Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan yang kerap muncul seiring bertambahnya usia

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi 70 lanjut usia di wilayah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, guna mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup kelompok tersebut.

Manager Communication, Relations & CSR Pertagas Imam Rismanto mengatakan perhatian terhadap kesehatan lansia merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi mereka bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para lansia dapat terus menjalani masa tua dengan sehat, produktif, dan bahagia," kata Imam dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Sebanyak 70 lansia dari Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Prabumulih mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Sekolah Lansia Harapan Bunda, daerah tersebut yang difasilitasi Pertagas.

Imam menyampaikan kegiatan itu digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap 29 Mei. Serta menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memantau kondisi kesehatan mereka melalui serangkaian skrining dan konsultasi yang dilakukan tenaga medis.

"Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar serta konsultasi kesehatan," ujar Imam.

Melalui layanan tersebut, para lansia dapat mengetahui kondisi tubuh mereka sejak dini sekaligus memperoleh edukasi mengenai upaya menjaga kesehatan agar tetap aktif dan mandiri di usia lanjut.

"Selain memperoleh layanan kesehatan, para lansia juga memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk bersosialisasi dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta," jelasnya.

Menurutnya, antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung menunjukkan kesadaran para lansia semakin meningkat untuk menjaga kesehatan demi mewujudkan masa tua yang aktif, mandiri, dan berkualitas.

Lebih lanjut Imam mengatakan momentum Hari Lanjut Usia Nasional menjadi pengingat pentingnya memberikan ruang bagi lansia untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

"Upaya menjaga kesehatan lansia juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera," ucapnya.

Adapun kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut melalui salah satu wilayah operasinya, Operation South Sumatera Area (OSSA).

Program tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasi, termasuk kelompok lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kami juga ingin mendukung akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih,” ujar Imam.

Menurutnya pula, melalui momentum Hari Lanjut Usia Nasional, perusahaan juga ingin mengajak seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia agar mereka dapat menjalani masa tua secara aktif, mandiri, dan bermakna.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Pangkul sekaligus Pengurus Sekolah Lansia Harapan Bunda, Lusi Lestriani, mengatakan layanan kesehatan seperti ini sangat dibutuhkan para lansia.

Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan yang kerap muncul seiring bertambahnya usia.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Kegiatan ini membantu para lansia mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sekaligus memberikan semangat karena mereka merasa diperhatikan,” ujar Lusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Dana darurat merupakan salah satu fondasi penting dalam perencanaan keuangan lansia dan pensiunan.

Berbeda dengan pekerja aktif yang masih memiliki penghasilan rutin, lansia umumnya mengandalkan dana pensiun, hasil investasi, atau tabungan yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karena itu, keberadaan dana darurat menjadi semakin krusial.

Dana ini berfungsi sebagai bantalan ketika terjadi pengeluaran tidak terduga, mulai dari biaya kesehatan, perbaikan rumah, hingga kebutuhan mendesak lainnya.

Namun, memiliki dana darurat saja tidak cukup. Cara mengelola dan menggunakan dana tersebut juga menentukan apakah tabungan pensiun dapat bertahan dalam jangka panjang atau justru cepat terkuras.

Dikutip dari laman resminya, organisasi nirlaba yang fokus pada isu lansia, AARP, mengungkap sejumlah kesalahan yang sering dilakukan orang berusia di atas 50 tahun terkait dana darurat.

Kesalahan-kesalahan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keuangan pada masa pensiun.

Berikut lima kesalahan yang perlu dihindari.

1. Menyimpan dana darurat terlalu sedikit

Kesalahan pertama adalah memiliki dana darurat yang terlalu kecil dibandingkan kebutuhan hidup.

Selama ini banyak orang mengenal aturan umum bahwa dana darurat ideal setara tiga hingga enam bulan pengeluaran.

Namun, menurut perencana keuangan bersertifikat sekaligus Vice President First Horizon Advisors, Kristen Beckstead, kebutuhan lansia berbeda dengan pekerja aktif. Ia menyarankan pensiunan memiliki dana darurat yang mampu menutup biaya hidup esensial selama 18 hingga 24 bulan.

“Di masa pensiun, Anda tidak memiliki bantalan berupa gaji bulanan untuk diandalkan,” kata Beckstead.

Rekomendasi tersebut muncul karena lansia menghadapi risiko yang lebih besar ketika terjadi keadaan darurat.

Jika pekerja aktif kehilangan pekerjaan atau menghadapi pengeluaran mendadak, mereka masih memiliki peluang memperoleh penghasilan baru. Sebaliknya, pensiunan biasanya memiliki sumber pemasukan yang lebih terbatas.

AARP juga menyebut, dana darurat lansia perlu mempertimbangkan berbagai risiko seperti biaya kesehatan yang meningkat, perbaikan rumah, hingga kebutuhan keluarga yang muncul secara mendadak.

Bahkan, penelitian yang dikutip Center for Retirement Research at Boston College menunjukkan rumah tangga lansia rata-rata mengeluarkan sekitar 10 persen pendapatan tahunannya untuk biaya tak terduga selama masa pensiun.

2. Menyimpan dana darurat terlalu banyak

Jika dana darurat terlalu sedikit berisiko, menyimpan terlalu banyak uang tunai juga bisa menjadi masalah.

Menurut AARP, sebagian lansia memilih menempatkan porsi besar aset mereka dalam rekening tabungan atau instrumen yang sangat likuid karena khawatir menghadapi keadaan darurat.

Namun keputusan tersebut dapat mengurangi potensi pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang.

Perencana keuangan bersertifikat dari Mercer Advisors, Eric Doll, menjelaskan dana pensiun idealnya tetap memiliki porsi investasi agar dapat berkembang dan membantu menjaga daya beli terhadap inflasi.

“Biasanya Anda ingin uang tetap diinvestasikan karena itu merupakan komponen penting dalam rencana pensiun,” ujar Doll.

AARP menyebutkan, menyimpan terlalu banyak uang dalam rekening berbunga rendah dapat menghambat pencapaian target imbal hasil yang diperlukan selama masa pensiun.

Karena itu, Beckstead menyarankan agar dana darurat tidak melebihi kebutuhan sekitar 24 bulan biaya hidup.

Risiko lain dari dana darurat yang terlalu besar adalah berkurangnya peluang memperoleh pertumbuhan aset melalui investasi.

Dalam jangka panjang, inflasi dapat menggerus nilai riil uang yang hanya disimpan dalam bentuk kas atau tabungan berbunga rendah.

