Bisnis.com, BANDUNG -- Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 diarahkan untuk memperkuat akses pendidikan yang adil dan merata, seiring daya tampung pendidikan menengah di provinsi tersebut yang diklaim telah melampaui jumlah lulusan SMP/sederajat.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan SPMB 2026 menjadi tahapan strategis dalam memastikan pemerataan akses pendidikan sekaligus menjaga kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat.

“SPMB merupakan salah satu tahapan strategis dalam sistem pendidikan karena menjadi pintu awal dalam memastikan setiap anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas,” kata Purwanto, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan tahapan awal SPMB 2026 sudah dimulai melalui Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Program tersebut digunakan untuk memetakan potensi dan sebaran lulusan SMP/MTs berdasarkan pilihan sekolah, jalur masuk, hingga kondisi peserta didik.

Menurutnya, pemetaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pendataan administratif, tetapi juga menjadi dasar penyaluran peserta didik dan perencanaan daya tampung sekolah agar pelaksanaan SPMB lebih objektif dan tepat sasaran.

Disdik Jabar mencatat total daya tampung SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta di Jawa Barat mencapai 909.183 kursi atau setara 109,93% dari total lulusan SMP/MTs sederajat sebanyak 826.996 siswa.

Adapun rinciannya terdiri atas 195.344 kursi SMA negeri, 143.460 SMA swasta, 124.217 SMK negeri, 320.720 SMK swasta, 21.888 MA negeri, dan 81.936 MA swasta. Sementara itu, proporsi daya tampung sekolah negeri tercatat sebesar 43,9%.

Selain SPMB reguler, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mulai menjalankan program Sekolah Manusia Unggul (Maung) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421.3/Kep.254-Disdik/2026 tertanggal 13 Mei 2026.

Program tersebut dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia unggul melalui layanan pendidikan berbasis potensi dan bakat istimewa.

“Saat ini Sekolah Manusia Unggul telah hadir di 28 SMA dan 13 SMK di Jawa Barat,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMB 2026, Pemprov Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan, Disdukcapil kabupaten/kota, dan instansi terkait telah membentuk Tim Management Office (TMO) di tiap daerah.

Purwanto menegaskan pelaksanaan SPMB, termasuk pada program Sekolah Manusia Unggul, akan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi.

“Kami semua berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB dan menghindari segala bentuk intervensi maupun kecurangan,” katanya.

SORONG - Program pelatihan Bahasa Inggris bertajuk 'Doom Tra Kosong!' digelar untuk masyarakat di Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Fasilitas sejumlah ruang kelas beberapa sekolah disulap menjadi pusat belajar Bahasa Inggris bagi ratusan peserta.

Di antaranya seperti SD Misi Stella Maris Doom, SMA Negeri 4 Kota Sorong (Doom), serta SMP YPK Doom membuka fasilitas kelas mereka untuk mendukung pelaksanaan pelatihan. Selain itu, Gedung Sekolah Minggu Noach juga dimanfaatkan dengan 10 ruangan yang digunakan secara maksimal untuk kegiatan belajar.

Suasana pembelajaran berlangsung aktif dan dinamis. Peserta dari berbagai kalangan mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, mulai dari anak-anak sekolah hingga masyarakat umum. Para trainer memberikan materi secara langsung dengan metode praktis yang mudah dipahami.

Penggagas program, Engelin Yolanda Kardinal menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan yang telah berjalan hingga hari kedua.

“Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kegiatan ini bisa dimulai dan berjalan dengan baik. Ini semua berkat dukungan banyak pihak,” ujar Engelin dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, gereja, serta masyarakat Pulau Doom yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

“Kami berterima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang telah menyediakan ruang kelas, juga kepada masyarakat dan para guru yang mengajak anak-anak untuk ikut belajar. Ini luar biasa,” tambahnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Melkianus Muay (Melki) menyatakan, seluruh tim yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menjalankan kegiatan ini dengan baik.

