JAKARTA - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rustini Muhaimin menegaskan pentingnya peran perempuan dalam membangun generasi unggul melalui literasi keuangan dan pemenuhan gizi anak sejak dini. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speech dalam kegiatan Sosialisasi Keuangan dan Makan Sehat sebagai Investasi Pembangunan Bangsa.

“Ketika kita berbicara tentang peran perempuan, saya selalu teringat semangat R.A. Kartini. Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berpikir maju, mandiri, dan berdaya,” ujarnya dalam acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pergerakan Wanita Nasional (PERWANAS) di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menekankan bahwa Kartini masa kini adalah perempuan-perempuan yang hadir dan berkontribusi aktif dalam keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, para guru TK/PAUD dan kader perempuan memiliki peran vital dalam membentuk karakter, kebiasaan, serta masa depan anak-anak sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Guru TK/PAUD dan kader bukan hanya mengajar, tetapi membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa,” tegasnya.

Rustini menyoroti pentingnya literasi keuangan sejak usia dini. Ia meyakini bahwa kebiasaan mengelola keuangan harus ditanamkan sejak anak-anak melalui pendekatan sederhana dan menyenangkan, seperti mengenalkan konsep menabung serta membedakan kebutuhan dan keinginan.

Selain itu, literasi pangan juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa kesehatan anak sangat ditentukan oleh pola konsumsi sehari-hari, sehingga penganekaragaman pangan berbasis sumber lokal harus menjadi kebiasaan. “Anak-anak yang sehat adalah investasi bangsa. Dari tubuh yang sehat akan lahir pikiran yang cerdas dan karakter yang kuat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rustini juga menyinggung kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta. Ia menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak.

“Anak-anak adalah amanah, bukan objek pelampiasan emosi. Tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap anak. Kita harus memiliki komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan,” tegasnya.

Ia mengajak para pendidik dan pengasuh untuk menjunjung tinggi nilai empati, kesabaran, dan kasih sayang, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh cinta.

Lebih lanjut, Rustini menegaskan bahwa perempuan masa kini harus mampu berkontribusi nyata melalui kecerdasan finansial, kepedulian terhadap kesehatan keluarga, serta peran aktif dalam perlindungan anak. “Melalui tangan-tangan ibu sekalian, kita sedang menanam benih-benih Indonesia Emas,” katanya.

Ia menutup dengan ajakan untuk memulai dari hal sederhana, seperti mengelola keuangan dengan bijak, menyediakan makanan sehat, dan memberikan kasih sayang utuh kepada anak-anak. “Investasi terbaik bagi bangsa ini bukan semata materi, tetapi manusia yang berkualitas,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro yang telah mengakhiri masa jabatannya.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Keputusan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan lima tahun dan berlaku efektif sejak Kamis (19/2). Pelantikan jajaran dewan pengawas dan direksi dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Prabowo.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan jaminan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Ia menyebut, perlindungan sosial juga berkaitan dengan upaya membangun daya tahan sosial dan memberikan perlindungan dari berbagai risiko yang berpotensi menurunkan kesejahteraan.

"Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/2).

Ia menyebut, BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), kecelakaan, maupun kematian.

Pemerintah juga menyampaikan rencana kolaborasi antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk program penyediaan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

Dalam Keppres tersebut, selain menetapkan Saiful Hidayat sebagai direktur utama, Prabowo juga menunjuk Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, Agung Nugroho sebagai direktur kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.

Pada jajaran dewan pengawas, Dedi Hardianto dari unsur pekerja ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menggantikan Muhammad Zuhri.

Prabowo juga menetapkan Swartoko dan Sudarso dari unsur pemerintah, Ujang Romli dari unsur pekerja, Abdurrakhman Lahabato dan Sumarjono Saragih dari unsur pemberi kerja, serta Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat sebagai anggota dewan pengawas periode 2026-2031.

