ROMA - Penutupan Selat Hormuz dapat memicu krisis harga pangan global yang parah dalam waktu enam hingga 12 bulan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan hal itu pada hari Rabu (21/5/2026).

FAO menyebut gangguan tersebut sebagai "awal dari guncangan agrifood sistemik."

Badan yang berbasis di Roma itu mengatakan gangguan tersebut bukan lagi hanya masalah pasar pengiriman atau energi, memperingatkan guncangan tersebut bergerak melalui sistem agrifood global secara bertahap.

“Guncangan tersebut terjadi secara bertahap: energi, pupuk, benih, hasil panen yang lebih rendah, kenaikan harga komoditas, kemudian inflasi pangan,” ungkap FAO dalam podcast berjudul Rekomendasi Kebijakan untuk Mencegah Krisis Pangan Global | Krisis Hormuz 2026, yang diterbitkan pada hari Rabu.

FAO mengatakan Selat Hormuz telah ditutup secara efektif sejak 28 Februari dan tetap tertutup hingga 18 Mei, mengganggu pasokan energi dan pupuk global yang sangat penting untuk produksi pertanian.

Badan tersebut memperingatkan jendela untuk tindakan pencegahan semakin menyempit dengan cepat.

FAO menambahkan, keputusan yang diambil sekarang oleh petani dan pemerintah akan menentukan apakah gangguan saat ini berubah menjadi krisis harga pangan yang lebih luas dalam beberapa bulan mendatang.

Badan PBB itu mendesak pemerintah memperluas jalur perdagangan alternatif, menghindari pembatasan ekspor, melindungi aliran pangan kemanusiaan, dan menciptakan penyangga untuk menyerap biaya transportasi yang lebih tinggi.

FAO juga menyerukan kepada pemerintah menghindari kebijakan yang dapat memperburuk persaingan pangan-bahan bakar, termasuk meningkatkan permintaan biofuel selama kekurangan, dan mengatakan respons kebijakan energi tidak boleh memperdalam risiko ketahanan pangan.

Badan tersebut merekomendasikan perluasan kredit darurat yang terjangkau untuk petani, agribisnis, dan perusahaan kecil di seluruh rantai nilai pangan, dengan jadwal pembayaran yang diselaraskan dengan periode panen dan masa tenggang setidaknya enam hingga sembilan bulan.

Selat Hormuz adalah salah satu titik hambatan energi terpenting di dunia, dan gangguan di sana telah menimbulkan kekhawatiran tentang biaya bahan bakar, pupuk, dan transportasi yang berdampak pada harga pangan global.

Indeks Harga Pangan FAO telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut, dengan lembaga tersebut menghubungkan tekanan pada pasar pangan dengan biaya energi dan pupuk yang lebih tinggi.

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri di tengah krisis politik yang semakin dalam di internal Partai Buruh yang berkuasa. Laporan tersebut muncul dari jurnalis Daily Mail, Dan Hodges, pada hari Sabtu.

Starmer menjadi PM setelah memimpin Partai Buruh meraih kemenangan telak dalam pemilu 2024. Namun, kurang dari dua tahun kemudian, pemerintahannya menghadapi penurunan approval ratings, perpecahan internal, dan tekanan yang meningkat menyusul kinerja buruk Partai Buruh dalam pemilu lokal baru-baru ini.

Dalam sebuah artikel, Hodges mengutip seorang menteri kabinet yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Starmer “memahami realitas politik” dan sedang mempertimbangkan untuk mengatur kepergiannya dengan caranya sendiri.

“Dia menyadari kekacauan saat ini tidak berkelanjutan. Dia hanya ingin dapat melakukannya dengan cara yang bermartabat dan dengan cara yang dipilihnya sendiri. Dia akan menetapkan jadwal,” kata sumber tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan masih belum jelas kapan pengumuman tersebut akan disampaikan Starmer, dengan beberapa sekutu Starmer mendesaknya untuk menunggu hingga setelah pemilu sela Makerfield yang akan datang, di mana mantan Wali Kota Manchester Andy Burnham diperkirakan akan kembali ke Parlemen sebelum kemungkinan pencalonan kepemimpinan Partai Buruh.

Tekanan pada Starmer meningkat setelah empat menteri junior mengundurkan diri pada hari Senin lalu. Menurut laporan BBC, lebih dari 80 anggota parlemen dari Partai Buruh secara pribadi atau terbuka mendesak PM Starmer untuk mundur, meskipun lebih dari 100 anggota parlemen biasa dan menteri junior kemudian menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa "ini bukan waktu yang tepat untuk kontes kepemimpinan."

Starmer tetap menantang di depan umum dan mengindikasikan bahwa dia tidak berniat mengundurkan diri.

“Negara mengharapkan kita untuk terus menjalankan pemerintahan. Itulah yang saya lakukan dan yang harus kita lakukan sebagai kabinet,” katanya awal pekan ini.

Inggris telah mengalami gejolak politik berulang kali sejak referendum Brexit 2016, dengan empat perdana menteri dari Partai Tory (Partai Buruh) menjabat selama delapan tahun berikutnya sebelum Starmer menjabat. Theresa May, Boris Johnson, dan Liz Truss semuanya mengundurkan diri setelah pemberontakan internal partai.

CARACAS - Venezuela “tidak pernah” mempertimbangkan untuk menjadi negara bagian ke-51 AS, seperti yang disarankan oleh Presiden AS Donald Trump setelah penangkapan pemimpin yang digulingkan Nicolas Maduro. Itu diungkapkan presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez.

“Itu tidak akan pernah dipertimbangkan, karena jika ada satu hal yang dimiliki oleh kami, pria dan wanita Venezuela, adalah bahwa kami mencintai proses kemerdekaan kami, kami mencintai para pahlawan dan pahlawan wanita kemerdekaan kami,” kata Delcy Rodriguez kepada wartawan saat meninggalkan sidang di Mahkamah Internasional di Den Haag.

Sejak menjabat, Rodriguez telah melonggarkan pembatasan Venezuela terhadap investasi asing di sektor minyak sementara AS telah melonggarkan sanksi terhadap minyak bumi negara itu.

