Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.

Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, jelas dia, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah.

Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade Holis menilai, kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.

NEXT Indonesia Center sendiri melakukan kajian yang mengukur kesinambungan fiskal Indonesia periode 2017-2026 menggunakan pendekatan dari Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul Fiscal Sustainability in Theory and Practice.

Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.

Keseimbangan primer aktual adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang, berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi di lapangan.

Hasil penghitungan NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019.

Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada 2020 dan 2021, sehingga terjadi kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.

Menurut Ade Holis, periode pandemi merupakan ujian terbesar bagi fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir (2017-2026). Meski demikian, pemulihan ekonomi yang relatif cepat berhasil mengembalikan kondisi fiskal ke jalur yang lebih sehat.

“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah,” kata dia.

Hasil kajian menunjukkan, pada 2023 Indonesia mencatat posisi fiskal terkuat selama periode pengamatan karena mencatat surplus keseimbangan primer 0,49 persen PDB, sementara ambang sustainabilitas berada di -1,85 persen PDB.

Perbaikan tersebut berlanjut pada 2024 hingga proyeksi 2026. Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada di level -0,35 persen PDB, masih lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan yang berada di level -1,74 persen PDB.

Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal itu terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025-2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.

“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” kata Ade Holis.

NEXT Indonesia Center menyimpulkan bahwa fondasi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat. Namun, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menyatakan penyesuaian kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh badan usaha swasta maupun PT Pertamina (Persero) adalah kebijakan yang wajar.

"Masyarakat sudah paham bahwa harga BBM nonsubsidi dijual sesuai mekanisme pasar. Karena dunia usaha, kalau tidak menaikkan harga jual, padahal inputnya sudah naik, bisa rugi," kata Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan di Jakarta, Minggu.

Dia menyatakan beberapa faktor termasuk harga minyak dunia dan kurs mata uang terhadap dolar AS berpengaruh terhadap perubahan harga jual BBM nonsubsidi.

Bahkan faktor-faktor yang memengaruhi harga jual BBM sangat kompleks, dari hulu sampai hilir.

Pada Sabtu (2/5/2026) SPBU swasta kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mana kenaikan tertinggi adalah jenis diesel.

Vivo dan BP AKR, misalnya menaikkan jenis Primus Diesel Plus dan BP Ultimate Diesel dari Rp25.560/liter menjadi Rp30.890/liter.

Sementara, Pertamina per 2 Mei masih bertahan dengan harga sebelumnya, yang disesuaikan pada 18 April 2026 .

Terkait hal itu, Herry berpendapat Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi, mengingat tingginya harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah yang tetap rendah, apalagi Pertamina sebagai BUMN tidak bisa menjual rugi.

"Tentu saja, penyesuaian harga harus dilakukan seksama, dengan harga yang kompetitif sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Jika tidak, dikhawatirkan bisa memengaruhi daya beli dan pada akhirnya menekan perekonomian nasional," ujar dia dalam keterangannya.

Menurut dia, penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi yang selalu dilakukan setiap awal bulan, juga sudah sesuai dengan payung hukum dalam hal ini Keputusan Menteri ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

"Secara regulasi, perhitungan harga BBM nonsubsidi diserahkan ke badan usaha. Mereka bebas menentukan harga," ujarnya.

Senada dengan hal itu analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa Pertamina selayaknya menyesuaikan harga BBM nonsubsidi, sebagaimana badan usaha swasta lainnya.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut, menurut dia, harus dilakukan karena mempertimbangkan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, apalagi, dasar hukum penyesuaian harga juga sudah jelas.

"Di dalam APBN 2026, satu barel dihargai 70 dolar AS. Sekarang harganya sudah di atas 110 dolar AS per barel. Jadi, sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan dengan kondisi sekarang,” katanya.

Namun demikian, Trubus mengingatkan jika Pertamina juga akan melakukan penyesuaian harga sebagaimana badan usaha swasta lainnya, tetap perlu melakukan komunikasi publik kepada masyarakat agar tenang.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh di atas 5 persen pada 2026 meski dibayangi ketidakpastian global dan perbedaan proyeksi dari lembaga internasional.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan ketahanan ekonomi nasional saat ini sedang diuji di tengah tekanan eksternal yang dinilai semakin tajam.

