REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Generasi muda menghadapi tekanan finansial yang semakin nyata seiring kenaikan biaya hidup dan perubahan pola ekonomi. Kondisi ini mendorong kebutuhan literasi finansial agar anak muda mampu menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hunian, transportasi, hingga tuntutan gaya hidup modern membuat jarak antara pemasukan dan pengeluaran semakin melebar. Pertumbuhan pendapatan yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan turut memicu tekanan finansial jangka panjang yang kerap tidak terlihat, tetapi dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan baru bagi generasi muda terkait keberlanjutan sumber pendapatan, termasuk apakah satu sumber penghasilan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Juno Markets Indonesia mengamati adanya pergeseran pola pikir di kalangan generasi muda yang mulai menyadari pentingnya memahami dinamika ekonomi secara lebih luas.

“Kesadaran untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan mulai meningkat, seiring dengan pemahaman bahwa kondisi ekonomi bisa berubah dengan cepat,” kata Country Manager Juno Markets Indonesia Willy Ding dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Keterbukaan informasi di era digital dinilai membuat generasi muda semakin aktif mencari alternatif penghasilan. Namun, pemahaman terhadap risiko tetap menjadi faktor penting dalam setiap keputusan finansial.

“Makin banyak anak muda yang ingin mencoba peluang di luar pekerjaan utama, tetapi di saat yang sama mereka juga perlu dibekali literasi finansial yang memadai agar setiap keputusan diambil secara terukur, bukan sekadar ikut tren,” ujar Willy.

Dalam situasi ekonomi yang dinamis, literasi finansial menjadi fondasi agar individu mampu beradaptasi terhadap perubahan. Literasi tidak hanya berkaitan dengan mencari tambahan penghasilan, tetapi juga kemampuan mengelola keuangan, memahami risiko, dan mengambil keputusan berbasis pengetahuan.

Sebagai platform investasi global yang menyediakan akses ke berbagai instrumen keuangan, Juno Markets Indonesia menekankan pendekatan edukasi agar masyarakat memahami mekanisme investasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Perubahan pola pikir tersebut mencerminkan proses adaptasi generasi muda menghadapi ekonomi yang terus berkembang. Di tengah ketidakpastian, kemampuan memahami dan mengelola keuangan menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan finansial sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi individu.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan telah mendorong sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Amerika Serikat beberapa waktu lalu meluncurkan platform pembelajaran AI gratis yang dinamakan Nusantara AI Institute.

Mereka tergerak untuk meningkatkan literasi AI di seluruh Indonesia secara inklusif dan merata, dengan menyediakan akses pembelajaran yang sepenuhnya gratis bagi siapa pun yang memiliki koneksi internet, tanpa terbatas oleh lokasi geografis, latar belakang ekonomi, maupun tingkat pendidikan.

Oliver Tedja mahasiswa Indonesia di kampus Boston University bersama Johannes Simanjuntak dan sejumlah rekannya kemudian membangun aplikasi berbasis website yang berisi pelajaran-pelajaran atau kursus secara gratis untuk membangun kemampuan teknologi AI khususnya bagi kalangan muda di Indonesia.

Melalui pengembangan dan penyelenggaraan program edukasi yang praktis, relevan, dan mudah diakses, Nusantara AI berupaya memberdayakan pelajar, profesional, pendidik, serta masyarakat umum agar mampu memahami, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi AI secara bertanggung jawab.

Oliver Tedja mengatakan Nusantara AI bertujuan menciptakan ekosistem talenta digital yang kompeten, mendorong inovasi lokal, serta memastikan bahwa transformasi teknologi di Indonesia berlangsung secara inklusif dan memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan ekonomi dan sosial bangsa.

Peluncuran Nusantara AI Institute telah dilakukan pada 27 Maret lalu, lewat sebuah acara dialog yang diadakan di Konsulat Jenderal Indonesia di New York.

Hadir dalam kesempatan itu, Konsul Jenderal Indonesia di New York Winanto Adi, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, Presiden USINDO Society David Merril, serta mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Nusantara AI Institute menawarkan lebih dari 20 kursus tentang kecerdasan buatan, bertujuan untuk membuat teknologi kompleks ini lebih mudah dicerna dan diakses di seluruh Indonesia. Pelajaran yang diberi label Literasi AI menawarkan pengantar praktis bagi siswa dengan sedikit pengetahuan AI, sementara AI untuk Bisnis berfokus pada otomatisasi alur kerja untuk menciptakan nilai bisnis kuantitatif dan mengoptimalkan proses operasional.

Sementara itu, AI Teknik mengeksplorasi pembelajaran mesin dan ilmu rekayasa cepat, mendorong siswa untuk menyelami lebih dalam sistem yang mendasari teknologi tersebut. Hingga saat ini pengguna Nusantara AI Institute yang bisa diakses melalui website naii.co sudah melebihi 1.000 pengguna yang kebanyakan merupakan warga negara Indonesia.

BANDUNG - Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri mendorong penguatan literasi digital bagi para pelaku UMKM di tengah maraknya penipuan online. Penguatan literasi digital bagi para pelaku UMKM disampaikan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat, Bandung, Senin (4/5/2026).

Forum dialog ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP) Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-75. Kolaborasi antara Polri dan Diskuk Jabar guna memperkuat peran UMKM agar tumbuh, aman dan berdaya saing serta menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Komdigi Dorong Generasi Muda Perkuat Literasi Digital

Dalam dialog tersebut, Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Diskuk Jabar, Widyaningsih membeberkan, jumlah UMKM sebanyak 5,4 juta unit dnegan serapan tenaga kerja 7,9 juta jiwa. Ia menilai tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM, selain akses pembiayaan dan permodalan usaha, yaitu rendahnya literasi digital , perlindungan hukum dalam ekosistem usaha, dan banyak yang terjebak dalam pinjaman online (pinjol dan penipuan digital.

