Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya mengerek tax ratio alias rasio pajak usai menjadi salah satu pertimbangan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Adapun, dalam satu dekade terakhir, tax ratio Indonesia selalu berada di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB. Bahkan, angkanya cenderung menurun seperti yang terjadi pada tahun lalu dari 10,08% pada 2024 menjadi 9,31% pada 2025.

Fitch sendiri memproyeksikan bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan salah satu upaya yang sedang didorong untuk mengerek penerimaan bersama Kementerian Keuangan adalah implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

"Nah kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan," jelas Airlangga di Jakarta, Selasa (5/3/2025).

Dia mengaku bahwa revisi prospek dari Fitch tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah. Airlangga menyatakan pemerintah akan mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan ke depan, terutama dalam memitigasi risiko dari sisi penerimaan negara yang dinilai lemah oleh Fitch.

MBG Jadi Motor Perekonomian

Lebih lanjut, Airlangga juga menanggapi sorotan Fitch terhadap tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program MBG yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB untuk periode 2025-2029, yang dinilai menjadi motor penggerak utama beban pengeluaran negara.

Mantan menteri perindustrian itu pun membela pelaksanaan MBG. Menurutnya, berdasarkan studi dari World Bank dan Rockefeller Foundation, program MBG bukan beban melainkan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka menengah dan panjang.

"Dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik, investasi US$1 itu menghasilkan US$7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Ini adalah tantangan long term dan medium term, yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," ujarnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan program tersebut, Airlangga menyatakan bahwa MBG baru saja berjalan sehingga pemerintah akan terus melakukan pemerataan secara bertahap di lapangan.

Sorotan Terhadap Danantara

Selain MBG, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga masuk dalam catatan negatif Fitch. Lembaga pemeringkat yang berbasis di New York dan London itu memperingatkan potensi risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) bagi negara apabila mandat Danantara meluas ke aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang (leverage).

Menyikapi sorotan tersebut, Airlangga menilai keraguan investor wajar terjadi mengingat Danantara adalah lembaga yang masih seumur jagung.

"Danantara kan organisasi Sovereign Wealth Fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian [Fitch] itu menjadi catatan," tuturnya.

Mengenai upaya pembuktian kinerja dan transparansi lembaga investasi tersebut ke depan, Airlangga menyerahkan prosesnya secara penuh kepada manajemen Danantara.

Lebih dari itu semua, Airlangga menilai yang paling krusial adalah Indonesia masih mampu mempertahankan peringkat utang di level 'BBB' atau masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

"Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah [perang Israel-AS vs Iran]. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade," katanya.

Sebagai catatan, Fitch Ratings merevisi prospek Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, seiring dengan ditahannya peringkat utang di level 'BBB' pada Rabu (4/3/2026).

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi perang akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran memberikan tekanan bagi industri asuransi. Naiknya premi risiko membawa efek domino, pesawat menunda atau menghindari penerbangan, kapal-kapal pun tertahan karena tidak bisa mengambil risiko melintasi Selat Hormuz.

Pengenaan war risk surcharge oleh Hapag-LLoyd bagi kargo yang akan melewati kawasan Teluk dan Selat Hormuz menjadi sorotan global. Ada pertimbangan berat jika pelaku bisnis tetap memutuskan kapalnya untuk melewati zona panas itu, terkena biaya tambahan yang begitu besar, dengan risiko keamanan yang masih tetap menghantui.

Prahara bukan hanya terjadi di perairan, tetapi juga di angkasa. Banyak maskapai yang menunda penerbangan atau mengalihkan rute penerbangannya agar tidak melewati ruang udara yang sedang sibuk-sibuknya dilintasi rudal maupun persenjataan.

Praktisi asuransi Arman Jufri menjelaskan bahwa ketika perang berkecamuk, perusahaan asuransi menerbitkan notice of cancellation (NOC) kepada maskapai penerbangan dan lessor. Dalam imbauan itu, asuransi memberitahu bahwa jika suatu pesawat terbang ke zona yang ditetapkan maka terjadi pembatalan polis asuransi. Proteksi tetap bisa berlaku dengan tambahan premi.

"Tambahan preminya berat, bisa lima sampai 10 kali. Makannya kenapa maskapai tidak terbang [ke wilayah perang maupun sekitarnya], biasanya mahal sekali," ujar Arman kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam asuransi penerbangan terdapat dua komponen utama, yakni hull and liability dan war risk. Dalam kondisi peperangan, asuransi utama atau hull and liability tidak berlaku lagi, risiko ditanggung jika maskapai memiliki pertanggungan war risk, seiring risiko yang jauh meningkat.