“Situasi ini merupakan ujian nyata bagi kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat secara jeli apakah ekonomi kita benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal,” kata Herry berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian global, terutama melalui dampaknya terhadap harga energi dan volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi pandangan sejumlah lembaga internasional terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,0 persen menjadi 4,7 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang mencapai 5,11 persen.

Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) justru memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Herry mengatakan perbedaan proyeksi antara Bank Dunia dan ADB menunjukkan bahwa penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia masih sangat dinamis.

“Perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia di tahun 2026,” ujar dia.

Untuk membaca arah ekonomi secara lebih objektif, NEXT Indonesia Center menggunakan Composite Leading Indicator (CLI) yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Sinyal CLI adalah kompas arah ekonomi," ujar dia.

Berdasarkan data Maret 2026, CLI Indonesia tercatat berada di level 100,52 atau masih di atas ambang 100 yang menunjukkan ekonomi berada dalam fase ekspansi dan berpotensi tumbuh di atas tren jangka panjang.

Menurut Herry, posisi CLI tersebut menandakan fundamental ekonomi nasional masih cukup terjaga di tengah tekanan global, bahkan lebih kokoh dibandingkan sejumlah negara Asia yang indikatornya berada di bawah level 100.

“Data CLI kita masih berada di atas level 100, yang artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya moderasi momentum yang terlihat dari penurunan tipis CLI Indonesia dari 100,59 pada Februari menjadi 100,52 pada Maret 2026.

Ia menilai pelemahan tersebut perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga, mulai mengalami tekanan.

NEXT Indonesia Center mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 53,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Karena itu, Herry menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran investasi dan ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset,” kata Herry.

Ia menambahkan penguatan kebijakan fiskal yang adaptif serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah menjadi krusial agar fase moderasi tersebut tidak berkembang menjadi perlambatan yang lebih dalam.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari NEXT Indonesia Center Christiantoko menilai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan I 2026 memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional, seiring meningkatnya belanja negara dan penerimaan yang tetap tumbuh kuat.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center itu, dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa menyampaikan belanja negara yang ekspansif pada awal tahun ini dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan, sekaligus mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap berada dalam koridor disiplin.

“Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Penyerapan belanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan,” ujarnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 atau triwulan I mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat 20,7 persen menjadi Rp394,8 triliun.

"Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat," kata dia.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp815,0 triliun atau melonjak 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Christiantoko, meskipun mengalami peningkatan, level defisit tersebut masih dalam batas aman dan mencerminkan strategi fiskal yang terukur.

"Jika dicermati secara utuh, angka tersebut justru mencerminkan strategi fiskal yang terukur," ujarnya.

Ia menjelaskan pula, pemerintah secara aktif mengakselerasi belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Defisit yang terjadi pun dinilai pihaknya masih dalam kendali pemerintah.

Adapun realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 telah mencapai 21,2 persen dari target tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis yang berada di kisaran 17 persen. Secara nominal, peningkatan penyerapan anggaran juga mencapai 31,4 persen.

"Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik," ucap Christiantoko.

Peningkatan belanja tersebut antara lain didorong oleh pelaksanaan program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta faktor musiman seperti momentum Lebaran.

Pada periode tersebut, pemerintah juga menggelontorkan paket stimulus senilai Rp15 triliun untuk menjaga konsumsi masyarakat, mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi, hingga penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri.

"Belanja pemerintah yang lebih tinggi menjadi pendorong penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi," ucap Christiantoko.

Di sisi lain, komitmen menjaga disiplin fiskal tetap menjadi perhatian utama. Menurutnya pemerintah mempertahankan target defisit di bawah 3 persen terhadap PDB sebagai batasan kebijakan fiskal agar tetap kredibel dan berkelanjutan.

"Dengan demikian, defisit sebesar 0,93 persen pada triwulan I 2026 harus dilihat bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur. Selama dikelola secara hati-hati dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan, langkah ini justru berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," ucapnya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Sektor-sektor sunset ini membutuhkan perhatian khusus karena mereka adalah penyerap tenaga kerja besar. Perannya mulai tergerus oleh perubahan rantai pasok global dan persaingan biaya produksi,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai bahwa meski industri pengolahan Indonesia mencatat pertumbuhan impresif pada 2025, sektor padat karya masih menghadapi tekanan besar dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, menyoroti ketimpangan antar subsektor.