3. Menempatkan dana darurat di tempat yang sulit diakses

Dana darurat dirancang untuk digunakan saat keadaan mendesak. Karena itu, kesalahan berikutnya adalah menyimpan dana tersebut pada instrumen yang sulit dicairkan.

Menurut AARP, dana darurat sebaiknya ditempatkan pada rekening yang mudah diakses, aman, dan tetap memberikan imbal hasil yang wajar.

Tujuannya agar pemilik dana dapat segera menggunakannya ketika terjadi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset investasi atau membayar penalti tertentu.

Lansia yang menyimpan dana darurat pada instrumen dengan likuiditas rendah berisiko mengalami kesulitan ketika harus membayar biaya rumah sakit, perbaikan rumah, atau kebutuhan mendadak lainnya.

AARP Foundation juga merekomendasikan penggunaan rekening tabungan berbunga tinggi (high-yield savings account) karena menawarkan akses cepat terhadap dana sekaligus memberikan bunga yang lebih baik dibandingkan rekening tabungan biasa.

Prinsip utama dana darurat bukanlah mengejar keuntungan investasi setinggi mungkin, melainkan memastikan dana tersedia saat dibutuhkan.

4. Menggunakan dana darurat untuk kebutuhan yang bukan darurat

Kesalahan lain yang cukup sering terjadi adalah menganggap semua pengeluaran mendadak sebagai keadaan darurat.

Menurut AARP, dana darurat seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar tidak terduga dan tidak dapat ditunda, seperti biaya medis, kerusakan kendaraan, perbaikan rumah yang mendesak, atau kebutuhan penting lainnya.

Sebaliknya, pengeluaran yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya sebaiknya tidak diambil dari dana darurat.

Contohnya adalah biaya liburan, pembelian barang konsumtif, renovasi rumah yang telah direncanakan, atau hadiah untuk anggota keluarga. Pengeluaran seperti itu seharusnya dipersiapkan melalui pos tabungan yang berbeda.

Ketika dana darurat digunakan untuk kebutuhan non-darurat, kemampuan keuangan lansia menghadapi krisis sesungguhnya menjadi berkurang.

Akibatnya, saat terjadi kejadian yang benar-benar mendesak, mereka mungkin terpaksa menjual investasi pada waktu yang tidak tepat atau bahkan berutang.

Kondisi ini menjadi semakin penting mengingat pensiunan menghadapi berbagai risiko pengeluaran tak terduga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia produktif, terutama terkait kesehatan dan perawatan jangka panjang.

5. Tidak mengisi kembali dana darurat setelah digunakan

Banyak orang menganggap tugas mereka selesai setelah berhasil membangun dana darurat. Padahal, menurut AARP, dana tersebut perlu terus dipantau dan diisi kembali setiap kali digunakan.

Misalnya, jika sebagian dana darurat digunakan untuk membayar biaya rumah sakit atau memperbaiki rumah, saldo dana darurat akan berkurang.

Apabila tidak segera dipulihkan, kemampuan menghadapi keadaan darurat berikutnya menjadi lebih lemah.

Karena itu, AARP menyarankan lansia untuk secara berkala mengevaluasi kondisi dana darurat mereka, termasuk menyesuaikannya dengan perubahan biaya hidup, kondisi kesehatan, dan kebutuhan keluarga.

Kebutuhan dana darurat juga dapat berubah seiring bertambahnya usia.

Pengeluaran kesehatan yang meningkat atau perubahan kondisi tempat tinggal dapat membuat kebutuhan kas darurat menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Dengan melakukan evaluasi berkala, lansia dapat memastikan dana darurat tetap sesuai dengan kebutuhan aktual dan mampu berfungsi sebagai pelindung keuangan ketika terjadi situasi yang tidak terduga.

Di tengah meningkatnya jumlah lansia Indonesia, kesiapan menghadapi pengeluaran tak terduga menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan masa tua.

Dana darurat yang dikelola secara tepat dapat membantu lansia mempertahankan kemandirian finansial saat menghadapi berbagai risiko, mulai dari biaya kesehatan hingga kebutuhan mendesak lainnya.

Karena itu, memahami kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana darurat menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan lansia berdaya yang tetap mampu mengelola keuangannya secara mandiri.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia resmi memasuki fase aging population atau penuaan penduduk.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97 persen dari total populasi nasional.

Angka tersebut telah melampaui ambang batas 10 persen yang menjadi penanda suatu negara memasuki fase penuaan penduduk.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan proporsi lansia terjadi secara konsisten dalam 15 tahun terakhir.

“Persentase lansia hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 11,97 persen yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase penuaan penduduk atau aging population,” ujar Amalia dalam rilis BPS.

Data BPS menunjukkan tren kenaikan jumlah lansia berlangsung cukup cepat.

Pada 2010, persentase lansia tercatat sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat menjadi 8,47 persen pada 2015, naik lagi menjadi 9,93 persen pada 2020, dan mencapai 11,97 persen pada 2025.

Perubahan struktur penduduk tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam membaca arah demografi Indonesia beberapa dekade ke depan.

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya usia harapan hidup, sejumlah provinsi kini memiliki proporsi lansia yang jauh di atas rata-rata nasional.

Yogyakarta jadi provinsi dengan lansia terbanyak

Berdasarkan hasil SUPAS 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan persentase penduduk lansia tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 17,83 persen.

Artinya, hampir satu dari lima penduduk di wilayah tersebut merupakan kelompok usia 60 tahun ke atas.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan persentase lansia sebesar 15,45 persen, disusul Bali sebesar 15,07 persen. Jawa Tengah berada di urutan keempat dengan 14,43 persen dan Sulawesi Utara di posisi kelima dengan 14,12 persen.

BPS mencatat hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa telah memasuki fase aging population. Pengecualian hanya terjadi di Banten yang proporsi lansianya masih berada di bawah ambang batas 10 persen.

Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua secara umum belum memasuki fase tersebut.

“Berdasarkan SUPAS 2025, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah memasuki aging population. Sedangkan di Maluku dan Papua masih belum memasuki aging population,” tutur Amalia.

Daftar 10 provinsi dengan persentase lansia tertinggi

Data SUPAS 2025 menunjukkan 10 provinsi dengan proporsi penduduk lansia tertinggi adalah sebagai berikut.

1. DI Yogyakarta: 17,83 persen
2. Jawa Timur: 15,45 persen
3. Bali: 15,07 persen
4. Jawa Tengah: 14,43 persen
5. Sulawesi Utara: 14,12 persen
6. Sulawesi Barat: 12,01 persen
7. DKI Jakarta: 12,01 persen
8. Sulawesi Selatan: 11,71 persen
9. Jawa Barat: 11,51 persen
10. Lampung: 11,39 persen.