Sejak Amerika Serikat menangkap Maduro pada 3 Januari, Trump telah membual tentang kendalinya atas negara Karibia yang kaya minyak itu, dan dilaporkan mengatakan kepada Fox News pada hari Senin bahwa ia "serius" mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51.

Dan dalam sebuah unggahan di jaringan Truth Social miliknya pada bulan Maret, pemimpin AS itu menulis: “Hal-hal baik terjadi pada Venezuela akhir-akhir ini! Saya bertanya-tanya tentang apa keajaiban ini? NEGARA BAGIAN, #51, ADA YANG TERTARIK?”

Presiden Donald Trump memiliki potensi negara bagian baru dalam pikirannya di tengah peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat.

Menurut reporter Fox News John Roberts, presiden berusia 79 tahun itu tertarik untuk menjadikan negara Amerika Selatan, Venezuela, sebagai negara bagian ke-51 AS.

“Baru saja selesai berbicara di telepon dengan @realDonaldTrump ... dia mengatakan kepada saya bahwa dia serius mempertimbangkan langkah untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51…” klaim Roberts dalam sebuah unggahan di X pada hari Senin, 11 Mei.

Fox News juga melaporkan bahwa Roberts telah berbicara dengan Presiden Trump pada hari Senin.

Ketika dihubungi oleh PEOPLE untuk dimintai komentar tentang apakah Trump serius untuk mencaplok Venezuela, juru bicara Gedung Putih Olivia Wales hanya menyatakan, “Seperti yang telah dikatakan Presiden, hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat sangat luar biasa. Minyak mulai mengalir dan sejumlah besar uang, yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun, akan segera membantu rakyat Venezuela yang hebat. Hanya Presiden Trump yang dapat diberi penghargaan atas revitalisasi kemitraan baru ini – dan yang terbaik masih akan datang!”

Januari lalu, militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Ibu Negara Cilia Flores.

"Tidak ada negara di dunia yang dapat mencapai apa yang telah dicapai Amerika, berhasil menangkap Maduro di tengah malam," kata Trump saat itu. "Kita akan membuat minyak mengalir sebagaimana mestinya... kita akan menjalankannya dengan benar. Kita akan memastikan rakyat Venezuela terurus."

Maduro dan Flores akan menghadapi dakwaan federal berupa konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat peledak, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan alat peledak.

Pasangan itu mengaku tidak bersalah pada sidang dakwaan mereka pada bulan Januari, di mana Maduro menggambarkan dirinya sebagai "tawanan perang."

WASHINGTON - AS dengan penuh kemenangan mengumumkan bahwa mereka telah memindahkan uranium yang sangat diperkaya (HEU) dari Venezuela dalam apa yang dipuji oleh Departemen Energi AS (DOE) sebagai kemenangan bagi Amerika dan "dunia."

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, DOE mengatakan telah menyelesaikan "pemindahan semua uranium yang diperkaya yang tersisa dari reaktor penelitian lama" di negara Amerika Selatan tersebut dan mentransfernya ke AS untuk diproses dan digunakan kembali. Jumlah yang dipindahkan adalah 13,5 kg (30 pon).

Langkah ini “mengirimkan sinyal lain kepada dunia tentang Venezuela yang telah dipulihkan dan diperbarui,” demikian bunyi pernyataan tersebut. Pernyataan itu juga memuji “kepemimpinan tegas Presiden [Donald] Trump [AS]” dalam masalah ini.

Washington memulai kembali hubungan dengan Caracas setelah pasukan AS menculik dan memenjarakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari atas tuduhan terorisme narkoba. Pemindahan uranium tersebut dikoordinasikan dengan Kementerian Sains dan Teknologi Venezuela, kata pernyataan Departemen Energi AS.

Terlepas dari bahasa dramatis seputar operasi tersebut, material tersebut belum secara publik dikaitkan dengan ancaman proliferasi yang akan segera terjadi. Uranium tersebut berasal dari reaktor sipil era Perang Dingin di dekat Caracas yang didirikan di bawah program “Atom untuk Perdamaian” yang berlangsung dari pertengahan tahun 1950-an hingga tahun 1970-an.

Para pejabat nonproliferasi AS berpendapat bahwa setiap persediaan uranium yang diperkaya tinggi (HEU) sipil, terlepas dari ukurannya, menghadirkan ancaman jangka panjang berupa pencurian, pengalihan, atau perdagangan ilegal dan pada akhirnya harus disingkirkan dari peredaran.

Transfer ke Venezuela sangat mirip dengan puluhan operasi penghapusan HEU serupa yang dilakukan selama tiga dekade terakhir sebagai bagian dari program nonproliferasi rutin yang didukung AS dan IAEA yang menargetkan reaktor penelitian sipil.

Bahkan pada puncak permusuhan Washington terhadap Maduro, tuduhan AS terhadap Caracas berpusat pada perdagangan narkoba dan korupsi, bukan pada ancaman nuklir Venezuela terhadap tanah air Amerika.

Pengumuman penghapusan tersebut terjadi ketika AS telah mencapai jalan buntu dengan Iran terkait persediaan uranium yang diperkaya yang jauh lebih besar, diperkirakan sekitar 440 kg, yang berulang kali digambarkan Trump sebagai ancaman besar bagi keamanan AS.

Washington telah menuntut Iran untuk menyerah, mengekspor, atau mengurangi persediaan uranium yang diperkaya tingginya, mendorong penangguhan pengayaan jangka panjang bersama dengan langkah-langkah verifikasi yang ketat. Para pejabat Iran menolak tuntutan ini sebagai "maksimalis," dan bersikeras bahwa pengayaan uranium adalah hak kedaulatan berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Dengan varietas unggul hasil iradiasi, potensi peningkatan indeks pertanaman dan hasil per hektare menjadi lebih terbuka

Jakarta (ANTARA) - Di tengah ancaman krisis iklim dan tekanan terhadap sistem pangan global, sawah-sawah di Subang, Jawa Barat, menghadirkan sebuah pesan yang tenang namun tegas tentang masa depan.

Bukan sekadar hamparan padi yang menguning, tetapi hasil dari kerja panjang ilmu pengetahuan yang kini mulai menjawab kegelisahan lama tentang bagaimana memastikan pangan tetap tersedia, cukup, dan berkelanjutan bagi jutaan orang.