"kegagalan permodalan UMKM bukan sekedar masalah bisnis, kondisi ini memicu rantai dampak, literasi rendah, jeratan pinjol mengakibatkan rusaknya SLIK dan kebangkrutan usaha yang berlanjut pada pengangguran massal dan gesekan yang berujung gangguan kamtibmas," katanya.

Hal senada juga diutarakan Kabid Pengembangan Usaha Kecil Diskuk Jabar, Mochammad Danny Fulton. Ia mengungkapkan mayoritas pelaku UMKM masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurutnya hal ini membuat rentan bagi UMKM terhadap penipuan, usaha praktik illegal dan kejahatan digital. Sementara, para pelaku UMKM berharap adanya pendampingan dari Diskuk Jabar dan dukungan dari Polri agar UMKM local dapat berkembang lebih cepat dan aman.

Dari permasalahan tersebut, Sespimma Polri mengakui bahwa di lapangan terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM. Dalam usaha berbasis online, modus penipuan yang sering terjadi yakni transfer menjelang jam tutup. Hal ini menyulitkan pelaku UMKM dalam melakukan verifikasi dan tidak mengetahui harus melapor kemana. Selain itu juga gangguan dari premanisme juga masih sering terjadi.

Terkait mekanisme pelaporan, Serdik Sespimma Lemdiklat Polri Satria Anggara mengatakan, saat ini Polri telah menyediakan berbagai platform digital, laporan dapat dilakukan secara cepat dengan dukungan 24 jam. Salah satu tindakan yang dapat segera dilakukan adalah pemblokiran rekening pelaku. ”Untuk masalah premanisme atau ormas, penanganannya tergantung pada keberanian pelaku usaha untuk melapor," ujarnya. Komisi Reformasi Polri Sudah Siap Lapor ke Presiden, Mahfud MD: Tinggal Tunggu Jadwal Pertemuan

Untuk upaya preemtif dan preventif yang harus dilakukan yakni penyusunan MoU yang mencangkup perlindungan hukum bagi UMKM yang menghadapi permasalahan. "Sinergi antara Dinas UMKM dan Polri juga sedang dibangun melalui program UMKM naik kelas yang dikolaborasikan dengan Bhabinkamtibmas dengan pendekatan berbasis kewilayahan," jelasnya.

Dalam program inkubasi, telah disiapkan beberapa modul sebagai upaya pencegahan dengan focus nyata yang dihadapi UMKM. ”Selain itu akan terus dilakukan FGD untuk membahas lebih lanjut bentuk sinergi yang akan dikembangkan kedepan," tuturnya.

Di akhir dialog, Plh Diskuk Jabar, Ambar Triwidodo memberikan cinderamata kepada Kakorsis Sespimma Lemdiklat Polri, Kombes Suprayitno dan ditutup dengan foto Bersama dengan 25 Serdik Sespimma Angkatan ke-75.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan pertumbuhan sebesar 12% secara tahunan (year on year/YoY) atau mencapai 966.000 rekening per Maret 2026 untuk produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel).

Menilik dari saldonya, perseroan mencatatkan total saldo senilai Rp354 miliar dengan rata-rata saldo Rp366.000 per rekening, menunjukkan meningkatnya kesadaran menabung di kalangan pelajar. Secara rata-rata, pertumbuhan rekening sepanjang 2021–2025 mencapai 117.000 rata-rata rekening per tahun dengan laju pertumbuhan 19,3%

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyampaikan bahwa produk ini tidak berdiri sendiri. Tabungan SimPel terhubung dengan program literasi keuangan yang aplikatif, jaringan sekolah mitra di berbagai wilayah Indonesia, serta pendekatan berbasis riset yang memastikan setiap inisiatif berjalan relevan, terukur, dan berkelanjutan.

“Melalui Tabungan SimPel perseroan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan bagi pelajar, tetapi juga menanamkan pola pikir finansial secara berkelanjutan,” kata Adhika dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Adhika mengatakan, Tabungan SimPel menjangkau pelajar dari jenjang TK hingga SMA, dengan 64% nasabah berasal dari jenjang SMA. Jika dilihat dari wilayahnya, Jawa Timur menjadi kontributor terbesar, menandakan luasnya jangkauan dan dampak program ini di berbagai daerah.

Sejalan dengan hal itu, Adhika menyebut bahwa akses dan literasi harus berjalan beriringan. Perseroan meyakini literasi keuangan harus hadir bersama akses nyata.

Selain itu, lanjut dia, setiap rekening pertama merupakan awal dari perjalanan besar menuju masa depan yang lebih terarah, lebih mandiri, dan lebih berkelanjutan

“Melalui Mandiri Tabungan SimPel, kami tidak hanya membuka rekening, kami membangun orientasi masa depan generasi penerus bangsa,” ujarnya.

JAKARTA - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rustini Muhaimin menegaskan pentingnya peran perempuan dalam membangun generasi unggul melalui literasi keuangan dan pemenuhan gizi anak sejak dini. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speech dalam kegiatan Sosialisasi Keuangan dan Makan Sehat sebagai Investasi Pembangunan Bangsa.

“Ketika kita berbicara tentang peran perempuan, saya selalu teringat semangat R.A. Kartini. Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berpikir maju, mandiri, dan berdaya,” ujarnya dalam acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pergerakan Wanita Nasional (PERWANAS) di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menekankan bahwa Kartini masa kini adalah perempuan-perempuan yang hadir dan berkontribusi aktif dalam keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, para guru TK/PAUD dan kader perempuan memiliki peran vital dalam membentuk karakter, kebiasaan, serta masa depan anak-anak sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Guru TK/PAUD dan kader bukan hanya mengajar, tetapi membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa,” tegasnya.

