#30 tag 24jam
Ada Pencabutan Izin yang Ditinjau, KLH Pastikan Gugatan Berlanjut
KLH melanjutkan gugatan Rp4,84 triliun terhadap 6 perusahaan di Sumut meski pencabutan izin PT AR ditinjau ulang. [446] url asal
#izin-tambang #klh-gugatan #pencabutan-izin #perusahaan-sumatra #kerugian-lingkungan #pemulihan-lingkungan #tambang-emas-martabe #agincourt-resources #izin-tambang-agincourt #bencana-hidrometeorologi
(Bisnis.Com - Terbaru) 16/02/26 13:13
v/138016/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup memastikan gugatan perdata yang diajukan terhadap enam perusahaan di Sumatra Utara (Sumut) tetap berjalan, meski terdapat peninjauan ulang pencabutan izin atas salah satu perusahaan.
"Jalan, ini sudah mau dibayar kok. Sidangnya sedang berlangsung di pengadilan," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjawab pertanyaan ANTARA setelah aksi bersih sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, akhir pekan lalu, dikutip dari Antara.
KLH telah menggugat perdata PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, yang melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru.
Total gugatan terhadap enam perusahaan tersebut adalah Rp4,84 triliun. Dari jumlah tersebut, gugatan atas kerugian lingkungan hidup mencapai Rp4,65 triliun dan pemulihan lingkungan hidup Rp178,48 miliar.
Sejalan dengan gugatan yang diajukan KLH, pemerintah hingga kini masih meninjau kembali pencabutan izin tambang PT Agincourt Resources. Nasib tambang emas Martabe yang dikelola anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu akan diputuskan pekan depan.
Agincourt adalah salah satu dari 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto lantaran diduga melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan sehingga berdampak pada bencana hidrometeorologi di Sumatra pada November 2025.
Sejak diumumkan pada 20 Januari 2026, izin tambang Agincourt Resources secara administratif belum dicabut. Administrasi pencabutan izin tambang Agincourt masih dievaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Meski demikian, melalui keterbukaan informasi pada 6 Februari 2026, UNTR menyampaikan bahwa Agincourt telah menghentikan sementara kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari komitmen dan upaya dalam pemulihan dampak bencana alam di Provinsi Sumatra Utara sejak 6 Desember 2025.
Dalam perkembangan terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk memastikan operasional tambang Agincourt sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.
"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insyaallah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).
Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil kajian tersebut, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Agincourt dan mengembalikan pengelolaan tambang emas Martabe kepada pemilik Agincourt.
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.
"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan amdalnya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tutur Bahlil.
Terkait hal itu, dia menyebut, pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.
"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," katanya.
Ini 6 Perusahaan yang Digugat KLH Penyebab Bencana Sumatra, Bergerak di Bidang Tambang-Sawit
KLH menggugat 6 perusahaan di Sumatra Utara terkait kerusakan lingkungan akibat tambang dan sawit, dengan tuntutan lebih dari Rp4,8 triliun. [280] url asal
#banjir-sumatra #perusahaan-digugat #klh-gugat-perusahaan #kerusakan-lingkungan #tambang-sawit #perusahaan-tambang #hutan-tanaman-industri #kerugian-lingkungan #pemulihan-lingkungan #strict-liability
(Bisnis.Com - Terbaru) 15/01/26 19:36
v/104844/
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat secara perdata 6 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana alam di Sumatra.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan berada di Sumatra Utara.
"Saya sebutkan inisialnya, praduga tak bersalah ini. Jadi, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, semuanya berada di Sumatra Utara," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rizal menjelaskan keenam perusahaan bergerak di berbagai bidang diantaranya penambangan emas, tambang, PLTA, hingga pembukaan untuk lahan sawit.
Dia menyebut dampak kerusakan lingkungan terbesar adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari hasil kajian yang dilakukan, total lahan pembukaan lahan hutan yang dilakukan keenam perusahaan seluas 2.516,39 hektar.
"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.
Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.
Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.
"Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya itu sebesar Rp178 miliar," ucapnya.
Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.
Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.
Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.
