JAKARTA - PT Tracon Industri mencatatkan pencapaian lebih dari 23 juta jam kerja aman (safe manhours) tanpa kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan waktu kerja (zero lost time injury/ LTI), serta nihil pencemaran lingkungan (zero environment case). Capaian ini menegaskan komitmen Tracon Industri terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (health, safety, and environment/ HSE).

Capaian ini merupakan akumulasi kinerja HSE sejak tahun 2010 hingga 31 Maret 2026 dengan total 23.045.511 jam kerja aman, yang melibatkan lebih dari 109.580 tenaga kerja di berbagai proyek perusahaan. Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 proyek aktif (ongoing) dengan tingkat risiko beragam, mulai dari low risk, medium risk, hingga high risk, yang telah dijalankan sesuai dengan standar keselamatan. Perlindungan Pekerja di Area Berisiko Tinggi Perlu Diperhatikan

Direktur Utama PT Tracon Industri, Muhammad Badri Halim menegaskan pencapaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari budaya keselamatan yang telah menjadi DNA perusahaan. “Ini adalah nyawa para pekerja yang pulang untuk menemui keluarga mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa keselamatan kerja adalah fondasi, bukan penghalang produktivitas. Kedepan kami akan terus meningkatkan standar HSE yang ketat di seluruh lini operasi sebagai bagian dari kinerja bisnis yang berkelanjutan,” katanya dalam siaran tertulis, Jumat (24/4/2026).

Pencapaian jam kerja aman mencerminkan konsistensi PT Tracon Industri dalam mengimplementasikan sistem manajemen HSE yang terintegrasi di seluruh lini operasional, baik di kantor pusat maupun di lapangan. Berbagai program peningkatan kesadaran budaya HSE terus dilakukan, mulai dari pelatihan, sosialisasi, hingga kampanye HSE yang berkelanjutan.

Perusahaan telah menyelenggarakan program-program pengembangan kompetensi keselamatan kerja, seperti kegiatan Induction, pelatihan emergency response team, basic life support, job safety analysis (JSA), serta berbagai Sertifikasi K3 sesuai risiko pekerjaan yang mengacu pada standar nasional dan internasional. Selain itu, kampanye HSE dilakukan melalui HSE Golden Rules, HSE Handbook, Safety Moment, publikasi berkala seperti HSE News dan HSE Poster, rambu serta spanduk HSE yang ditempatkan sesuai kebutuhan area pekerjaan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan standar HSE yang berlaku, PT Tracon Industri telah mendapatkan berbagai sertifikasi. Di antaranya Sertifikasi SMK3 (PP 50/2012), ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan.

Setiap pencapaian satu juta jam kerja aman merupakan hasil kontribusi keterlibatan aktif dari setiap karyawan PT Tracon Industri. Melalui HSE Reward perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan atas implementasi aspek HSE yang telah dilakukan dalam setiap pekerjaan dan untuk meningkatkan motivasi agar terus memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja. Tracon Industri Bangun Jalur Pipa Baru PGE di Area Kamojang Jabar

Badri menambahkan capaian lebih dari 23 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan kerja adalah buah dari disiplin kolektif setiap insan perusahaan, dari tangan mekanik yang penuh pelumas, hingga ruang rapat strategis direksi. “Slogan ‘Safety Start With Me!’ bukan sekedar tempelan dinding, tapi tindakan nyata yang selalu mencerminkan komitmen penuh, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan dapat terus meningkatkan jam kerja aman ini pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Dengan capaian ini, PT Tracon Industri menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya unggul dalam kinerja operasional, tetapi juga dalam penerapan standar HSE yang berkelanjutan, sekaligus terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Gresik periode 2026–2027, Alfan Wahyuddin, mendorong transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi sebagai prioritas utama guna meningkatkan daya saing kontraktor lokal di tengah dinamika industri konstruksi.

​Alfan Wahyuddin, yang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Direktur Utama PT Asuka Engineering Indonesia, resmi dikukuhkan memimpin Gapeknas Gresik untuk masa bakti dua tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Alfan mengungkapkan bahwa amanah tersebut diterima secara profesional, meski saat ini dirinya masih menuntaskan masa kepengurusan sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gresik.

​"Kami akan mendorong sistem informasi dan pelaporan berbasis digital, sekaligus membenahi tata kelola organisasi serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit," ujar Alfan di Gresik, Senin (16/2/2026).