Dalam proses pembelajaran, para guru dan trainer mengedepankan metode yang cerdas dan menyenangkan, sehingga anak-anak merasa nyaman belajar, baik di lingkungan sekolah maupun selama mengikuti pelatihan.

Program “Doom Tra Kosong!” sendiri merupakan kolaborasi antara Yayasan Pulau Doom Papua, Indonesia Brain Camp, Rylich Panorama Hotel dan BPD HIPMI Papua Barat Daya. Pelatihan ini dirancang secara intensif dengan fokus pada penguasaan percakapan Bahasa Inggris yang dapat langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain meningkatkan kemampuan berbahasa, program ini juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan diri generasi muda di Pulau Doom untuk menghadapi tantangan di masa depan.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami berharap apa yang kita kerjakan hari ini bisa menjadi dasar bagi masa depan anak-anak Pulau Doom,” tandas Engelin.

Rimba Mahardika

Humas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (Unas)

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 kembali menyapa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan kali ini terasa lebih mendesak dengan tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua".

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, tema ini bukan sekadar slogan administratif, melainkan sebuah seruan untuk merekonstruksi ulang paradigma komunikasi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan bukanlah entitas terisolasi. Ia adalah proses komunikasi yang kompleks antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Namun, tantangan di tahun 2026 – di mana scrolling culture dan kecepatan informasi digital menguasai ruang publik – pendidikan seringkali gagap berkomunikasi dengan generasinya sendiri.

Hari ini adalah titik refleksi, apakah pendidikan kita masih relevan, atau justru terasing dalam bisingnya komunikasi digital?

Komunikasi Interaktif sebagai Ruh Ki Hadjar

Ki Hadjar Dewantara, melalui semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, sejatinya merumuskan landasan komunikasi pendidikan yang partisipatif dan humanis. Ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme, yang dalam konteks komunikasi pembelajaran menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, bukan sekadar ditransfer.

Guru, dalam pandangan komunikasi modern, bukanlah transmitter tunggal (sumber pesan) yang absolut, melainkan fasilitator komunikasi yang membangun makna bersama siswa. Jika merujuk pada Teori Komunikasi Humanisme, pendidikan harus menempatkan siswa sebagai subjek aktif, bukan objek komunikasi pasif. Di tengah tantangan 2026, ruang kelas harus menjadi dialog yang hidup, bukan monolog guru yang monoton.

Opini ini menyoroti tren scrolling culture yang melemahkan daya konsentrasi Generasi Z dan Alpha. Komunikasi pendidikan terancam ketika pendidik menggunakan metode konvensional di hadapan peserta didik yang terbiasa dengan komunikasi instan 15 detik.

Di sini, kita perlu menerapkan Teori Uses and Gratifications. Pendidik harus memahami bahwa siswa aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan kognitif dan afektif mereka. Pendidikan tidak bisa melawan arus teknologi, melainkan harus menggunakannya. Kurikulum harus bertransformasi menjadi komunikasi visual-interaktif yang mampu menyaingi konten media sosial.

"Partisipasi Semesta" dan Komunikasi Kritis

Tema "Partisipasi Semesta" (2026) menekankan perlunya kolaborasi semua pihak. Dalam perspektif Teori Kritis, kita harus mempertanyakan, siapa yang memiliki akses ke pendidikan bermutu? Diskursus 2026 harus membongkar ketimpangan akses digital dan kualitas pengajaran antara kota besar dan daerah terpencil.

Pendidikan berkualitas adalah komunikasi yang adil. Komunikasi pendidikan bukan hanya tentang alat (laptop/internet), tetapi tentang inklusivitas makna. Masyarakat dan dunia industri perlu didorong untuk berpartisipasi sebagai "komunikator sekunder" yang memberikan pengalaman praktis bagi siswa.

Dengan demikian, Hardiknas 2026 semoga menjadi momen evaluasi, apakah pendidikan kita memanusiakan atau mendigitalisasi manusia? Pendidikan bukan sekadar industri cetak lulusan, melainkan peradaban manusia.

