Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembukaan rekrutmen hingga 30.000 tenaga profesional dalam upaya percepatan pembangunan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putihmenyisakan sejumlah catatan kritis, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) hingga potensi beban anggaran negara.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa perekrutan 30.000 manajer tersebut menjadi bagian dari tahap operasionalisasi koperasi yang kini tengah digenjot pemerintah.

Dia menjelaskan para tenaga profesional yang akan mengisi posisi manajer akan memegang peran sentral dalam mengelola berbagai lini usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, klinik desa, lembaga keuangan mikro, hingga sektor logistik dan pergudangan.

“Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 30.000 itu nanti memang punya tanggung jawab manajerial untuk mengelola semua jenis kegiatan yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dengan cakupan usaha yang luas, Ferry berharap manajer yang ditugaskan memiliki kemampuan kewirausahaan yang memadai agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan program pelatihan bagi para manajer terpilih.

“Kami, Kementerian Koperasi memang diminta untuk memberikan modul-modul pelatihan bagi manajer-manajer yang setelah lolos dari hasil seleksi nanti dibekali dengan, yangpertama, tentu pengetahuan tentang koperasinya itu sendiri, yangkedua, tentang kemampuan manajerialnya,” jelasnya.

Ferry juga memastikan proses rekrutmen dilakukan melalui panitia seleksi (pansel). Status para manajer nantinya bukan aparatur sipil negara (ASN), melainkan pegawai BUMN. Adapun terkait skema penggajian, pemerintah masih mematangkan regulasi sebagai dasar pembiayaan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, Ferry belum dapat memastikan apakah sumber gaji akan berasal dari APBN atau skema lainnya.

“Nah ini akan dikeluarkan Peraturan Presiden khusus untuk pengadaan SDM, termasuk di dalamnya adalah sumber keuangan untuk pembiayaan gaji para manajer yang diterima,” ujarnya.

Berdasarkandashboardresmi Simkopdes, sebanyak 5.653 titik pembangunan fisik KopDes Merah Putih telah rampung per 20 April 2026. Adapun, total pembangunannya sebanyak 35.498 titik.

Risiko Anggaran dan Kesiapan SDM

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai pembentukan KopDes/Kel Merah Putih sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan serentak seperti saat ini.

Dia mengemukakan pengalaman empiris menunjukkan banyak koperasi yang tidak bertahan, sehingga diperlukan proyek percontohan (pilot project) terlebih dahulu. Jika terbukti berhasil, lanjut dia, model tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah lain.

Di sisi lain, dia menilai perekrutan manajer besar-besaran berisiko menimbulkan tekanan fiskal jika tidak diimbangi dengan perencanaan matang, terlebih di tengah dinamika ekonomi global.

“Kalau sekarang perekrutan langsung 30.000 [manajer], jika gagal maka boncos di APBN. Apalagi banyak manajer KopDes yangfresh graduatedan minim pengalaman,” kata Esther ketika dihubungi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian akibat konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya, Israel, perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Indef menilai konflik geopolitik berisiko menekan daya beli masyarakat, seiring dengan kenaikan harga energi dan meluasnya inflasi, terutama jika konflik berlangsung lebih lama hingga mengganggu kinerja ekspor dan impor.

“Harus menyiapkan bantalan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi ini tentu punya risiko menggerus ruang fiskal yang makin sempit dalam APBN. Ini mitigasi dan strategi untuk meminimalkan dampak negatif dari perang ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi sempat meningkat dari sekitar 150.223 unit pada 2015 menjadi 152.174 unit pada 2017, sebelum kemudian mengalami penurunan cukup tajam hingga 123.048 unit pada 2019.

Setelah itu, jumlah koperasi kembali menunjukkan tren pemulihan secara bertahap hingga mencapai 131.617 unit pada 2024. Pada 2023, total koperasi yang beroperasi tercatat sebanyak 130.119 unit yang didominasi oleh koperasi konsumen, disusul koperasi produsen, simpan pinjam, jasa, dan pemasaran.

Dihubungi terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai rencana pemerintah merekrut 30.000 manajer untuk KopDes/Kel Merah Putih merupakan langkah yang positif dan strategis, namun perlu diimplementasikan secara terukur agar efektif.

“Secara jumlah, target ini cukup ambisius tetapi masih realistis, mengingat setiap tahun Indonesia menghasilkan lulusan D4/S1 dalam jumlah besar,” kata Erwin.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada kuantitas, melainkan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam mengelola entitas usaha di tingkat desa yang memiliki kompleksitas tersendiri. Dia menyorotiaspek kualitas tenaga kerja, terutama bagi lulusan baru yang masih membutuhkan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

Kadin menilai para manajer harus dibekali sejumlah kompetensi utama, mulai dari manajemen usaha dan keuangan, pemahaman rantai pasok dan distribusi, kemampuan membaca pasar dan mengembangkan produk, kepemimpinan serta pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk literasi digital untuk mendukung pemasaran dan pencatatan keuangan.

“Program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru secara signifikan, tidak hanya dari sisi manajer, tetapi juga dari aktivitas ekonomi turunan di desa. Jika berjalan efektif, KopDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tuturnya.

Namun, dalam jangka pendek, Erwin menilai terdapat potensi persaingan perebutan talenta, khususnya tenaga muda dengan kemampuan manajerial, meskipun dalam jangka panjang program ini dapat menjadi sumber pengembangan SDM nasional yang bermanfaat bagi dunia usaha.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Sebanyak 274 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tangerang, Banten, menerima suntikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta sebesar Rp27,4 miliar.

