Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan oleh 6 perusahaan diduga penyebab banjir Sumatra seluas lebih dari 2,5 ribu hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan bergerak di bidang tambang emas, PLTA, hingga sawit. Dampak kerusakan lahan terbesar disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

"2,516,39 hektare totalnya [kerusakan lingkungan dari enam perusahaan]," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Kamis (15/1/2026).

Dia menyebutkan inisial enam perusahaan tersebut, yaitu; PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan berlokasi di Sumatra Utara.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.

Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya sebesar Rp178 miliar.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat secara perdata 6 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana alam di Sumatra.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan mengatakan keenam perusahaan berada di Sumatra Utara.

"Saya sebutkan inisialnya, praduga tak bersalah ini. Jadi, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, semuanya berada di Sumatra Utara," katanya saat konferensi pers di Plaza Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rizal menjelaskan keenam perusahaan bergerak di berbagai bidang diantaranya penambangan emas, tambang, PLTA, hingga pembukaan untuk lahan sawit.

Dia menyebut dampak kerusakan lingkungan terbesar adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari hasil kajian yang dilakukan, total lahan pembukaan lahan hutan yang dilakukan keenam perusahaan seluas 2.516,39 hektar.

"Pastinya gugatan ini ada dasar-dasarnya bahwa peran mereka terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup sudah ada," jelasnya.

Rizal mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan untuk dua perusahaan di PN Kota Medan, tiga perusahaan di PN Jakarta Selatan, dan satu di PN Jakarta Pusat.

Dia menyampaikan mereka digugat atas dugaan kerusakan lingkungan dengan nilai lebih dari Rp4,8 triliun. Dari nominal tersebut, kerugian lingkungan hidup lebih dari Rp4,6 triliun.

"Sedangkan pemulihan lingkungan hidupnya itu sebesar Rp178 miliar," ucapnya.

Menurut Rizal, sifat gugatan adalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup secara langsung, serta keselamatan kehidupan masyarakat.

Diketahui, ada total 70 perusahaan di Sumatra dan Aceh yang dilakukan verifikasi oleh KLH. Di Aceh, ada 22 entitas perusahaan yang sedang dilakukan verifikasi dan 11 telah dilakukan verifikasi.

Di Sumatra Utara, 7 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 8 telah dilakukan verifikasi. Sumatra Barat sebanyak 4 entitas perusahaan dilakukan verifikasi dan 18 telah diverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menargetkan penguasaan kembali kebun sawit dan tambang di kawasan hutan seluas 4 juta hektare hingga akhir 2025.

Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengemukakan bahwa per 8 Desember 2025, total area yang telah dikuasai kembali oleh negara mencapai 3,77 juta hektare.

“Pada akhir Desember ini, dalam dua minggu ke depan, akan terpenuhi sesuai target sejumlah 4 juta hektare yang akan dikuasai kembali oleh negara,” katanya, Senin (8/12/2025).

Dari total area perkebunan sawit dan tambang ini, sebanyak 1,50 juta hektare telah diserahkan Satgas ke Agrinas Palma Nusantara dalam beberapa tahap. Kemudian area seluas 81.793 hektare Taman Nasional Tesso Nilo juga telah diserahkan ke pemerintah.

Dengan demikian, terdapat 2,18 juta hektare area yang telah dikuasai dan belum diserahkan ke negara. Area tersebut meliputi lahan perkebunan sawit seluas 356.233,17 hektare, taman nasional dalam proses verifikasi 874.720 hektare, hutan tanaman industri (HTI) 761.795 hektare, dan 192.300 hektare merupakan kewajiban plasma yang tengah diverifikasi.

Sementara itu untuk penguasaan lahan terkait tambang, Satgas PKH telah mengidentifikasi 198 titik dengan luas 5.342,58 hektare yang berlokasi di tiga provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Satgas PKH melaporkan terdapat 71 perusahaan perkebunan sawit dan tambang yang saat ini dikenai kewajiban membayar denda dengan nilai menembus Rp38,6 triliun karena memiliki aktivitas di kawasan hutan.

Dia menambahkan bahwa puluhan korporasi sawit wajib membayar denda administratif Rp9,4 triliun. Sementara itu, untuk 22 perusahaan tambang yang memiliki lahan di kawasan hutan harus membayar kewajiban administrasi sebesar Rp29,2 triliun.

"Ada 49 korporasi sawit yang diperkirakan dan sudah dihitung Rp9,42 triliun. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang/korporasi senilai Rp29,2 triliun," kata Barita.

Adapun, Barita mengemukakan dari 49 perusahaan sawit itu baru 15 korporasi yang telah membayar denda sebanyak Rp1,76 triliun dan lima perusahaan yang menyanggupi pembayaran sebesar Rp88 miliar.

