Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan dampak bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 yang berpotensi menurunkan status ekonomi masyarakat terdampak.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang hadir langsung ke Padang pada Selasa (13/1/2025), pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi agar bencana tidak mendorong lonjakan jumlah keluarga kurang mampu.

“Arahan dari rapat bersama Mendagri kemarin itu, salah satu yang penting untuk segera ditindaklanjuti yakni soal pendataan masyarakat terdampak bencana alam, karena bencana ini berpotensi menurunkan status ekonomi, akibat dari dampak bencana yang begitu buruk yang turut dialami masyarakat, seperti kehilangan rumah dan harta benda lainnya,” kata Mahyeldi, Rabu (14/1/2025).

Dia menegaskan pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan tersebut, termasuk mempercepat pendataan warga terdampak agar dapat segera mengakses bantuan sosial dari pemerintah pusat. Karena itu, Mahyeldi mendorong para bupati dan wali kota bergerak cepat dan akurat dalam proses pendataan.

“Ini penting agar masyarakat yang benar-benar terdampak bisa segera mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Selain pendataan, Mahyeldi menyampaikan pemerintah kabupaten dan kota dapat mengajukan permintaan cadangan beras pemerintah kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana.

“Silakan segera direspons. Jika surat permintaan sudah disampaikan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan Mendagri, bantuan pangan bisa segera diproses untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Mahyeldi berharap dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke wilayah terdampak bencana tidak mengalami pemotongan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Barat dapat berjalan optimal.

“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan optimal demi kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan tidak melakukan pemotongan TKD,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat di Padang menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sumatra Barat untuk menggerakkan Dinas Sosial melakukan pendataan ulang masyarakat terdampak bencana yang mengalami penurunan status ekonomi.

Menurut Tito, pendataan tersebut diperlukan agar warga terdampak yang kini masuk kategori miskin dapat diusulkan sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

“Anggarannya ada. Masyarakat terdampak bencana yang mengalami tekanan ekonomi dan menjadi warga miskin berhak mendapatkan PKH dan PBI. Dengan begitu, mereka bisa hidup lebih nyaman. Kalau sakit, bisa berobat secara gratis. Paling tidak dalam kurun satu tahun mereka mendapat PKH dan PBI,” ujarnya.

Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra menjelaskan, hasil pembersihan data penerima PKH dan PBI dalam enam bulan terakhir menunjukkan sekitar 3,97 juta penerima tidak lagi layak, antara lain karena telah meninggal dunia atau berstatus aparatur sipil negara.

Setelah pembersihan data tersebut, lanjut Tito, tersedia ruang anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi usulan penerima baru, khususnya masyarakat terdampak bencana.

“Jadi kuncinya ada pada bupati dan wali kota, segera rekap datanya dan serahkan ke saya, lalu akan kami usulkan ke Kementerian Sosial,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana nasional yang diperkirakan mencapai Rp60 triliun akan menjadi bagian dari perencanaan APBN 2026 dan berada di luar anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Prasetyo menegaskan, angka Rp60 triliun merupakan estimasi kasar apabila pemerintah melakukan pemulihan secara menyeluruh terhadap seluruh wilayah terdampak bencana. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan lintas sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga dukungan bagi masyarakat terdampak.

“Di luar BNPB, bagian dari Rp60 triliun itu kan perkiraan angka kalau kita mau memulihkan seluruh wilayah yang terdampak. Ada perbaikan jalan, jembatan putus, fasilitas sekolah yang hanyut, rumah sakit, dan seterusnya,” ujar Prasetyo.

Selain infrastruktur, anggaran tersebut juga memperhitungkan ganti rugi dan dukungan bagi sektor pertanian. Prasetyo menyebut sekitar 64.000 hektare sawah produktif terdampak bencana, baik tertimbun lumpur maupun gagal panen. Pemerintah juga memasukkan skema keringanan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak.