Pendidik dituntut menjadi komunikator yang tidak hanya lihai teknologi, tapi juga memiliki nurani. Dengan mengadopsi teori komunikasi yang tepat – konstruktivisme, humanisme, dan kritis – pendidikan Indonesia akan mampu menjawab tantangan 2026, melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, kuat secara karakter, dan bijak dalam mengelola arus informasi.

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bergerak semesta, berkomunikasi dengan hati, demi Indonesia yang lebih cerdas.

MAKKAH - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui program renovasi sekolah dalam skala besar. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia akan direnovasi.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan terhadap sekitar 17 ribu sekolah. “Tahun yang lalu kita, anggaran ini sekitar 17 ribu sekolah seluruh Indonesia. Tapi anggaran 26, kita akan perbaiki 70 ribu sekolah seluruh Indonesia,” ujar Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dikutip Kamis (30/4/2026).

Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap hingga tuntas pada 2028. Berdasarkan perhitungan pemerintah, dari total sekitar 288 ribu sekolah, sebagian besar akan selesai direnovasi dalam tiga tahun ke depan.

“Saya berharap semua sekolah akan selesai di tahun 2028. Kita kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu. Kalau 100 ribu 2027, 100 ribu 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” jelasnya.

Selain perbaikan fisik, Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Menurutnya, sekolah yang layak dan memadai menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses belajar yang optimal.

“Kita tidak hanya memperbaiki, kita harus menambah kualitas, menambah fasilitas sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia, karena pendidikan adalah kunci dari kebangkitan suatu bangsa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang pesat. Di tengah berbagai tantangan global, Indonesia dinilai tetap memiliki stabilitas dan kekuatan untuk terus maju, terutama melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak para pelajar dan tenaga pendidik untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci kebangkitan bangsa. Ia menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah yang layak dan modern.

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan 'jembatan emas' bagi keluarga rentan dan miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal tersebut disampaikan saat menutup kegiatan Pelatihan Manajemen Pembelajaran bagi Guru dan Kepala Sekolah Rakyat Tahun 2026.

Dalam arahannya, Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki mandat yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Tidak hanya memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi.

“Sekolah Rakyat ini berbeda. Kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi menjalankan misi besar untuk memutus rantai kemiskinan. Inilah jembatan emas bagi keluarga-keluarga yang selama ini tidak memiliki harapan,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 74 persen keluarga miskin memiliki tingkat pendidikan hanya sampai sekolah dasar. Selain itu, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak usia 7–18 tahun atau 7,63 persen yang belum atau tidak lagi bersekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,79 juta anak sudah tidak bersekolah lagi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2026 pemerintah meningkatkan kuota peserta didik Sekolah Rakyat dari 15 ribu lebih menjadi 45 ribu siswa.

“Kita baru bisa menyerap 45.000 anak dari sekitar 4 juta yang belum bersekolah. Ini menjadi motivasi kita bersama untuk terus memperluas jangkauan,” tegasnya.

Kementerian Sosial juga melakukan langkah proaktif dengan menjemput langsung anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, termasuk di wilayah Jakarta, untuk ditempatkan di 10 titik tambahan Sekolah Rakyat.

Agus Jabo menekankan bahwa dampak Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga keluarganya.

“Sekolah Rakyat tidak hanya mengubah satu anak, tetapi memulihkan harapan satu keluarga. Dari yang sebelumnya tidak punya harapan, kini mereka memiliki masa depan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dalam membangun sistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.

“Kalau sistemnya baik, hasilnya juga akan baik. Kepala sekolah memegang peran penting dalam memastikan semua berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan kepala sekolah dari SRMA 29 Jayapura, Yanet Berotabui, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan bekal penting bagi para pendidik.

“Materi yang kami dapatkan akan kami bawa pulang, kami adopsi, dan kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Ini menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak kami,” katanya.