Anggaran CSR itu seluruhnya telah disalurkan kepada masing-masing KDKPM dari total yang ada sebanyak 246 Desa dan 28 Kelurahan.

Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah di Tangerang, Sabtu, mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut dinilai bisa menghidupkan ekonomi di tingkat desa.

Ia mengatakan ke depan juga akan dilakukan pembangunan fisik untuk gerai KDMP yang meliputi kantor koperasi beserta gudang logistik.

"Ini merupakan kolaborasi bersama-sama untuk membesarkan koperasi desa kelurahan merah putih, memastikan semua koperasi desa kelurahan merah putih yang ada di Kabupaten Tangerang bisa berjalan, beroperasional. Sehingga diawali dengan CSR Rp100 juta per desa dan kelurahan, semoga itu bisa dioptimalkan," katanya, menjelaskan.

Farida mengatakan meski Kabupaten Tangerang dijuluki sebagai daerah industri, namun potensi untuk melakukan pengembangan produksi pertanian sangat tinggi. Salah satunya, seperti pertanian bawang merah yang telah dilakukan uji coba dan dinyatakan berhasil.

Hal tersebut harus terus didorong agar ke depan Kabupaten Tangerang juga bisa memenuhi kebutuhan pangan ke daerah-daerah lain di Indonesia, lanjutnya.

"Artinya itu bisa menjadi salah satu potensi desa yang kemudian harus didorong. Nah itu terus didorong nanti bisa jadi salah satu unit usaha koperasi desa yaitu bertani bawang selain untuk dikonsumsi sendiri kalo ini bisa diperbesar bisa untuk pemenuhan kebutuhan bawang di daerah-daerah yang lain," katanya.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan pada tahap pertama penyaluran dana CSR untuk koperasi telah diberikan kepada 60 KDKMP dan pada saat ini seluruh unit Koperasi Desa Merah Putih telah menerimanya.

"Jadi total yang telah disalurkan selama tahun 2025 ini sebanyak 274 desa/kelurahan, dengan nominal anggaran keseluruhan sebesar Rp 27,4 Miliar," ujar dia.

Maesyal mengatakan dari total anggaran sebesar Rp27,4 miliar diberikan kepada masing-masing KDKMP sebesar Rp100 juta, yang nantinya dikelola atau dipergunakan untuk operasional usaha koperasi, adapun yang akan dikelola dalam koperasi itu berupa kebutuhan komoditi untuk masyarakat, di antaranya sembako, peternakan, pertanian dan gas LPG 3 kg.

"Khususnya, untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Setiap koperasi diberikan anggaran pengelolaan atau modal usaha sebesar Rp100 juta," katanya, menjelaskan.

Dalam hal ini, ia mengatakan selain memberikan bantuan permodalan usaha Pemerintah Kabupaten Tangerang juga meluncurkan Aplikasi Penatausahaan KDKMP, sebagai bentuk modernisasi tata kelola.

"Kami ingin memastikan bahwa koperasi kita dikelola secara profesional dan mampu berkembang sesuai kebutuhan zaman," katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Sony mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tangerang tentunya memiliki potensi yang sangat besar.

Lebih lanjut ia mengatakan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah industri dan salah satu penyangga ibu kota DKI Jakarta menjadi daerah strategis untuk meningkatkan sektor investasi.

"Dari situ saja sudah kelihatan potensinya, potensi koperasinya. Tinggal, nanti pengawasannya harus dilakukan dengan ketat agar koperasi ini benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengungkap biaya pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit sudah sesuai perhitungan dan rasional.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Joao menuturkan, penggunaan indeks konstruksi justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni mencapai sekitar Rp600 triliun.

Dia merincikan, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

Kendati demikian, Joao mengakui bahwa saat ini Agrinas masih menghadapi tantangan untuk mengejar target pembangunan harian. Pasalnya, Agrinas membidik pembangunan sekitar 2.930 titik.

“Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan pembangunan fisik gerai KopDes/Kel Merah Putih ditargetkan rampung pada 2026. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas pada 12 Oktober 2025.

Ferry menuturkan, Kepala Negara RI meminta agar percepatan pembangunan fisik gerai, kelengkapan, serta fasilitas pendukungnya, termasuk gudang KopDes/Kel Merah Putih di setiap titik lantaran banyak desa yang tidak memiliki aset bangunan memadai.

Adapun, arahan tersebut kembali ditegaskan dalam rapat kabinet paripurna pada 21 Oktober 2025 di Istana dan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Beliau [Presiden Prabowo] merencanakan insya Allah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April [2026] itu akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan siap beroperasi,” tutur Ferry.

Orang nomor satu di Indonesia itu berharap, nantinya setiap desa memiliki fasilitas bangunan lengkap yang terdiri atas gudang, gerai, kendaraan truk, alat pengangkutan, serta barang-barang yang diperlukan untuk operasional koperasi.

KopDes/Kel Merah Putih, sambung dia, tidak hanya difungsikan sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa, melainkan juga berperan sebagaiofftakerbagi hasil produksi warga.

“Koperasi juga diharapkan presiden bisa berfungsi menjadi instrumen terbawah yang sekiranya ada program-program pemerintah pusat ke desa-desa itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.