Panen perdana benih penjenis varietas padi unggul hasil pemuliaan mutasi iradiasi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 30 April menjadi penanda sains tidak lagi berhenti di laboratorium, melainkan telah menjejak tanah, bertemu petani, dan mulai memberi dampak nyata.

Dalam kondisi saat ini yang diwarnai ancaman krisis pangan global, langkah ini menjadi penting karena menghadirkan alternatif berbasis ilmu yang terukur, bukan sekadar spekulasi.

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pemanfaatan teknologi nuklir melalui radiasi sinar gamma telah melampaui batas persepsi lama yang kerap menganggapnya sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Teknologi ini, yang selama ini identik dengan laboratorium dan energi, kini menjadi instrumen konkret untuk mempercepat peningkatan produksi pangan. Dengan varietas unggul hasil iradiasi, potensi peningkatan indeks pertanaman dan hasil per hektare menjadi lebih terbuka.

Pendekatan ini menjadi menarik karena berangkat dari prinsip dasar yang sederhana namun kuat yang memperkaya keragaman genetik tanaman untuk memperbaiki sifat-sifat yang selama ini menjadi kendala.

Tanaman yang terlalu tinggi dan mudah rebah, atau umur panen yang terlalu panjang, menjadi titik lemah yang dapat diperbaiki melalui intervensi ilmiah.

Teknologi mutasi iradiasi memungkinkan perubahan tersebut terjadi tanpa harus memasukkan gen asing, sehingga tetap berada dalam koridor yang aman untuk konsumsi dan ramah terhadap lingkungan.

Di balik hasil panen itu, terdapat proses ilmiah yang panjang dan disiplin. Teknik pemuliaan mutasi dengan iradiasi sinar gamma menggunakan sumber Co-60 dilakukan dengan memberikan dosis energi tertentu pada benih padi.

Perubahan struktur DNA yang terjadi kemudian diseleksi secara ketat oleh para pemulia tanaman. Proses ini bukan pekerjaan instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan ketelitian tinggi untuk memastikan hanya karakter terbaik yang dipertahankan.

Kemurnian genetik

Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono, menjelaskan kegiatan di Subang difokuskan pada perbanyakan benih penjenis dengan tingkat kemurnian genetik yang sangat tinggi.

Benih penjenis ini memiliki posisi penting dalam sistem perbenihan karena menjadi sumber awal bagi produksi benih dalam skala besar.

Dari benih yang sangat murni inilah akan lahir benih-benih turunan yang mampu memenuhi kebutuhan ribuan hektare sawah di masa mendatang.

Proses menjaga kemurnian tersebut juga tidak sederhana. Salah satu tahap krusial adalah roguing, yakni pembersihan tanaman yang menyimpang dari karakter yang diinginkan.

Tahap ini memastikan bahwa benih yang dihasilkan benar-benar konsisten dan berkualitas. Di sinilah terlihat bahwa sains bukan hanya soal inovasi, tetapi juga soal disiplin dalam menjaga standar.

Hasilnya mulai terlihat pada karakteristik varietas yang dihasilkan. Varietas Sidenuk, misalnya, menawarkan umur panen yang sangat genjah sekitar 103 hari dengan struktur batang yang kokoh dan potensi hasil mencapai 9,1 ton per hektare.

Di tengah kebutuhan untuk mempercepat siklus produksi, varietas ini memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan frekuensi tanam dalam setahun.

Varietas Tropiko menghadirkan keunggulan lain dengan potensi hasil yang lebih tinggi hingga 10,53 ton per hektare, kualitas nasi yang pulen, serta ketahanan terhadap hama wereng cokelat yang selama ini menjadi momok bagi petani.

Sementara itu, varietas Bestari unggul dalam jumlah anakan produktif yang banyak serta toleransi terhadap penyakit hawar daun bakteri, penyakit yang kerap menurunkan produktivitas secara signifikan.

Keunggulan-keunggulan ini menunjukkan bahwa inovasi tidak berhenti pada satu aspek, tetapi menyentuh berbagai titik krusial dalam budidaya padi, mulai dari produktivitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, hingga kualitas hasil.

Pertanian modern

Dalam dunia pertanian modern, pendekatan semacam ini menjadi penting karena tantangan yang dihadapi tidak pernah tunggal.

Namun, inovasi tidak akan berarti jika tidak sampai ke tangan petani. Di sinilah pentingnya hilirisasi, sebuah tahap yang sering menjadi titik lemah dalam ekosistem riset.

BRIN mencoba menjawab tantangan ini melalui kemitraan dengan sektor swasta seperti CV Fiona Benih Mandiri dan PT Sipetapa. Melalui skema lisensi perlindungan varietas tanaman, hasil riset didorong untuk masuk ke dalam sistem industri perbenihan nasional.

Kolaborasi ini menunjukkan keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas riset, tetapi juga oleh kemampuan membangun ekosistem yang memungkinkan hasil riset tersebut berkembang dan digunakan secara luas. Industri perbenihan menjadi jembatan penting yang menghubungkan laboratorium dengan lahan pertanian.

Mulyadi menekankan kemitraan ini menjadi kunci agar riset tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah semata.

Dengan dukungan industri, benih unggul dapat diproduksi dalam jumlah besar dan didistribusikan secara lebih cepat dan efisien. Pada titik ini, sains mulai menunjukkan wajahnya yang paling nyata yakni memberikan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari perubahan iklim hingga alih fungsi lahan, pendekatan berbasis inovasi seperti ini memberikan harapan baru.

Hal ini tidak semata menawarkan jalan pintas, tetapi menunjukkan bahwa dengan investasi pada ilmu pengetahuan, ketahanan pangan dapat dibangun secara lebih kokoh.

Panen di Subang menjadi pengingat bahwa masa depan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh kemampuan mengelola pengetahuan dan teknologi.

Ketika sains, kebijakan, dan industri berjalan seiring, maka upaya menuju kedaulatan pangan tidak lagi menjadi sekadar wacana, melainkan proses yang terus bergerak maju, perlahan namun pasti.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) layaknya hadir sebagai solusi di tengah gejolak harga pangan.