Sementara itu, untuk perusahaan tambang terdapat satu perusahaan yang telah membayar Rp500 miliar dan beberapa perusahaan menyanggupi pembayaran denda Rp1,6 triliun.

"Sehingga total untuk sawit atau perkebunan telah direkapitulasi senilai Rp1,84 triliun. Sedangkan untuk tambang, yang sudah masuk adalah Rp500 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kertas PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) membantah tuduhan operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologi di Sumatra.

Corporate Secretary Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden menegaskan bahwa seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.

"Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi," ujarnya dalam keterbukaan informasi yang dirilis Senin, (1/12/2025).

Melansir laman resminya, Toba Pulp Lestari (TPL) kini mengantongi izin untuk mengelola 167.912 hektare (Ha) Hutan Tanaman Industri (HTI) di Sumatra Utara. Perkebunan yang diotorisasi kepada TPL melalui izin operasi dari Pemerintah Indonesia tersebut berlokasi di lima wilayah di Sumatra Utara, yaitu Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele.

Anwar menjelaskan bahwa audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dilakukan pada tahun 2022–2023 dan hasilnya menyatakan bahwa perseroan taat mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegasnya.

Anwar juga menekankan, bahwa selama lebih dari 30 tahun beroperasi pihaknya terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, dia juga menegaskan pihaknya tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di area perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Seperti diketahui, saat ini Sumatra sedang dilanda bencana banjir. Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaporkan hingga 1 Desember 2025 telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana tersebut. Secara keseluruhan, bencana banjir yang diikuti dengan longsor dan cuaca ekstrem di Sumatra berdampak pada 33.620 jiwa.

Pada bulan November lalu, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengeluarkan pernyataan, bahwa pemerintah provinsi akan mengevaluasi operasional Toba Pulp Lestari. Nantinya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah pusat.

Hal tersebut adalah buntut dari aksi protes yang dilayangkan oleh puluhan kelompok masyarakat dari sejumlah kabupaten kepada Bobby pada 10 November 2025, yang menyoroti kegiatan usaha Toba Pulp Lestari dinilai berdampak negatif bagi lingkungan, ekologi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Merespons hal itu, Anwar mengatakan pihaknya belum menerima salinan rekomendasi tersebut, karena rekomendasi yang dimaksud masih berupa rencana yang akan disusun setelah pemerintah provinsi menyelesaikan proses evaluasi operasional Toba Pulp Lestari di sejumlah kabupaten tempat perusahaan beroperasi.

"Perseroan telah mengirim surat untuk melakukan audiensi kepada Gubernur Sumatra Utara untuk menjelaskan posisi perseroan," pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia terus memperkuat posisi produk hasil hutan di pasar global melalui sinergi kebijakan dan sertifikasi berstandar internasional. Hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan seminar Bersinergi Mempromosikan Hutan Lestari dan Keberterimaan Produk Hasil Hutan Indonesia di Pasar Global oleh Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi sertifikasi kehutanan nasional dan memperluas penerimaan produk hasil hutan Indonesia di pasar internasional. Seminar turut dihadiri Kementerian Kehutanan , Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), lembaga sertifikasi, serta para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebagai perwakilan pelaku industri kehutanan nasional. Harta Karun Hutan Indonesia Jadi Incaran Dunia, Ini Negara Penadah Kayu Gaharu

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menekankan penguatan sertifikasi menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan global. Ia menyampaikan bahwa sektor kehutanan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional , meski pertumbuhan sejumlah komoditas menunjukkan kecenderungan stagnan.

Laksmi menjelaskan Indonesia memiliki sistem regulasi dan praktik pengelolaan hutan yang kuat, namun tantangan reputasi tetap muncul. Ia mendorong adanya komunikasi yang lebih utuh, berbasis data, dan konsisten untuk menunjukkan bahwa Indonesia mengelola sumber daya hutan sebagai aset terbarukan yang dapat ditelusuri.

“Sertifikasi menjadi simpul penting dalam memastikan integritas, ketelusuran, dan akuntabilitas produk kayu Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah terbuka mengakui sistem sertifikasi internasional yang kredibel sebagai bagian dari peningkatan daya saing.

Laksmi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi global. Ia meminta sinergi antara regulator dan pelaku industri untuk mempercepat perbaikan ekosistem usaha, menyelesaikan persoalan sosial dan biaya tinggi, serta memperluas diversifikasi produk non-kayu dan jasa lingkungan. “Kita harus bicara dengan utuh, jujur, dan terus memperbaiki diri agar keberterimaan produk Indonesia semakin kuat,” tambahnya.

