Bisnis.com, CIREBON — Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air, percepatan tanam, serta penggunaan varietas padi tahan kering guna menjaga produksi di tengah ancaman penurunan luas lahan sawah.

Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan, Iwan Mulyawan, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan koordinasi lintas instansi sejak dini.

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUTR, BBWS, dan PSDAP untuk memastikan distribusi dan ketersediaan air tetap terjaga," ujar Iwan, Minggu (31/5/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan alat dan mesin pertanian, khususnya pompa air, baik bantuan pemerintah maupun milik swadaya petani.

"Pompa-pompa kita siapkan standby. Jadi ketika dibutuhkan saat kondisi kritis, sudah siap digunakan," katanya.

Upaya lain yang ditempuh adalah percepatan masa tanam. Iwan menjelaskan strategi ini bertujuan agar tanaman padi sudah memasuki fase kuat sebelum puncak musim kemarau tiba.

"Kami mendorong petani untuk mempercepat tanam, sehingga saat kemarau datang, tanaman sudah cukup besar dan peluang selamatnya lebih tinggi," ujarnya.

Di sisi hulu, petani juga diimbau menggunakan varietas padi tahan kekeringan, seperti padi gogo atau varietas Inpago.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon tersebar di sejumlah kecamatan dengan keterbatasan sumber air dan jaringan irigasi.

Di wilayah selatan, daerah rawan meliputi Sedong, Susukan Lebak, hingga Karangwareng. Sementara itu, di wilayah utara mencakup Gunung Jati dan Suranenggala.

Dari sisi luas lahan, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki luas baku sawah sekitar 49.690 hektare berdasarkan pendataan Dinas Pertanian, lebih rendah dibandingkan data ATR/BPN sebesar 50.466 hektare pada 2024. Bahkan, pada pendataan terbaru 2025, luas tersebut kembali menyusut menjadi sekitar 49.000 hektare.

Dari total luas tersebut, lahan yang aktif digunakan untuk budidaya padi berkisar 44.000–45.000 hektare, sementara sisanya dimanfaatkan untuk tanaman palawija dan hortikultura.

Produksi beras Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 350.000–360.000 ton per tahun. Angka tersebut masih menempatkan daerah ini dalam kondisi surplus sekitar 90.000 ton per tahun.

Namun demikian, Iwan mengakui tren surplus tersebut mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014–2015, surplus beras masih berada di kisaran 110.000 ton, sedangkan saat ini turun menjadi sekitar 90.000 ton.

"Ada penurunan sekitar 20.000 ton. Ini dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan dan meningkatnya jumlah penduduk," katanya.

Menurut Iwan, alih fungsi lahan menjadi tantangan terbesar sektor pertanian ke depan. Jika tren penyusutan lahan terus terjadi, bukan tidak mungkin Kabupaten Cirebon kehilangan status surplus beras dalam beberapa dekade mendatang.

Terkait potensi bantuan bagi petani terdampak kekeringan, Iwan mengakui kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Namun, pemerintah daerah tetap mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, seperti bantuan benih melalui cadangan benih nasional serta program perbaikan jaringan irigasi.

"Kami tetap berupaya mengusulkan bantuan ke pusat, baik untuk benih maupun perbaikan irigasi. Ini penting untuk menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan," kata Iwan.

Bisnis.com, CIREBON — Petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mulai mengantisipasi datangnya musim kemarau dengan mengubah pola tanam dari padi ke komoditas yang lebih tahan kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko gagal panen akibat berkurangnya pasokan air selama musim kemarau 2026.

Salah seorang petani di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Nana, kembali memilih menanam jagung pada musim tanam kali ini. Menurutnya, tanaman jagung lebih cocok ditanam saat kemarau karena tidak membutuhkan banyak air seperti padi.

“Sudah dilakukan enam tahun terakhir ini, karena kalau padi sudah tidak mungkin di musim ini, khawatir rugi dan gagal panennya lebih besar,” kata Nana, Kamis (21/5/2026).

Selain lebih hemat air, jagung juga memiliki masa tanam lebih singkat. Nana mengatakan jagung dapat dipanen dalam waktu sekitar 60 hingga 75 hari, sementara padi baru bisa dipanen paling cepat setelah 100 hari masa tanam.

Ia menjelaskan petani di wilayahnya umumnya hanya melakukan dua kali masa tanam dalam setahun. Saat musim penghujan pada Januari hingga Februari, petani kembali menanam padi karena ketersediaan air mencukupi dan risiko kekeringan lebih kecil.

“Satu tahun kan ada tiga masa tanam, petani di sini cuma mentok dua kali masa tanam. Selain jagung, di sini ada yang tanam mentimun dan kacang panjang,” ujarnya.

Perubahan pola tanam tersebut sejalan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut musim kemarau tahun 2026 datang lebih cepat di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau sejak April 2026. Wilayah tersebut mencakup pesisir utara Jawa bagian barat hingga sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

BMKG juga memprediksi sebanyak 184 ZOM mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026 dan 163 ZOM lainnya pada Juni 2026. Berdasarkan analisis BMKG, awal musim kemarau di 325 ZOM atau sekitar 46,5% wilayah Indonesia diperkirakan datang lebih cepat dibandingkan kondisi normal.