Maka kehadiran program ini kemudian menjadi salah satu instrumen kebijakan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga sarat makna keberpihakan.

Program ini memang dirancang untuk menjaga stabilitas harga beras, sekaligus memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap pangan pokok yang layak dan terjangkau.

Dengan harga acuan sekitar Rp13.500 per kilogram, SPHP menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan pasar.

Namun, memahami SPHP tidak cukup hanya pada angka dan distribusi. Program ini sesungguhnya adalah refleksi dari dinamika sistem pangan nasional yang kompleks.

Program ini bergerak di antara fluktuasi harga pasar, ketimpangan pasokan antarwilayah, hingga tantangan distribusi yang tidak selalu mulus.

Karena itu, dinamika bukan sekadar perubahan, melainkan interaksi antara berbagai faktor yang menentukan apakah kebijakan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Tujuan SPHP sendiri sangat jelas dan strategis. Pertama, mengendalikan harga beras agar tetap stabil. Kedua, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan keempat, mengurangi ketergantungan pada impor dengan memastikan ketersediaan beras di dalam negeri tetap terjaga.

Keempat tujuan ini jika dijalankan secara konsisten akan membentuk fondasi ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan, terutama di sektor pangan yang sangat sensitif.

Dikelola Bulog

Pertanyaan penting yang sering muncul adalah apakah beras SPHP sama dengan beras Bulog? Di sinilah publik perlu mendapatkan pemahaman yang lebih jernih.

Beras SPHP adalah bagian dari program stabilisasi harga yang dapat bersumber dari cadangan beras yang dikelola Bulog, tetapi tidak seluruh beras Bulog otomatis menjadi bagian dari SPHP.

Dengan kata lain, ada irisan, tetapi tidak identik. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi simplifikasi yang justru mengaburkan fungsi masing-masing instrumen dalam sistem pangan nasional.

Dalam praktiknya, dinamika SPHP sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Perubahan harga di pasar, misalnya, dapat langsung memengaruhi efektivitas program. Jika selisih harga antara beras SPHP dan beras komersial terlalu lebar, maka akan muncul distorsi, baik dari sisi permintaan maupun distribusi.

Di sisi lain, perbedaan produksi antarwilayah juga menciptakan tantangan tersendiri. Daerah surplus harus mampu terhubung secara efisien dengan daerah defisit, dan di sinilah peran logistik menjadi sangat krusial.

Keterlambatan distribusi menjadi salah satu isu klasik yang tidak bisa diabaikan. Ketika beras tidak tiba tepat waktu, maka tujuan stabilisasi harga menjadi sulit tercapai.

Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap program juga bisa tergerus. Karena itu, upaya pemerintah untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi langkah yang tidak hanya penting, tetapi juga mendesak.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meningkatkan batas maksimal pembelian beras SPHP menjadi sinyal kebijakan yang menarik.

Jika sebelumnya masyarakat hanya bisa membeli maksimal 10 kilogram, kini direncanakan meningkat menjadi 25 kilogram per konsumen, mulai 2026. Kebijakan ini tidak sekadar soal kuantitas, tetapi juga mencerminkan upaya meningkatkan akseptabilitas program di tengah masyarakat.

Langkah ini tentu memiliki implikasi yang luas. Di satu sisi, ini membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Pengawasan ketat

Di sisi lain, juga menuntut pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan. Di sinilah keseimbangan kebijakan diuji. Negara harus hadir dengan keberanian untuk memperluas akses, tetapi juga dengan ketegasan untuk menjaga integritas distribusi.

Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak statis dalam merespons dinamika pasar.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan riil di lapangan. Ini adalah pendekatan yang patut diapresiasi, karena kebijakan pangan memang tidak bisa bersifat kaku. Ia harus adaptif, responsif, dan berbasis data.

Dari sisi harga, jika diasumsikan satu kantong berisi lima kilogram, maka dengan harga Rp13.500 per kilogram, satu kantong beras SPHP berada di kisaran Rp67.500.

Angka ini tentu sangat berarti bagi banyak keluarga, terutama di tengah tekanan ekonomi. Namun, yang lebih penting dari angka adalah kualitas. Harapan masyarakat sederhana, tetapi mendasar: beras yang dibeli harus sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Karena itu, pengelolaan SPHP ke depan tidak cukup hanya fokus pada distribusi dan harga, tetapi juga pada kualitas dan transparansi.

Profesionalisme dalam pengelolaan menjadi kunci agar program ini tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka program ini akan menjadi lebih dari sekadar kebijakan, tetapi juga simbol kehadiran negara yang nyata.

SPHP bukan hanya tentang beras, tapi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan layak. Ini juga tentang keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk paling konkret.

Dan tentang harapan bahwa di tengah berbagai tantangan, selalu ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara pasar dan kemanusiaan.

Jika dikelola dengan baik, SPHP berpotensi menjadi kebanggaan nasional, bukan karena besarnya anggaran atau luasnya distribusi, tetapi karena kemampuannya menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat.

Di situlah letak kekuatan sejati sebuah kebijakan, ketika tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

BEIRUT - Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan bahwa negara itu tidak akan lagi menjadi "arena perang siapa pun", dan bahwa gencatan senjata dengan Israel harus mengarah pada upaya untuk mencapai kesepakatan permanen.

Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada publik Lebanon pada hari Jumat, ia mengatakan bahwa Lebanon bukan lagi “pion dalam permainan siapa pun, atau arena untuk perang siapa pun, dan kita tidak akan pernah menjadi seperti itu lagi”.

Pidatonya disampaikan sehari setelah gencatan senjata 10 hari diumumkan antara Lebanon dan Israel, yang memberikan jeda dari serangan Israel yang dimulai pada 2 Maret, setelah Hizbullah menembaki Israel, dan telah menyebabkan lebih dari 2.200 orang tewas dan lebih dari satu juta orang mengungsi.

Lebanon Tak Ingin Hanya Jadi Pion dalam Konflik Hizbullah dan Israel, Mungkinkah?

1. Mewujudkan Persatuan dan Kedaulatan

Aoun mengatakan bahwa mereka memasuki fase “transisi dari upaya gencatan senjata menuju upaya kesepakatan permanen yang melindungi hak-hak rakyat kita, persatuan tanah air kita, dan kedaulatan bangsa kita.”

Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang menurutnya telah membantu mengakhiri permusuhan, menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan “semua saudara Arab kita, terutama Kerajaan Arab Saudi”.

2. Tidak Melepaskan Tanah Lebanon

Aoun berjanji bahwa setiap kesepakatan yang dicapai tidak akan melanggar hak-hak negara atau melepaskan sebagian tanahnya, dan bahwa negosiasi tersebut bukanlah kelemahan atau konsesi.

Gencatan senjata diumumkan beberapa hari setelah Lebanon dan Israel mengadakan pembicaraan langsung pertama mereka dalam beberapa dekade di Washington, yang memicu kritik dari penduduk Lebanon.

3. Menghentikan Agresi Israel

“Tujuan kami jelas dan telah dinyatakan: untuk menghentikan agresi Israel terhadap tanah dan rakyat kami, untuk mendapatkan penarikan Israel, untuk memperluas otoritas negara atas seluruh tanahnya dengan pasukannya sendiri, untuk memastikan kembalinya para tahanan, dan untuk memungkinkan keluarga kami kembali ke rumah dan desa mereka, dengan aman, bebas, dan bermartabat,” kata presiden.

Israel terus menduduki wilayah Lebanon selatan meskipun ada gencatan senjata, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan tidak akan mundur selama gencatan senjata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak pasti, Indonesia justru mencatatkan capaian yang patut dicermati dengan serius, ketika stok beras nasional menembus 4,5 juta ton, bahkan diproyeksikan mencapai 5 juta ton dalam waktu dekat.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kerja panjang kebijakan, keringat petani, serta koordinasi lintas lembaga yang mulai menemukan bentuknya.

Di balik capaian ini, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting tentang apakah kelimpahan ini benar-benar telah dikelola sebagai kekuatan strategis bangsa, atau justru berpotensi menjadi titik lemah baru jika tidak diantisipasi dengan cermat.

Stok beras dalam jumlah besar secara langsung memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi, khususnya dalam menjaga harga pangan tetap terkendali.

Dalam konteks Ramadhan, ketika tekanan inflasi biasanya meningkat akibat lonjakan permintaan, situasi kali ini relatif lebih stabil. Beras yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, justru tidak memberikan tekanan berarti.

Peran Perum Bulog sebagai instrumen stabilisasi harga semakin terlihat nyata, tidak hanya dalam menjaga ketersediaan, tetapi juga dalam menahan gejolak harga di tingkat konsumen.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa target penyerapan gabah dan beras petani sebesar 4 juta ton pada 2026 bukan sekadar angka, melainkan mandat strategis yang harus dicapai melalui kolaborasi luas, mulai dari Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri.

Penegasan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh orkestrasi kebijakan yang terintegrasi dan konsisten.

Disparitas harga

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberlimpahan stok tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Salah satu isu krusial adalah disparitas antara harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan harga riil di pasar.

Ketika konsumen harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya, maka terdapat celah dalam sistem distribusi dan pengawasan yang perlu segera diperbaiki.

Di titik ini, Bulog tidak hanya dituntut sebagai penyedia stok, tetapi juga sebagai aktor utama yang memastikan distribusi berjalan efisien dan tepat sasaran.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola surplus agar tidak berbalik menjadi bumerang bagi petani. Produksi yang terus meningkat tanpa diimbangi perencanaan distribusi dan pasar yang matang berisiko menekan harga di tingkat petani.

Ketika harga jatuh, insentif untuk menanam akan melemah, dan dalam jangka panjang justru dapat mengganggu keberlanjutan produksi.

Di sinilah kelimpahan stok beras menunjukkan sifatnya sebagai pedang bermata dua: menjadi berkah jika dikelola dengan baik, tetapi bisa menjadi masalah struktural jika diabaikan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu bergerak lebih progresif dengan strategi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif. Pengembangan pasar ekspor menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan, tentu dengan memastikan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Dengan produksi yang mencapai 34,6 juta ton pada musim tanam 2024/2025, Indonesia, bahkan telah melampaui negara-negara produsen utama, seperti Thailand dan Vietnam. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi negara swasembada, tetapi juga pemain dalam perdagangan beras global.

Selain itu, diversifikasi pangan perlu kembali didorong sebagai strategi jangka panjang. Ketergantungan yang terlalu besar pada beras membuat sistem pangan rentan terhadap guncangan.

Mendorong petani untuk mengembangkan komoditas lain tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka melalui variasi sumber pendapatan.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah penguatan cadangan pangan pemerintah. Dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, keberadaan stok dalam jumlah besar memberikan ruang aman untuk mengantisipasi gangguan pasokan.

cadangan ini harus dikelola dengan sistem yang adaptif, agar tidak hanya menjadi angka di gudang, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang efektif.

Solusi simultan

Program bantuan sosial berbasis beras juga dapat menjadi solusi simultan yang tidak hanya menyerap surplus, tetapi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, inovasi dalam pengolahan beras perlu diperluas, mulai dari produk turunan, seperti tepung beras, hingga pemanfaatan dalam sektor energi, seperti bioetanol.

Pendekatan ini akan mengubah beras dari sekadar komoditas konsumsi menjadi sumber nilai tambah yang lebih luas.

Hal yang tidak kalah penting adalah menjawab pertanyaan mendasar mengenai berapa sebenarnya stok beras ideal bagi Indonesia. Dengan kebutuhan harian sekitar 150.000 ton, stok untuk satu hingga dua bulan atau sekitar 9 hingga 18 juta ton sering dianggap sebagai kisaran aman dalam konteks ketahanan pangan.

Hanya saja, angka ini tidak bisa dipandang secara statis, melainkan harus disesuaikan dengan dinamika produksi, konsumsi, serta kondisi global yang terus berubah.

Capaian stok beras saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang mendorong produksi dalam negeri, seperti peningkatan kuota pupuk bersubsidi dan penetapan harga gabah yang lebih kompetitif.

Kebijakan ini memberikan sinyal kuat kepada petani bahwa produksi pangan adalah prioritas nasional yang mendapatkan dukungan nyata.