Ia menyebut, adanya sunrise industry yang tumbuh pesat, seperti logam dasar dan mesin, namun sunset industry seperti tekstil, pakaian jadi, kayu, serta karet dan plastik justru tertinggal. Industri karet dan plastik bahkan mengalami kontraksi sebesar 4,07 persen pada 2025.

Menurutnya, kondisi ini patut diwaspadai karena sektor padat karya merupakan penyerap tenaga kerja signifikan.

“Sektor-sektor sunset ini membutuhkan perhatian khusus karena mereka adalah penyerap tenaga kerja besar. Perannya mulai tergerus oleh perubahan rantai pasok global dan persaingan biaya produksi,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total pekerja di sektor industri pengolahan mencapai 20,3 juta orang pada Agustus 2025, atau berkontribusi 13,86 persen terhadap total tenaga kerja nasional. Jumlah tersebut tumbuh 1,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi investasi, realisasi di sektor industri pengolahan mencapai Rp780,9 triliun pada 2025, naik dari Rp721,3 triliun pada 2024.

Namun, kontribusi terhadap total investasi nasional justru turun dari 42,08 persen pada 2024 menjadi 40,44 persen pada 2025.

Menurut Christiantoko, penurunan ini dipicu oleh stagnasi penanaman modal asing (PMA) di tengah penguatan investasi domestik (PMDN).

Christiantoko menekankan perlunya kebijakan reindustrialisasi yang menyasar revitalisasi sektor padat karya, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pemerataan distribusi investasi agar pertumbuhan industri benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

BPS mencatat industri pengolahan tumbuh 5,30 persen secara tahunan pada 2025. Industri logam dasar menjadi primadona dengan pertumbuhan mencapai 15,71 persen, sementara industri mesin dan perlengkapan mencatat pertumbuhan 13,98 persen.

Subsektor lain yang menunjukkan performa stabil adalah industri kimia, farmasi, obat tradisional, serta industri barang logam, elektronik, dan peralatan listrik.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Angka tersebut lebih tinggi 10,4 persen atau naik Rp130 triliun dibandingkan menjelang Lebaran 2025 yang hanya Rp1.240 triliun

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center mencatat peredaran uang kartal atau tunai untuk kebutuhan Lebaran 2026 mencapai Rp1.370 triliun, yang mencerminkan kuatnya daya beli, meningkatnya konsumsi, serta kuatnya resiliensi ekonomi domestik.

“Dari hasil riset yang kami lakukan berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang kartal atau uang tunai dalam bentuk kertas maupun logam yang diedarkan untuk kebutuhan (jelang) Lebaran 2026 mencapai Rp1.370 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 10,4 persen atau naik Rp130 triliun dibandingkan menjelang Lebaran 2025 yang hanya Rp1.240 triliun,” ujar Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Ade Holis menyebutkan peningkatan uang kartal tidak hanya mencerminkan kesiapan konsumsi masyarakat, tetapi juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin menguat hingga ke tingkat daerah.

Selain total uang yang diedarkan, indikator lain yang tak kalah penting adalah jumlah dana yang langsung berada di tangan masyarakat.

Menjelang Lebaran 2026, dana siap belanja yang berada di luar kas perbankan tercatat mencapai Rp1.241 triliun, meningkat Rp104 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.137 triliun.

“Hal ini tentunya menjadi modalitas ekonomi daerah yang sangat kuat. Tambahan uang tunai sebesar Rp104 triliun yang dipegang masyarakat merupakan likuiditas segar yang siap memutar roda ekonomi di berbagai daerah tujuan pemudik,” ucap dia.

Fenomena ini, lanjutnya, semakin diperkuat oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang di hampir seluruh moda transportasi selama periode H-8 hingga hari H Idul Fitri 2026.

Transportasi laut melalui kapal menjadi sektor dengan pertumbuhan paling signifikan. Jumlah penumpang meningkat dari 2.336.619 orang pada 2025 menjadi 2.697.459 orang pada 2026, atau bertambah 360.840 pemudik.

“Peningkatan penumpang di jalur laut ini sangat krusial karena mengindikasikan pemerataan sirkulasi ekonomi antar-pulau. Uang tidak hanya berputar di pusat, tetapi mengalir deras ke berbagai wilayah,” ungkap Ade Holis.

Di sektor transportasi darat, angkutan bus juga menunjukkan kinerja positif dengan tambahan 145.085 penumpang, sehingga totalnya naik dari 1.441.510 orang pada 2025 menjadi 1.586.595 orang pada 2026.