Rustini menyoroti pentingnya literasi keuangan sejak usia dini. Ia meyakini bahwa kebiasaan mengelola keuangan harus ditanamkan sejak anak-anak melalui pendekatan sederhana dan menyenangkan, seperti mengenalkan konsep menabung serta membedakan kebutuhan dan keinginan.

Selain itu, literasi pangan juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa kesehatan anak sangat ditentukan oleh pola konsumsi sehari-hari, sehingga penganekaragaman pangan berbasis sumber lokal harus menjadi kebiasaan. “Anak-anak yang sehat adalah investasi bangsa. Dari tubuh yang sehat akan lahir pikiran yang cerdas dan karakter yang kuat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rustini juga menyinggung kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta. Ia menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak.

“Anak-anak adalah amanah, bukan objek pelampiasan emosi. Tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap anak. Kita harus memiliki komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan,” tegasnya.

Ia mengajak para pendidik dan pengasuh untuk menjunjung tinggi nilai empati, kesabaran, dan kasih sayang, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh cinta.

Lebih lanjut, Rustini menegaskan bahwa perempuan masa kini harus mampu berkontribusi nyata melalui kecerdasan finansial, kepedulian terhadap kesehatan keluarga, serta peran aktif dalam perlindungan anak. “Melalui tangan-tangan ibu sekalian, kita sedang menanam benih-benih Indonesia Emas,” katanya.

Ia menutup dengan ajakan untuk memulai dari hal sederhana, seperti mengelola keuangan dengan bijak, menyediakan makanan sehat, dan memberikan kasih sayang utuh kepada anak-anak. “Investasi terbaik bagi bangsa ini bukan semata materi, tetapi manusia yang berkualitas,” pungkasnya.

Pengalaman membaca merupakan sesuatu yang eksistensial. Oleh karena itu pengalaman membaca antara satu orang dengan lainnya sangatlah berbeda. Membaca buku misalnya, merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam ruang keluarga, sekolah, dan komunitas membaca dikuatkan. Jika di keluarga anak-anak tak terpapar dengan buku-buku, maka harapan lanjutan agar budaya membaca dapat terinternalisasi dengan kokoh ada pada sekolah dan komunitas.

Beberapa waktu lalu saya melakukan eksperimentasi sederhana di Threads, salah satu media sosial yang sedang naik daun. Saya mengajukan pertanyaan “dalam satu bulan berapa buku dan anggaran yang disiapkan untuk membeli buku?” Awalnya saya merasa tidak akan mendapat respons yang memadai. Atau saya akan mendapat respons bahwa anggaran membeli buku akan sangat minim dan orang-orang jarang membeli buku.

Tetapi ternyata respons yang saya dapatkan sangat berbeda dengan hipotesis awal bahwa “anggaran membeli buku minim bahkan tidak ada”. Jawaban yang diberikan beragam, tetapi cenderung positif. Positif dalam artian warganet yang merespons ternyata akrab dengan buku dan punya anggaran khusus membeli buku. Bahkan ada yang membeli lebih dari lima buku setiap bulan. Dari segi anggaran rata-rata menganggarkan ratusan bahkan ada juga yang sampai jutaan rupiah untuk membeli buku.

Respons ini tentu tidak bisa digeneralisasi. Sebab dalam banyak obrolan yang saya lakukan dengan para pegiat literasi, ikhtiar mereka untuk mencerdaskan bangsa lewat jalur membaca buku dengan tekun masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, ketika membaca repsons kawan-kawan di Threads tersebut saya menjadi sedikit optimistis karena masih bersemangatnya sebagian kecil masyarakat yang mengalokasikan pengeluaran bulanannya untuk membeli buku.

Membaca buku, seperti yang banyak disinggung banyak pihak, di era digital ini memang tak mudah. Video-video pendek yang hadir di berbagai sosial media dengan ragam tipenya termasuk terkait pengetahuan, dengan mudah masuk di gawai-gawai kita. Lebih atraktif, cepat, luwes, dan mudah dicerna. Ketimbang membaca buku ratusan halaman terkait dengan pengasuhan anak atau membaca jurnal yang seringkali bahasanya “langitan”, lebih masuk akal menyimak video singkat yang berseliweran di media sosial. Bahkan ada kekhawatiran terkait dengan brainrot akibat kebanyakan mengonsumsi konten pendek dan tak berfaedah.

Jika orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya lebih mengandalkan informasi di berbagai video tersebut, kemudian lebih asyik menatap layar ketimbang buku, tentu saja anak-anak sebagai peniru ulung orang dewasa di sekitarnya akan lebih suka menatap gawai yang disediakan oleh orang tuanya. Apalagi kita mafhum, menenangkan anak dengan memberi kesempatan mereka menonton gawai lebih praktis ketimbang membacakan cerita di buku-buku yang tersedia di rumah, itu pun jika ada buku-buku yang tersedia di rumah.

Pesimistis atau Optimistis?

Tampak pesimistis? Jujur saja jawabannya ya. Lalu bagaimana dengan buku-buku digital? Bukankah pemerintah sendiri sudah memiliki website gratis seperti Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) terkait buku teks utama atau buku teks pendamping yang membantu anak memahami pelajaran di sekolah.

Ada juga aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membaca buku digital seperti eperpusdikbud, ipusnas, dan aplikasi dari ragam perpustakaan yang sudah didigitalkan. Sebagai pemakai berbagai aplikasi dan laman tersebut, saya pribadi sangat terbantu, sebab ada beberapa buku yang tak perlu dibeli, cukup dipinjam saja. Namun tidak semua referensi yang saya butuhkan tersedia, atau untuk beberapa buku koleksi yang tersedia hanya beberapa buku saja sehingga sudah dipinjam orang lain.