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujar Ardhasena.

BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2026 di sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Kondisi kering diprediksi mendominasi Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Sumatra dan Kalimantan.

Selain datang lebih cepat, sifat musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dari biasanya. BMKG mencatat sekitar 64,5% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau dengan curah hujan di bawah normal. Durasi kemarau juga diprediksi lebih panjang di lebih dari separuh wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut membuat pemerintah dan petani diminta segera melakukan langkah antisipasi. BMKG mendorong petani menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan dan memiliki masa panen lebih singkat.

BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, penurunan kualitas udara, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung.

Martapura (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa langkah percepatan masa tanam yang dilakukan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi dan gagal panen akibat El Nino.

"Langkah ini sangat tepat karena saat ini sudah hampir memasuki musim kemarau panjang," kata Wamentan Sudaryono saat menghadiri gerakan percepatan tanam padi di Desa Sidomakmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino melalui gerakan percepatan tanam yang digelar di Desa Sidomakmur tersebut.

Gerakan menanam padi tersebut dilakukan menggunakan alat mesin pertanian modern, yakni rice transplanter riding dan walking.

Penggunaan teknologi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya percepatan tanam sekaligus peningkatan efisiensi produksi di tengah ancaman penurunan curah hujan.

Sudaryono menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi akibat El Nino.

Pemerintah pusat, ia mengatakan akan memberikan dukungan melalui berbagai program dan fasilitas untuk memastikan petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan panen.

“Intinya, petani harus dapat menanam lebih cepat dan lebih banyak, sehingga hasil panen juga meningkat,” katanya.

Melalui gerakan percepatan tanam dan penguatan kelembagaan petani, ia berharap Sumatera Selatan mampu menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat sektor pertanian.

"Petani merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir secara nyata dalam membela dan memperjuangkan kepentingan petani,” kata Herman Deru.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAJALENGKA - Ancaman musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal pada 2026 mendorong Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah antisipatif.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat meminta petani segera mempercepat masa tanam musim tanam II (MT II) untuk menjaga stabilitas produksi pangan.

Prediksi tersebut merujuk pada rilis Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang menyebutkan awal kemarau tahun ini berlangsung lebih cepat dibanding pola normal.

Berdasarkan analisis data klimatologi periode 1991–2020, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal dengan fase peralihan menuju kemarau terjadi bertahap sejak Maret hingga Juni 2026.Puncak musim kering diprakirakan mulai terasa di banyak daerah pada Mei.

Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaeman mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran penyuluh pertanian lapangan untuk segera bergerak melakukan pendampingan intensif kepada kelompok tani.

"Saat ini kondisi di lapangan belum seragam. Sebagian petani masih dalam tahap panen MT I karena sebelumnya sempat terjadi keterlambatan tanam akibat distribusi hujan yang tidak merata," kata Gatot, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, percepatan tanam menjadi krusial untuk memanfaatkan sisa ketersediaan air sebelum memasuki periode kering.

Terlebih, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Jatitujuh, Ligung, dan sebagian Kertajati telah lebih dulu menghadapi kendala pasokan air irigasi yang berdampak pada mundurnya jadwal tanam.

DKP3, lanjut Gatot, memberikan perhatian khusus pada areal persawahan tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. Petugas lapangan diminta memastikan petani segera mengolah lahan dan melakukan penanaman begitu panen selesai dilakukan.

"Petugas kami sudah disiagakan, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan seefektif mungkin agar tanaman masih mendapatkan suplai air yang cukup," katanya.

Meski demikian, kondisi di tingkat petani masih diwarnai sejumlah kekhawatiran, terutama terkait ketersediaan air dan sarana produksi.

Dedi (45), petani asal Kecamatan Ligung, mengaku siap mengikuti imbauan percepatan tanam, tetapi tetap bergantung pada kondisi irigasi di wilayahnya.

"Kalau air masih mencukupi, kami siap tanam lebih cepat. Tapi kalau sudah mulai kering, tentu sulit. Kami berharap ada solusi, misalnya bantuan pompa atau pengaturan irigasi yang lebih baik," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ujang (50), petani dari Kecamatan Jatitujuh. Ia menilai langkah percepatan tanam merupakan strategi yang tepat, namun harus diiringi dengan kesiapan sarana pendukung di lapangan.

"Benih, pupuk, dan air harus tersedia. Kalau semua itu siap, kami optimistis tetap bisa panen dengan hasil baik meskipun kemarau datang lebih awal," kata Ujang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) tengah melakukan akselerasi besar-besaran dalam rehabilitasi jaringan irigasi sebagai fondasi utama penguatan produksi beras nasional.

Langkah strategis ini terbukti ampuh mendongkrak kinerja sektor pertanian secara signifikan. Alhasil, produksi beras sepanjang 2025 diproyeksikan mencapai angka 34,79 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah yang diperkirakan menyentuh angka aman 3,3 juta ton pada awal 2026 ini.