Sementara itu, moda kereta api mencatatkan peningkatan jumlah penumpang menjadi 1.832.584 orang pada 2026, atau bertambah 193.805 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 1.638.779 penumpang.

Adapun sektor penerbangan turut mengalami kenaikan, dengan tambahan 71.993 penumpang. Total pengguna pesawat pada periode mudik Lebaran 2026 tercatat mencapai 2.400.544 orang, meningkat dari 2.328.551 orang pada tahun sebelumnya.

“Sinkronisasi antara likuiditas dan mobilitas ini adalah kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat memiliki daya beli dan mereka memiliki akses mobilitas untuk membelanjakannya di kampung halaman, yang secara otomatis menghidupkan ekosistem ekonomi lokal,” tuturnya.

NEXT Indonesia Center memproyeksikan kombinasi antara tingginya dana siap belanja dan derasnya arus mudik akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada kuartal pertama tahun 2026.

“Lebaran 2026 adalah momentum emas. Dengan sirkulasi uang kartal atau uang tunai yang mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir, kita sedang menyaksikan mesin ekonomi domestik bekerja pada kapasitas optimal,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center mendorong percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang dinilai masih mendominasi struktur energi nasional.

Direktur NEXT Indonesia Center Christiantoko dalam pernyataan di Jakarta, Minggu mengatakan transisi energi menjadi agenda strategis dalam pembangunan Indonesia.

Namun, upaya menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan masih menghadapi tantangan besar, karena struktur energi nasional masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

“Selama fondasi sistem energinya tetap berbasis fosil, target penurunan emisi jelas akan sulit tercapai,” ujar dia.

Christiantoko menjelaskan komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi telah dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Komitmen tersebut kata dia, kemudian diperbarui melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada 2025 yang menargetkan penurunan emisi secara signifikan hingga tahun 2030 dan 2035 sebagai bagian dari jalur menuju target net zero emission (NZE) pada 2060.

NEXT Indonesia Center menilai struktur emisi Indonesia juga mengalami pergeseran signifikan dalam dua dekade terakhir. Jika pada awal 2000-an emisi nasional didominasi sektor kehutanan atau forestry and other land use (FOLU), kini sektor energi justru menjadi penyumbang emisi terbesar.

Kontribusi emisi dari sektor energi bahkan telah melampaui 50 persen dalam beberapa tahun terakhir.

"Tren ini jelas sangat mengkhawatirkan karena emisi energi bersifat lebih konsisten dan sulit ditekan. Sumber emisi energi tersebut berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, transportasi berbahan bakar minyak, dan aktivitas industri," pungkasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan emisi dari sektor energi meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Pada 2000, emisi energi tercatat sekitar 317 juta ton CO2e, kemudian melonjak menjadi 752 juta ton CO2e pada 2023.

Bahkan, dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN, emisi karbon Indonesia yang berasal dari sektor energi tercatat sebagai yang tertinggi secara absolut.

Data Energy Institute mencatat pada 2024 emisi CO2 dari energi Indonesia mencapai sekitar 747 juta ton, jauh melampaui Malaysia sekitar 296 juta ton, Thailand sekitar 271 juta ton, Singapura sekitar 248 juta ton, Filipina sekitar 164 juta ton, dan Vietnam sekitar 334 juta ton.

Pihaknya juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap batu bara yang masih menjadi penghambat utama dalam proses transisi energi.

Pada 2024, dari total konsumsi energi primer sekitar 10,75 exajoules, batu bara menyumbang porsi terbesar yakni 43,9 persen. Sementara itu, minyak bumi berkontribusi 29,4 persen dan gas alam 15,8 persen. Di sisi lain, kontribusi energi baru terbarukan masih terbatas sekitar 10,8 persen.

“Rendahnya porsi EBT Indonesia sebesar 10,8 persen ini tertinggal dibanding rata-rata global yang sudah lebih dari 19 persen. Padahal secara potensi teknis, Indonesia memiliki sumber daya surya, air, panas bumi, dan bioenergi yang melimpah. Ini menunjukkan bahwa tantangannya bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kecepatan transformasi sistem energi,” ungkap Christiantoko.

Jika melihat komposisi pembangkit listrik nasional sepanjang periode 2015–2024, batu bara juga masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Indonesia.