Untuk kalangan yang sudah dapat mengakses internet dan memiliki pemahaman memadai tentang berbagai aplikasi atau website penyedia buku digital, mereka dapat memanfaatkan hal tersebut dengan optimal. Beberapa rekan yang saya kenal misalnya memiliki e reader khusus untuk membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan-perpustakaan internasional. Mereka akrab dengan ragam aplikasi dan website tidak hanya yang ada di Indonesia tetapi di dunia. Pemahaman bahasa asing membantu mereka menapaki literatur-literatur asing.

Ada juga teman yang saya kenal yang aktif membaca di Ipusnas dan Eperpusdikbud. Setiap dua aplikasi milik pemerintah tersebut eror, Ia merasa sangat terganggu. Hal tersebut dikarenakan Ia sangat mengoptimalkan layanan yang diberikan oleh dua aplikasi tersebut. Sebagai orang yang juga memanfaatkan dua aplikasi tersebut saya mafhum dengan kegusarannya tersebut. Saya termasuk yang gusar ketika eperpusdikbud milik Kemdikbud (sekarang Kemdikdasmen) tidak lagi berlangganan beberapa media nasional (koran dan majalah).

Adanya buku, koran, majalah yang tersedia secara digital sangat membantu orang tua, guru, akademisi ataupun komunitas yang bergerak di dunia literasi. Ketika sinyal internet memadai, semua anak dengan bantuan orang dewasa di sekitarnya dapat memanfaatkan akses tersebut untuk menelusur pustaka dan terhubung dengan dunia.

Pengalaman membaca yang eksistensial dapat terwujud ketika ada orang-orang dewasa yang menemani anak-anak terhubung dengan pustaka baik yang ada di buku-buku fisik maupun di digital. Artinya harus ada aktor yang secara aktif memberi pendampingan agar anak-anak akrab dengan pustaka. Untuk sebagian kalangan, keluarga menjadi sentral. Tapi tak semua keluarga memiliki kesempatan mengakrabkan anak-anak dengan buku, apalagi buku masih jadi barang mahal.

Di tengah pesimisme selalu ada ruang untuk optimistis. Ketika orang tua dan sekolah kewalahan menginternalisasi budaya membaca, kita masih bisa berharap pada upaya komunitas, salah satunya melalui Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat misalnya bukan semata menjadi ruang membaca berbagai literatur tetapi juga fokus menjadi ruang aman untuk menemani masyarakat bertumbuh. Gerilya untuk membantu anak-anak untuk akrab dengan ragam pustaka sejak dini ini tak mudah, namun para pengurus di berbagai level tidak pernah patah arang. Belakangan ini para pengelola Taman Baca Masyarakat juga memperhatikan isu kesehatan mental juga memberi fokus pada potensinya membangun ruang ekonomi kreatif.

Di ruang digital, upaya mengakrabkan masyarakat dengan pustaka misalnya dilakukan oleh Forum TBM dengan memperkenalkan “baca petik” di media sosial yang membedah ragam literatur terkait dengan isu-isu tertentu khususnya terkait dengan pentingnya membaca bagi kehidupan keseharian.

Budaya membaca tak bisa otomatis hadir di anak-anak bangsa ini. Perlu ada ikhtiar sistematis untuk membangun budaya baca. Daya dukung struktural dari negara perlu dioptimalkan untuk membantu komunitas bergerilya membangun budaya membaca di masyarakat. Anggaran untuk Perpustakaan Nasional misalnya harus menjadi prioritas bukan justru mengalami pemotongan. Tak ada bangsa maju yang meminggirkan buku-buku ketika berupaya membangun peradaban. Justru negara maju selalu memberikan prioritas tinggi pada pustaka. Jadi ke mana bangsa ini akan memilih?

Jakarta (ANTARA) - Optimisme yang mengalir di kalangan UMKM Indonesia menjelang 2026 terasa bukan sekadar euforia sesaat, melainkan refleksi dari perjalanan adaptasi yang cukup panjang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketika 86 persen pelaku usaha kecil menyatakan keyakinan untuk tumbuh, angka ini bukan hanya statistik yang mengesankan, tetapi juga penanda perubahan mentalitas.

Setelah melewati berbagai tekanan global dan domestik, kepercayaan diri ini menunjukkan bahwa usaha kecil tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai memosisikan diri sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang semakin matang.

Temuan dari Survei Usaha Kecil Asia-Pasifik CPA Australia ke-17 memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi ini. Survei yang melibatkan 4.166 usaha kecil di 11 pasar tersebut mencatat bahwa optimisme di Indonesia, bahkan melampaui rata-rata kawasan Asia-Pasifik.

Sebanyak 71 persen pelaku usaha kecil di Indonesia percaya bahwa ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional sebesar 65 persen. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang relatif kuat terhadap arah ekonomi nasional, meskipun dunia masih dibayangi ketidakpastian global.

Salah satu fondasi utama dari optimisme ini adalah investasi teknologi. Sepanjang 2025, sebanyak 72 persen usaha kecil di Indonesia merasakan dampak positif teknologi terhadap profitabilitas mereka.

Angka ini jauh melampaui rata-rata survei yang hanya mencapai 56 persen. Priya Terumalay, Regional Head Asia Tenggara CPA Australia, menegaskan imbal hasil investasi teknologi yang kuat dan cepat menjadi pendorong utama tingginya adopsi digital di kalangan usaha kecil.

Di balik angka tersebut, ada nuansa yang perlu diperhatikan. Investasi teknologi yang dilakukan masih cenderung berfokus pada aspek yang langsung berinteraksi dengan pelanggan, seperti aplikasi gawai dan sistem pembayaran digital. Ini memang langkah penting, tetapi belum cukup untuk menciptakan keunggulan jangka panjang.