Saiful Hidayat menyampaikan arah kebijakan lembaga dalam lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C, yaitu coverage, care, dan credibility. Fokus pertama berkaitan dengan perluasan kepesertaan, khususnya bagi pekerja informal, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran.

"Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan," ujarnya.

Ia juga menyebut peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penguatan layanan berbasis inovasi dan transformasi digital.

"Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terasa sebagai wujud kehadiran negara bagi pekerja dan keluarganya," kata Saiful.

Selain itu, penguatan tata kelola dan integrasi data disebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lembaga.

"Kami akan meningkatkan kredibilitas atas data, proses, compliance dan tentunya strategic collaboration dengan para stakeholder, harapannya dapat meningkatkan trust dari pemerintah, pemberi kerja, maupun dari masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, penguatan tersebut mencakup pengelolaan dana secara akuntabel, kinerja investasi yang berkelanjutan, serta komunikasi publik yang konsisten.

Berdasarkan informasi dari laman LinkedIn resminya, Saiful memiliki pengalaman kerja di PT Telkom Indonesia sejak 1993. Jabatan terakhirnya sebelum ditunjuk sebagai dirut BPJS Ketenagakerjaan adalah Senior Principal Expert Performance Management sejak September 2025, setelah sebelumnya menjabat sebagai Vice President Business Performance Management pada 2024-2025.

Dari sisi pendidikan, Saiful merupakan lulusan Sarjana Telekomunikasi Universitas Brawijaya pada 1992, kemudian meraih gelar Master Multimedia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2022, serta gelar Doktor di bidang Manajemen Strategis dari Universitas Brawijaya pada 2023.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara soal wacana pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan. Cak Imin juga menyatakan sampai saat ini pemerintah masih melakukan penyempurnaan sistem tata kelola penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan.

Menurut Cak Imin, hal ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak ada kesalahan ataupun moral hazard. “Iya, progress-nya lagi penyempurnaan sistem tata kelolanya. Sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif, tidak ada moral hazard ya, kesalahan ataupun dinikmati orang yang tidak... yang ingin meraup keuntungan,” ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Cak Imin mengakui target penghapusan utang yang direncanakan akhir tahun lalu memang mundur. Namu, bisa jadi persiapannya mundur ke awal tahun ini. “Iya, iya, awal tahun ini insyaallah,” ujarnya.

Sebelumnya, program ini akan menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta. Sementara, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah tunggakan iuran mencapai Rp29,1 triliun hingga Maret 2025.

Cak Imin beberapa waktu lalu juga menyatakan bahwa rencananya program ini akan dimulai pada akhir 2025. Diketahui, BPJS Kesehatan yang aktif saat sudah mencakup 279,7 juta penerima manfaat.

Lihat video: BPJS Kesehatan Jadi Andalan, Tapi Tunggakan Iuran Mencapai Rp7,6 Triliun?

“Para penerima program ini difokuskan untuk peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU) atau mereka yang selama ini bekerja informal,” kata Cak Imin.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai aktor perubahan. Sebab, SPPG bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

Hal itu ditekankan dalam kegiatan Retreat SPPG Inspiradaya: Praktik Baik dan Replikasi Ekosistem Pemberdayaan Berbasis Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai tindak lanjut program SPPG Inspiradaya 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 21–23 Desember 2025 di Bekasi.

Kegiatan retreat yang mengusung tema “Merajut Praktik Baik, Menggerakkan Replikasi” ini diikuti 6 SPPG Inspiradaya zona Jawa yaitu SPPG Khusus Pebayuran Kabupaten Bekasi.

Selain itu, SPPG Tanah Baru 02 Bogor Utara, SPPG Bandung Rancabali Alamendah, SPPG Kendal Pegandon Wonosari, SPPG Sleman Tridadi 3, dan SPPG Jombang Denanyar.