Arman bercerita bahwa dia pernah menangani kontrak polis suatu maskapai saat terjadi perang AS-Irak. Jika pesawat ingin melintas, terdapat syarat bahwa pesawat itu harus dikawal oleh dua pesawat militer setempat demi alasan keamanan. Saat mendarat pun pesawat itu hanya memiliki waktu maksimal 30 menit dan harus langsung terbang kembali.

"Itu dijelaskan di klausul war risk. Kalau terjadi risiko, klaim bisa ditentukan sampai sidang di pengadilan," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyebut ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdekatan dengan Selat Hormuz memicu volatilitas harga energi, gangguan logistik, hingga kenaikan war risk premium di pasar internasional.

“Bagi industri asuransi umum dan reasuransi Indonesia, dampaknya lebih bersifat tidak langsung seperti melalui kenaikan biaya reasuransi global, peningkatan risk awareness, serta potensi penyesuaian premi untuk risiko-risiko yang memiliki eksposur internasional,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/3/3036).

Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menuturkan di pasar global sudah terlihat kecenderungan kenaikan war risk premium untuk kapal yang melintasi zona konflik. Hal ini berpotensi mendorong penyesuaian premi pada lini marine dan reasuransi internasional.

Menurut Budi, penyesuaian premi untuk Indonesia saat ini masih selektif dan berbasis eksposur. Dia menekankan bahwa industri tidak serta-merta menaikkan premi secara umum, tetapi akan melakukan risk-based pricing sesuai tingkat paparan risiko terhadap wilayah konflik.

“Pada asuransi perjalanan, jika ketegangan berlanjut, perusahaan asuransi kemungkinan akan memperketat underwriting atau meninjau kembali manfaat terkait risiko perang dan pembatalan perjalanan,” ucapnya.

Lebih jauh, Budi membeberkan secara global jalur seperti Selat Hormuz tidak hanya dilalui kapal minyak, tetapi juga kapal Liquefied Natural Gas (LNG) dan kargo umum. Menurutnya, untuk Indonesia, kapal yang mengimpor energi seperti minyak mentah, BBM, dan LNG akan lebih relevan terdampak langsung.

“Namun kapal komersial lain yang memiliki rute Timur Tengah–Asia juga berpotensi terpapar. Artinya, dampaknya tidak terbatas pada sektor energi saja, tetapi juga dapat menjalar ke rantai pasok dan biaya logistik yang lebih luas,” katanya.

Sependapat, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz bukan hanya soal minyak, tetapi ada beberapa kategori kapal lain yang terkait perdagangan Indonesia dan melewati atau mendekati zona konflik.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Delil Khairat menyebut kapal-kapal itu antara lain kapal tanker kimia (chemical tankers) yang membawa petrokimia dan metanol dari negara-negara Teluk ke Indonesia. Kemudian, kapal kontainer (container ships) yang melayani perdagangan Indonesia-UEA melalui hub Jebel Ali, nilai perdagangan bilateral Indonesia-UEA ini mencapai sekitar $5–6 miliar per tahun.

Dia meneruskan, kapal selanjutnya adalah kapal curah (bulk carriers) yang mengangkut pupuk. Untuk diketahui, kawasan Teluk menyuplai sekitar sepertiga perdagangan pupuk global dan Indonesia adalah importir besar.

Pergeseran Impor BBM: Paradoks yang Memperbesar Eksposur

Adapun, lanjut Delil, khusus untuk minyak, berdasarkan data EIA (Agustus 2025), Indonesia mengimpor sekitar 354.000 barel per hari minyak mentah dan kondensat pada 2024. Jenis kapal yang membawanya adalah VLCC (supertanker) dan Suezmax.

“Sekitar 19% di antaranya, kurang lebih 67.000 barel per hari, berasal dari Arab Saudi dan harus melewati Selat Hormuz. Jika ditambahkan volume dari UEA, Irak, Kuwait, dan Oman, total impor minyak mentah Indonesia yang transit melalui Hormuz mencapai perkiraan 75.000—90.000 barel per hari,” bebernya.

Baginya, yang penting untuk diperhatikan adalah pergeseran struktural besar yang sedang terjadi dalam kebijakan impor energi Indonesia. Secara historis, Singapura memasok sekitar 54%—60% kebutuhan BBM impor Indonesia atau sekitar 290.000 barel per hari produk olahan.

