Banda Aceh (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menghadirkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk nelayan di Kabupaten Aceh Selatan guna mewujudkan pasokan energi satu harga di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto di Aceh Selatan, Selasa, menyatakan kehadiran SPBU untuk nelayan tersebut merupakan bagian dari komitmen mendistribusikan energi hingga ke pelosok negeri.

"Kami terus berkomitmen mendistribusikan energi hingga ke pelosok negeri. Kami tahu ini untuk menjalankan perekonomian di negara. Energi merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia," kata Eko Ricky Susanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Eko Ricky Susanto pada peresmian SPBU Nelayan dan BBM Satu Harga di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut dia, komitmen distribusi energi hingga ke pelosok negeri ini juga dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto yakni Kampung Nelayan Merah Putih. Dukungan tersebut di antaranya menghadirkan SPBU untuk nelayan.

Ia mengatakan peresmian SPBU Nelayan tersebut merupakan wujud dari komitmen Pertamina dalam mewujudkan keadilan energi bagi masyarakat terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T

Eko Ricky Susanto menyebutkan dengan diresmikan SPBU Nelayan tersebut, maka di Kabupaten Aceh Selatan ada enam SPBU Nelayan. Sedangkan di Provinsi Aceh ada 4 SPBU Nelayan serta bagian dari 416 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia.

"Sesuai arahan Presiden, semua pelosok negeri harus mendapatkan energi dalam bentuk solar dan pertalite satu harga yang diperuntukkan bagi masyarakat pesisir dan wilayah 3T," kata Eko Ricky Susanto.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pertamina dan seluruh pihak terkait yang telah mewujudkan SPBU Nelayan BBM Satu Harga bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang sudah berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan BBM satu harga sebagai wujud dari kemajuan," kata Mirwan MS.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memetakan potensi ekspor komoditas utama dari setiap Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pesisir.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Jakarta, Senin menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan analisis paralel di berbagai lokasi untuk menentukan komoditas unggulan di setiap kampung nelayan untuk diekspor.

“Kita masih analisis, karena kita paralel sedang memetakan di setiap lokasi itu nanti apa yang menjadi komoditas utama. Sehingga nanti kalau itu sudah kita petakan, nanti insya Allah kita bisa mengkaji berapa valuasinya yang bisa kita ekspor,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai potensi ekspor dari kampung nelayan sangat besar, karena setiap peningkatan produksi dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Ini luar biasa besar, karena dari sisi ekonomi, kalau setiap persen pertumbuhan atau peningkatan produksi, ini kurang lebih bisa menciptakan peningkatan produksi sampai 0,54 persen,” katanya.

Dari sisi progres program, KKP mencatat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berjalan, pada tahun ini, pihaknya ditargetkan menyelesaikan sekitar 1.369 kampung nelayan.

Saat ini, kata dia, sekitar 100 lokasi telah dikerjakan, dengan 65 di antaranya telah rampung pada tahap pertama, sementara sisanya ditargetkan selesai penuh pada akhir Mei atau awal Juni 2026.

Program ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru, khususnya bagi masyarakat pesisir yang selama ini identik dengan kantong kemiskinan.

"Dengan adanya kampung-kampung nelayan ini, sentra-sentra nelayan ini bisa menjadi kawasan yang produktif, yang mampu menghasilkan ikan yang bermutu dan berkualitas," katanya.

Selain meningkatkan produksi, program ini juga berdampak pada kesejahteraan nelayan. KKP mencontohkan hasil pemodelan yang dilakukan di Biak, yang menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan hingga dua kali lipat, dari sekitar Rp3,5 juta menjadi Rp7 juta per bulan, dengan produktivitas melonjak lebih dari 100 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal heboh penolakan sebagian nelayan di Kabupaten Merauke, Papua terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan yang diduga jenis trawl atau pukat harimau.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menegaskan bahwa kapal tersebut bukanlah berjenis trawl atau pukat harimau melainkan kapal jenis Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB). Ia menambahkan, operasional kapal jenis ini tidak mengganggu tangkapan nelayan tradisional dan juga dibatasi ketat.

Menurut Latif, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan diseleksi secara ketat. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan telah dibatasi pada zona dan titik koordinat tertentu sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku.

"Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil," ujarnya dalam siaran resmi, Minggu (26/4).

Latif menegaskan, tata kelola perikanan tangkap nasional terus diperkuat untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, pertumbuhan investasi dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan pemerataan, termasuk dalam pengaturan alat penangkapan ikan.

Pengaturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

"Dalam regulasi tersebut telah diatur secara jelas alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Salah satu alat tangkap yang dilarang adalah pukat harimau atau trawl karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan," jelas Latif.

"Sedangkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dalam aturan tersebut merupakan alat tangkap yang diperbolehkan, dengan spesifikasi yang berbeda dan telah diatur secara ketat agar tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya," tambahnya.

Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.

Surat edaran itu ditegaskan bahwa kegiatan penangkapan ikan menggunakan JHUB hanya dapat dilakukan pada area yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan titik koordinat, menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan serta wajib memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitarnya.

KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan JHUB untuk menggunakan alat tangkap sesuai spesifikasi yang diatur dalam regulasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, dan menghindari potensi konflik dengan nelayan lain di wilayah penangkapan."Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Latif.

KKP memastikan bahwa pengawasan di lapangan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, viraldi media sosial beberapa nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 20 April 2026.

Mereka menolak operasional kapal yang diduga berjenis trawl. Nelayan khawatir, operasional mengganggu tangkapan nelayan lokal dengan alat yang lebih sederhana.

Terkait dengan informasi yang berkembang di lapangan, KKP menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak benar.

Selanjutnya KKP menegaskan bahwa kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB milik PT Tri Kusuma Graha (TKG) yang berpangkalan di PPN Merauke hingga saat ini belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), sehingga belum dapat dioperasikan.

"Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan," tandas Latif.

KKP juga, melalui kepala pelabuhan Merauke dan Kadis perikanan kabupaten Merauke juga membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan lokal di Merauke untuk memastikan seluruh kebijakan dapat dipahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.

JAKARTA - Ditjen Imigrasi menelusuri kebocoran sistem eVisa Indonesia yang menyebabkan bocornya 3 juta data Imigrasi Indonesia. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan informasi mengenai sistem eVisa diretas adalah hoaks.

Hal ini menjawab informasi yang dibagikan akun X @DailyDarkWeb. Dalam cuitannya, akun itu menyebutkan bahwa seorang peretas telah membobol eVisa sistem (evisa.imigrasi.go.id) dan mengekspos 3 juta data. Adapun data yang ditawarkan berupa nomor paspor, identitas visa, nama lengkap, hingga status visa.

"Tidak benar data Imigrasi telah mengalami kebocoran dibuktikan pada unggahan yang beredar disebutkan bahwa klaim tersebut masih belum terverifikasi dan kredibilitas pengunggah tergolong rendah dikarenakan menggunakan akun baru," ujar Hendarsam, Minggu (26/4/2026).

Dari investigasi awal, dia meyakini adanya perbedaan field database sebagaimana yang telah beredar. Imigrasi memiliki tampilan field database yang berbeda.

Dia juga memastikan tidak ada akses langsung ke database imigrasi. Hendarsam menduga apa yang diklaim dibobol berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan.

"Kami pastikan bahwa tidak ada akses langsung ke database imigrasi dan data tersebut diduga berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan," ucapnya.

"Imigrasi terus berkomitmen mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan seluruh layanan keimigrasian," tambahnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan 'jembatan emas' bagi keluarga rentan dan miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal tersebut disampaikan saat menutup kegiatan Pelatihan Manajemen Pembelajaran bagi Guru dan Kepala Sekolah Rakyat Tahun 2026.

Dalam arahannya, Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki mandat yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Tidak hanya memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi.

“Sekolah Rakyat ini berbeda. Kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi menjalankan misi besar untuk memutus rantai kemiskinan. Inilah jembatan emas bagi keluarga-keluarga yang selama ini tidak memiliki harapan,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 74 persen keluarga miskin memiliki tingkat pendidikan hanya sampai sekolah dasar. Selain itu, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak usia 7–18 tahun atau 7,63 persen yang belum atau tidak lagi bersekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,79 juta anak sudah tidak bersekolah lagi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2026 pemerintah meningkatkan kuota peserta didik Sekolah Rakyat dari 15 ribu lebih menjadi 45 ribu siswa.

“Kita baru bisa menyerap 45.000 anak dari sekitar 4 juta yang belum bersekolah. Ini menjadi motivasi kita bersama untuk terus memperluas jangkauan,” tegasnya.

Kementerian Sosial juga melakukan langkah proaktif dengan menjemput langsung anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, termasuk di wilayah Jakarta, untuk ditempatkan di 10 titik tambahan Sekolah Rakyat.

Agus Jabo menekankan bahwa dampak Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga keluarganya.