Masuknya Jawa Barat dalam daftar tersebut menunjukkan, fenomena penuaan penduduk tidak hanya terjadi di wilayah dengan jumlah penduduk kecil atau sedang, tetapi juga di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Selain itu, dominasi provinsi-provinsi di Jawa dalam daftar tersebut memperlihatkan bahwa kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional juga menghadapi perubahan struktur usia penduduk yang signifikan.

Ada 16 provinsi sudah masuk aging population

BPS mencatat sebanyak 16 provinsi telah memiliki proporsi lansia di atas 10 persen. Dengan kata lain, hampir setengah wilayah Indonesia kini telah memasuki struktur penduduk tua.

Menurut Amalia, fase aging population ditandai ketika penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai minimal 10 persen dari total populasi suatu wilayah.

Dengan capaian nasional sebesar 11,97 persen, Indonesia kini resmi berada dalam fase tersebut.

Data BPS menunjukkan terdapat 22 provinsi yang belum memasuki fase penuaan penduduk, sementara 16 provinsi lainnya telah melampaui ambang batas.

Kondisi ini menunjukkan, proses penuaan penduduk tidak terjadi secara merata. Beberapa wilayah mengalami percepatan lebih cepat dibandingkan daerah lain, terutama wilayah yang memiliki angka harapan hidup relatif tinggi dan tingkat fertilitas yang semakin menurun.

Pertumbuhan penduduk melambat

Fenomena meningkatnya jumlah lansia terjadi bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan penduduk Indonesia.

BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,67 juta jiwa. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan berada di level 1,08 persen.

Selain itu, angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Indonesia tercatat sebesar 2,13. Angka tersebut semakin mendekati replacement level atau tingkat penggantian penduduk.

Pada saat yang sama, rasio ketergantungan meningkat menjadi 45,05 persen pada 2025. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif.

Kombinasi antara menurunnya tingkat kelahiran dan meningkatnya usia harapan hidup menjadi faktor yang mendorong perubahan struktur demografi nasional menuju populasi yang semakin menua.

Lansia perempuan lebih banyak

Perubahan struktur demografi juga terlihat dari komposisi penduduk lansia berdasarkan jenis kelamin.

Proporsi lansia perempuan mencapai 12,61 persen, lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki sebesar 11,34 persen.

Temuan tersebut sejalan dengan tren global yang menunjukkan perempuan umumnya memiliki usia harapan hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki.

Dengan meningkatnya jumlah lansia perempuan, kebutuhan layanan sosial, kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok usia lanjut menjadi semakin penting.

Bonus demografi dan tantangan penduduk menua

Meski Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi, meningkatnya proporsi lansia menunjukkan bahwa struktur penduduk nasional mulai bergerak menuju fase baru.

BPS menyebut Indonesia masih menikmati bonus demografi karena kelompok usia produktif tetap mendominasi populasi. Namun, kenaikan jumlah penduduk lanjut usia berlangsung semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Data SUPAS 2025 menunjukkan perubahan tersebut semakin nyata. Dari 7,59 persen pada 2010 menjadi 11,97 persen pada 2025, proporsi lansia meningkat lebih dari empat poin persentase dalam kurun 15 tahun.

“Persentase lansia hasil SUPAS 2025 sebesar 11,97 persen menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase aging population,” terang Amalia.

Bagi sejumlah provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara, fase tersebut bahkan sudah terlihat lebih jelas melalui tingginya proporsi penduduk usia lanjut yang berada jauh di atas rata-rata nasional.

Data SUPAS 2025 tersebut sekaligus menegaskan perubahan struktur demografi kini tidak lagi menjadi proyeksi jangka panjang, melainkan sudah berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Di tengah meningkatnya tren konsumsi tekstil dan fast fashion, United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2025 mencatat sekitar 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan secara global setiap tahun.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pakaian layak pakai yang tersimpan atau tidak dimanfaatkan masih dapat memiliki nilai baru apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Melalui semangat RE3 For-E: Reduce, Re-love, Restyle for Environment, Economy, Empowerment, and Education, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan gerakan sederhana yang menghubungkan kepedulian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan.

Mengusung pesan "Dari yang Tak Terpakai, Ada Dampak yang Terus Tumbuh," kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT PNM ke-27 sekaligus ajakan bagi karyawan PNM untuk melihat kembali bahwa setiap barang yang tidak lagi digunakan dapat menjadi awal dari manfaat baru.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 17 ton pakaian layak pakai berhasil terkumpul dari berbagai wilayah PNM di Indonesia. Sebelum disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pakaian tersebut dicuci dan dirapihkan oleh lebih dari 270 nasabah PNM Mekaar yang memiliki usaha laundry.

Keterlibatan ini tidak hanya mendukung pengurangan limbah pakaian, tetapi juga membuka peluang tambahan pendapatan bagi nasabah, sehingga gerakan peduli lingkungan dapat berjalan berdampingan dengan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh pengusaha ultra mikro.

Salah satu penyaluran pakaian hasil RE3 For-E dilakukan kepada Yayasan Tri Asih, panti rawat tunagrahita yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, serta Panti Jompo Kencana Sejahtera yang menaungi para lansia.

Melalui penyaluran ini, pakaian yang sebelumnya tidak lagi digunakan kembali menemukan makna baru sebagai bentuk perhatian, kehangatan, dan dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Panti Yayasan Tri Asih, Wiji Utami, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian PNM yang hadir dan berbagi secara langsung bersama anak-anak di Tri Asih.

"Kami senang sekali atas kepedulian PNM yang mau menyapa anak-anak disabilitas dan berbagi, serta merasakan kehangatan bersama anak-anak kami. Semoga kegiatan ini terus ada, bukan hanya kepada Tri Asih, tetapi juga kepada tempat-tempat lainnya. Kegiatan seperti ini sangat baik," ujarnya dikutip Senin (1/6).

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Pemilik Panti Jompo Kencana Sejahtera, Ibu Yus. Menurutnya, kegiatan ini memberikan perhatian yang berarti bagi para lansia yang berada di panti.

"Kegiatan ini sangat baik. PNM berbagi dengan kami dan para lansia yang ada di Panti Jompo Kencana Sejahtera. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan membawa manfaat bagi lebih banyak orang," ujarnya.

Selain pakaian, hasil donasi buku anak-anak sebanyak 2.700 buku juga disalurkan ke Ruang Pintar PNM dan 27 sekolah pedalaman sebagai bentuk dukungan terhadap akses bacaan dan pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah pemberdayaan PNM.