Singapura dalam posisi ini adalah hub refining yang mengolah minyak mentah Timur Tengah dan mengekspornya sebagai BBM ke Indonesia. Secara geografis, Singapura terletak di jalur yang aman atau tidak melewati Hormuz, sehingga eksposur Indonesia terhadap zona konflik selama ini relatif tereduksi melalui peran intermediari Singapura.

Kendati demikian, sejak Mei 2025 kebijakan ini berubah drastis. Pasalnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengarahkan Pertamina untuk menghentikan impor BBM dari Singapura dan mengalihkannya langsung ke negara-negara Timur Tengah. Pertamina sudah mengonfirmasi akan mengikuti arahan itu dan mulai mengecualikan Singapura dari sejumlah tender BBM semester kedua 2025. Rencana pengurangan impor dari Singapura ditargetkan hingga 60% mulai November 2025.

Kemudian, ditambah lagi dengan hanya delapan hari sebelum serangan ke Iran atau pada 20 Februari 2026, Indonesia menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan AS yang membuat Indonesia berkomitmen mengimpor $15 miliar produk energi AS termasuk BBM, minyak mentah, dan LPG. Menteri Bahlil menegaskan ini bukan menambah volume impor, melainkan mengalihkan sebagian volume dari Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika ke AS.

“Di sinilah letak paradoksnya, pengalihan dari Singapura ke Timur Tengah justru meningkatkan eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz. Dengan kata lain, di saat konflik AS-Iran memanas dan Hormuz menjadi zona paling berisiko di dunia, Indonesia justru sedang dalam proses meningkatkan ketergantungannya pada jalur tersebut. Ini adalah paradoks kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius dari perspektif manajemen risiko,” tegas Delil.

Namun demikian, dia turut menyampaikan bahwa dua komoditas ekspor terbesar Indonesia yakni batu bara ($30,5 miliar, 433 juta ton) dan LNG (sekitar $6,6 miliar), dikirim melalui jalur Indo-Pasifik ke pembeli di Asia dan tidak melewati Selat Hormuz maupun Laut Merah.

“Demikian juga ekspor minyak sawit keIndia [pembeli terbesar, sekitar $4,5 miliar] yang dikirim langsung melalui Samudra Hindia. Jadi basis pendapatan ekspor komoditas Indonesia relatif terisolasi dari krisis ini, meskipun sisi impor energinya sangat terekspos,” sebutnya.

Dampak Perang AS-Israel vs Iran ke Industri Asuransi-Reasuransi

Lebih lanjut, Delil membeberkan dampak langsung dari perang tersebut adalah konflik ini memicu lonjakan drastis premi marine war risk di pasar global. Sebelum eskalasi Februari 2026, premi tambahan war risk untuk pelayaran melewati Selat Hormuz berada di kisaran 0,2–0,4% dari nilai hull kapal. Pasca serangan 28 Februari, Marsh memperkirakan kenaikan 25–50%, sehingga premi bisa mencapai 0,5% atau lebih dari nilai hull.

Untuk kapal tanker senilai $100 juta, imbuhnya, itu berarti biaya tambahan sekitar $500.000 per pelayaran atau naik dua kali lipat dari sebelum eskalasi. Bahkan, beberapa underwriter langsung mengeluarkan notice of cancellation pada Sabtu, 28 Februari atau sebelum pasar buka hari Senin.

Sementara itu, dia menyebut dampak tidak langsungnya menyebabkan tekanan berlapis pada reasuransi domestik. Reasuradur lokal sangat bergantung pada retrosesi dari raksasa global seperti Lloyd’s, Swiss Re, Munich Re, Hannover Re dan lain-lain.

Maka, imbuh Delil, ketika pasar global mengeras atau bahkan menarik diri dari coverage tertentu, seperti yang dilakukan GIC Re India yang mengumumkan penarikan total marine hull war risk cover per 1 Maret 2026, reasuradur Indonesia kehilangan akses ke kapasitas yang mereka butuhkan.

“Ini terjadi pada saat posisi permodalan reasuransi domestik sudah tipis. Defisit transaksi reasuransi Indonesia pada 2024 sudah mencapai Rp 12,1 triliun. Artinya kita sudah sangat bergantung pada kapasitas asing, dan konflik ini mempermahal serta mempersulit akses ke kapasitas tersebut,” tegasnya.