Teknologi, seperti kecerdasan buatan, layanan berbasis cloud, dan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, justru memiliki potensi lebih besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing secara berkelanjutan. Artinya, transformasi digital belum sepenuhnya menyentuh inti operasional bisnis.

Penjualan daring turun

Menariknya, meskipun teknologi diakui berkontribusi terhadap profitabilitas, penggunaan pembayaran digital dan penjualan daring justru mengalami sedikit penurunan.

Pada 2025, hanya 69 persen usaha kecil yang memperoleh lebih dari 10 persen penjualan dari platform pembayaran digital, turun dari 74 persen di tahun sebelumnya.

Penjualan daring juga mengalami tren serupa, turun dari 68 persen menjadi 64 persen. Fenomena ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa digitalisasi tidak selalu berjalan linear, dan bahwa pelaku usaha masih mencari keseimbangan antara kanal daring dan luring dalam strategi bisnis mereka.

Di sisi lain, ancaman yang muncul dari perkembangan digital juga semakin nyata. Sebanyak 49 persen usaha kecil melaporkan mengalami kerugian akibat serangan siber, baik dalam bentuk waktu maupun finansial.

Ironisnya, hanya 45 persen yang melakukan peninjauan keamanan siber dalam enam bulan terakhir. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap risiko belum sepenuhnya diimbangi dengan tindakan pencegahan yang memadai.

Dalam hal ini, investasi teknologi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi keberlangsungan usaha.

Optimisme terhadap pertumbuhan juga tercermin dalam peningkatan tenaga kerja. Sebanyak 40 persen usaha kecil menambah jumlah karyawan pada 2025, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 52 persen pada 2026.

Ini menunjukkan bahwa ekspansi bisnis mulai terjadi secara nyata, bukan hanya dalam perencanaan. Namun, pertumbuhan ini juga membawa konsekuensi, terutama dalam kebutuhan pembiayaan.

Sebanyak 78 persen usaha kecil membutuhkan pendanaan eksternal, sebuah angka yang mengindikasikan bahwa akses terhadap pembiayaan tetap menjadi isu krusial.

Di tengah berbagai indikator positif, ada satu aspek yang justru mengalami perlambatan, yaitu inovasi. Hanya 28 persen usaha kecil yang berencana memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru yang unik di Indonesia pada 2026, turun dari 37 persen pada tahun sebelumnya.

Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh kenaikan biaya operasional dan ketidakpastian global, yang mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati. Namun, minimnya inovasi berpotensi menjadi hambatan dalam jangka panjang jika tidak segera diatasi.

Generasi muda

Di sinilah peran generasi pengusaha muda menjadi sangat penting. Data menunjukkan bahwa 57 persen pemilik usaha kecil di Indonesia berusia di bawah 40 tahun, proporsi tertinggi di antara negara yang disurvei.

Karakteristik generasi ini lebih berani mengambil risiko, lebih adaptif terhadap teknologi, dan memiliki ambisi ekspansi yang tinggi menjadi aset berharga bagi masa depan ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya membawa energi baru, tetapi juga cara pandang yang lebih terbuka terhadap perubahan.

Kekuatan utama dari usaha kecil Indonesia tampaknya terletak pada kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi.

Fokus pada kepuasan pelanggan, yang disebut sebagai salah satu pendorong kinerja positif di 2025, menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin memahami pentingnya pengalaman pelanggan dalam membangun loyalitas. Ketika hal ini dipadukan dengan adopsi teknologi yang lebih strategis dan manajemen bisnis yang matang, peluang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan menjadi semakin besar.

Namun optimisme, sekuat apa pun, tetap perlu ditopang oleh kesiapan menghadapi risiko. Transformasi digital, tanpa perlindungan siber yang memadai bisa menjadi bumerang.

Pertumbuhan tanpa inovasi bisa membuat usaha kehilangan relevansi. Dan ekspansi tanpa perencanaan keuangan yang kuat bisa menimbulkan tekanan baru. Oleh karena itu, langkah ke depan bukan hanya soal bergerak lebih cepat, tetapi juga bergerak lebih cermat.

Semua yang tergambar dari survei ini adalah sebuah lanskap usaha kecil yang dinamis, penuh potensi, tetapi juga penuh tantangan. Optimisme yang tinggi adalah modal penting, tetapi bukan jaminan.

Ke depan, bahkan perlu diterjemahkan menjadi strategi yang konkret, keputusan yang bijak, dan keberanian untuk terus belajar. Jika itu dapat dilakukan, maka angka 86 persen bukan hanya sekadar harapan, melainkan awal dari babak baru di mana usaha kecil Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa menekankan pentingnya memperkuat literasi hukum dan politik. Hal itu penting untuk menjaga persatuan dan mencegah terjadinya perpeahan di tengah dinamika geopolitik global.

Seruan tersebut disampaikan Bendahara Umum Presidium Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Tirta Gangga Listiawan dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”.

Tirta mengatakan, mahasiswa harus mampu memahami substansi isu, bukan sekadar mengikuti arus yang sedang viral. “Mahasiswa harus paham posisi Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar. Jangan sampai ikut menggiring opini tanpa memahami mekanisme konstitusi yang benar,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Tirta menyebut, literasi hukum dan politik menjadi kunci agar mahasiswa tidak terjebak dalam narasi yang berpotensi memecah belah. Tirta mengingatkan ketidakstabilan nasional dapat berdampak luas, mulai dari ekonomi hingga keamanan.

“Kalau persatuan terganggu, dampaknya ke mana-mana—investasi menurun, ekonomi terganggu, hingga stabilitas negara terancam,” tegasnya.