Melalui kegiatan ini, PNM berharap RE3 For-E tidak berhenti sebagai gerakan pengumpulan donasi, melainkan menjadi ruang kolaborasi yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, memberi manfaat bagi nasabah, serta membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak.

Melalui RE3 For-E, PNM ingin menunjukkan bahwa gerakan kecil dapat menghadirkan dampak yang luas. Pakaian yang sebelumnya tidak terpakai dapat menjadi manfaat bagi penerima, menjadi peluang pendapatan bagi nasabah laundry, dan melalui donasi buku, turut membuka ruang belajar bagi anak-anak. Inilah semangat HUT PNM ke-27: Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kesadaran terhadap lingkungan kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara masyarakat memandang pakaian yang tidak lagi digunakan. Di tengah meningkatnya tren konsumsi tekstil dan fast fashion, United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2025 mencatat sekitar 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan secara global setiap tahun.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pakaian layak pakai yang tersimpan atau tidak dimanfaatkan masih dapat memiliki nilai baru apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan gerakan sederhana yang menghubungkan kepedulian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan melalui semangat RE3 For-E: Reduce, Re-love, Restyle for Environment, Economy, Empowerment, and Education. Mengusung pesan 'Dari yang Tak Terpakai, Ada Dampak yang Terus Tumbuh', kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT PNM ke-27 sekaligus ajakan bagi karyawan PNM untuk melihat kembali bahwa setiap barang yang tidak lagi digunakan dapat menjadi awal dari manfaat baru.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 17 ton pakaian layak pakai berhasil terkumpul dari berbagai wilayah PNM di Indonesia. Lebih dari 270 nasabah PNM Mekaar yang memiliki usaha laundry turut dilibatkan untuk mencuci, merapikan, dan menyiapkan pakaian donasi sebelum disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Keterlibatan ini tidak hanya mendukung pengurangan limbah pakaian, tetapi juga membuka peluang tambahan pendapatan bagi nasabah, sehingga gerakan peduli lingkungan dapat berjalan berdampingan dengan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh pengusaha ultra mikro.

Salah satu penyaluran pakaian hasil RE3 For-E dilakukan kepada Yayasan Tri Asih, panti rawat tunagrahita yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, serta Panti Jompo Kencana Sejahtera yang menaungi para lansia. Melalui penyaluran ini, pakaian yang sebelumnya tidak lagi digunakan kembali menemukan makna baru sebagai bentuk perhatian, kehangatan, dan dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Panti Yayasan Tri Asih, Ibu Wiji Utami menyampaikan apresiasinya atas kepedulian PNM yang hadir dan berbagi secara langsung bersama anak-anak di Tri Asih.

“Kami senang sekali atas kepedulian PNM yang mau menyapa anak-anak disabilitas dan berbagi, serta merasakan kehangatan bersama anak-anak kami. Semoga kegiatan ini terus ada, bukan hanya kepada Tri Asih, tetapi juga kepada tempat-tempat lainnya. Kegiatan seperti ini sangat baik,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ibu Yus, Pemilik Panti Jompo Kencana Sejahtera. Menurutnya, kegiatan ini memberikan perhatian yang berarti bagi para lansia yang berada di panti.

“Kegiatan ini sangat baik. PNM berbagi dengan kami dan para lansia yang ada di Panti Jompo Kencana Sejahtera. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan membawa manfaat bagi lebih banyak orang,” ujarnya.

Selain pakaian, hasil donasi buku anak-anak sebanyak 2.700 buku juga disalurkan ke Ruang Pintar PNM dan 27 sekolah pedalaman sebagai bentuk dukungan terhadap akses bacaan dan pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah pemberdayaan PNM. Melalui kegiatan ini, PNM berharap RE3 For-E tidak berhenti sebagai gerakan pengumpulan donasi, melainkan menjadi ruang kolaborasi yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, memberi manfaat bagi nasabah, serta membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak.

Melalui RE3 For-E, PNM ingin menunjukkan bahwa gerakan kecil dapat menghadirkan dampak yang luas. Pakaian yang sebelumnya tidak terpakai dapat menjadi manfaat bagi penerima, menjadi peluang pendapatan bagi nasabah laundry, dan melalui donasi buku, turut membuka ruang belajar bagi anak-anak. Hal ini pula yang menjadi semangat HUT PNM ke-27: Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperkuat kesiapan fasilitas dan layanan di 14 bandara guna mendukung kelancaran kepulangan Jamaah haji selama periode 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

"Pelayanan semaksimal mungkin di bandara menjadi titik penting dalam proses pemulangan Jamaah haji," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

InJourney Airports memusatkan perhatian pada fase pemulangan lebih dari 200 ribu Jamaah haji dengan memastikan seluruh proses kedatangan berjalan lancar di seluruh bandara yang melayani penerbangan haji tahun ini.

Kesiapan tersebut mencakup personel, fasilitas, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan kepada Jamaah dapat berlangsung cepat, tepat, dan mulus (seamless).

Menurut Pahlevi, perhatian khusus diberikan karena para Jamaah baru saja menempuh perjalanan panjang setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Selain menjalani aktivitas ibadah yang padat, Jamaah juga harus menempuh penerbangan selama sekitar 10 hingga 12 jam sebelum tiba kembali di Indonesia.

Karena itu, bandara berupaya menghadirkan proses kedatangan yang mulus mulai dari pengaturan slot waktu penerbangan (slot time), penggunaan jalur pergerakan pesawat (taxiway), penempatan parkir pesawat, hingga pengantaran Jamaah menggunakan bus menuju asrama haji.

Pahlevi menjelaskan alur kedatangan Jamaah di setiap bandara disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi operasional masing-masing lokasi agar pelayanan dapat berjalan optimal.

Penyusunan alur tersebut telah dibahas bersama berbagai pihak terkait, mulai dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), InJourney Airports, maskapai penerbangan, AirNav Indonesia, Karantina, Imigrasi, hingga Bea dan Cukai.

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, layanan kepulangan Jamaah haji dipusatkan melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F. Terminal tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan Jamaah serta memastikan proses kedatangan tidak bercampur dengan arus penumpang penerbangan reguler.

Sementara itu, keluarga yang ingin menjemput Jamaah haji yang tiba di seluruh bandara dapat melakukannya melalui asrama haji yang telah ditentukan.

Selain itu, seluruh 14 bandara dipastikan memiliki fasilitas ramah lansia dan disabilitas. Staf bandara ditempatkan di berbagai titik pelayanan untuk memberikan asistensi, didukung petugas khusus yang membantu kebutuhan seperti penggunaan kursi roda serta fasilitas kesehatan bagi Jamaah yang memerlukan penanganan selama berada di bandara.