Selain dampak tersebut, Delil menyoroti adanya tekanan makroekonomi berlapis seperti harga minyak yang melonjak menekan APBN (setiap kenaikan $1/barel menciptakan defisit Rp 5,8 triliun), rupiah yang melemah menaikkan biaya reasuransi yang dibayar dalam dolar, dan penurunan IHSG serta kenaikan yield obligasi menggerus portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Asuransi Marine Cargo, Energi, hingga Asuransi Perjalanan Terdampak Perang

Lebih jauh, Delil menyampaikan bahwa produk asuransi marine cargo, marine hull, dan energi adalah produk yang paling terpengaruh perang AS-Isarael vs Iran. Hal ini karena ketiganya memiliki eksposur langsung terhadap zona konflik dan mekanisme penetapan harganya sangat terhubung dengan pasar reasuransi global.

Menurutnya, marine cargo paling langsung terdampak karena setiap pengiriman barang yang melati atau mendekati zona konflik otomatis masuk kategori JWC Listed Areas yang ditetapkan Joint War Committee di London, sehingga underwriter mewajibkan premium tambahan war risk yang signifikan.

Sementara itu, marine hull terdampak karena kapal menjadi aset berisiko tinggi ketika beroperasi di zona konflik. Adapun, lini energi (termasuk offshore energy dan onshore energy yang terkait infrastruktur migas) rentan karena aset-aset energi di kawasan Teluk menjadi target langsung konflik.

“Yang membuat ketiga lini ini lebih rentan dibandingkan lini lain adalah sifatnya yang sangat internationally priced atau tarif reasuransinya ditentukan di London, Bermuda, dan Singapura, bukan di Jakarta. Ketika pasar global mengeras, perusahaan asuransi Indonesia tidak punya banyak ruang negosiasi,” ucapnya.

Senada, Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) Teguh Budiman menilai produk yang paling sensitif terhadap konflik geopolitik seperti ini adalah lini Marine (cargo dan hull), Energy (oil & gas), dan Aviation untuk rute internasional.

“Lini-lini tersebut lebih rentan karena memiliki eksposur langsung terhadap wilayah berisiko tinggi (high risk zone), jalur pelayaran internasional, serta aset energi strategis. Selain itu, polis pada lini tersebut umumnya memuat klausul war risk dan political violence yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, Teguh berpendapat dampak dari eskalasi konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran terhadap industri reasuransi Indonesia masih bersifat tidak langsung. Justru dampak utamanya lebih kepada peningkatan persepsi risiko global, potensi kenaikan harga reasuransi internasional, serta volatilitas harga energi dan pasar keuangan.

“Secara eksposur langsung, portofolio reasuransi domestik relatif terbatas terhadap risiko perang di kawasan tersebut. Namun demikian, industri tetap perlu mewaspadai potensi spillover apabila konflik meluas dan mengganggu stabilitas perdagangan global atau jalur distribusi energi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk risiko yang memiliki eksposur terhadap kawasan Timur Tengah, khususnya pada komponen war risk dan political violence di lini marine dan energy, pasar reasuransi global mulai menunjukkan kecenderungan penyesuaian tarif secara selektif.

Namun demikian, lanjutnya, untuk portofolio domestik Indonesia secara umum belum terjadi kenaikan tarif yang signifikan atau menyeluruh.

“Penyesuaian lebih bersifat case by case, tergantung pada rute pelayaran, akumulasi risiko, dan tingkat eksposur terhadap zona berisiko tinggi. Secara agregat, dampaknya masih terkendali,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan hingga memicu banjir di sejumlah wilayah Sumatra.

KLH/BPLH sendiri merinci total gugatan terhadap keenam perusahaan tersebut mencapai Rp4.8 triliun. Dari jumlah itu, kerugian lingkungan hidup ditaksir sebesar Rp4.657 triliun sementara biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp178,48 miliar .

“Itu merupakan pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan ekosistem yang berdampak langsung kepada keselamatan, kehidupan masyarakat, dan juga lingkungan hidup. Jadi ini sifatnya Strict Liability, pertanggungjawaban mutlak,” ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Irjen Pol. Rizal Irawan, dalam konferensi pers di Media Centre KLH/BPLH, Kamis (15/1/2026).

Dari enam perusahaan yang digugat, dua gugatan telah diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, tiga gugatan ke PN Jakarta Selatan, dan satu gugatan ke PN Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut menyasar perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan sawit, pertambangan emas, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang beroperasi di Sumatera Utara.

Selain enam perusahaan yang digugat, KLH/BPLH juga tengah melakukan verifikasi lapangan dan audit lingkungan terhadap puluhan entitas usaha lain di Sumatera.