Pada 2015, energi ini menyumbang 53,3 persen produksi listrik nasional dan meningkat menjadi sekitar 61,5 persen pada 2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia masih banyak dipenuhi oleh sumber energi dengan intensitas karbon tinggi.

Christiantoko menegaskan keberhasilan transisi energi sangat ditentukan oleh konsistensi antara target dan implementasi kebijakan di lapangan.

"Tantangan kita bukan sekadar menambah energi terbarukan, melainkan keberanian untuk mengubah sistem energi nasional secara menyeluruh demi masa depan ekonomi hijau Indonesia," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bea Ekspor Batu bara akan memaksa terjadinya sinkronisasi data dan menjadi alat cross-check yang lebih ketat

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menekankan rencana pemerintah menerapkan Bea Keluar Batu bara pada 2026 berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekaligus memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis tersebut.

Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyatakan kebijakan ini dinilai menjadi instrumen penting untuk menutup celah praktik manipulasi nilai perdagangan yang selama ini merugikan penerimaan negara.

“Bea Ekspor Batu bara akan memaksa terjadinya sinkronisasi data dan menjadi alat cross-check yang lebih ketat antara volume produksi, penjualan dan ekspor guna menutup celah manipulasi nilai di masa depan,” kata Sandy.

Dijelaskan dia, di balik posisi Indonesia sebagai pemasok batu bara terbesar dunia dengan total ekspor mencapai 1,8 miliar ton sepanjang 2020–2024, terdapat persoalan serius berupa praktik trade misinvoicing atau manipulasi data nilai ekspor.

Praktik ini menyebabkan nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga riil di pasar internasional, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan.

Misinvoicing itu, katanya, bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan skema terencana yang berdampak langsung pada keuangan negara.

Pihaknya menilai pengenaan kembali Bea Keluar Batu bara dapat menjadi instrumen fiskal ganda, selain menambah basis penerimaan negara, kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat disiplin perdagangan untuk memastikan kesesuaian antara data produksi, penjualan dan ekspor.

Sebelumnya, Analis kebijakan publik Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai rencana pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Keluar Batu bara mulai Januari 2026 berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran.

Potensi penerimaan Bea Keluar itu merupakan hasil riset NEXT Indonesia Center tanpa memasukkan lignit atau batu bara berusia muda dan berkualitas paling rendah.

“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam Bea Keluar, potensi pendapatannya akan lebih besar,” kata Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/12).

Dia menyampaikan riset tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah mengaktifkan kembali kebijakan Bea Keluar atau Pungutan Ekspor batu bara mulai Januari 2026, setelah dua dekade bebas Bea Keluar. Terakhir kali pemerintah memberlakukan Bea Keluar untuk batu bara pada 2005-2006.

Rencana kebijakan tersebut, kata dia, terutama untuk menambah pendapatan negara sekaligus menghapus “subsidi” batu bara yang selama ini diberlakukan, yakni melalui pembebasan bea ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Selama ini, akibat adanya tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika, ada kekhawatiran akan menekan kinerja ekspor Indonesia

Garut, Jawa Barat (ANTARA) - Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menilai pertumbuhan ekspor bersih Indonesia di kuartal III (Q3) tahun 2025 yang mencapai 57,75 persen merupakan bukti kuatnya fundamental ekonomi nasional.

Menurut dia, kinerja ekspor yang positif ini sekaligus menepis kekhawatiran publik terkait dengan kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS).

“Selama ini, akibat adanya tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika, ada kekhawatiran akan menekan kinerja ekspor Indonesia,” kata Christiantoko dalam keterangannya yang diterima di Garut, Jawa Barat, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 cukup stabil di angka 5,04 persen secara tahunan/yoy.

Sementara, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi untuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran, yakni mencapai 9,91 persen (yoy).

Menurut data BPS, ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika pada September 2025 justru tumbuh positif, yaitu 9,09 persen (yoy). Bahkan untuk Januari-September 2025, tumbuhnya mencapai 19,05 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekspor pada triwulan III-2025 mencapai 9,91 persen (yoy) atau dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan impor hanya tumbuh 1,18 persen, sehingga terdapat selisih pertumbuhan sebesar 8,74 persen.

Christiantoko mengatakan tingginya pertumbuhan ekspor tersebut turut mendukung kinerja ekspor bersih, sehingga menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir atau sejak tahun 2020, yakni sekitar 57,75 persen.