Ketua Umum IFCC, Saniah Widuri, menjelaskan IFCC sebagai national governing body dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) terus menjaga kredibilitas sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan rantai pasok. Standar IFCC dibangun berdasarkan kondisi nasional Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menuntut kepatuhan pada regulasi termasuk Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Hingga saat ini, sertifikasi IFCC telah mencakup lebih dari 5 juta hektare hutan dan 66 industri yang telah mengantongi sertifikat CoC, yang berkontribusi pada peningkatan ekspor produk pulp and paper hingga mencapai 3 miliar dolar AS.

Menurut Saniah, penerapan standar internasional menjadi semakin relevan menjelang implementasi regulasi Uni Eropa, termasuk EUDR, yang memerlukan ketelusuran asal kayu serta jaminan pemenuhan aspek sosial dan lingkungan. IFCC akan melakukan review standar pada 2026 untuk memperkuat integritas sistem dan memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan global. “Sinergi dengan Ditjen PHL dan APHI adalah langkah strategis untuk memperluas penerapan sertifikasi IFCC-PEFC dan memperkuat keberterimaan produk Indonesia,” ujarnya.

Ketua Umum APHI, Soewarso, menyatakan bahwa APHI menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya kolektif memperkuat posisi industri kehutanan nasional. Ia menjelaskan bahwa mayoritas PBPH anggota APHI telah berkomitmen menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan membutuhkan dukungan sistem sertifikasi yang kredibel dan diakui internasional.

Melalui MoU dengan IFCC, APHI menargetkan peningkatan kapasitas anggota dalam penerapan sertifikasi, perluasan sosialisasi, serta percepatan penguatan rantai pasok bersertifikat di seluruh Indonesia.

Soewarso juga menyoroti urgensi menghadapi EUDR dan regulasi global lainnya yang menuntut standar ketelusuran dan keberlanjutan yang lebih tinggi. Ia menilai sertifikasi IFCC-PEFC dapat menjadi instrumen strategis untuk menjaga akses pasar dan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia.

Ia menyampaikan penandatanganan MoU hari ini merupakan komitmen nyata sektor kehutanan untuk menjawab tantangan global dan memperkuat keberterimaan produk Indonesia di pasar internasional. “Dengan sinergi pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi, kita memastikan praktik pengelolaan hutan terus berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Indonesia menegaskan peran hutan tanaman industri sebagai salah satu solusi energi hijau yang memperkuat komitmen nasional menuju transisi energi berkelanjutan dalam sesi talk show di Paviliun Indonesia bertajuk “The Future of Industrial Plantation Forest in Contributing to Renewable Energy” pada Conference of the Parties ke-30 (COP 30) di Belem, Brasil, Kamis (13/11).

Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan Kementerian Kehutanan Indonesia, Novia Widyaningtyas, menegaskan bahwa sektor kehutanan menjadi kontributor utama dalam target penurunan emisi Indonesia.

Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), sektor kehutanan dan lahan menyumbang sekitar 60 persen dari total target penurunan emisi nasional. “Hutan bukan hanya sumber kayu, tetapi juga sumber biomassa untuk mendukung transisi energi tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan,” ujar Novia.

Ia menegaskan, tata kelola hutan Indonesia telah dibangun dengan sistem Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management) yang dimonitor melalui Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana). Sistem ini mengintegrasikan data penginderaan jauh dan pemantauan lapangan untuk pelaporan transparan.

Selain itu, untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan produk kehutanan, pemerintah juga menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah diakui secara internasional.

Sejak diterapkan pada 2009, SVLK telah menerbitkan lebih dari 2,45 juta dokumen legal ekspor dengan melibatkan lembaga sertifikasi independen serta pemantau dari kalangan masyarakat sipil.

“SVLK menjadi instrumen legalitas sekaligus menunjukkan komitmen bahwa setiap produk biomassa Indonesia bersumber dari material yang sah dan dikelola secara berkelanjutan,” ujar Novia.

Salah satu produk yang kini menonjol adalah wood pellet, hasil olahan kayu dari hutan yang menjadi jembatan antara sektor kehutanan dan energi.

Hingga kini terdapat 35 unit industri wood pellet di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo dengan kapasitas total sekitar 3 juta meter kubik per tahun.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan produksi wood pellet dari 2020 hingga 2024 terbesar berasal dari Gorontalo (29,9 persen), Jawa Timur (23,1 persen), dan Kalimantan Tengah (12,5 persen).

“Industri wood pellet memiliki nilai ekonomi serta membawa manfaat sosial dan lingkungan, mulai dari penyediaan pakan ternak, sumber madu, hingga pemanfaatan limbah kayu,” jelas Novia.

Dari sisi pelaku usaha, Deputi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Iwan Setiawan menekankan pentingnya integrasi antara sektor hulu dan hilir untuk memastikan rantai pasok biomassa yang efisien dan berdaya saing.

“Integrasi industri dari pembibitan hingga produk akhir akan menekan biaya operasional,” ujar Iwan.