“Sekolah Rakyat tidak hanya mengubah satu anak, tetapi memulihkan harapan satu keluarga. Dari yang sebelumnya tidak punya harapan, kini mereka memiliki masa depan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dalam membangun sistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.

“Kalau sistemnya baik, hasilnya juga akan baik. Kepala sekolah memegang peran penting dalam memastikan semua berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan kepala sekolah dari SRMA 29 Jayapura, Yanet Berotabui, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan bekal penting bagi para pendidik.

“Materi yang kami dapatkan akan kami bawa pulang, kami adopsi, dan kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Ini menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak kami,” katanya.

Menutup kegiatan, Wamensos Agus Jabo mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata pengentasan kemiskinan.

“Sekolah Rakyat adalah jembatan emas. Tugas kita memastikan anak-anak dari keluarga miskin bisa menyeberang menuju masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Pembangunan kampung nelayan ini juga bakal dibarengi dengan sejumlah kementerian lainnya, seperti akses jalan yang harus melibatkan Kementerian PU

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah bersama Anggota Komisi IV DPR RI Rohkmin Dahuri meninjau lokasi pembangunan kampung nelayan merah putih (MP) di Desa Mata Ie Kabupaten Aceh Jaya, Sabtu (25/4) sore.

Fahri mengatakan, wilayah yang telah ditinjau tersebut dinilai cukup mewah dengan pantai yang sangat bagus, sehingga kedepannya kawasan ini juga bisa di branding menjadi objek wisata.

"Nanti bisa kita gabung sekaligus, artinya desa, kota wisata dan nelayan juga kota kuliner. Yang kedua, soal perumahan itu relatif gampang karena itu dalam kewenangan kami. Insya Allah nanti kita hitung, apalagi kalau angka yang dihitung sebenarnya itu tidak terlalu besar," kata Fahri Hamzah.

Ia menjelaskan, pembangunan kampung nelayan ini juga bakal dibarengi dengan sejumlah kementerian lainnya, seperti akses jalan yang harus melibatkan Kementerian PU.

"Presiden merancang sekitar 1.200 yang sudah ada anggarannya, saya berharap Gampong Mata Ie bisa menjadi salah satu yang tercepat, karena lahannya sudah tersedia," ujarnya.

Dirinya berjanji untuk terus membantu memperjuangkan terwujudnya pembangunan kampung nelayan di Aceh Jaya tersebut.

"Saya kira mari kita bekerja, Pak Bupati dengan kepemimpinan disini, kami di pusat, Insya Allah siap membantu. Di eksekutif, kami siap membantu, di legislatif siap membantu. Pokoknya mimpi dari masyarakat Aceh adalah mimpi dari kita semua, dan kita wujudkan," tegas Fahri.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rohkmin Dahuri menjelaskan, kehadiran Wakil Menteri PKP ke Aceh Jaya ini sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah untuk pembangunan di Aceh Jaya.

"Pernyataan spontan dari Wakil Menteri kalau Rp18 miliar kecil sekali dalam pembangunan perumahan, saya kira itulah asbabun nuzul dan asbabul wurud. Pak Wamen bisa ke sini dan kami bisa ke sini semata-mata hanya untuk membantu para nelayan," katanya.

Sebagai informasi, pembangunan Kampung NelayanMerah Putih di Aceh Jaya tersebut direncanakan bakal dibangun pada lahan seluas 9,9 hektare, dan membutuhkan anggaran sekitar Rp49 miliar lebih.

Dalam kesempatan ini, Bupati Aceh Jaya, Safwandi mengucapkan terima kasih kepada Prof Rohkmin Dahuri yang telah membantu memperjuangkan ini, sehingga sahabatnya membuat Wamen Fahri Hamzah bisa hadir langsung ke Aceh Jaya.

"Kita berharap kegiatan ini dapat terwujudkan, apalagi ini menjadi mimpi besar bagi nelayan di Gampong Mata Ie ini dan juga khususnya masyarakat Aceh Jaya," demikian Safwandi.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani biaya operasional melaut. Mulai dari lonjakan harga BBM nonsubsidi yang telah menembus di atas Rp 25 ribu per liter, keterbatasan akses BBM, hingga distribusi BBM subsidi yang belum merata.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif belum lama ini menerima asosiasi, himpunan nelayan, serta pelaku usaha perikanan dan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026) lalu.

Latif mengatakan kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha, bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu, diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” ucap Latif.

KKP, lanjut Latif, menilai perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.

“Sebagai upaya jangka pendek, sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan,” sambung Latif.