Menutup kegiatan, Wamensos Agus Jabo mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata pengentasan kemiskinan.

“Sekolah Rakyat adalah jembatan emas. Tugas kita memastikan anak-anak dari keluarga miskin bisa menyeberang menuju masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

JAKARTA - Sekolah rakyat pada tahun ini diperkirakan bakal menampung hingga 30.000 ribu siswa. Jika ditambah dengan siswa pada tahun lalu, maka pada tahun ini sekolah rakyat akan menampung 46.000 siswa.

"Kalau tahun lalu hampir 16.000 siswanya, diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai sekitar 30.000 siswa. Jadi kalau 30.000 siswa ditambah sekitar hampir 16.000 maka tahun ini itu akan ada 46.000 siswa yang akan ikut proses pembelajaran di Sekolah Rakyat," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Ia menerangkan, saat ini tengah dilakukan seleksi guru dan tenaga pendidikan untuk pembelajaran tahun 2026-2027. Untuk siswanya, kata dia, tidak ada proses pendaftaran. Melainkan dengan penjangkauan.

"Jadi kita tidak ada membuka pendaftaran ya untuk siswa sekolah rakyat tapi penjangkauan, mereka keluarga-keluarga di desil satu desil dua yang ada di Dtsen, atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujar dia.

Karena tidak ada pendaftaran, ia mengimbau agar masyarakat tidak tertipu terhadap pihak yang meminta uang untuk masuk sekolah rakyat. Seleksi para calon siswanya juga diminta selektif dan tidak ada proses penyuapan.

"Untuk itu tidak perlu masyarakat itu untuk apa ya katakanlah melakukan pendekatan, apalagi sampai mau membayar, itu adalah penipuan. Jadi tidak ada itu jadi ikuti saja proses yang ada karena Sekolah Rakyat ini adalah untuk keluarga yang paling tidak mampu," ungkapnya.

"Saya ingin sampaikan, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan, jangan ada sogok-menyogok ya, jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat," jelas Mensos.

PENAJAM PASER UTARA - Kementerian Agama (Kemenag) bakal membangun Madrasah Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sekolah ini mencakup jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).

“Jadi kita melakukan peninjauan di IKN. Insya Allah banyak program Kementerian Agama yang harus segera kita wujudkan di sini. Madrasah terpadu dari raudhatul athfal, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Direktorat mana, atau aturan bagaimana dari Kementerian Agama ini akan pindah secara bertahap. Dan yang selanjutnya, kita akan juga melihat volume kerja dan sistem kerja di sini,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/2/2026).

Saat bertemu Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menag menyampaikan rencana pembangunan Madrasah Terintegrasi di bawah naungan Kementerian Agama. Kawasan pendidikan tersebut dirancang meliputi RA, MI, MTs, dan MA, dilengkapi asrama, fasilitas olahraga, masjid, serta sarana pendukung lainnya dengan kebutuhan lahan sekitar 21 hektare.

Madrasah Terintegrasi tersebut diharapkan menjadi solusi pendidikan yang lengkap dan berkualitas bagi warga IKN dan wilayah sekitarnya yang terus bertambah seiring perkembangan ibu kota baru. Kepala Otorita IKN menyatakan kesiapan untuk menyediakan lahan guna mendukung rencana tersebut.

Selain membahas pembangunan madrasah, Menteri Agama juga meninjau perkantoran pemerintahan, fasilitas kesehatan, serta rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN). Menag berdialog dengan ASN dan tenaga kesehatan untuk mengetahui pengalaman kerja serta kesiapan layanan di kawasan tersebut.

“Saya melihat ini sangat efisien, sangat efektif. karyawannya disiapkan tempat tinggal, kemudian juga kantornya juga sudah siap semuanya. Fasilitas jaringan internet itu semuanya sudah oke. Jadi saya kira teman-teman bisa lebih efisien, efektif, konsentrasi kerja di sini,” lanjutnya.