Pada Q3/2025, nilai ekspor bersih berdasarkan harga berlaku menurut data BPS, mencapai Rp210 triliun, sedangkan mengacu pada harga konstan sekitar Rp193 triliun.

Komponen PDB dari sisi pengeluaran lainnya, yakni konsumsi rumah tangga, tumbuh 4,89 persen (yoy), cenderung stabil dibandingkan Q2/2025 yang sebesar 4,97 persen (yoy).

Kinerja konsumsi ini membuat perekonomian stabil, karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional mencapai 53,14 persen, sementara untuk investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), masih tumbuh sekitar 5,04 persen.

Dari sisi lapangan usaha, lonjakan terbesar terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 4,93 persen (yoy). Di kuartal sebelumnya, sektor tersebut hanya tumbuh 1,65 persen.

Pada Q3/2025 ini, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar kedua terhadap PDB dengan kontribusi 14,35 persen.

Sektor usaha yang berkontribusi terbesar terhadap PDB masih milik industri pengolahan, yakni 19,15 persen, atau tumbuh 5,54 persen (yoy).

“Perkembangan ini memperlihatkan adanya gairah di sektor pertanian, sehingga tumbuhnya secara tahunan cukup tinggi, jauh melampaui kuartal sebelumnya,” ujar Christiantoko.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Hasil riset NEXT Indonesia Center mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan perbaikan paling kuat dalam sejarah Indonesia, mulai dari penurunan tingkat kemiskinan hingga turunnya angka pengangguran ke titik terendah dalam 30 tahun terakhir.

Menurut laporan riset NEXT Indonesia Center bertajuk "Mengubah Indonesia", berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah NEXT menunjukkan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun, yang disebut sebagai terendah sepanjang sejarah Indonesia.

"Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun ke posisi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Angka ini setara dengan penurunan jumlah warga miskin sebesar 1,37 juta jiwa, sehingga menjadi 23,85 juta jiwa," demikian tulis NEXT Indonesia dalam laporan risetnya dikutip Minggu (19/10/2025).

Penurunan paling signifikan terjadi di wilayah pedesaan dengan angka kemiskinan turun dari 11,34% menjadi 11,03%. Sementara di perkotaan, meski sedikit meningkat karena faktor harga pangan, dampak positif dari program bantuan langsung dan peningkatan produktivitas desa tetap menjaga tren nasional tetap menurun.

Riset NEXT juga menyoroti capaian penting di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat 4,76% atau level terendah sejak 1995. Dari total 153,05 juta angkatan kerja, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja.

"Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan menciutnya tingkat pengangguran terbuka. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76%. Ini adalah angka terendah dalam 30 tahun terakhir atau sejak tahun 1995 yang mencapai 7,42%," lanjutnya.

Selain itu, NEXT juga mencatat, 31,2 juta anak menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Di bidang pendidikan, 165 Sekolah Rakyat kini beroperasi dengan total 15.370 siswa dari keluarga prasejahtera.

"Presiden Prabowo menargetkan 100 sekolah baru setiap tahunnya, terutama di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah ke bawah," tulis NEXT Indonesia.

Sementara itu, 83.132 Koperasi Desa Merah Putih telah berdiri di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 1 juta anggota aktif yang memperkuat ekonomi desa dari bawah. Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjangkau 46,2 juta warga di 38 provinsi dan menjadi pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, selama setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi.

"Nilai tersebut berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan," ungkap laporan NEXT Indonesia.

Lembaga ini juga mencatat selama setahun pemerintahan berjalan, Prabowo gencar memburu pelaku korupsi. Tercatat ada 43 kasus korupsi ditangani Kejaksaan Agung dan KPK.

"Dari pemberantasan korupsi ini Kabinet Merah Putih dalam setahun terakhir mampu menekan kerugian negara hingga Rp320,4 triliun," demikian catatan NEXT Indonesia.

Kasus terbesar yang berhasil diungkap aparat penegak hukum adalah korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero). Nilai kerugian dari kasus yang terjadi pada periode 2018-2023 ini sebanyak Rp285 triliun. NEXT Indonesia menyebut dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan "penyakit berbahaya" yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.

"Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi," ujar Prabowo.