Terkait usulan harga khusus BBM untuk pelaku usaha penangkapan ikan, Latif menerangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi. Keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan, antara lain dengan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan. Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nelayan dan pelaku usaha perikanan melayangkan keluhan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait bahan bakar minyak (BBM) yang kian membebani biaya operasional melaut.

Masalah yang dihadapi mulai dari lonjakan harga BBM non-subsidi yang menembus di atas Rp25 ribu per liter, keterbatasan akses BBM, hingga distribusi BBM subsidi yang belum merata.

Merespon hal itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif belum lama ini menerima asosiasi, himpunan nelayan serta pelaku usaha perikanan dan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujarnya, dikutip dari siaran pers KKP, Sabtu (25/4).

Latif mengatakan kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026 sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” imbuhnya.

KKP menilai perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.

Sebagai upaya jangka pendek, sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut berkaitan usulan untuk harga khusus BBM untuk pelaku usaha penangkapan ikan, Dirjen Latif menerangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan, antara lain dengan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan. Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera dapat ditindak lanjuti olehpemerintah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada setiap kesempatan memberikan arahan agar KKP pro aktif dan terus mengantisipasi situasi dan kondisi di lapangan dan menindak lanjuti aspirasi nelayan dan para pengusaha kapal perikanan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) menekan pendapatan nelayan. Hal ini seiring besarnya porsi biaya bahan bakar dalam aktivitas melaut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyebut sebagian besar biaya operasional nelayan digunakan untuk membeli BBM.

"Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen dari total biaya operasional melaut digunakan untuk membeli BBM," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Harga BBM non-subsidi yang telah menembus di atas Rp25 ribu per liter dinilai memperberat beban nelayan dan pelaku usaha perikanan. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan, bahkan membuat sebagian kegiatan penangkapan ikan menjadi tidak menguntungkan.

Selain faktor harga, persoalan distribusi dan akses juga masih menjadi kendala. KKP mencatat distribusi BBM subsidi belum merata dan aksesnya belum sepenuhnya mudah dijangkau oleh nelayan di berbagai wilayah.

"Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014," kata Latif.

[Gambas:Youtube]

Untuk merespons kondisi tersebut, KKP mendorong pembahasan skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pembahasan dilakukan bersama asosiasi nelayan, pelaku usaha, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sesuai kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, KKP menilai perbaikan tata kelola distribusi tetap menjadi kunci agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Upaya jangka pendek juga dilakukan dengan mengoordinasikan kendala teknis di lapangan, termasuk pengangkutan BBM di kapal perikanan, bersama Kementerian Perhubungan.

KKP menyebut usulan terkait skema harga khusus BBM telah dibahas dalam rapat lintas sektor yang melibatkan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Keuangan.

Hasil pembahasan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, seiring arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar jajarannya proaktif merespons kondisi lapangan dan menindaklanjuti aspirasi nelayan serta pelaku usaha perikanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut antusiasme pendaftar untuk bergabung dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) begitu besar. Pendaftaran seleksi nasional SDM KNMP akan ditutup pada 24 April 2026.

“Per hari ini, pukul 10.00 WIB, jumlah pelamar dari empat jabatan yang dibuka telah mencapai 118.676 orang, mencerminkan besarnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Nyoman mengatakan setiap lokasi KNMP akan diisi oleh empat posisi kunci yang saling terintegrasi, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Ia menegaskan rekrutmen ini dirancang untuk melahirkan SDM unggul yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga tangguh secara karakter.

“KNMP membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memimpin, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah. Karena itu, peserta terpilih akan dibekali pelatihan komponen cadangan untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan, serta pelatihan manajerial dan tematik sesuai kebutuhan lapangan,” ucap Nyoman.

Nyoman menerangkan pelatihan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam tahapan seleksi nasional yang tidak hanya menguji kompetensi, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pengelola kawasan perikanan yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada hasil.

Secara nasional, sambung Nyoman, kebutuhan SDM KNMP mencapai 5.476 orang yang akan ditempatkan di berbagai lokasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan operasionalisasi kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. Ia mengatakan empat posisi yang dibutuhkan yakni manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan.

“Manajer Operasional berperan sebagai penggerak utama usaha, mulai dari menyusun rencana operasional, mengoordinasikan unit usaha, hingga mengambil keputusan strategis berbasis data lapangan,” lanjut Nyoman.

Nyoman menyampaikan posisi ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Di sisi teknis, Kepala Produksi bertanggung jawab merencanakan dan mengoptimalkan kegiatan produksi, memastikan efisiensi, serta mengelola sarana dan prasarana perikanan.