Dalam forum ini dihadirkan pula Koperasi, Bumdes, UMKM sebagai supplier bahan baku, praktisi penggerak pemberdayaan masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian ekosistem pemberdayaan Masyarakat berbasis MBG.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko PM Abdul Haris mengatakan, retreat ini menjadi ruang refleksi strategis bagi SPPG Inspiradaya 2025 terpilih untuk memperdalam praktik baik yang telah dijalankan.

Retreat SPPG Inspiradaya merupakan respons cepat Deputi 3 Kemenko PM atas arahan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar untuk menindaklanjuti Penganugerahan SPPG Inspiradaya.

"Kami diminta dengan tegas agar program ini tidak berhenti pada seremonial semata. Tapi harus dikawal dalam aksi riil yang berkelanjutan. Sebanyak 20 SPPG Inspiradaya terpilih harus benar-benar menjadi inspirasi dan contoh buat SPPG lain di seluruh Indonesia. Dan yang paling penting ekosistemnya bisa direplikasi,” ujar Haris, Senin (22/12/2025).

Kegiatan ini merupakan ruang belajar bersama bagi para pelaksana MBG untuk merefleksikan pengalaman lapangan, memperkuat nilai pemberdayaan, dan menyusun arah bersama agar MBG tidak berhenti sebagai program teknis, tetapi tumbuh sebagai ekosistem berkelanjutan.

SPPG Inspiradaya telah membuktikan dapur MBG dapat berperan lebih luas, bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat gotong royong, dan membangun kemandirian masyarakat.

Selama tiga hari, peserta retreat mengikuti rangkaian sesi reflektif dan partisipatif, mulai dari refleksi perjalanan MBG di masing-masing daerah, pemetaan elemen ekosistem pemberdayaan, hingga diskusi perspektif pembanding melalui studi praktik MBG mancanegara.

Proses ini dirancang untuk membantu peserta membedakan prinsip-prinsip universal pemberdayaan dengan aspek yang perlu disesuaikan dengan konteks lokal.

Haris menuturkan retreat ini juga memperkuat jejaring antar-SPPG Inspiradaya sebagai komunitas pembelajar yang saling berbagi pengalaman dan solusi. Ke depan, jejaring ini diharapkan menjadi simpul penting dalam penguatan kualitas pelaksanaan MBG secara nasional.

“SPPG tidak hanya kita dorong sebagai pelaksana layanan gizi, tetapi sebagai aktor perubahan sosial di tingkat lokal. Melalui retreat ini, kita ingin memastikan ruh pemberdayaan, kepercayaan, partisipasi, dan keberlanjutan tetap terjaga dalam setiap pengembangan MBG,” katanya.

Kegiatan Retreat SPPG Inspiradaya merupakan rangkaian lanjutan dari Program Inspiradaya 2025 yang digagas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Setelah tahap apresiasi terhadap 20 SPPG terpilih, retreat ini menandai transisi dari pengakuan atas praktik baik menuju penguatan kapasitas dan aksi replikasi di lapangan.

“Inspiradaya 2025 menegaskan apresiasi harus diikuti dengan penguatan peran dan tanggung jawab. Para SPPG Inspiradaya menyatakan komitmen bersama untuk terus menggerakkan ekosistem pemberdayaan berbasis MBG, memperkuat pangan lokal, serta memastikan manfaat program dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ungkap Haris.

Setelah kegiatan retreat ini, ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti SPPG terpilih akan memperkuat bangunan ekosistem pemberdayaan masyarakat agar selanjutnya SPPG Inspiradaya terpilih benar-benar bisa menjadi contoh buat SPPG-SPPG lain di zonanya masing-masing

bersama para stakeholders. SPPG Inspiradaya terpilih akan melakukan kerja pengorganisasian dalam rangka replikasi ekosistem pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Inspiradaya 2025. Kegiatan tersebut untuk memberikan penghargaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Inspiradaya merupakan program penguatan kapasitas dan apresiasi bagi pelaksana SPPG yang bertujuan membangun ekosistem pemberdayaan berbasis Makan Bergizi Gratis," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal dan Desa Tertentu Kemenko PM Abdul Haris, Selasa (8/12/2025).