Kementan menempatkan penguatan infrastruktur air sebagai bagian dari visi menyeluruh untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Jaringan irigasi yang prima berperan menjaga stabilitas masa tanam, memacu produktivitas lahan, serta meminimalisir risiko gagal panen, terutama saat menghadapi ancaman musim kemarau yang ekstrem.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa perbaikan fondasi produksi harus difokuskan pada faktor-faktor inti yang menentukan keberhasilan sektor pangan. Menurut beliau, kemudahan akses sarana produksi tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan ketersediaan air yang terkelola dengan baik di tingkat sawah.

“Faktor penentu keberhasilan ada pada peningkatan kualitas benih dan kecukupan pupuk, namun yang tak kalah krusial adalah ketersediaan air,” tegas Mentan Amran di Jakarta, Ahad (4/1/2026).

Sepanjang tahun 2025, penguatan irigasi pertanian dijalankan secara masif dan terintegrasi, mencakup pembangunan baru, peningkatan kapasitas, hingga rehabilitasi dan pemeliharaan rutin. Program ini merupakan pengejawantahan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menjelaskan bahwa percepatan ini diprioritaskan pada daerah irigasi yang sebelumnya belum optimal menyuplai air ke lahan persawahan. Berdasarkan data evaluasi, sekitar 60 persen jaringan irigasi nasional sebelumnya berada dalam kondisi yang kurang mendukung produktivitas petani secara maksimal.

“Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mengambil langkah cepat untuk memperbaiki dan merehabilitasi infrastruktur irigasi pada daerah-daerah yang kondisinya kurang optimal,” ujar Hermanto menjelaskan urgensi program tersebut.

Pada tahap pertama pelaksanaan Inpres, pemerintah memasang target rehabilitasi seluas 280.880 hektare dan sukses merealisasikannya hingga 99,93 persen. Memasuki tahap kedua, target diperluas hingga menjangkau 225.775 hektare dengan capaian performa 83,46 persen pada jaringan utama, 98,66 persen pada jaringan tersier, serta 92,25 persen pada pembangunan irigasi air tanah.

Kini, pelaksanaan tahap ketiga terus menunjukkan progres yang menggembirakan di lapangan. Dari target luasan 146.503 hektare, realisasi pada jaringan irigasi utama telah mencapai 67,67 persen, irigasi tersier 87,57 persen, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah yang menyentuh angka 93,91 persen.

Hermanto menilai capaian impresif ini adalah buah dari koordinasi intensif lintas sektoral, terutama sinergi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di berbagai daerah. Tak ketinggalan, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci percepatan di lapangan.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi nyata lintas sektor, khususnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum, yang diperkuat oleh dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tutur Hermanto mengapresiasi kerja kolektif tersebut.

Ke depan, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025 akan terus diperkuat dan diselaraskan dengan program strategis nasional lainnya, seperti optimasi lahan rawa dan program cetak sawah rakyat di berbagai wilayah. Seluruh rangkaian upaya ini diarahkan untuk memperkokoh kedaulatan pangan Indonesia menuju swasembada yang berkelanjutan dan bermartabat.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mengamankan stok pupuk sebanyak 161.993 ton per 22 Oktober 2025 sebagai upaya menjamin kelancaran pasokan pada musim tanam Oktober–Maret.

Direktur Operasi Pupuk Kaltim, F Purwanto, menegaskan keseriusan perusahaan dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian dalam menopang program ketahanan pangan nasional.

"Pupuk Kaltim berkomitmen penuh mendukung keberhasilan musim tanam Oktober–Maret melalui ketersediaan stok pupuk yang mencukupi bagi petani," kata F Purwanto dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (27/10/2025).

Dia merinci, komposisi stok yang tersimpan di gudang-gudang Pupuk Kaltim terdiri dari 112.035 ton Urea, 35.756 ton NPK, dan 14.202 ton NPK Kakao.

Seluruh persediaan tersebut telah siap didistribusikan melalui jaringan yang dikelola Pupuk Indonesia Holding Company selaku induk usaha.

Lebih jauh, perusahaan pelat merah ini mendapat penugasan produksi pupuk bersubsidi pada 2025 dengan rincian 1,14 juta ton Urea, 370.742 ton NPK, dan 147.798 ton NPK Kakao.

Angka tersebut merupakan bagian dari alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton yang diamanatkan pemerintah kepada Pupuk Indonesia Holding Company.

Di sisi lain, Pupuk Kaltim turut memperluas cakupan program Agrosolution yang digulirkan sejak 2020.

Program pendampingan ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara efisien, efektif, dan ramah lingkungan.

Hingga September 2025, inisiatif tersebut telah menjangkau 50.918 petani dengan cakupan lahan seluas 103.271 hektare yang tersebar di 16 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan kawasan lainnya.

"Pupuk Kaltim secara konsisten memperkuat kontribusinya terhadap produktivitas pertanian melalui penyediaan pupuk berkualitas serta program pemberdayaan petani. Seluruh upaya ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan," katanya.