“Peran ini juga mencakup pengawasan proses pascaproduksi agar hasil perikanan tetap terjaga kualitas dan nilainya di pasar,” lanjut dia.

Sementara itu, kata Nyoman, Penjamin Mutu memastikan produk perikanan memenuhi standar kualitas melalui penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir, pengawasan higiene dan sanitasi, serta pengendalian rantai dingin. Peran ini menjadi krusial dalam menjaga daya saing produk di pasar yang semakin menuntut kualitas tinggi.

Nyoman menambahkan Administrasi Keuangan berperan menjaga kesehatan usaha melalui pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, hingga mendukung akses pembiayaan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi keberlanjutan usaha KNMP.

“Dengan waktu pendaftaran yang tersisa sangat terbatas, masyarakat yang memenuhi kualifikasi diimbau untuk segera memanfaatkan peluang ini,” sambung dia.

Nyoman mengatakan program KNMP menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang kontribusi nyata bagi generasi muda dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Perekrutan ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan program KNMP merupakan bagian dari transformasi sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

“KNMP harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa pesisir. Kita ingin memastikan pengelolaan perikanan dilakukan secara modern, terintegrasi, dan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, SDM yang direkrut harus unggul, berintegritas, dan siap menjadi agen perubahan di lapangan,” kata Trenggono.

Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin memastikan peningkatan layanan melalui percepatan santunan, penguatan data, serta kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif.

"Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan," kata Awaluddin dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Anev) Operasi Ketupat 2026 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan kehadiran pihaknya dalam rakor itu menegaskan komitmen perusahaan sebagai bagian dari BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia untuk terus memperkuat pelayanan publik.

"Khususnya dalam perlindungan terhadap masyarakat pengguna transportasi umum selama periode arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H," ujarnya.

Rapat tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 sekaligus merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran Operasi Ketupat dan Angkutan Lebaran ke depan.

"Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Evaluasi itu memberikan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan Operasi Ketupat 2026," ucapnya.

Dia menuturkan Jasa Raharja berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam percepatan penyerahan santunan dan optimalisasi koordinasi di lapangan.

"Sehingga kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang berkeselamatan.

Melalui dukungan teknologi, penguatan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Ia menambahkan keikutsertaan pihaknya dalam Rakor Anev Operasi Ketupat 2026 memperkuat peran Jasa Raharja dalam mendukung sistem transportasi nasional yang aman dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Ke depan, Jasa Raharja terus memperkuat perannya sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja yang andal sekaligus salah satu stakeholder dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas," katanya.

Dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Operasi Ketupat melalui berbagai langkah strategis.

Mulai dari koordinasi intensif dengan kepolisian dan instansi terkait, hingga kesiapsiagaan petugas di lapangan dalam memastikan proses penanganan korban kecelakaan berjalan cepat dan tepat sebagai bagian dari komitmen hadir melayani sepenuh hati.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat membuka rapat itu menekankan keberhasilan Operasi Ketupat 2026 tidak hanya diukur dari kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga dari tingkat keselamatan pengguna jalan.

Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas lalu lintas selama periode arus mudik dan balik, termasuk optimalisasi rekayasa lalu lintas, kesiapsiagaan personel, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan evaluasi merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran.

Menhub berharap ke depan penyelenggaraan transportasi Lebaran dapat semakin baik, karena ekspektasi masyarakat terhadap negara terus meningkat.

"Inovasi harus terus dihadirkan agar masyarakat dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan,” ujar Menhub.

Adapun rapat itu turut dihadiri Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Utama ASDP Heru Widodo, serta Direktur Pelindo Achmad Muchtasyar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara ihwal lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membebani biaya operasional nelayan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong penerapan skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Hal ini seiring dengan koordinasi yang telah dilakukan bersama perwakilan asosiasi dan himpunan nelayan, pelaku usaha perikanan, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70% biaya operasional melaut berasal dari BBM,” kata Lotharia dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

KKP mencatat harga BBM nonsubsidi telah menembus di atas Rp25.000 per liter, sementara akses terhadap BBM subsidi masih belum merata di berbagai wilayah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sebagaimana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” ujarnya.

Lotharia menyatakan KKP akan mendorong perbaikan tata kelola distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran, termasuk melalui penguatan pengawasan dan penyederhanaan akses bagi nelayan. Dalam jangka pendek, pemerintah juga akan mengoordinasikan kendala teknis pengangkutan BBM di kapal perikanan dengan Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, KKP juga telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).