Satgas PKH Cari ‘Biang Kerok’ Perusahaan Perusak Hutan Sumatra
Satgas PKH dan Bareskrim Polri menyelidiki perusahaan perusak hutan di Sumatra yang menyebabkan bencana. Identitas pelaku telah diketahui dan izin akan dievaluasi. [343] url asal
#satgas-pkh #perusak-hutan #hutan-sumatra #pembalakan-ilegal #kerugian-lingkungan #bencana-sumatra #penelusuran-kayu #penyelidikan-aparat #perusahaan-hutan #identitas-perusahaan #evaluasi-perizinan #su
(Bisnis.Com - Terbaru) 16/12/25 11:57
v/74350/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memburu perusahaan-perusahaan yang menjadi biang kerok bencana di Sumatra akibat pembalakan hutan ilegal.
Dalam mengusut hal tersebut, pemerintah menerjunkan Kementerian Kehutanan dan Satuan tugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH. Saat ini, satgas tersebut tengah menghitung kerugian lingkungan terkait bencana alam banjir dan longsor di Sumatra.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan penelusuran asal-usul kayu gelondongan yang menjadi perhatian publik dalam bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah memasuki tahap penyelidikan aparat penegak hukum.
Proses tersebut ditangani Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Bareskrim Polri, sehingga detail temuan belum dapat disampaikan ke publik.
Hal ini disampaikannya usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Saya tidak bisa buka ke publik, sekali lagi ini kan ada Satgas PKH dan Kabareskrim, kami sudah ada pertemuan dan sudah ada list nama-nama perusahaan yang sedang di… makanya levelnya sudah sampai ke penyelidikan,” ujar Raja Juli Antoni.
Sementara itu, Satgas PKH mengaku telah mengantongi identitas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatra.
Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan informasi itu diperoleh usai pihaknya melakukan pemetaan hutan di wilayah yang terdampak bencana.
"Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).
Dia menambahkan, subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari perorangan maupun korporasi. Selain proses pidana, Satgas Hutan besutan Presiden Prabowo ini bakal melakukan evaluasi perizinan hutan di Sumatra.
Nantinya, Satgas PKH akan mengevaluasi izin korporasi atau subjek hukum jika terbukti melanggar dan memperparah bencana alam di Sumatra.
"Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi," tambah Febrie.
Febrie menambahkan saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menangani perusahaan yang diduga melanggar di daerah aliran sungai (DAS) Anggoli dan Garoga. Perusahaan itu berinisial TBS.
"Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS," pungkasnya.
Satgas PKH Buru Perorangan-Korporasi yang Sebabkan Banjir Sumatra
Satgas PKH menghitung kerugian banjir di Sumatra dan akan menindak perorangan serta korporasi yang bertanggung jawab, sesuai arahan Presiden Prabowo. [167] url asal
#satgas-pkh #banjir-sumatra #kerugian-lingkungan #bencana-alam #longsor-sumatra #aceh-banjir #sumatra-utara-longsor #sumatra-barat-bencana #perhitungan-kerugian #kerusakan-lingkungan #pemulihan-bencana
(Bisnis.Com - Terbaru) 15/12/25 18:32
v/73545/
Bisnis.com, JAKARTA — Satuan tugas penertiban kawasan hutan alias Satgas PKH menyatakan tengah menghitung kerugian lingkungan terkait bencana alam banjir dan longsor di Sumatra.
Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan kerugian itu dihitung dari area terdampak bencana banjir maupun longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan," ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).
Dia menambahkan pihaknya bakal membebankan pemulihan bencana ini kepada pihak manapun, baik itu perseorangan maupun korporasi.
Kemudian, Jampidsus Kejagung RI itu bakal melakukan tiga tindakan untuk penyelesaian perkara yang memperparah bencana ini. Misalnya, penegakan hukum pidana, evaluasi perizinan hutan dan tuntutan pemulihan kerugian.
"Proses pidana [dilakukan] kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab. Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana," imbuhnya.
Adapun, Febrie memastikan bahwa Satgas PKH akan mengoptimalkan penertiban kawasan hutan ini secara cepat sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
"Ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)