"Di bandara juga terdapat fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada Jamaah haji yang membutuhkan," ujarnya.

Adapun bandara yang melayani fase pemulangan Jamaah haji pada 1 Juni hingga 1 Juli 2026 meliputi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, dan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.

Selain itu, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Kualanamu Deli Serdang, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, serta Bandara Minangkabau Padang.

PetroChina International Jabung Ltd. menggelar sejumlah program pengembangan masyarakat bidang pendidikan pada 2026 yang menyasar siswa dan generasi muda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Program-program ini mencakup peningkatan fasilitas belajar, penguatan kapasitas kepemimpinan pendidikan, beasiswa vokasi, hingga pengembangan keterampilan global bagi pelajar dan pemuda dari sekitar wilayah operasi.

Salah satu program utama adalah SAHABAT (Sarana Hadapi Belajar Aktif dan Berprestasi). Melalui program ini, PetroChina akan menjalankan kolaborasi peningkatan kapasitas kepemimpinan berbasis digital, termasuk pelatihan bagi calon kepala sekolah, masing-masing untuk 30 peserta dari Tanjung Jabung Barat dan 30 peserta dari Tanjung Jabung Timur.

Dalam program SAHABAT ini, PetroChina berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi (LPPM UNJA) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.

Dukungan langsung kepada pelajar di tingkatan pendidikan tinggi juga diwujudkan melalui program Beasiswa PEM Akamigas Palembang. Program ini merupakan beasiswa non ikatan dinas tahun akademik 2026/2027 untuk jenjang vokasi D-III pada bidang Teknik Analisis Laboratorium Migas, Teknik Pengolahan Migas, dan Teknik Eksplorasi Produksi Migas.

Beasiswa direncanakan kepada siswa-siswi terpilih dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur melalui proses seleksi.

Selain itu, PetroChina juga mendukung Education & Workshop Program for AFS Global Future Leader Network. Program hasil kolaborasi Yayasan Bina Antarbudaya dengan SKK Migas - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ini difokuskan pada pengembangan kapasitas pemuda di sekitar wilayah operasi hulu migas dalam bidang keterampilan digital, design thinking, kompetensi global, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebanyak tiga penerima manfaat direncanakan mengikuti program ini, terdiri dari dua orang dari Tanjung Jabung Barat dan satu orang dari Tanjung Jabung Timur.

Di Tanjung Jabung Timur, dukungan pendidikan dirancang melalui program PUSTAKA BERKAH yang mencakup program lanjutan Sekolah Lansia dan pengembangan Sanggar Bekisah (Belajar Kreatif Luar Sekolah). PetroChina bermitra dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi dalam program Sekolah Lansia.

Meski menyasar kelompok belajar yang lebih luas, inisiatif ini memperlihatkan pendekatan pendidikan berbasis komunitas yang diharapkan memperkuat ekosistem belajar di daerah.

Adapun sebagai dukungan fasilitas, program pendidikan PetroChina menghadirkan 1.000 set meja dan kursi siswa, masing-masing 500 unit untuk Tanjung Jabung Barat dan 500 unit untuk Tanjung Jabung Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia resmi memasuki fase aging population atau penuaan penduduk.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97 persen dari total populasi, melampaui ambang batas 10 persen yang menjadi indikator sebuah negara memasuki fase penuaan penduduk.

Kondisi tersebut menandai perubahan besar dalam struktur demografi Indonesia.

Jumlah lansia yang terus meningkat menghadirkan tantangan baru, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi keluarga yang menjadi garda terdepan dalam perawatan dan pemenuhan kebutuhan kelompok usia lanjut.

Di tengah perubahan itu, muncul kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan berlapis, yakni generasi sandwich.

Mereka adalah kelompok usia produktif yang harus menopang kebutuhan anak-anak sekaligus orangtua yang memasuki usia lanjut.

Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika Indonesia memasuki era penuaan penduduk.

Bertambahnya jumlah lansia berarti semakin banyak anggota keluarga yang membutuhkan dukungan finansial, fisik, maupun emosional dari generasi di bawahnya.

Ketika anak dan orangtua sama-sama membutuhkan dukungan

Menurut Investopedia, istilah generasi sandwich merujuk pada individu usia paruh baya yang berada dalam posisi "terjepit" karena harus mendukung orangtua yang menua sekaligus anak-anak yang masih membutuhkan bantuan finansial dan emosional.

Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut tidak hanya berupa pemberian uang.

Banyak anggota generasi sandwich juga harus mengurus kebutuhan kesehatan orangtua, mendampingi mereka menjalani pengobatan, membantu aktivitas sehari-hari, hingga menyediakan tempat tinggal.

Di saat yang sama, mereka juga masih harus membiayai pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, serta menyiapkan masa depan keluarga.

Investopedia menjelaskan, meningkatnya harapan hidup dan kecenderungan masyarakat memiliki anak pada usia yang lebih matang menjadi faktor yang mendorong munculnya fenomena generasi sandwich.

Kondisi itu membuat seseorang dapat menghadapi situasi ketika anaknya masih membutuhkan dukungan, sementara orangtuanya telah memasuki usia lanjut dan memerlukan perawatan.

Fenomena tersebut tidak lagi menjadi kasus yang bersifat individual. Berbagai penelitian menunjukkan kelompok ini terus bertambah seiring meningkatnya populasi lansia.

Aging population membuat beban perawatan kian besar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan Indonesia telah resmi memasuki fase penuaan penduduk berdasarkan hasil SUPAS 2025.

"Persentase lansia hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 11,97 persen, yang menunjukkan Indonesia sudah memasuki fase penuaan penduduk," ujar Amalia sebagaimana dikutip dalam publikasi hasil SUPAS 2025.

Tren tersebut sebenarnya telah terlihat dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Persentase lansia tercatat sebesar 7,59 persen pada 2010, meningkat menjadi 8,47 persen pada 2015, lalu naik lagi menjadi 9,93 persen pada 2020 sebelum akhirnya menembus 11,97 persen pada 2025.

Peningkatan jumlah lansia berarti kebutuhan perawatan jangka panjang juga berpotensi meningkat.

Dalam banyak kasus, keluarga menjadi pihak yang pertama kali menanggung kebutuhan tersebut.

Laporan Kependudukan Indonesia 2025 yang dirilis UNFPA Indonesia juga mencatat, memasuki era aging population, jumlah dan proporsi lansia terus mengalami peningkatan sehingga tantangan yang berkaitan dengan kelompok usia lanjut akan semakin besar.

Kondisi ini membuat peran generasi sandwich semakin krusial. Mereka menjadi penghubung antara kebutuhan kelompok usia muda dan kelompok usia lanjut dalam satu rumah tangga maupun keluarga besar.