Jadi, keberhasilan ini sejatinya harus dibaca sebagai momentum, bukan tujuan akhir. Indonesia telah menunjukkan bahwa swasembada beras bukanlah mimpi yang mustahil.

Menjaga keberlanjutannya membutuhkan lebih dari sekadar produksi tinggi. Hal ini memerlukan tata kelola yang cerdas, distribusi yang efisien, serta kebijakan yang berpihak pada keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.

Di sinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Ketika stok melimpah, negara dituntut untuk berpikir lebih jauh, melampaui logika ketersediaan menuju logika keberlanjutan.

Jika momentum ini mampu dimanfaatkan dengan tepat, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang mandiri pangan, tetapi juga bangsa yang mampu mengelola kelimpahan sebagai kekuatan strategis yang mencerahkan dan memberdayakan.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta adanya penguatan intensifikasi pertanian sebagai strategi utama dalam mencegah potensi krisis pangan di tengah dinamika geopolitik global dan perubahan iklim.

"Tadi, kami sampaikan ke Pak Menteri (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) supaya kalau mengenai pangan ini, mengenai beras sebaiknya kita jangan terlalu bicara besar-besar mengenai ekstensifikasi dari pada lahan pertanian ini, tapi yang penting intensifikasi," kata Titiek usai rapat kerja dengan Menteri Amran di Jakarta, Selasa.

Titiek menekankan ke depan kebijakan pertanian sebaiknya tidak terlalu berfokus pada perluasan lahan atau ekstensifikasi yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Sedangkan, saat ini Indonesia membutuhkan persiapan jangka pendek terutama menghadapi dampak geopolitik global termasuk kekeringan akibat fenomena El Nino.

Sebagai gantinya, ia mendorong intensifikasi pertanian melalui peningkatan frekuensi tanam, seperti dari satu kali menjadi dua kali, atau dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun.

Menurutnya langkah tersebut lebih efisien dan dapat menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan tanpa harus membuka lahan baru yang membutuhkan investasi besar.

"Nah, ini kan jumlahnya nanti juga akan sama gitu, dari pada kita ekstensifikasi, biayanya mahal," ujarnya.

Selain intensifikasi, ketersediaan air menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Untuk itu, ia mendorong peningkatan bantuan pompa air serta perbaikan saluran irigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

"Bantuan-bantuan pompa air diperbanyak. Kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya ini hasil dari pada pertanian kita bisa meningkat," ucapnya.

Dalam rapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR itu, Titiek juga mengaku bahwa pihaknya membahas dampak situasi geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pangan nasional.

Penutupan Selat Hormuz serta kenaikan harga bahan bakar menjadi perhatian karena dapat berdampak pada biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri.

Selain itu, ancaman perubahan iklim seperti El Nino yang diperkirakan berlangsung panjang juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

"Tadi, sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa kalau stok kita Alhamdulillah, insya Allah cukup, stok pangan terutama beras," imbuh Titiek.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional sebesar 4,6 juta ton dalam kondisi aman untuk menghadapi tekanan geopolitik global serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

Dalam rapat kerja itu, Amran mengatakan cadangan beras per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, meningkat dari posisi sebelumnya 4,5 juta ton, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional Indonesia.

"Cadangan beras hari ini, per tadi pagi tanggal 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jadi, kemarin 4,5, sekarang 4,6 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan kembali mengalami fenomena El Nino yang kuat. Di sebagian besar wilayah Nusantara, El Nino umumnya ditandai dengan musim kemarau yang lebih panjang dan kering.

Prediksi tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak untuk berupaya beradaptasi menghadapi kemarau kering agar dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dapat diminimalkan.

Di belahan dunia lain, dampak El Nino dapat terjadi sebaliknya, yakni memicu hujan berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan banjir.

Sebetulnya bagi Indonesia, El Nino kuat bukan kejadian pertama kali. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1997–1998 dan 2015–2016.

Pada periode tersebut, El Nino kuat di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan kekeringan luas, krisis air bersih, hingga gangguan produksi pangan.

Sejumlah peneliti bahkan menyebut El Nino kuat yang diprediksi terjadi tahun ini sebagai “Godzilla”, istilah populer untuk menggambarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Salah satu sektor yang perlu bersiap menghadapi cuaca kering ekstrem adalah sektor kehutanan dan perkebunan, terutama di wilayah hutan dan kebun yang berada di lahan gambut.

Saat musim kemarau ekstrem, lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar secara cepat dan masif, sehingga berpotensi membahayakan warga di sekitar lokasi, bahkan hingga masyarakat di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bak api dalam sekam

Gambut mudah terbakar karena materialnya berasal dari serasah tumbuhan (akar, batang, cabang, ranting, dan daun) yang melapuk dalam kondisi tergenang.

Ketika mengering, gambut menjadi seperti tembakau kering yang sangat mudah terbakar. Di sisi lain, lapisan gambut yang tebal sulit dipadamkan, layaknya api dalam sekam.

Pada permukaan atas, lahan gambut sering tampak belum atau tidak terbakar, padahal di bawahnya tersimpan bara api yang berbahaya.

Namun demikian, bangsa Indonesia tidak boleh pesimistis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Indonesia telah berulang kali menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.

Upaya mitigasi memang tidak selalu berhasil, tetapi ada pula langkah mitigasi yang terbukti efektif sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.

Instrumen mitigasi

Berbagai praktik baik dalam pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut beserta instrumen pendukungnya perlu kembali dipromosikan agar para pihak berwenang dapat bersiap menghadapi El Nino.

Instrumen pertama yang penting dipastikan adalah kondisi sekat kanal (canal blocking) di lahan gambut. Sekat pada saluran umumnya terbuat dari bahan nonpermanen seperti kayu atau karung berisi tanah sehingga memerlukan perawatan berkala.

Sekat permanen dengan beton dan tulangan besi pun tidak sepenuhnya aman dari kerusakan. Karakter lahan gambut yang cenderung masam, serta lapisan tanah mineral di bawahnya yang kerap mengandung pirit, yang menjadi sangat asam ketika terpapar udara, membuat sekat permanen rentan mengalami kerusakan akibat korosi.