Laporan ini juga mengungkapkan Indonesia kini menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dalam kapitalisasi pasar modal, sekaligus mencatat surplus perdagangan tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Menurut laporan riset NEXT Indonesia, nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menunjukkan tren positif dan untuk pertama kalinya menembus Rp15.000 triliun pada Maret 2025. Angka ini menjadikan BEI sebagai pasar modal terbesar di ASEAN, setelah melampaui Singapore Exchange (SGX) pada Februari 2023.

"Lonjakan kapitalisasi pasar menjadi penanda kuatnya kepercayaan pasar terhadap fondasi ekonomi Indonesia dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan capaian ini, Indonesia resmi menjadi pasar modal terbesar di Asia Tenggara," tulis NEXT Indonesia.

Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak sejarah baru dengan melampaui level 8.000 untuk pertama kalinya. IHSG ditutup pada posisi 8.124 pada 16 Oktober 2025. Peningkatan ini mencerminkan optimisme investor terhadap stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan IHSG menunjukkan kepercayaan investor bahwa perekonomian Indonesia bergerak di jalur yang stabil," lanjut laporan tersebut.

Di sektor perdagangan, kinerja ekspor dan impor nasional juga menunjukkan sinyal positif yang kuat. Pada Agustus 2025, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$5,49 miliar atau tertinggi dalam tiga tahun terakhir sejak 2022. Surplus ini terjadi ketika nilai ekspor mencapai US$25 miliar, sementara impor berada di kisaran US$19,5 miliar.

Menurut NEXT, capaian tersebut mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin tangguh di pasar global. Melebarnya surplus bukan sekadar angka, tetapi indikator bahwa sektor produksi dalam negeri mampu menjaga ritme ekspor sekaligus memperkuat penerimaan devisa negara.

"Kinerja perdagangan luar negeri ini melengkapi dorongan dari sektor pasar modal, yang sepanjang satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren menguat. Kombinasi antara surplus perdagangan dan kapitalisasi pasar yang melonjak memperlihatkan fondasi ekonomi Indonesia yang kian solid, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global," tulis NEXT.

Memperluas jargas dan reformasi mekanisme subsidi lebih tepat sasaran merupakan langkah penting keluar dari jebakan ‘pukulan ganda’

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menilai perlu perluasan jaringan gas (jargas) dan reformasi mekanisme subsidi untuk mengurangi beban subsidi LPG.

“Memperluas jaringan gas serta mereformasi mekanisme subsidi menjadi lebih tepat sasaran merupakan langkah penting untuk keluar dari jebakan ‘pukulan ganda’,” ucap Christiantoko, dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Christiantoko menyampaikan Pemerintah Indonesia saat ini menderita pukulan ganda dalam upaya menyediakan LPG yang terjangkau untuk masyarakat.

Subsidi LPG 3 kg, tutur dia, terus naik dan sempat melampaui Rp100 triliun pada 2022, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg. Sementara itu, biaya impor LPG 3 kg juga terus naik.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Next Indonesia Center melalui situs Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai subsidi LPG 3 kg sebesar Rp32,8 triliun pada 2020; naik menjadi Rp67,6 triliun pada 2021; lalu meroket hingga Rp100,4 triliun pada 2022; turun ke angka Rp74,3 triliun pada 2023; sebelum naik lagi ke Rp80,2 triliun pada 2024.

Pukulan kedua datang dari nilai impor gas yang juga fluktuatif, yakni dari Rp37,6 triliun pada 2020; naik menjadi Rp58,6 triliun (2021); lalu Rp72,7 triliun (2022); turun menjadi Rp56,1 triliun (2023); dan kembali naik menjadi Rp60,3 triliun (2024).

Oleh karena itu, Christiantoko menyampaikan perlunya perluasan jaringan gas dan mereformasi mekanisme subsidi untuk mengurangi beban subsidi LPG.

Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp8,55 triliun untuk tambahan pembangunan jaringan gas rumah tangga hingga eksplorasi batu bara.

Di sisi lain, data penerima subsidi LPG masih dimatangkan. Pematangan data penerima subsidi itu sudah disiapkan sejak awal 2025. Pematangan data serupa juga berlaku untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Data penerima subsidi tersebut bersumber dari data Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah memutuskan untuk menyatukan data tersebut melalui BPS.

Selain perluasan jargas dan reformasi mekanisme subsidi, Christiantoko juga mendorong investasi infrastruktur LPG dan peningkatan produksi domestik.

“Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi perdagangan gas agar selisih data impor/ekspor tidak menjadi celah bagi illicit financial flow,” kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025