Tekanan finansial dari dua arah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi sandwich adalah tekanan finansial.

Individu dalam kelompok ini tidak hanya harus membiayai kebutuhan anak-anak, tetapi juga membantu kebutuhan orangtua yang menua.

Di saat bersamaan, mereka masih harus mengelola karier, kebutuhan pribadi, dan menyiapkan dana pensiun mereka sendiri.

Tekanan tersebut sering kali membuat perencanaan keuangan jangka panjang menjadi lebih sulit.

Banyak anggota generasi yang berada di posisi sandwich harus menyesuaikan pekerjaan mereka demi memenuhi kebutuhan perawatan keluarga. Sebagian harus mengurangi jam kerja, bekerja dari rumah, bahkan mengambil cuti untuk mendampingi orangtua atau anak.

Fenomena serupa terlihat pada kelompok Gen X yang kini banyak memasuki usia 40 hingga 60 tahun. Kelompok ini disebut menghadapi tekanan akibat biaya pendidikan anak, kebutuhan perawatan orangtua, dan cicilan rumah secara bersamaan.

Investopedia mencatat, biaya perawatan lansia yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi keuangan generasi sandwich.

Di saat yang sama, mereka juga masih harus menyiapkan tabungan pensiun agar tidak mengalami kesulitan finansial ketika memasuki usia lanjut.

Bukan hanya soal uang

Beban yang dihadapi generasi sandwich tidak hanya berkaitan dengan keuangan.

Penelitian yang dimuat dalam National Library of Medicine menyebutkan, pengasuh generasi sandwich adalah individu yang secara bersamaan memberikan dukungan kepada generasi di atas dan generasi di bawah mereka.

Kondisi tersebut dapat memunculkan tekanan emosional dan tuntutan waktu yang besar.

Para pengasuh yang bekerja penuh waktu rata-rata menghabiskan sekitar tiga jam per hari untuk merawat orangtua dan anak-anak di luar jam kerja mereka. Lebih dari separuh pengasuh dalam kelompok ini merupakan perempuan.

Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aktivitas, mulai dari mengantar orangtua berobat, mengurus kebutuhan administrasi, membantu pekerjaan rumah tangga, hingga mendampingi anak belajar.

Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa tekanan emosional menjadi salah satu tantangan utama.

Generasi sandwich harus menghadapi kenyataan bahwa orangtua mereka semakin bergantung pada bantuan keluarga, sementara anak-anak masih memerlukan perhatian dan dukungan yang tidak sedikit.

Dalam banyak kasus, kebutuhan tersebut berlangsung bersamaan sehingga waktu untuk diri sendiri menjadi semakin terbatas.

Munculnya generasi sandwich baru

Perubahan struktur demografi juga memunculkan bentuk generasi sandwich yang lebih kompleks.

Investopedia menjelaskan adanya istilah club sandwich generation, yakni kelompok usia 50 hingga 60 tahun yang harus merawat orangtua, anak dewasa, sekaligus cucu.

Ada pula open-faced sandwich generation yang merujuk pada individu yang terlibat dalam perawatan lansia secara lebih luas.

Fenomena ini menunjukkan, tanggung jawab perawatan tidak lagi terbatas pada dua generasi.

Di sejumlah negara, meningkatnya usia harapan hidup membuat lebih banyak keluarga hidup dalam konfigurasi multigenerasi.

Orangtua berusia lanjut hidup lebih lama, sementara anak-anak dewasa juga membutuhkan dukungan lebih panjang akibat tantangan ekonomi dan biaya hidup yang meningkat.

Kondisi tersebut membuat tekanan yang dihadapi generasi sandwich menjadi semakin kompleks.

Ketika Indonesia memasuki fase aging population, tantangan serupa berpotensi semakin terasa. Bertambahnya jumlah lansia berarti kebutuhan dukungan keluarga juga meningkat.

Pada saat yang sama, kelompok usia produktif tetap harus memenuhi kebutuhan generasi yang lebih muda.

SUPAS 2025 menunjukkan, struktur demografi Indonesia sedang bergerak menuju masyarakat yang semakin menua.

Dengan proporsi lansia yang telah mencapai 11,97 persen, isu perawatan lansia dan keberadaan generasi sandwich diperkirakan akan menjadi bagian yang semakin penting dalam dinamika sosial dan ekonomi keluarga Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengerahkan 19 unit mobil golf di kawasan Mina. Mobil golf tersebut untuk membantu jemaah haji Indonesia yang mengalami kelelahan, lanjut usia (lansia), hingga terpisah dari rombongan saat fase lontar jumrah berlangsung.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff mengatakan armada mobil golf tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan perlindungan jemaah selama puncak ibadah haji di Armuzna.

“Mobil golf ini disiapkan untuk membantu jemaah haji Indonesia yang mengalami kelelahan, jemaah yang lanjut usia, serta jemaah yang terpisah dari rombongan maupun jemaah yang kehilangan arah setelah melaksanakan lontar jumrah dan tidak memiliki kondisi fisik yang baik,” kata Maria, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, armada tersebut disiagakan aktif di sejumlah titik. Khususnya di sekitar pintu keluar Jamarat untuk menjangkau jemaah yang membutuhkan bantuan secara cepat.

“Armada tersebut disiagakan secara aktif dan bergerak menyisir titik-titik strategis, khususnya berada di sekitar pintu keluar Jamarat guna memastikan setiap jemaah yang membutuhkan pertolongan dapat segera dijangkau dan mendapatkan pendampingan secara cepat,” ujarnya.

Maria menjelaskan, pengerahan mobil golf dilakukan untuk menjawab tingginya mobilitas jemaah dan kepadatan di area Jamarat selama pelaksanaan lontar jumrah.

Lihat video: PUNCAK IBADAH HAJI 2026



Selain membantu jemaah yang kelelahan, petugas di lapangan juga melakukan pendampingan terhadap jemaah yang terpisah dari rombongan serta memastikan mereka dapat kembali ke tenda masing-masing dengan aman.

“Petugas di lapangan bergerak sigap membantu jemaah yang mengalami kelelahan, kemudian mengevaluasi jemaah di jalur-jalur padat, mendampingi jemaah pula yang terpisah dari rombongan, dan memastikan para jemaah dapat kembali ke tenda masing-masing dalam kondisi selamat dan aman,” ucapnya.

Dalam mendukung layanan di fase Mina, Kemenhaj RI juga menyiagakan 1.356 petugas Satgas Mina yang ditempatkan di sejumlah titik pantau dan jalur pergerakan jemaah menuju Jamarat.