Ketika sekat kanal rusak, air dari lahan gambut akan keluar tanpa terkendali. Pada musim kemarau, kanal tanpa sekat justru mempercepat hilangnya cadangan air dari lahan gambut sehingga perbaikan harus segera dilakukan.

Kedua, memastikan instrumen berupa titik sumur bor dengan pipa yang telah dibenamkan di lahan —yang dibangun dalam sepuluh tahun terakhir— berada dalam kondisi baik dan mudah diakses. Titik sumur bor yang rusak perlu segera diperbaiki agar siap digunakan saat dibutuhkan.

Ketiga, memastikan stasiun-stasiun monitoring kedalaman muka air tanah berfungsi dengan baik serta dapat dipantau secara real time dari jarak jauh. Data tersebut memungkinkan daerah berisiko tinggi kebakaran diprediksi lebih dini.

Pada era pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla dan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, ketiga instrumen tersebut banyak dibangun oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ribuan sumur bor, sekat kanal, dan stasiun monitoring berhasil dibangun BRG dan BRGM di Sumatera dan Kalimantan pada periode tersebut.

Sepanjang 2017–2019 saja, BRG telah membangun 13.816 unit sumur bor. Instrumen-instrumen ini terbukti membantu mengurangi kebakaran hutan gambut sekaligus menekan dampaknya.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pemerintah resmi menyatakan masa tugas BRGM berakhir melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025. Selanjutnya, tugas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dialihkan kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inventarisasi instrumen

Dalam konteks ini, pemerintah idealnya segera menginventarisasi berbagai instrumen yang telah dibangun pada era BRG/BRGM agar upaya mitigasi kebakaran hutan menjelang El Nino tidak harus dimulai dari nol.

Pemerintah juga perlu kembali melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian untuk bahu-membahu mencegah kebakaran hutan, khususnya di kawasan lahan gambut.

Selagi masih berada pada masa transisi menuju El Nino, bangsa Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Saat ini, hujan masih kerap turun di sebagian wilayah Indonesia, termasuk di sejumlah kawasan hutan gambut. Air yang masih tersedia perlu dikonservasi guna melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran.

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Sejumlah laporan dari Riau dan wilayah Sumatera menunjukkan kebakaran gambut mulai terjadi, sehingga upaya mitigasi menjadi semakin mendesak. Hanya bangsa yang mampu belajar dari pengalamanlah yang dapat terus maju di tengah perubahan iklim global yang kian menjadi keniscayaan.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Perang di Timur Tengah mungkin terasa jauh. Tapi jika pupuk tersendat, dampaknya bisa sangat dekat, bahkan sampai ke meja makan kita sendiri

Jakarta (ANTARA) - Perang di Timur Tengah sering dipahami sebagai konflik energi. Namun di balik itu, ada ancaman lain yang mengintai: krisis pangan yang dimulai dari tanah.

Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan lautan lepas, bukan hanya dilalui tanker minyak. Jalur ini juga menjadi arteri penting distribusi pupuk global, terutama pupuk nitrogen (urea).

Hampir separuh perdagangan urea dunia bergantung pada kawasan ini. Ketika konflik mengganggu stabilitasnya, yang terhenti bukan hanya aliran energi, tetapi juga aliran unsur hara yang menopang produksi pangan global.

Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi pupuk dunia, terutama pupuk nitrogen (urea) dan bahan baku pupuk fosfat.

Secara global, kawasan ini menyumbang sekitar 15–20 persen produksi pupuk nitrogen, dan mendominasi perdagangan internasional dengan hampir 40–50 persen ekspor urea global berasal dari negara-negara Teluk.

Qatar, Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, dan Oman memiliki keunggulan karena ketersediaan gas alam sebagai bahan baku utama. Qatar memproduksi sekitar 6 juta ton urea per tahun, sementara Iran diperkirakan mencapai 6–8 juta ton per tahun.

Arab Saudi, melalui industri petrokimia berskala besar, serta Uni Emirat Arab dan Oman, turut memperkuat posisi kawasan ini sebagai tulang punggung pasokan pupuk nitrogen dunia.

Untuk pupuk fosfor, Arab Saudi juga merupakan salah satu produsen utama dunia dengan kapasitas sekitar 6–7 juta ton pupuk fosfat per tahun. Ini menunjukkan bahwa Timur Tengah tidak hanya menjadi pusat pupuk nitrogen, tetapi juga bagian penting dalam rantai pasok fosfor global.

Dampak global

India, Brasil, dan China merupakan pengimpor pupuk terbesar dari kawasan Teluk.

Pada 2024, negara-negara Asia menyerap sekitar 35 persen ekspor urea, 53 persen sulfur, dan 64 persen amonia dari kawasan tersebut. Pasokan ini sangat vital, tidak hanya bagi India, Brasil, dan China, tetapi juga bagi negara lain seperti Maroko, Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia.

Ketika pasokan pupuk terganggu dan harganya meningkat, dampaknya tidak lagi bersifat lokal. India, misalnya, bergantung lebih dari 40 persen kebutuhan urea dan pupuk fosfatnya dari Timur Tengah.

Brasil bahkan hampir sepenuhnya bergantung pada impor pupuk, dengan hampir setengah pasokannya melewati Selat Hormuz. Dalam kondisi seperti ini, gangguan distribusi pupuk dapat mendorong petani mengurangi pemupukan, menurunkan hasil panen, dan pada akhirnya menekan pasokan pangan global.

Negara-negara yang bergantung pada impor pangan akan menjadi yang paling rentan ketika pasokan menyusut dan akses terhadap pangan semakin terbatas.

Mungkin kita berpikir, Indonesia punya sawah luas, harusnya aman. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu.

Ketika negara besar seperti India dan China yang bergantung pada pupuk impor dari Timur Tengah menghadapi kelangkaan pupuk, mereka akan berebut pasokan di pasar global.

Akibatnya harga pupuk naik di mana-mana. Indonesia pun ikut terdampak dan petani kita akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit: tetap pakai pupuk tapi mahal atau kurangi pupuk, tapi hasil panen turun.

Dalam jangka pendek, harga pangan bisa naik, dan dalam jangka panjang, ketahanan pangan bisa terganggu.