Menag menambahkan, kesiapan infrastruktur dan sistem kerja di IKN membuka peluang bagi Kementerian Agama untuk menguatkan koordinasi secara vertikal dari pusat hingga daerah tanpa harus terpusat di Jakarta.

“Mudah-mudahan pada waktunya nanti kita Kementerian Agama bisa pertama kali bisa lebih eksis di sini. Karena kita kan vertikal, jadi mengkoordinasi seluruh karyawan dari pusat sampai ke bawah itu tidak mesti harus di Jakarta, bisa kita melalui jaringan di sini,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda. Perpres tersebut diteken Presiden Prabowo pada 20 November 2025.

Dikutip dari laman situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Minggu (22/2/2026), penyelenggaraan SMA Unggul Garuda merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus untuk memenuhi kepentingan nasional melalui penyiapan sumber daya manusia unggul, terutama di bidang sains dan teknologi.

Melalui SMA Unggul Garuda, para peserta didik dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik pada bidang-bidang unggulan yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

“SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik,” disebutkan dalam Perpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kemensetneg.

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda bertumpu pada pilar tiga pilar. Pertama, penyeimbang akses, dengan memberikan akses bagi peserta didik dari berbagai latar belakang daerah dan sosial ekonomi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Kedua, inkubator pemimpin, melalui pembentukan dan penguatan karakter kepemimpinan masa depan Indonesia. Ketiga, prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat, melalui penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan pembinaan peserta didik untuk memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan sekolah ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dalam penyelenggaraannya, SMA Unggul Garuda terdiri atas SMA Unggul Garuda baru dan SMA Unggul Garuda transformasi.

SMA Unggul Garuda Baru

SMA Unggul Garuda baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“Kurikulum SMA Unggul Garuda baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan [yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi],” disebutkan pada Pasal 10 ayat (1).

SMA Unggul Garuda baru terbuka bagi calon peserta didik yang berasal dari seluruh Indonesia, yang penerimaannya mempertimbangkan aspek kemampuan akademis, latar belakang ekonomi, asal geografis, dan daya tampung sekolah.

“Seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda baru sebagaimana dimaksud meliputi jalur beasiswa dan jalur reguler,” bunyi Pasal 16.

SMA Unggul Garuda Transformasi

Sementara itu, SMA Unggul Garuda transformasi adalah SMA Unggul Garuda yang meliputi SMA atau madrasah aliyah (MA) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat dengan pengayaan sehingga peserta didiknya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih dari SMA/MA yang memenuhi kriteria paling sedikit (1) berlokasi di Indonesia, memiliki akreditasi A, dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional,” ketentuan pada Pasal 18 ayat (1).

SMA/MA ini diberikan pengayaan oleh Kemendiktisaintek meliputi setidaknya program pelatihan manajemen sekolah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dan pembinaan peserta didik SMA Unggul Garuda transformasi.

Pendanaan serta Pemantauan dan Evaluasi

Di dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2025 juga dituangkan mengenai ketentuan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diamanatkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan dilaporkan kepada Presiden.

“Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda paling sedikit enam bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan,” ketentuan Pasal 20 ayat (1).

Terkait pendanaan, pada Pasal 21 ditegaskan bahwa penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meresmikan Gedung Pendidikan Ibnu Abbas BSD di kawasan Serpong, Tangsel,Banten. Peresmian tersebut sebagai upaya mencetak generasi unggul.

Benyamin menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Ibnu Abbas atas komitmennya dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pembangunan gedung pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada sarana fisik, tetapi juga pada pembentukan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing di tengah tantangan era disrupsi.

“Peresmian gedung ini merupakan wujud nyata giat bersama dalam mempercepat lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan,” ujar Benyamin, Rabu (11/2/2026).

