak pada tindakan pemakzulan terhadap Ketua Umum oleh Syuriyah.

“Pemicunya kita tidak begitu tahu versinya. Tapi yang justru terjadi kan sekarang adanya pemakzulan Ketua Umum oleh Syuriyah. Itu problem. Problem pertama itu problem organisatoris,” kata dia.

Sebelumnya, saat mengikuti rapat dengan sesepuh NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Kiai Maruf Amin menegaskan bahwa Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

Dia menyebut bahwa forum juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

"Forum juga merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi. Lalu, keempat, Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan," tuturnya.