Tanah Indonesia

Persoalan utama di Indonesia adalah banyak tanah di negara ini sebenarnya tidak cukup subur jika tidak dibantu pupuk. Ketersediaan hara alami umumnya sangat terbatas. Tanaman tetap butuh “asupan tambahan” agar bisa tumbuh optimal.

Untuk memahami dampak krisis pupuk secara lebih konkret, kita perlu melihat kebutuhan hara tanaman pangan utama.

Tanaman padi, untuk menghasilkan 5–7 ton gabah per hektare, membutuhkan sekitar 100–150 kg nitrogen, 15–30 kg fosfor, dan 10–20 kg sulfur per hektare. Nitrogen menentukan jumlah anakan dan luas daun, fosfor berperan dalam pembentukan malai dan pengisian biji, sedangkan sulfur penting dalam sintesis protein.

Tanaman jagung bahkan membutuhkan lebih banyak nitrogen. Untuk mencapai hasil 6–10 ton per hektare, jagung memerlukan sekitar 120–180 kg nitrogen, 20–40 kg fosfor, dan 10–25 kg sulfur per hektare. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, pertumbuhan vegetatif dan pembentukan tongkol tidak akan optimal.

Kebutuhan ini jauh melampaui kemampuan alami tanah dalam menyediakan hara sehingga memerlukan tambahan melalui pupuk.

Ketika hampir separuh perdagangan pupuk nitrogen dunia bergantung pada satu kawasan dan satu jalur sempit seperti Selat Hormuz, maka konflik di wilayah tersebut menjadi ancaman langsung terhadap ketahanan pangan global.

Ketika nitrogen tidak tersedia, tanaman tidak tumbuh. Ketika fosfor tidak tersedia, tanaman tidak berbuah. Dan ketika pupuk terganggu, produksi pangan ikut terancam.

Perang mungkin terjadi jauh dari kita, tetapi dampaknya hadir di sawah dan ladang—melalui tanah, tempat kehidupan pangan bermula.

Kemandirian pupuk

Untuk meredam dampak gangguan pasokan pupuk global, diperlukan langkah kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah perlu memperkuat cadangan pupuk nasional dan memastikan distribusi yang tepat sasaran, sekaligus mendorong hilirisasi gas domestik sebagai bahan baku pupuk untuk mengurangi ketergantungan impor.

Pengembangan industri pupuk alternatif seperti pupuk organik dan hayati perlu dipercepat melalui insentif dan dukungan riset. Pada tingkat lapangan, implementasi pemupukan berimbang dan presisi harus diperluas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan hara.

Kebijakan jangka panjang perlu diarahkan pada perbaikan kesehatan tanah melalui peningkatan bahan organik dan pengelolaan mikrobiologi tanah.

Dengan pendekatan kebijakan yang menyeluruh—mulai dari energi, industri, hingga praktik budidaya—swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pasar global, tetapi diperkuat oleh kemandirian sistem pertanian nasional.

Perang di Timur Tengah mungkin terasa jauh. Tapi jika pupuk tersendat, dampaknya bisa sangat dekat, bahkan sampai ke meja makan kita sendiri.

*) Prof Dr Ir Dian Fiantis, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, dan Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, Pengurus dan Anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI)

Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Operasi militer AS di Karibia, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, telah menelan biaya hampir USD3 miliar atau mencapai Rp50,4 triliun. Bloomberg melaporkan bahwa biaya tersebut bisa bertambah bagi pembayar pajak Amerika.

Angkatan Laut AS telah mempertahankan kehadirannya di lepas pantai Venezuela dengan dalih transisi kekuasaan setelah Presiden Donald Trump memerintahkan penculikan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada awal Januari.

Keduanya saat ini berada dalam tahanan AS di New York, menghadapi tuduhan federal terkait narkoterorisme, impor kokain, dan pelanggaran senjata, yang mereka bantah.

Militer AS – yang telah dikerahkan di seluruh Karibia selatan dan Pasifik timur sejak Agustus dalam apa yang awalnya disebut misi anti-narkotika – telah memberlakukan blokade parsial untuk memastikan kepatuhan dari otoritas Venezuela yang tersisa.

Presiden Donald Trump secara terbuka mengatakan AS akan "menjalankan negara itu" sampai "transisi kekuasaan yang bijaksana" selesai.

Gedung Putih mengklaim bahwa operasi Venezuela tidak membebani wajib pajak tambahan karena pasukan yang terlibat sudah dikerahkan, tetapi perhitungan Bloomberg berdasarkan pengeluaran harian Angkatan Laut menunjukkan biaya operasional untuk puluhan kapal, jet tempur, drone, dan kapal logistik mencapai puncaknya lebih dari USD20 juta per hari dari pertengahan November hingga pertengahan Januari, yang dilaporkan mendorong totalnya menjadi lebih dari USD2,9 miliar sejak pengerahan dimulai.

Grup serang USS Ford saja menelan biaya sekitar USD11,4 juta per hari, termasuk logistik, intelijen, dukungan siber, dan latihan operasional.

Sebagian besar pengeluaran dasar ditanggung oleh pendanaan pertahanan yang ada, tetapi dengan penambahan operasi tempur, proyeksi untuk tahun ini diperkirakan akan terlampaui, kata media tersebut.

Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbukti sekitar 303 miliar barel – sekitar 17% dari total global dan terbesar di dunia. AS telah menengahi kesepakatan 50 juta barel dengan otoritas sementara Venezuela dan menggunakan kehadiran militernya untuk memastikan pendapatan dikelola sesuai dengan ketentuan Washington.

Pernyataan Trump baru-baru ini menunjukkan bahwa kehadiran yang berkelanjutan juga berfungsi sebagai peringatan bagi aktor regional lainnya.

Selain Venezuela, ia telah mengeluarkan ancaman kepada Kolombia, Meksiko, Kuba, dan Panama, dengan alasan narkoba, migrasi, dan kontrol strategis. Ia tidak mengesampingkan operasi darat di masa depan.

Tindakan Washington terhadap Venezuela telah menuai kecaman internasional yang luas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan tujuan Amerika adalah "untuk mendominasi ekonomi dunia" dan "mengendalikan semua jalur untuk memasok sumber daya energi bagi negara-negara terkemuka di dunia dan semua benua."