Benyamin juga menyinggung kasus pelecehan terhadap murid sekolah dasar yang sempat terjadi di Tangerang Selatan dan kini tengah diproses secara hukum. Benyamin menilai kejadian tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat bimbingan dan pengawasan terhadap para guru, termasuk penguatan pendidikan adab dan perilaku.

Benyamin menjelaskan jumlah guru di Tangerang Selatan cukup besar, sehingga pembinaan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan berbasis nilai agama, adab, dan perilaku dinilai mampu menjadi penyeimbang pendidikan intelektual agar anak-anak tidak terjebak pada pengaruh negatif di era disrupsi.

“Selain membina murid, guru juga perlu bimbingan dan pengawasan yang intensif. Pendidikan adab, perilaku, dan nilai agama harus terus diperkuat untuk mengimbangi pendidikan intelektual anak-anak kita,” tegasnya.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan tugasnya sebagai penyelenggara negara untuk bisa melaksanakan amanah konstitusi, yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua.

“Undang-undang Sisdiknas itu memberikan kita dua pesan penting, yang pertama adalah pemenuhan hak pendidikan semua warga negara yang disebut dengan education for all, dan kedua pelayanan pendidikan yang diberikan itu adalah yang bermutu, berkualitas atau yang diberikan itu bukan asal-asalan,” ucapnya.

Abdul Mu'ti juga menyampaikan telah berusaha memenuhi amanah konstitusi dengan membuka jalur pendidikan bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga ada pendidikan informal dan pendidikan non formal.

“Pendidikan formal kami sudah banyak, tetapi yang masih menjadi tantangan kita adalah angka tidak sekolah dan angka putus sekolah, masih lumayan tinggi. Apalagi ada yang putus sekolah dari SMP ke Sekolah SMA, itu angkanya dari waktu ke waktu cenderung meningkat, ujarnya.

Menurut Abdul Mu’ti, karena itu kebijakan Mendikdasmen dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan itu dengan cara tidak hanya schooling yaitu pendidikan dengan jalur formal, tetapi harus diperkuat dengan learning, yaitu dengan jalur non formal dan informal.

Abdul Mu’ti menambahkan selama ini ada pemahaman bahwasanya sekolah atau belajar itu hanya di formal saja, oleh karenanya Mendikdasmen ingin memperluas layanan itu karena itu juga merupakan Undang-Undang Sikdisnas.

“Karena itu adalah amanat Undang-Undang Sikdisnas dan karena tidak semua orang bisa belajar di sekolah formal,” tuturnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan aktif TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan tanpa biaya untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan berkualitas.

Prabowo menyatakan bahwa dukungan dari TNI-Polri diperlukan bukan hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam pembinaan karakter peserta didik. Ia mendorong agar anggota TNI dan Polri tidak hanya hadir tapi juga berperan dalam memberi teladan bagi para siswa.

“Saya minta juga bantuan TNI dan Polri secara bergilir mungkin mengirim beberapa perwira untuk bantu. Mungkin dikunjungi, bergiliran dan dibina, diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik ya, cara pakai baret yang baik,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, dikutip Rabu (14/1/2026).

Menurut Prabowo, pengalaman dalam disiplin dan ketertiban yang dimiliki oleh TNI dan Polri bisa menjadi modal penting dalam menguatkan karakter anak-anak yang mengikuti program ini. Ia mencontohkan bagaimana mereka bisa mengajarkan hal-hal sederhana namun penting seperti cara berpakaian rapi dan disiplin dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Selain itu, Prabowo turut mengingatkan para guru agar selalu menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan yang menjadi bagian utama dari pembentukan karakter anak.

“Semua unsur yang bekerja keras untuk sekolah rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru terima kasih, kepala sekolah terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh. Ya. Guru harus memberi contoh. Saya minta para guru selalu memberi yang terbaik, memberi contoh. Tampil di depan murid harus dalam keadaan yang baik, yang tertib, yang rapi ya,” katanya.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta agar jajaran menteri terkait seperti Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bekerja sama mengatasi kendala yang masih ada, seperti kekurangan fasilitas sekolah dan perlengkapan pembelajaran, sehingga program ini bisa berjalan optimal.