“Kurang lebih 64.000 hektare itu sawah produktif. Ada yang tertimbun lumpur, ada yang mau panen tapi tidak bisa. Termasuk para petani yang punya cicilan pinjaman KUR, itu diringankan. Itu semua yang dihitung,” jelasnya.

Namun demikian, Prasetyo menekankan bahwa angka Rp60 triliun tersebut bersifat dinamis dan bukan angka baku. Menurutnya, besaran anggaran bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

“Bukan berarti kemudian Rp60 triliun itu tidak bisa nambah atau tidak bisa kurang. Tidak begitu cara kerjanya, karena dananya dinamis,” kata dia.

Terkait pembentukan satuan tugas (satgas) pemulihan, Prasetyo menyatakan tidak ada alokasi anggaran khusus yang dapat dihitung secara terpisah untuk satgas.

Dia menjelaskan bahwa satgas bekerja dalam kerangka tugas pemerintahan yang sudah melekat pada masing-masing kementerian dan lembaga.

“Satgas kan bekerja, bukan berarti ada insentif khusus. Operasional para menteri itu memang menjalankan tugasnya. Misalnya Mendagri sebagai kepala satgas, itu bukan berarti mendapat insentif tambahan,” ujarnya.

Prasetyo juga menjelaskan mekanisme penganggaran rekonstruksi dilakukan melalui kementerian teknis terkait. Sebagai contoh, jika terdapat perbaikan irigasi atau infrastruktur, maka anggarannya akan dialokasikan melalui pagu Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kalau misalnya perbaikan irigasi yang mengerjakan PU, maka anggarannya masuk melalui PU,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) melakukan percepatan penyediaan hunian sementara yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Direktur Utama ADHI Moeharmein Zein Chaniago menegaskan komitmen Adhi Karya dalam menyelesaikan pembangunan hunian sementara yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Progres pembangunan Huntara terus kami dorong agar dapat segera ditempati, dengan memastikan hunian yang dibangun layak, aman, dan nyaman. Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan ini secara tepat waktu dengan tetap mengutamakan keselamatan, kualitas, serta fungsi hunian sebagai tempat tinggal sementara yang memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Huntara tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas lingkungan hunian agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Kawasan Huntara dirancang secara fungsional dengan dilengkapi fasilitas pendukung kehidupan, mulai dari fasilitas umum, tempat ibadah, hingga ruang bermain anak, guna mendukung proses pemulihan sosial masyarakat terdampak.

Selain pembangunan Huntara, kontribusi Adhi Karya dalam pemulihan pascabanjir di Aceh juga diwujudkan melalui penyelesaian pembangunan jembatan darurat Krueng Tingkeum yang kini telah beroperasi dan dapat dilalui oleh masyarakat.

Selain itu, ADHI melakukan penanganan tanggap darurat pengelolaan sampah dan sanitasi, rehabilitasi instalasi pengelolaan air, serta pembersihan lumpur sisa banjir, sebagai bagian dari upaya pemulihan aktivitas sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat.

ADHI terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pihak dalam mendukung pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Komitmen tersebut ditinjau langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria melalui kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Huntara pada Senin (29/12/2025).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penyediaan hunian sementara yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak banjir, sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana agar dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Pembangunan Huntara merupakan program inisiasi Danantara dengan kolaborasi strategis antara Himbara, PTPN serta BUMN Karya sebagai bagian dari sinergi terpadu untuk membantu masyarakat kembali memiliki tempat tinggal sementara selama masa pemulihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan infrastruktur bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Sosok yang akrab disapa Ara tersebut mengemukakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

"Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," jelasnya dikutip dari akun Instagram resminya, Jumat (26/12/2025).

Dalam keterangannya, Ara menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengedepankan skema kolaborasi.

Pemerintah menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi dalam semangat gotong royong untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu.

Dari sisi teknis, Menteri PKP menginstruksikan agar pemilihan lokasi hunian tetap dilakukan dengan studi kelayakan yang komprehensif. Aspek mitigasi risiko menjadi prioritas utama agar hunian yang dibangun tidak berada di zona rawan bencana susulan seperti banjir maupun tanah longsor.