Pos pantau Satgas Mina ditempatkan di sejumlah titik strategis seperti Jalan 616, Jalan 535, depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627, bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, hingga gerbang terowongan Muaisim Turki.

Selain itu, PPIH turut menempatkan Mobile Crisis Rescue (MCR) di kawasan Jamarat Mina untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi darurat, hingga membantu mengurai kepadatan jemaah.

“MCR dibentuk khusus untuk bisa menangani berbagai kondisi kedaruratan, antara lain jemaah yang mungkin pingsan, tersesat, maupun juga mengalami kelelahan ekstrem, terpisah dari rombongan, bahkan hingga evakuasi bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas,” jelas Maria.

Kemenhaj RI juga mengimbau jemaah untuk tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Arab Saudi guna menghindari cuaca panas ekstrem dan kepadatan arus jemaah di kawasan Jamarat. Jemaah diminta tetap bergerak secara berkelompok, mengikuti arahan petugas, serta tidak memisahkan diri dari rombongan selama pelaksanaan fase Mina.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan Remisi Usia di Atas 70 Tahun kepada 560 narapidana lanjut usia ( lansia ). Pemberian remisi ini diberikan bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Jumat (29/5/2026).

Remisi ditujukan kepada narapidana lansia yang menderita sakit kronis/berkepanjangan, berkelakuan baik, aktif pembinaan, dan penurunan risiko sebagai perhatian khusus bagi narapidana lansia.

Secara rinci, penerima remisi 1 bulan sebanyak 85 orang, penerima remisi 2 bulan sebanyak 108 orang, penerima remisi 3 bulan sebanyak 170 orang, penerima remisi 4 bulan sebanyak 96 orang, penerima remisi 5 bulan sebanyak 79 orang, dan penerima remisi 6 bulan sebanyak 22 orang.

"Pemberian remisi berdasarkan usia lanjut merupakan bentuk perhatian kemanusiaan yang sebelumnya sudah menjadi praktik dan diperkuat regulasinya. Tujuannya adalah motivasi dan pembinaan, serta menunjukkan perhatian negara terhadap Narapidana lansia," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam keterangannya.

Menurutnya, KUHP baru juga mengedepankan pemidanaan yang lebih manusiawi. "Tidak hanya pembalasan, namun fokus pada rehabilitasi dan pembinaan."

Ia melanjutkan, penerima Remisi Usia di Atas 70 Tahun, terbanyak berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat sebanyak 73 orang, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebanyak 63 orang, dan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara sebanyak 39 orang.

Dengan adanya remisi ini juga berdampak kepada penghematan biaya makan narapidana yang tercatat sebanyak Rp1.183.860.000. "Dengan adanya pemberian pengurangan masa pidana ini, kami harap bermanfaat bagi narapidana lansia dan keluarga dalam menjalani sisa masa pembinaan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia resmi memasuki fase aging population atau penuaan penduduk.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97 persen dari total populasi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, suatu negara dikategorikan memasuki fase aging population ketika proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas telah mencapai minimal 10 persen.

"Persentase lansia hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 11,97 persen yang menunjukkan Indonesia sudah memasuki fase penuaan penduduk atau ageing population," ujar Amalia dalam rilis hasil SUPAS 2025, awal Mei 2026.

Fenomena ini menandai perubahan struktur demografi Indonesia.

Jumlah penduduk usia muda mulai menyusut, sementara populasi lansia terus meningkat. Pada saat yang sama, angka kelahiran juga terus menurun mendekati replacement level.

SUPAS 2025 mencatat total fertility rate (TFR) Indonesia berada di level 2,13 atau semakin mendekati angka pengganti populasi sebesar 2,1 anak per perempuan.

Di sisi lain, kelompok usia produktif 15 hingga 64 tahun masih mendominasi dengan porsi 68,94 persen dari total populasi.

Meski Indonesia masih menikmati bonus demografi, tren penuaan penduduk mulai terlihat kuat, terutama di wilayah Jawa dan Bali.

Sebanyak 16 provinsi telah memasuki fase ageing population, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase lansia tertinggi sebesar 17,83 persen.

Perubahan komposisi penduduk ini bukan sekadar persoalan demografi.

Sejumlah penelitian menunjukkan, meningkatnya jumlah lansia dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, pola konsumsi rumah tangga, hingga beban fiskal negara.

Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melambat

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook April 2025 berjudul The Rise of the Silver Economy: Global Implications of Population Aging menyebutkan penuaan populasi menjadi salah satu perubahan demografi terbesar yang dihadapi dunia.

IMF menilai penurunan angka kelahiran dan meningkatnya usia harapan hidup akan mengubah struktur penduduk global secara signifikan.

"Penuaan penduduk sering dikaitkan dengan prospek suram bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan publik," tulis IMF dalam laporan tersebut.

Menurut IMF, peningkatan populasi lansia dapat menekan pasokan tenaga kerja, memperlambat pertumbuhan produktivitas, dan meningkatkan tekanan terhadap sistem pensiun serta pembiayaan kesehatan.

IMF memproyeksikan pertumbuhan output global akan melambat signifikan sepanjang abad ke-21 akibat perubahan struktur demografi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi global pada 2025-2050 diperkirakan turun 1,1 poin persentase dibandingkan rata-rata periode 2016-2018.

Laporan IMF juga menyebutkan tren demografi diperkirakan menyumbang hampir tiga perempat perlambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut.

Salah satu dampak yang paling sering dibahas dalam berbagai penelitian mengenai aging population adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian berjudul The Effect of Population Aging on Economic Growth yang diterbitkan Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) menemukan, peningkatan populasi lansia berdampak terhadap penurunan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Dalam penelitian tersebut disebutkan, setiap kenaikan 10 persen populasi berusia 60 tahun ke atas dapat menurunkan PDB per kapita sebesar 5,7 persen.

Peneliti Nicholas Maestas dan timnya menyebutkan perlambatan itu terutama dipengaruhi penurunan pasokan tenaga kerja.

"Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat penuaan penduduk terutama disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pasokan tenaga kerja," jelas Maestas dan timnya.

Selain jumlah tenaga kerja yang berkurang, penelitian itu juga menemukan adanya perlambatan produktivitas tenaga kerja.

Perlambatan produktivitas bahkan disebut memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan penurunan jumlah pekerja.

Temuan serupa juga muncul dalam riset National Bureau of Economic Research (NBER). Penelitian itu memperkirakan peningkatan populasi lansia menyebabkan penurunan produktivitas dan pertumbuhan upah.

Kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi negara yang pertumbuhan ekonominya masih sangat bergantung pada tenaga kerja produktif.