“Saya minta Seskab dan Mensesneg bantu, Mensos bantu, Menko-Menko diatur nanti. Kalau kita lihat, kita kunjungi, kita lihat lagi yang kurang apa, kita perbaiki ya kan. Kalau ada baret-baret yang kekecilan, diganti yang tidak kekecilan ya,” ujarnya.

Prabowo menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menargetkan pembukaan 500 sekolah Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.

JAKARTA - Pendidikan anak merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan keluarga. Oleh karena itu, para orangtua diingatkan agar tidak membiarkan anak-anak mereka putus sekolah.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana saat kegiatan reses sekaligus penyaluran aspirasi pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten.

“Pesan saya kepada seluruh orangtua, jangan sampai anak-anak kita putus sekolah. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan keluarga,” ujar Bonnie di hadapan orangtua siswa dan pihak sekolah,dikutip Senin (22/12/2025).

Bonnie menyampaikan angka anak putus sekolah sangat tinggi berdasarkan laporan Kemendikdasmen mencapai 7,1 juta orang, khusus di Pandeglang angkanya mencapai 7.193 orang.

Oleh karena itu, dia menegaskan negara punya kewajiban untuk menekan angka tersebut. PIP merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab negara agar anak-anak tetap bersekolah meski menghadapi keterbatasan ekonomi. Menurutnya, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah.

“Bayangkan jika anak-anak menyerah pada keadaan ekonomi keluarga, membantu orangtua bekerja, dan akhirnya tidak melanjutkan sekolah. Padahal dunia kerja justru membutuhkan sumber daya manusia yang berpendidikan,” kata legislator PDIP tersebut.

Bonnie menjelaskan bantuan PIP diberikan sesuai jenjang pendidikan, yakni siswa SD sebesar Rp450 ribu per tahun, SMP Rp750 ribu per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp1,8 juta per tahun. Ia menegaskan dana tersebut berasal dari anggaran negara.

“Dana Program Indonesia Pintar ini bukan uang pribadi dan bukan uang partai, melainkan uang negara yang berasal dari pajak rakyat dan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk pendidikan anak-anak,” ujarnya.

Bonnie juga mengingatkan agar bantuan PIP dimanfaatkan sesuai peruntukannya, seperti membeli seragam, sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan atau imbalan dalam proses pencairan bantuan.

“Saya datang langsung ke sini untuk memastikan bantuan benar-benar diterima dan dimanfaatkan dengan baik. Tugas kami di DPR bukan hanya menyusun anggaran, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya,” katanya.

SEBUAH sudut di Jakarta Timur, belasan anak duduk rapi di depan laptop. Jari-jemari mereka lincah menggerakkan kursor, membentuk pola warna, garis, dan tipografi. Enam bulan lalu, sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah menyentuh laptop.

Inilah Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 di Jakarta Timur (Jaktim), tempat anak-anak dari keluarga prasejahtera menjalani pendidikan berasrama yang menekankan kedisiplinan, kesehatan, dan kemampuan digital.

Guru besar transformasi itu adalah kepala sekolah mereka, Regut Sutrasto yang sejak awal mendampingi murid-murid Sekolah Rakyat.

"Anak-anak sudah terbiasa menggunakan laptop… salah satunya ini adalah dengan pemanfaatan teknologi digital, dan anak-anak sudah mulai belajar dengan mata pelajaran desain grafis. Dan ini adalah muatan lokal kami untuk membedakan. Ini adalah keunggulan dari kami," kata Regut dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/12/2025).

Tantangan awal bukan main. Hampir seluruh siswa datang dari kondisi ekonomi sulit, beberapa bahkan berada di ambang putus sekolah. Kemampuan akademik mereka beragam, nyaris tidak ada yang pernah belajar komputer sebelumnya.