Menurut Abdul Haris, Inspiradaya 2025 menjadi ajang persamaan persepsi melalui workshop bertema "Membangun Ekosistem Pemberdayaan Berbasis MBG dan SPPG Tanggap Bencana Perkuat Ketangguhan Pelayanan Gizi Nasional".

"Inspirasi Berdaya menghadirkan rangkaian kegiatan strategis berupa Malam Apresiasi SPPG, Workshop Penyamaan Persepsi Membangun Ekosistem Pemberdayaan Berbasis MBG, dan Tanggap Bencana sebagai upaya memperkuat kualitas, ketangguhan dan membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia. Termasuk wilayah bencana saat ini," katanya.

Guru Besar tetap bidang geofisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) ini menjelaskan Malam Apresiasi SPPG merupakan pengakuan dan keteladanan bagi SPPG.

"Dalam Malam Apresiasi SPPG, sebanyak 20 SPPG dari berbagai daerah ditetapkan sebagai Inspiradaya 2025," ujarnya.

Apresiasi ini diberikan atas dedikasi, inovasi, dan praktik baik dalam pelaksanaan MBG, khususnya dalam pemenuhan standar gizi, pemanfaatan pangan lokal, tata kelola yang akuntabel, serta penguatan kolaborasi di tingkat daerah.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat dan keteladanan, sekaligus mendorong replikasi praktik baik antar-SPPG di seluruh Indonesia," ucapnya.

Haris menambahkan, workshop digelar sebagai penguatan kapasitas sekaligus untuk menyamakan pemahaman para pelaksana SPPG dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, standar operasional, pengelolaan gizi, transparansi keuangan, serta pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis lokal.

"Workshop ini bertujuan memastikan pelaksanaan MBG berjalan selaras, berkualitas, dan konsisten di berbagai wilayah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga gizi, pelaku usaha, komunitas, dan mitra pendukung lainnya," ucapnya.

Pria kelahiran 21 September 1970 menjelaskan, SPPG tanggap bencana memperkuat kesiapsiagaan SPPG. Melengkapi rangkaian kegiatan, SPPG Tanggap Bencana difokuskan pada penguatan kapasitas SPPG dalam menghadapi situasi darurat dan bencana.

"Kegiatan mencakup kesiapsiagaan operasional, adaptasi layanan MBG dalam kondisi krisis, pengelolaan dapur dan logistik darurat, serta koordinasi lintas sektor pada situasi bencana.

Kegiatan ini menegaskan peran SPPG tidak hanya sebagai penyedia layanan gizi rutin, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ketahanan sosial dan pangan masyarakat saat terjadi bencana.

Kegiatan Malam Apresiasi SPPG ini merupakan rangkaian kegiatan, Inspiradaya 2025 Penganugerahan SPPG yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Berlangsung 8-9 Desember 2025 di TMII Jakarta.

"Inspiradaya 2025 sebagai komitmen apresiasi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan. Para SPPG Inspiradaya 2025 menyatakan komitmen bersama untuk terus menggerakkan ekosistem pemberdayaan masyarakat, memperkuat pangan lokal, serta memastikan layanan gizi tetap berjalan pada kondisi normal maupun darurat," katanya.

Pemerintah akan membagikan tanah negara kepada 1 juta warga miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan yang dibagi adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di sejumlah daerah.

Hal ini juga sejalan dengan percepatan dan perbaikan program reforma agraria.

"Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama," kata Cak Imin usai Rapat dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya 1 juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)," sambungnya soal syarat warga miskin yang berhak mendapatkan tanah tersebut.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu memastikan pembagian tanah ini akan dicocokkan dengan sebaran masyarakat miskin ekstrem dan lokasi TORA.