Di Aceh, jumlah entitas yang diverifikasi mencapai 33 perusahaan. Di Sumatera Utara, terdapat 15 entitas yang sudah dan sedang diverifikasi. Sementara di Sumatera Barat, total entitas yang didata mencapai 70 perusahaan.

“Itu terhadap entitas-entitas ataupun badan usaha, baik itu yang berkontribusi aktif yang diduga berkontribusi ataupun juga tidak berkontribusi. Tapi tetap kita lakukan verifikasi lapangan dan juga ada perintah untuk melakukan audit lingkungan,” tambah Rizal.

Penanganan kasus ini dilakukan melalui pembagian tugas Satgas PKR. Untuk aspek pidana, penanganan dilakukan oleh Bareskrim Polri, sementara KLH/BPLH fokus pada gugatan perdata sengketa lingkungan hidup. Tercatat, sengketa lingkungan saat ini melibatkan 10 entitas di Sumatera Utara dan 8 entitas di Aceh.

Bencana Banjir Seluas 2.500 Hektare

KLH juga mencatatkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2.516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya.

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun. Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat secara perdata 6 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana alam di Sumatra.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan berada di Sumatra Utara.

"Saya sebutkan inisialnya, praduga tak bersalah ini. Jadi, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, semuanya berada di Sumatra Utara," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rizal menjelaskan keenam perusahaan bergerak di berbagai bidang diantaranya penambangan emas, tambang, PLTA, hingga pembukaan untuk lahan sawit.

Dia menyebut dampak kerusakan lingkungan terbesar adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari hasil kajian yang dilakukan, total lahan pembukaan lahan hutan yang dilakukan keenam perusahaan seluas 2.516,39 hektar.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.

"Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya itu sebesar Rp178 miliar," ucapnya.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah entitas bisnis terancam sanksi pidana dan denda pemulihan lingkungan serta ganti rugi atas bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Kementerian Lingkungan Hidup berencana memanggil 8 perusahaan sebagai bagian dari proses penyelidikan bencana alam yang memakan korban jiwa lebih dari 700 orang tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memaparkan sanksi hukum tersebut sesuai dengan prinsip polluters pay yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prinsip ini, semua pihak yang terbukti menyebabkan pencemaran diwajibkan membayar ganti rugi.

Implementasi prinsip ini dalam hukum Indonesia terefleksi melalui penegakan administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan, dan pidana. Hanif menjelaskan pidana diterapkan apabila terdapat korban jiwa. Sementara dalam sengketa lingkungan, pelaku wajib bertanggung jawab atas dua hal yang meliputi kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan.

“Hingga saat ini, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebagai implementasi prinsip ini mencapai sekitar Rp18 triliun,” kata Hanif di Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Hanif menambahkan bahwa UU No. 32/2009 juga mengenal konsep strict liability. Dia memberi contoh dalam kasus tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi, pemegang konsesi tetap bertanggung jawab meskipun mengaku tidak mengetahui kejadian.

“Jika di dalam konsesinya terbakar 1.000 hektare, maka ia wajib membayar biaya kerusakan dan pemulihan berdasarkan luas tersebut. Regulasi ini memang lebih tegas dibandingkan undang-undang lainnya,” tambahnya.

Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup belum memerinci nama-nama perusahaan yang akan dipanggil terkait banjir Sumatra dan temuan kayu gelondongan di daerah terdampak bencana. Namun Hanif mengatakan operasional bisnis perusahaan-perusahaan ini mencakup pelaku hutan tanaman industri, pengelola pembangkit listrik tenaga air (PLTA), perkebunan sawit, dan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

“Kami melihat dari citra satelit bahwa terdapat perubahan lanskap yang signifikan. Di beberapa titik bahkan tampak tumpukan kayu sebelum kejadian banjir. Dokumen dan citra ini menjadi bahan awal bagi kami,” paparnya.

Pemanggilan perusahaan-perusahaan ini akan dilakukan pada Senin pekan depan (8/12/2025). Sementara itu, Hanif sendiri berencana meninjau langsung lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk memperoleh gambaran lebih jelas di lapangan.

Citra satelit yang dihimpun KLH memperlihatkan adanya perubahan lanskap daerah hulu menjadi wilayah dengan pola pertanian kering, dengan citra perkebunan sawit pada bagian lainnya.

“Polanya sesuai dengan visual yang sempat beredar di media, tampaknya dari Walhi, yang menunjukkan struktur lanskap terkini. Citra yang kami miliki memperlihatkan hal yang sama. Kami sedang menelusuri data itu secara lebih mendalam, namun indikasi awal sudah terlihat cukup jelas,” kata Hanif.

