Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta adanya penguatan intensifikasi pertanian sebagai strategi utama dalam mencegah potensi krisis pangan di tengah dinamika geopolitik global dan perubahan iklim.

"Tadi, kami sampaikan ke Pak Menteri (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) supaya kalau mengenai pangan ini, mengenai beras sebaiknya kita jangan terlalu bicara besar-besar mengenai ekstensifikasi dari pada lahan pertanian ini, tapi yang penting intensifikasi," kata Titiek usai rapat kerja dengan Menteri Amran di Jakarta, Selasa.

Titiek menekankan ke depan kebijakan pertanian sebaiknya tidak terlalu berfokus pada perluasan lahan atau ekstensifikasi yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Sedangkan, saat ini Indonesia membutuhkan persiapan jangka pendek terutama menghadapi dampak geopolitik global termasuk kekeringan akibat fenomena El Nino.

Sebagai gantinya, ia mendorong intensifikasi pertanian melalui peningkatan frekuensi tanam, seperti dari satu kali menjadi dua kali, atau dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun.

Menurutnya langkah tersebut lebih efisien dan dapat menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan tanpa harus membuka lahan baru yang membutuhkan investasi besar.

"Nah, ini kan jumlahnya nanti juga akan sama gitu, dari pada kita ekstensifikasi, biayanya mahal," ujarnya.

Selain intensifikasi, ketersediaan air menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Untuk itu, ia mendorong peningkatan bantuan pompa air serta perbaikan saluran irigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

"Bantuan-bantuan pompa air diperbanyak. Kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya ini hasil dari pada pertanian kita bisa meningkat," ucapnya.

Dalam rapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR itu, Titiek juga mengaku bahwa pihaknya membahas dampak situasi geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pangan nasional.

Penutupan Selat Hormuz serta kenaikan harga bahan bakar menjadi perhatian karena dapat berdampak pada biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri.

Selain itu, ancaman perubahan iklim seperti El Nino yang diperkirakan berlangsung panjang juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

"Tadi, sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa kalau stok kita Alhamdulillah, insya Allah cukup, stok pangan terutama beras," imbuh Titiek.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional sebesar 4,6 juta ton dalam kondisi aman untuk menghadapi tekanan geopolitik global serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

Dalam rapat kerja itu, Amran mengatakan cadangan beras per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, meningkat dari posisi sebelumnya 4,5 juta ton, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional Indonesia.

"Cadangan beras hari ini, per tadi pagi tanggal 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jadi, kemarin 4,5, sekarang 4,6 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Problem kelangkaan lahan dinilai menjadi tantangan utama pengembang properti dalam berekspansi tahun depan.

Mengantisipasi hal tersebut, Presiden Direktur Paramount Land M Nawawi mengatakan selama puluhan tahun melakukan pengembangan kawasan, pengembang selalu dihadapkan pola tantangan yang serupa yakni kelangkaan lahan.

Oleh karena itu, developer umumnya memilih dua strategi besar, yakni ekstensifikasi atau intensifikasi. Menurutnya, ketika lahan semakin terbatas, pilihan yang realistis adalah intensifikasi.

“Lahan semakin terbatas, pilihan yang realistis adalah intensifikasi, membangun lebih tinggi dan mengoptimalkan lahan yang ada tanpa menambah luas wilayah,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Dia menjelaskan salah satu upaya intensifikasi yang kami lakukan adalah menambah fasilitas dan menghidupkan kawasan melalui pembangunan beragam pusat aktivitas. Lahan kosong, lanjutnya, diarahkan jadi bagian dari ekosistem ekonomi, sehingga fasilitas disebar dari skala lingkungan, kecamatan, regional, hingga berpotensi kelas internasional.

Dia mengatakan, perluasan kawasan Gading Serpong sudah tidak mungkin maka pembangunan vertikal dan redevelop­ment menjadi strategi utama.