Lihat video: Bertemu Mahasiswa RI di London, Sikap Hangat Prabowo Tinggalkan Kesan Mendalam

Koordinator Nasional BEM PTMAI, Yogi Syahputra Alaydrus, menekankan persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap nyata. “Persatuan itu bukan sekadar berkumpul, tapi bagaimana kita menjaga kesatuan berdasarkan konstitusi,” ujarnya.

Yogi juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan nasional. Ia menilai mahasiswa harus kritis, namun tetap memahami tujuan besar dari setiap kebijakan pemerintah. “Kebijakan adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan. Maka kita harus kritis, tapi juga objektif melihat konteksnya,” katanya.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan mengingatkan situasi geopolitik global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap kondisi dalam negeri, termasuk sektor ekonomi.

“Geopolitik dunia hari ini sangat memengaruhi kita, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan seperti BBM. Mahasiswa harus bisa menjelaskan ini ke masyarakat, tapi tetap kritis terhadap kebijakan,” jelasnya.

Muzammil juga menyoroti maraknya disinformasi di media sosial yang kerap memicu perpecahan di kalangan mahasiswa. “Jangan sampai kita mudah terpecah hanya karena narasi yang tidak jelas. Kita harus verifikasi setiap informasi,” tegasnya.

Muzammil menambahkan, kekuatan utama mahasiswa terletak pada persatuan dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa itu, gerakan mahasiswa dinilai akan mudah terpecah dan kehilangan arah. “Kalau kita bersatu, kita kuat. Tapi kalau terpecah, sulit memperjuangkan kepentingan rakyat,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat transformasi digital, yang aman, mudah, dan inklusif guna meningkatkan pengalaman nasabah sekaligus mendorong keberlanjutan layanan keuangan berbasis prinsip syariah di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasi atas loyalitas nasabah yang mencapai lebih dari 23 juta.

Di sisi lain, perseroan juga menyediakan ekosistem layanan lengkap mulai dari e-channel (BYOND, BEWIZE, BSI Net, BSI QRIS, BSI EDC), jaringan lebih dari 1.000 cabang, 126 ribu BSI Agen, layanan remitansi di 13 negara, hingga jaringan ATM dan layanan call center resmi 24 jam.

"Pencapaian ini memotivasi kami untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan melek digital. Kami ingin teknologi ini menjadi solusi, bukan celah kejahatan," ujar Anggoro dalam pernyataannya menyambut Hari Konsumen Nasional (Harkonas), yang diperingati pada Senin ini.

Ia menekankan bahwa era digital ibarat dua mata pisau. Teknologi memudahkan aktivitas finansial, namun pada sisi lain juga muncul berbagai modus kejahatan perbankan.

Oleh karena itu, ujar Anggoro, perseroan rutin menghadirkan program literasi agar nasabah lebih waspada dan bijak dalam bertransaksi.

Dalam setahun sejak peluncuran BYOND by BSI, perseroan mencatat jumlah pengguna superapp ini melesat hingga 197 persen (year on year/yoy).

Total pengguna mobile banking BSI (BYOND dan BSI Mobile) kini mencapai 9 juta user.

Perseroan menyampaikan bahwa semangat inklusivitas BSI tidak hanya menyasar nasabah individu, tetapi juga sektor mikro.

Hingga saat ini, BSI memiliki sekitar 5.000 UMKM binaan yang difasilitasi melalui pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), SME, serta dukungan empat UMKM Center di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Program ini bertujuan membantu UMKM agar mampu naik kelas melalui pelatihan dan akses pasar yang lebih luas.

Sebagai perusahaan publik, BSI menyampaikan bahwa pihaknya juga konsisten menerapkan good corporate governance (GCG) dan transparansi sesuai regulasi demi membangun lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa pendidikan formal memegang peran sentral dalam membangun kapasitas keuangan masyarakat sejak dini melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa dengan mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam sistem pendidikan formal dan kurikulum, maka Indonesia membangun fondasi yang kuat agar setiap individu mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak sepanjang hidupnya.

“Upaya ini memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara regulator, pendidik, industri, dan komunitas,” kata Dicky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

OJK juga memandang bahwa pendidikan keuangan perlu melampaui ruang kelas, antara lain melalui platform digital, kampanye nasional, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem literasi keuangan yang kuat dan inklusif.

Regulator pun terus mendorong penguatan literasi keuangan generasi muda melalui jalur pendidikan keuangan dalam sistem pendidikan formal guna membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketahanan finansial sejak dini.

“Literasi keuangan harus mampu diwujudkan menjadi kesehatan keuangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga ketahanan, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta kesejahteraan keuangan jangka panjang, khususnya bagi generasi muda,” kata Dicky.

Pada Jumat, OJK bersama Organisation for Economic Co-operation and Development International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyelenggarakan webinar internasional sebagai bagian dari peringatan Global Money Week 2026.

Chair of the OECD International Network on Financial Education Magda Bianco menyampaikan bahwa edukasi dan literasi keuangan merupakan modal penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan.

“Kemudahan akses informasi, hadirnya berbagai instrumen investasi baru, serta maraknya informasi investasi dari sumber yang tidak selalu kredibel menjadi peluang sekaligus risiko. Karena itu, kompetensi keuangan perlu dibangun sejak dini,” kata Magda.

Menurutnya, salah satu alasan utama mengapa kompetensi keuangan perlu diajarkan sejak usia sekolah karena pengetahuan yang diperoleh sejak dini akan lebih mudah tertanam dan dikuasai hingga dewasa.

Selain itu, pembelajaran sejak dini dapat membantu mengurangi kesenjangan akibat perbedaan latar belakang sosial ekonomi, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih setara dalam menghadapi masa depan.

Magda juga menegaskan bahwa berbagai bukti empiris menunjukkan kompetensi keuangan dapat meningkatkan ketahanan individu dalam menghadapi guncangan.