Selain faktor keamanan fisik, Ara menegaskan pentingnya aspek legalitas lahan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan clean and clear secara hukum serta terintegrasi dengan akses fasilitas umum guna menunjang produktivitas warga.

"Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan. Lokasi harus dipersiapkan dengan baik: aman, tidak merusak lingkungan, dan jelas secara hukum," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Ara menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Berdasarkan catatannya, terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut di kawasan tersebut.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH TAMIAN — Banjir besar yang melanda wilayah utara Sumatra memporak-porandakan Aceh Tamiang. Mobil tertumpuk, rumah terendam lumpur, listrik padam, dan krisis air bersih membuat lebih dari dua ratus ribu warga terpaksa mengungsi akibat terputusnya akses dan terhambatnya distribusi logistik.

Merespons situasi tersebut, SKK Migas dan Subholding Upstream Pertamina Regional Jawa yang meliputi Pertamina EP, PHE ONWJ, dan PHE OSES berkolaborasi dengan Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatra untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, dan sekitarnya. Bantuan ini menjadi langkah awal dari rangkaian dukungan yang akan terus diberikan guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di pendopo Bupati Aceh Tamiang, Kamis (4/12/2025) lalu, sebelum disalurkan kepada warga terdampak di berbagai titik pengungsian. Untuk menjangkau wilayah terdampak, penyaluran dilakukan melalui jalur darat menggunakan truk. Pemilihan jalur darat dilakukan untuk memastikan bantuan dapat dibawa dalam jumlah besar dan tiba lebih efisien di lokasi yang membutuhkan. Upaya ini diharapkan mempercepat distribusi dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Bantuan yang diberikan mencakup perlengkapan sandang seperti sarung, handuk, selimut, pakaian; kebutuhan pangan seperti air mineral, minyak goreng, dan susu; serta kebutuhan sanitasi berupa pasta gigi, sikat gigi, dan pembalut wanita. Pertamina EP juga menyalurkan berbagai obat-obatan kategori umum untuk menjaga kesehatan para penyintas di tengah keterbatasan layanan kesehatan.

Bagi Pertamina, dukungan ini bukan hanya penyaluran logistik, melainkan wujud komitmen untuk mendampingi masyarakat dalam masa sulit. Kehadiran perusahaan diharapkan mampu memberikan penguatan bagi warga yang tengah berjuang melewati situasi krisis.

Manager Communication, Relations & CID Regional Jawa, Pinto Budi Bowo Laksono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan kepedulian sosial bukan sekadar program, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Bantuan ini adalah hasil kerja keras dan kepedulian rekan-rekan yang memastikan setiap kebutuhan mendesak dapat segera terpenuhi,” ujar Pinto dalam siaran persnya, Senin (8/12/2025).

Pertamina EP memastikan penyaluran bantuan di Aceh Tamiang menjadi awal dari komitmen berkelanjutan untuk mendukung masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Ke depan, Pertamina akan terus memperkuat sinergi dan menyiapkan langkah lanjutan guna mendukung proses pemulihan serta pembangunan sosial di titik-titik terdampak lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membeberkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu berlangsung setelah Presiden melakukan rangkaian kunjungan ke beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera pada Senin (1/12/2025)

Muzani mengatakan diskusi dengan Presiden mencakup berbagai isu, mulai dari hal ringan hingga persoalan yang bersifat mendesak. Dia menjelaskan bahwa Presiden memaparkan hasil kunjungannya ke Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana Presiden menyaksikan langsung musibah yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

Menurutnya, Presiden melihat sendiri kerusakan akibat bencana, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi para pengungsi dan masyarakat terdampak.

“Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya,” kata Muzani kepada wartawan

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa seluruh temuan itu menjadi perhatian serius Kepala negara, sehingga fokus pemerintah saat ini, kata Muzani, adalah memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat, terutama karena banyak infrastruktur rusak yang menghambat aktivitas warga dan distribusi bantuan.

“Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ucapnya.

Terkait tindak lanjut pasca kunjungan Presiden ke wilayah terdampak, Muzani menyampaikan bahwa Prabowo terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dengan langkah tersebut, Muzani melanjutkan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pemulihan listrik, perbaikan jaringan jalan, dan kelancaran distribusi logistik untuk masyarakat yang masih mengungsi maupun tinggal di wilayah terisolasi.

“Ya, ini beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak menteri terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur. Bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina, sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Kira-kira seperti itu,” tandas Muzani.

PT Pertamina (Persero) melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina Peduli menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi pada Jumat (31/10), sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap warga yang tengah berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina Peduli merupakan upaya Pertamina untuk membantu dalam pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak bencana.

Bentuk dukungan ini, kata dia, diharapkan juga mendukung Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses pemulihan.

"Pertamina bergerak cepat hadir di lokasi terdampak di Sukabumi. Sejumlah pekerja Pertamina dan petugas SPBU Pertamina juga datang ke rumah warga. Kami berharap dukungan Pertamina Peduli bisa menjadi semangat bagi masyarakat terdampak," jelas Fadjar dalam keterangannya.

Dalam kegiatan ini, Pertamina menyerahkan sejumlah peralatan antara lain alat kebersihan, alat kebersihan diri, alas tidur dan selimut, serta sembako dan produk makanan dan minuman.

"Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ini dapat membantu kami untuk kami manfaatkan di kondisi saat ini," jelas Sapta, pria berusia 65 tahun ini merupakan salah satu warga di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kab Sukabumi.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Cisolok dan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, berdampak pada 18 desa di 2 kecamatan.Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sukabumi pada 31 Oktober, total warga terdampak mencapai 1.109 KK atau 3.732 jiwa, di mana sebanyak 9 KK atau 37 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi.

Bencana juga berdampak pada rumah-rumah warga, serta fasilitas umum seperti jembatan, saluran air, tempat ibadah, sekolah, serta lahan sawah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rampung menyiapkan 250 persil tanah yang bakal dibangun sebagai area permukiman masyarakat terdampak proyek strategis nasional (PSN)Rempang Eco City.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan pengadaan 100 persil lahan lainnya yang dibidik rampung pada akhir bulan ini.

"Yang kita siapkan itu dari Kementerian PU Cipta Karya itu adalah land development sama beberapa fasilitas umum seperti puskesmas, RTA, itu kita siapkan. Insya Allah selesai di akhir November 2025 untuk jumlah rumah 350 persil," kata Dewi saat ditemui di Bekasi, Senin (27/10/2025).

Dewi menjelaskan, nantinya lahan yang telah disediakan tersebut akan dieksekusi oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk pengadaan unit rumah bagi masyarakat terdampak PSN Rempang Eco City.

Saat dikonfirmasi kapan proyek tersebut akan rampung dan dapat dihuni oleh masyarakat terdampak, Dewi mengaku hal itu menjadi kewenangan penuh Kementerian Transmigrasi.

"Nah, sekarang Kementerian Transmigrasi baru mulai masuk untuk pembangunan rumah yang targetnya 100 rumah dulu. Tapi saya nggak tahu target selesainya kapan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) diketahui memang akan menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

"Disinilah Kementrans masuk. Hanya untuk membangun perumahannya kita berikan sampai Rp 70 miliar. Belum lagi nanti ada tambahan terkait dengan kapal nelayan dan lain sebagainya," katanya.

Secara keseluruhan, total rumah yang tengah dibangun di Tanjung Banon mencapai 961 unit. Untuk tahap pertama, sekitar 350 rumah telah rampung. Namun belum sampai tahap berikutnya, pemerintah pusat memberlakukan efisiensi anggaran sehingga ada perubahan rencana terkait pembangunan ratusan rumah sisanya.