Hal tersebut untuk memastikan program bagi-bagi tanah ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia berharap program bagi-bagi tanah ini bisa membuat angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 mendatang. Target itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Di lain sisi, Muhaimin menjelaskan program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrem adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Paradigma pengentasan kemiskinan saat ini diklaim tak hanya menitikberatkan kepada pemberian bantuan sosial, tapi juga upaya pemberdayaan.

"Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah," tegas Cak Imin.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid optimistis target 1 juta masyarakat miskin ekstrem menerima Tanah Objek Reforma Agraria bisa terlaksana secara efektif.

Terlebih, program TORA akan mengkoordinasikan sejumlah kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Menko Muhaimin sesuai mandat Inpres 8/2025.

"Kami menyiapkan lahannya, beliau yang mengkoordinasi karena memang tugas Pak Menko (Muhaimin) yang melakukan itu," jelas Nusron.

Bandung (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong petani dan koperasi go digital, lewat dua pelatihan strategis yang digelar di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Pelatihan yang ditujukan untuk percepatan transformasi digital sektor pertanian tersebut, diikuti 160 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan membekali petani muda dan koperasi agar mampu memasarkan produk secara digital serta memperkuat efisiensi rantai pasok lokal.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leon Alpha Edison, mengatakan pelatihan ini diadakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan lapangan yang dilakukan Kemenko PM beberapa waktu sebelumnya.

"Kami menemukan dua tantangan utama. Pertama, petani muda masih kesulitan memasarkan produk secara mandiri melalui platform digital. Kedua, belum banyak koperasi yang berperan sebagai offtaker di daerah, sehingga rantai pasok menjadi panjang dan biaya logistik tinggi," ujar Leon.

Sehingga, kata Leon, dihadirkan dua program pelatihan terfokus guna menyikapi temuan tersebut, yang pertama bertajuk "Berdaya Bersama" dengan diikuti 100 petani muda dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan materi digital marketing serta pembuatan konten kreatif.

"Program ini menggandeng mentor dari Kementerian Koperasi dan UKM, DCT Agency, serta praktisi content creator," katanya.

Sementara, pelatihan kedua bertajuk "Replikasi Model Rantai Pasok Lokal" ditujukan bagi perwakilan koperasi se-Jawa Barat.

Selama dua hari, peserta mempelajari model bisnis dan manajemen rantai pasok yang diterapkan Al-Ittifaq bersama narasumber dari Kementerian Koperasi dan tim Al-Ittifaq.

CEO Kopontren Al-Ittifaq, Irawan, menyambut baik langkah Kemenko PM yang menjadikan pihaknya sebagai pusat pelatihan dan replikasi model.

"Kami siap berbagi pengalaman dan model bisnis yang telah kami jalankan agar bisa diterapkan di berbagai daerah. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat ekosistem agribisnis pesantren dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Irawan.

Leon menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem ekonomi inklusif di tingkat akar rumput.

'Tujuan akhirnya adalah memastikan intervensi pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tutur Leon menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah menyiapkan aturan baru agar ritel dan minimarket tidak mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison menyebut pemerintah berencana menata aturan izin operasional ritel besar.

Ia mengatakan wacana itu ialah upaya pemerintah memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada di satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

"Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar," kata Leon di Collabox Creative Space, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10).

Leon mengatakan rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga telah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Ia mencontohkan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkot Padang yang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya untuk melindungi UMKM lokal.

Leon pun mengatakan perlu kebijakan di tingkat pusat agar tidak ada tumpang tindih aturan dan bisa memperkuat aturan yang selama ini sudah ada di tingkat pemda.

"Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka," ucap dia.

Pada saat yang sama, Leon menyebut selama ini UMKM terbukti menjadi penyerap tenaga kerja utama di Indonesia dengan rasio mencapai 97 persen dari total tenaga kerja nasional.