Guncangan dimaksud termasuk risiko penipuan, membantu mengelola utang secara bijak, menghindari utang berlebih, serta mendorong keputusan investasi yang lebih rasional melalui pemahaman atas risiko dan imbal hasil.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi keuangan dipandang tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang terdaftar resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperluas berbagai inisiatif kegiatan yang bersifat edukasi dan literasi . PINTU pada (9/4/2026) berkesempatan menggelar acara Pintu Goes to Campus bertajuk Financial Literacy di Bale Sawala, Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor, Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 mahasiswa serta diisi dengan penyerahan penghargaan bagi delapan mahasiswa Unpad yang berprestasi. Gandeng OJK, Pintu Goes to Campus Beri Edukasi Crypto di Binus



Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita dalam sambutannya menyampaikan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa, “Memang kelihatannya mengenai literasi keuangan, bahkan sekarang literasi crypto dan juga investasi, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama. Karena kita tahu sekarang begitu banyaknya produk keuangan, begitu banyaknya masalah-masalah keuangan yang kalau kita tidak pelajari secara baik, kalau kita tidak kenal, maka ini akan menyebabkan hal-hal yang menjadi permasalahan di masa yang akan datang,".

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, turut memberikan imbauan kepada mahasiswa tentang literasi keuangan. “Jadi kita menemui dua kondisi ya. Di satu sisi memang investasi atau masalah financial literacy ini satu masalah tersendiri. Namun ketika didalami, ada tantangan lagi terkait dengan aset crypto di mana masih terjadi gap antara literasi dengan inklusi,".

Lebih lanjut Ia menerangkan, terus dilakukan langkah-langkah bagaimana caranya supaya masyarakat yang melakukan investasi crypto ini tidak sekadar ikut-ikutan. Filosofi investasi yang ada di OJK itu masih sangat relevan dengan yang ada di crypto, yaitu perhatikan 2L, Legal dan Logis.

"Pastikan daftar aset keuangan digitalnya itu legal dan pastikan bertransaksi dengan exchange atau Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang berlisensi dan diawasi oleh OJK dan pastikan logis jangan mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan pasti,” paparnya.

Sementara itu CMO PINTU, Timothius Martin menyoroti masa depan adopsi crypto, dari sisi adopsi secara global itu ada sekitar 700 juta orang yang sudah trading atau investasi crypto. Sekitar 1 banding 15. Artinya dari setiap 15 orang di dunia satu orang sudah pernah trading atau investasi crypto.

Di Indonesia saat ini angka adopsi sekitar 21 juta orang, lebih besar dari investor saham. Jadi memang masalahnya itu bukan adopsinya, yang menjadi tantangan adalah literasi dan edukasinya.

"Untuk itu, PINTU bekerja sama dengan OJK, Universitas, dan Investortrust, menggelar acara edukasi dan literasi ke kampus-kampus, tujuannya untuk bersama-sama memberikan edukasi tentang aset crypto khususnya kepada generasi muda masa depan yakni teman-teman mahasiswa agar dapat memiliki pemahaman yang matang sebelum mulai berinvestasi,” jelas Timothius Martin.

Seiring meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi digital, industri crypto terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data dari OJK per Februari 2026, jumlah investor aset crypto di Indonesia telah mencapai 21,07 juta. Tren ini juga tercermin secara global, World Economic Forum mencatat sekitar 42% investor Gen Z telah memiliki aset crypto.

Hal tersebut menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap investasi digital sekaligus menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan di tengah tren tersebut. Dukung Bulan Literasi Kripto 2024, Bappebti, Institusi Pendidikan, dan Komunitas Digandeng



“Di tengah perkembangan industri yang cepat dan berbagai faktor global yang memengaruhi pasar, penting bagi generasi muda tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memahami investasi secara mendalam. Kami akan terus berkomitmen untuk menghadirkan ruang belajar agar generasi muda dapat membangun pemahaman yang matang dan mengambil keputusan finansial secara bijak,” tutup Timo.

Jakarta (ANTARA) - Ekonomi global yang bergejolak dalam beberapa waktu terakhir, mendorong koperasi untuk kembali menemukan relevansinya sebagai jalan tengah yang manusiawi.

Koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan ruang berkumpul yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat untuk bertahan, berkembang, dan bermartabat.

Sejarah mencatat bahwa ketika Revolusi Industri di Eropa pada abad ke-18, hingga ke-19 melahirkan sistem ekonomi yang sangat kapitalistik, dengan upah rendah dan harga barang yang melambung, masyarakat kecil justru merespons dengan cara yang sederhana, namun revolusioner, yakni bekerja bersama.

Pada 1844 menjadi tonggak penting, ketika sekelompok buruh di Rochdale, Inggris, mendirikan Rochdale Society of Equitable Pioneers.

Dari sebuah toko kecil yang dikelola secara demokratis, mereka membangun fondasi koperasi modern dengan prinsip kejujuran, harga terjangkau, dan pembagian keuntungan yang adil kepada anggota.

Hal yang sering luput dari perhatian adalah satu faktor kunci keberhasilan mereka, yakni pendidikan atau literasi. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga mendidik dan memperkuat literasi.

Sebagian keuntungan, bahkan disisihkan untuk memastikan anggotanya memahami literasi dasar, ekonomi, keuangan, hingga nilai etika dan kesadaran sosial.

Maka, koperasi kemudian menemukan kekuatannya yang paling mendasar. Koperasi tidak berhenti pada transaksi ekonomi, tetapi bergerak lebih jauh sebagai alat transformasi sosial.

Pendidikan yang diberikan bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan kesadaran tentang posisi mereka dalam sistem ekonomi yang sering tidak adil, sekaligus keyakinan bahwa perubahan bisa dimulai dari kebersamaan.