Iwan mencontohkan praktik intercropping, yakni menanam tanaman energi cepat tumbuh seperti Kaliandra di antara pohon utama berumur panjang agar lahan tetap produktif dan memberi manfaat ekonomi lebih cepat.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 8,6 juta hektare lahan potensial untuk hutan tanaman energi, dan dengan memanfaatkan spesies cepat tumbuh berkalori tinggi serta sertifikasi SVLK untuk memastikan keberlanjutan, hutan tanaman industri dapat menjadi sumber biomassa yang lebih aman bagi lingkungan.

“Melalui program co-firing di PLTU, hasil hutan tanaman energi bisa langsung digunakan untuk menggantikan sebagian batu bara. Maka, sektor kehutanan ikut mempercepat bauran energi terbarukan nasional.”

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI), Dikki Akhmar, menyoroti potensi besar biomassa dari limbah pertanian dan perkebunan, terutama palm kernel shell (PKS) atau cangkang inti sawit.

Setiap ton PKS yang digunakan dapat menurunkan emisi karbon hingga 0,94 ton CO₂, dan Indonesia mengekspor sekitar 4 juta ton PKS per tahun ke Jepang dan Korea Selatan.

Di sisi lain, Dikki juga menanggapi kampanye negatif yang menuding biomassa Indonesia sebagai penyebab deforestasi.

“Itu tidak benar, Indonesia adalah negara tropis dengan tingkat kesuburan tinggi. Tanaman tumbuh cepat, dan semua aktivitas kehutanan kami diawasi ketat melalui sistem SVLK dengan kode batang digital untuk memastikan ketelusuran penuh,” tegas Dikki.

Bagi Dikki, biomassa bukan ancaman bagi lingkungan, melainkan solusi. “Dengan regulasi kuat, sistem pengawasan transparan, dan semangat kolaborasi lintas sektor, Indonesia siap menjadi pemain utama dalam energi terbarukan berbasis hutan yang berkelanjutan.” kata Dikki.

Tantangan Lingkungan dari Penggunaan HTI untuk Energi

Di tengah optimisme tersebut, Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menyampaikan pandangan lain mengenai penggunaan hutan tanaman industri sebagai sumber biomassa. Menurutnya, skema ini justru dapat menimbulkan persoalan ekologis signifikan yang sering kali tidak diperhitungkan dalam narasi energi hijau.

“Pohon itu menyerap karbon sepanjang hidupnya. Tapi begitu dia ditebang, dijadikan pelet, lalu dibakar, seluruh karbon yang disimpan itu kembali dilepaskan ke atmosfer,” tegas Andi secara tertulis kepada Katadata Green, Kamis (20/11).

Ia menjelaskan bahwa siklus panen cepat seperti akasia yang ditebang setiap tiga hingga empat tahun dapat mengganggu keseimbangan karbon tanah, menurunkan kesuburan, dan meningkatkan kebutuhan pupuk kimia, sehingga memicu emisi tambahan yang tidak kecil.

Menurut Andi, proses produksi wood pellet sendiri membutuhkan energi besar, terutama untuk pengeringan kayu di iklim Indonesia yang lembap. “Kita membuat energi, tetapi untuk membuatnya kita justru menghabiskan energi. Ini paradoks biomassa yang jarang dibahas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa nilai kalor pelet jauh di bawah batubara, sehingga praktik pencampuran pelet dengan batubara (co-firing) dapat menjadi dalih untuk memperpanjang umur PLTU alih-alih menghentikannya.

Andi juga mengingatkan risiko sosial dan ekologis dari ekspansi hutan tanaman energi dalam skala besar. “Kebutuhan lahan untuk biomassa itu tidak kecil. Kalau permintaan meningkat, akan ada tekanan pembukaan lahan baru, dan itu rawan memicu konflik agraria,” katanya.

Sistem monokultur pada hutan tanaman energi (HTE), menurutnya, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan hama, yang kemudian mendorong penggunaan pestisida berlebihan serta mengancam keanekaragaman hayati.

Andi menekankan bahwa persoalan rantai pasok juga tidak bisa diabaikan. “Beberapa investigasi di Korea Selatan dan Jepang menunjukkan bahwa sebagian pelet yang mereka impor berasal dari hutan alam. Jadi biomassa tidak otomatis bersih seperti klaim industri.”

Ia mengutip studi The Royal Institute of International Affairs (2021) yang menunjukkan bahwa ketika seluruh rantai pasok dihitung mulai dari penebangan, logistik, hingga degradasi hutan, emisi CO₂ per kWh dari biomassa dapat lebih tinggi dibanding batubara.

“Ini harus menjadi alarm. Jangan sampai kita menganggap biomassa sebagai solusi, padahal jejak karbonnya bisa lebih besar dari energi fosil,” pungkas Andi.