Bagi Indonesia, perubahan struktur usia penduduk berpotensi memengaruhi pasar tenaga kerja dalam jangka panjang.

Ketika jumlah pekerja usia muda semakin sedikit, perusahaan dapat menghadapi keterbatasan tenaga kerja produktif.

Di sisi lain, rasio ketergantungan juga mulai meningkat. SUPAS 2025 mencatat rasio ketergantungan Indonesia berada di angka 45,05.

Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk nonproduktif.

Beban perlindungan sosial meningkat

Selain berdampak terhadap pasar tenaga kerja, aging population juga meningkatkan kebutuhan belanja negara untuk perlindungan sosial dan kesehatan.

Penelitian bertajuk Impact of an Ageing Population on the Economy menyebutkan kenaikan age dependency ratio atau rasio ketergantungan lansia berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Penelitian tersebut menemukan peningkatan rasio ketergantungan usia lanjut dapat menurunkan pendapatan per kapita sekitar 4,1 persen.

Riset itu juga menyoroti bagaimana ageing population meningkatkan tekanan terhadap sistem perlindungan sosial, terutama dana pensiun dan layanan kesehatan.

Semakin besar populasi lansia, semakin besar pula kebutuhan pembiayaan kesehatan dan jaminan sosial. Pada saat yang sama, basis pembayar pajak produktif dapat menyusut.

Dalam sejumlah negara maju, tekanan fiskal akibat ageing population sudah mulai terlihat melalui peningkatan anggaran pensiun dan kesehatan.

Fenomena serupa berpotensi muncul di Indonesia seiring meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun.

BPS dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 juga menyoroti pentingnya sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia.

"Penuaan penduduk membawa implikasi penting terhadap penyediaan layanan sosial, kesehatan, dan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia," tulis BPS.

SUPAS 2025 juga menunjukkan sebagian besar lansia Indonesia masih bergantung pada keluarga sebagai sumber utama penghidupan.

Data BPS menunjukkan 48,56 persen lansia memperoleh sumber pendapatan atau barang dari keluarga, baik pasangan, anak, maupun kerabat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa beban ekonomi akibat penuaan penduduk tidak hanya ditanggung negara, tetapi juga keluarga.

Pola konsumsi masyarakat ikut berubah

Peningkatan jumlah penduduk lansia juga dapat mengubah pola konsumsi masyarakat.

Dalam berbagai studi mengenai aging population, kelompok lansia cenderung memiliki pola pengeluaran berbeda dibandingkan kelompok usia muda.

Pengeluaran rumah tangga biasanya bergeser ke kebutuhan kesehatan, perawatan, obat-obatan, dan layanan sosial.

Sebaliknya, konsumsi untuk sektor tertentu seperti properti, pendidikan, hingga barang konsumsi tahan lama berpotensi melambat seiring menurunnya populasi usia muda.

Perubahan pola konsumsi ini pada akhirnya dapat memengaruhi struktur industri dan arah pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah negara mulai melihat munculnya silver economy atau ekonomi berbasis kebutuhan lansia, mulai dari layanan kesehatan, asuransi, perawatan jangka panjang, hingga produk dan layanan ramah lansia.

Namun, perkembangan ekonomi berbasis lansia juga membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sistem perlindungan sosial yang memadai.

Risiko muncul sebelum negara kaya

Tantangan aging population menjadi perhatian karena Indonesia menghadapi fase penuaan penduduk saat tingkat pendapatan per kapitanya masih berada di kelompok negara berkembang.

Fenomena ini sering disebut sebagai aging before becoming rich, yakni kondisi ketika populasi menua lebih cepat dibandingkan kemampuan ekonomi negara.

Dalam sejumlah studi internasional mengenai population aging, kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah karena kebutuhan belanja sosial meningkat ketika kapasitas penerimaan negara belum terlalu kuat.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berpotensi tertahan apabila produktivitas tidak meningkat cukup cepat untuk menggantikan penurunan jumlah tenaga kerja.

Penelitian Stanford Institute for Economic Policy Research menyebutkan dampak penuaan penduduk terhadap ekonomi tidak hanya berasal dari berkurangnya jumlah pekerja, tetapi juga perlambatan produktivitas.

Penelitian tersebut menemukan sekitar dua pertiga dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi berasal dari melambatnya produktivitas tenaga kerja.

Artinya, tantangan ageing population bukan hanya soal jumlah penduduk produktif, tetapi juga kemampuan ekonomi menghasilkan output yang lebih tinggi.

Indonesia masih berada dalam masa transisi

Meski telah memasuki fase aging population, Indonesia saat ini masih berada dalam periode transisi demografi.

Kelompok usia produktif masih mendominasi populasi nasional dan bonus demografi masih berlangsung. Namun, tren penuaan penduduk diperkirakan terus berlanjut dalam beberapa dekade ke depan.

BPS mencatat proporsi lansia Indonesia meningkat konsisten dalam 15 tahun terakhir. Pada 2010, persentase lansia berada di level 7,59 persen.

Angka itu naik menjadi 8,47 persen pada 2015, kemudian mencapai 9,93 persen pada 2020, dan menembus 11,97 persen pada 2025.

Peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran menjadi faktor utama perubahan struktur penduduk tersebut.

Dalam berbagai kajian ekonomi, ageing population sebenarnya tidak selalu dipandang sepenuhnya negatif.

Lansia yang sehat dan tetap produktif masih dapat berkontribusi terhadap ekonomi.

Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tanpa peningkatan produktivitas dan kesiapan sistem sosial, perubahan struktur penduduk dapat menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bagi Indonesia, fase aging population menjadi penanda bahwa persoalan demografi kini semakin berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegur keras manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

Kasus tersebut mencuat setelah Kakek Mujiran diproses hukum akibat mengambil sisa getah karet di area perkebunan milik PTPN.

Dony mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran. BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Dony melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/5).

"Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," imbuhnya.

Dony menekankan pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai muruah BUMN. Sebagai langkah tindak lanjut, terang dia, BP BUMN dan Danantara telah mengeluarkan tiga instruksi tegas kepada Direksi PTPN.

Pertama menyangkut penghentian proses hukum. PTPN diinstruksikan untuk segera mencabut laporan dan menghentikan segala bentuk proses hukum atau intimidasi terhadap Kakek Mujiran.

Dony menyampaikan permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan itu. Dia juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, untuk turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya guna menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

"Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat," kata Dony.

Instruksi lain adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN diminta untuk memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Kakek Mujiran agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak.

"Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan. Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan," tambahnya.

BP BUMN dan Danantara disebut akan menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh Direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

"BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat," pungkas Dony.