Dia menambahkan bahwa proses penyelidikan pemicu banjir Sumatra tidaklah sama dengan penyelidikan sebelumnya di Bekasi atau daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Kawasan yang sempat dilanda banjir pada Maret 2025 tersebut, lanjut Hanif, menghadapi permasalahan dan kondisi yang heterogen, mulai dari pembangunan vila hingga perubahan tata guna lahan. Hal itu membuat identifikasi sumber penyebab banjir sulit dilakukan.

“Namun, kasus di Batang Toru [Sumatra Utara] lebih jelas. Asal-usul perubahan lanskap, termasuk kayu-kayu yang terlihat, dapat ditelusuri dengan lebih pasti melalui citra satelit. Jadi karakter kasusnya berbeda,” kata Hanif.

Hanif sendiri membidik penyelidikan penyebab banjir Sumatra dapat dirampungkan dalam kurun tiga bulan demi memastikan fokus tetap kuat.

“Lebih dari itu [waktu penyelidikan] biasanya fokus publik melemah, dan ketika tanah sudah mengering, orang cenderung lupa bencana yang terjadi,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia (Asei) berpendapat lini usaha marine cargo memiliki prospek yang baik, seiring dengan peningkatan ekspor-impor dan perdagangan internasional, serta infrastruktur transportasi seperti pembangunan pelabuhan, tol laut ataupun jalan dan jembatan.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan lini usaha asuransi pengangkutan itu nyatanya masih berkontribusi kecil terhadap portofolio bisnis perusahaannya.

“Keseimbangan tarif premi dengan liability masih menjadi kendala bagi Asei, mengingat perusahaan asuransi yang existing di lini usaha ini masih menjadi pemain dominan dan mencapai hukum bilangan besar,” bebernya kepada Bisnis, Senin (3/11/2025) malam.

Kendati demikian, Dody menyebut pada 2025 ini ada pertumbuhan kinerja di lini usaha marine cargo sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hasil underwritingasuransi yang positif.

Adapun, lanjutnya, komoditas ekspor yang paling banyak berkontribusi terhadap permintaan perlindungan asuransi ini adalah produk kayu dan mebel, CPO dan turunannya, komoditas tambang, hingga tekstil ataupun manufaktur.

“Strategi Asuransi Asei dalam meningkatkan lini usaha marine cargo adalah dengan melakukan direct marketing ke calon tertanggung, termasuk jenis usaha fright forwarder, maupun memperluas kerja sama sumber bisnis melalui agen dan broker,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menyebut setidaknya ada empat hal yang menjadi tantangan Asei dalam memasarkan produk marine cargo. Pertama, kompleksitas risiko pengangkutan barang (maritime risks) yang sulit diprediksi, sehingga membuat proses underwriting menjadi menantang.

“Kemudian, regulasi internasional dan lokal yang terus berkembang dan membutuhkan penyesuaian syarat/ketentuan polis. Selanjutnya, persaingan harga antar perusahaan asuransi dalam menawarkan premi marine cargo sangat kompetitif,” jelasnya.

Yang terakhir, imbuhnya, faktor eksternal seperti geopolitik dan volatilitas perdagangan ekspor-impor yang dapat menurunkan pengiriman barang, sehingga berdampak pada permintaan asuransi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, Dody merincikan Asei berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas underwriting dan analisis risiko, serta memperkuat tim yang memahami supply chain/logistik/export-import dan risiko pengiriman barang.

Kemudian, imbuhnya, menjaga kepatuhan, melakukan monitoring regulasi terkait jasa pengangkutan dan asuransi, serta merancang produk yang sesuai dengan persyaratan terbaru.

“Kami tidak hanya bersaing harga, tetapi juga menonjolkan value-added services, misalnya layanan klaim cepat, jaringan global, kemitraan logistik. Kemudian, diversifikasi portofolio, memperluas segmen komoditas/segmen regional, dan meningkatkan pemasaran proaktif ketika volume ekspor meningkat,” katanya.

Dody meneruskan, Asei turut meningkatkan awareness di kalangan eksportir dan forwarder bahwa asuransi pengangkutan barang adalah bagian integral dari rantai ekspor-impor, bukan beban tambahan.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor mencapai US$209,80 miliar sepanjang Januari—September 2025. Nilainya naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini merincikan, nilai ekspor migas mencapai US$10,03 miliar atau turun 14,09% pada Januari—September 2025. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai US$199,77 miliar.