Koperasi Rochdale, bahkan menyediakan perpustakaan dan forum diskusi, membuktikan bahwa pengetahuan adalah fondasi dari kemandirian.

Jika menengok Indonesia hari ini, semangat yang sama sebenarnya telah tumbuh di berbagai daerah. Koperasi Pusat Susu Bandung Utara, koperasi kredit Keling Kumang di Sintang, hingga koperasi Agro Niaga Jabung di Malang, menunjukkan bahwa koperasi bisa berhasil jika dibangun dengan fondasi yang tepat.

Polanya pun tidak jauh berbeda dengan Rochdale. Semua dimulai dari satu hal sederhana, yaitu masalah nyata.

Koperasi yang solutif tidak lahir dari ambisi, melainkan dari kebutuhan. Ketika konsumen kesulitan mendapatkan harga yang terjangkau, ketika petani tidak memiliki akses pasar yang adil, atau ketika pedagang kecil terjebak dalam keterbatasan modal, di situlah koperasi menemukan panggilannya.

Prosesnya dimulai dengan identifikasi masalah secara jujur, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, survei kebutuhan, hingga pemetaan prioritas solusi.

Tahapan berikutnya tidak kalah krusial, yakni membentuk kelompok inisiator yang memiliki integritas dan komitmen. Koperasi bukan ruang bagi mereka yang sekadar ikut-ikutan.

Koperasi membutuhkan orang-orang yang dipercaya, memiliki kemampuan manajerial, memahami keuangan, dan siap bekerja untuk kepentingan bersama. Tanpa fondasi manusia yang kuat, koperasi hanya akan menjadi struktur tanpa jiwa.

Analisis kelayakan

Setelah itu, analisis kelayakan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa koperasi benar-benar dibutuhkan dan mampu bertahan.

Ini mencakup analisis pasar, kemampuan pengurus, risiko usaha, hingga aliran kas. Koperasi bukan sekadar idealisme, tetapi juga harus berdiri di atas perhitungan yang matang.

Perumusan tujuan dan model koperasi juga menentukan arah perjalanan ke depan. Apakah koperasi akan fokus pada simpan pinjam, pemasaran, atau produksi, semua harus dirumuskan dengan jelas.

Nilai-nilai, seperti kejujuran, transparansi, dan gotong royong harus ditanamkan sejak awal, bukan sekadar slogan, tetapi menjadi budaya kerja yang hidup.

Aspek tata kelola kemudian diperkuat melalui penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang adil dan transparan.

Di sinilah aturan main disepakati bersama, mulai dari hak dan kewajiban anggota, hingga mekanisme pembagian sisa hasil usaha. Rapat pembentukan menjadi momentum penting untuk mengesahkan semua itu, sekaligus memilih pengurus yang akan menjalankan amanah.

Legalitas menjadi langkah berikutnya yang tidak boleh diabaikan. Dari akta notaris hingga nomor induk berusaha, semua harus dipenuhi agar koperasi memiliki kepastian hukum.

Setelah itu, sistem operasional perlu dibangun dengan rapi, termasuk pencatatan keuangan, prosedur kerja, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.

Hal yang paling menentukan justru terjadi setelah koperasi mulai berjalan. Memulai dari skala kecil adalah pilihan bijak, karena di situlah proses belajar terjadi.

Koperasi simpan pinjam, misalnya, bisa dimulai dari pinjaman kecil dengan pendampingan intensif agar anggota mampu mengembalikan pinjaman dengan baik.

Dari proses bertahap ini, kepercayaan anggota akan tumbuh, dan kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam koperasi.

Rapat anggota tahunan

Evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga koperasi tetap relevan dan sehat. Rapat anggota tahunan bukan sekadar formalitas, tetapi ruang untuk transparansi, refleksi, dan perbaikan.

Di saat yang sama, budaya kerja harus terus dibangun, mulai dari kejujuran hingga rasa memiliki. Koperasi bukan hanya tentang sistem, tetapi tentang manusia yang menjalankannya.

Sayangnya, tidak semua koperasi berhasil. Banyak yang gagal karena pengurus tidak kompeten, komunikasi lemah, anggota tidak memahami konsep koperasi, hingga meningkatnya risiko gagal bayar.

Masalah-masalah ini sejatinya kembali pada satu hal yang sering diabaikan, yaitu pendidikan. Tanpa pendidikan yang berkelanjutan, koperasi kehilangan arah dan mudah tergelincir.

Maka, sudah saatnya untuk kembali merujuk pada pelajaran dari Rochdale. Pendidikan bukan pelengkap, melainkan fondasi. Tapi adalah alat pembebasan yang memungkinkan anggota tidak hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang mandiri dan berdaya.

Bantuan finansial, tanpa pengetahuan hanya akan menciptakan ketergantungan, sementara pendidikan membuka jalan menuju kemandirian yang sejati.

Koperasi, pada akhirnya, adalah cermin dari kualitas manusia yang ada di dalamnya. Koperasi adalah badan usaha dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Ketika dibangun dengan niat yang benar, dijalankan dengan sistem yang baik, dan diperkuat dengan pendidikan yang berkelanjutan, koperasi tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga penggerak perubahan sosial.

Di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah, koperasi menawarkan sesuatu yang sering hilang dalam sistem modern yaitu rasa memiliki, kepercayaan, dan kebersamaan.

Koperasi mengingatkan semua bahwa kesejahteraan tidak harus dicapai dengan saling mengalahkan, tetapi bisa dibangun dengan saling menguatkan. Dan dalam dunia yang semakin individualistik, nilai-nilai inilah yang justru menjadi harapan.

*) A Roni Kurniawan adalah praktisi pendidikan, trainer/educator di Yamjaya, dan pengembang metode edukasi praktis berbasis psikologi pada Rumah Belajar Bersama (Rbebe)

Copyright © ANTARA 2026