Sejak awal pengembangan Gading Serpong, Paramount Land sudah mengantisipasi kelangkaan lahan ke depan. Oleh karena itu, kata Nawawi, pihaknya sudah menyisakan sekitar 15% sebagai cadangan pengembangan jangka panjang.

“Saat ini, total landbank kami di Gading Serpong ada sekitar 180 hektare,” jelasnya.

Chrissandy Dave, Direktur Sales & Marketing Paramount Land menilai sepanjang tahun 2025, perseroan masih mampu positif di tengah dinamika industri properti nasional.

“Dari sisi kinerja penjualan, Paramount Gading Serpong mencatat pencapaian yang baik," katanya. Sepanjang kuartal III/2025, perseroan mencatat pendapatan senilai Rp5,03 triliun atau 90% dari target.

Pendapatan perseroan didukung oleh pergeseran strategis dari mengejar volume unit ke pengembangan produk bernilai tinggi atau luxury value. Dia menyampaikan bahwa 2026 akan menjadi tahun perluasan fasilitas.

Sejalan dengan strategi intensifikasi, perseroan juga melakukan pembaruan identitas lewat The Paramount Tree.

M. Nawawi menambahkan identitas, logo, dan tagline baru ini menjadi fondasi untuk fase baru, serta komitmen untuk mengembangkan kawasan dengan tanggung jawab, memperluas fasilitas dan peluang, serta memastikan relevansi kawasan bagi generasi kini dan nanti.

Pengembangan kawasan saat ini telah masuk fase kedewasaan kawasan dengan skala kota yang sudah terbentuk hingga konsistensi kualitas dan integrasi hunian, komersial, serta gaya hidup.

Sementara itu, Hendra Hartono, CEO dan Co-Founder Leads Property, menekankan bahwa pengembangan township skala besar saat ini cenderung hanya bisa dilakukan oleh developer berpengalaman yang telah memiliki landbank sejak lama.

“Developer besar yang telah memegang lahan sejak sebelum 1998 lebih mampu mengembangkan proyek township. Sedangkan developer baru, termasuk yang berasal dari luar negeri, lebih sering menggarap perumahan skala kecil atau bermitra dengan pemain besar,” jelasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan pemerintah memangkas sebagian ekspor crude palm oil (CPO) untuk mendukung program perluasan biodiesel B50 yang akan mulai diimplementasikan pada 2026.

Kebijakan ini, kata dia, masih dalam tahap kajian dan menjadi salah satu opsi pemenuhan kebutuhan bahan baku biodiesel di dalam negeri.

"Kalau penambahan kebutuhan CPO, ada tiga konsep untuk memenuhinya, intensifikasi lahan, membuka lahan baru, dan memangkas sebagian yang diekspor," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (14/10).

Apabila opsi pemangkasan ekspor dilakukan, maka akan dibuat kebijakan DMO (domestic market obligation) baru untuk sektor CPO.

"Kalau alternatif ketiga yang dipakai, maka salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri melalui DMO," imbuhnya.

Namun, Bahlil menegaskan, opsi DMO sawit ini masih bersifat wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

"Masih opsi," katanya singkat.

Ia menjelaskan, rencana implementasi B50 telah disepakati dalam rapat terbatas kabinet dan ditargetkan mulai dijalankan pada semester II tahun 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari penerapan B40 yang sudah berjalan saat ini.

"Sudah diputuskan di ratas kemarin, kita akan melakukan konversi dari B40 ke B50. Kalau B50 diterapkan, kita tidak lagi impor solar," kata Bahlil.

Menurutnya, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 4,9 juta kilo liter solar per tahun. Dengan penerapan B50, impor tersebut dapat ditekan hingga nol, yang sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan menghemat devisa negara.

Selain itu, peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel dinilai akan menciptakan efek berganda pada sektor perkebunan dan industri daerah.

"Kalau kita tambah CPO, otomatis ada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Ini bagian dari trigger ekonomi di daerah," ujarnya.