​Menurutnya, prioritas awal kepemimpinan akan difokuskan pada ekspansi jumlah anggota aktif serta penguatan relasi strategis dengan pemerintah daerah dan regulator.

"Salah satu area krusial yang menjadi perhatian adalah kelancaran layanan perizinan dan sertifikasi, khususnya pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) bagi anggota," katanya.

​Alfan juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan roda organisasi. "Posisi ketua tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan perolehan proyek pemerintah secara pribadi," ungkapnya.

​Lebih lanjut, dia menyebut bahwa organisasi ini memiliki semangat kebersamaan, bukan tempat untuk saling berebut proyek secara tidak sehat.

"Peran kami adalah memastikan ekosistem usaha konstruksi yang sehat, adil, dan profesional,” tegasnya.

Alfan juga menjelaskan pentingnya kerja tim (teamwork) untuk menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk berkolaborasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha konstruksi di daerah.

​"Saya tidak terbiasa bekerja sendiri. Seluruh program kerja hanya dapat berjalan optimal jika tim terlibat aktif untuk mengupayakan peningkatan kualitas anggota," pungkasnya.

​Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Gapeknas Jawa Timur, H. Baso Juherman, mengatakan iklim industri konstruksi saat ini semakin terbuka.

Dia menyebut penerapan e-catalogue dan mekanisme mini kompetisi dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anggota untuk mengikuti tender secara transparan.

"Ke depan, Gapeknas diharapkan tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi juga aktif menyelenggarakan uji kompetensi bagi para anggota. Dengan pengalaman organisasi lebih dari 27 tahun, estafet penguatan ini perlu dilanjutkan oleh kepengurusan baru," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Gresik periode 2026–2027, Alfan Wahyuddin, mendorong transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi sebagai prioritas utama guna meningkatkan daya saing kontraktor lokal di tengah dinamika industri konstruksi.

​Alfan Wahyuddin, yang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Direktur Utama PT Asuka Engineering Indonesia, resmi dikukuhkan memimpin Gapeknas Gresik untuk masa bakti dua tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Alfan mengungkapkan bahwa amanah tersebut diterima secara profesional, meski saat ini dirinya masih menuntaskan masa kepengurusan sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gresik.

​"Kami akan mendorong sistem informasi dan pelaporan berbasis digital, sekaligus membenahi tata kelola organisasi serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit," ujar Alfan di Gresik, Senin (16/2/2026).

​Menurutnya, prioritas awal kepemimpinan akan difokuskan pada ekspansi jumlah anggota aktif serta penguatan relasi strategis dengan pemerintah daerah dan regulator.

"Salah satu area krusial yang menjadi perhatian adalah kelancaran layanan perizinan dan sertifikasi, khususnya pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) bagi anggota," katanya.

​Alfan juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan roda organisasi. "Posisi ketua tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan perolehan proyek pemerintah secara pribadi," ungkapnya.

​Lebih lanjut, dia menyebut bahwa organisasi ini memiliki semangat kebersamaan, bukan tempat untuk saling berebut proyek secara tidak sehat.

"Peran kami adalah memastikan ekosistem usaha konstruksi yang sehat, adil, dan profesional,” tegasnya.

Alfan juga menjelaskan pentingnya kerja tim (teamwork) untuk menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk berkolaborasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha konstruksi di daerah.

​"Saya tidak terbiasa bekerja sendiri. Seluruh program kerja hanya dapat berjalan optimal jika tim terlibat aktif untuk mengupayakan peningkatan kualitas anggota," pungkasnya.

​Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Gapeknas Jawa Timur, H. Baso Juherman, mengatakan iklim industri konstruksi saat ini semakin terbuka.

Dia menyebut penerapan e-catalogue dan mekanisme mini kompetisi dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anggota untuk mengikuti tender secara transparan.

"Ke depan, Gapeknas diharapkan tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi juga aktif menyelenggarakan uji kompetensi bagi para anggota. Dengan pengalaman organisasi lebih dari 27 tahun, estafet penguatan ini perlu dilanjutkan oleh kepengurusan baru," ujarnya.

JAKARTA - PT Delfa Indonesia Madani menegaskan komitmen sebagai perusahaan kontraktor melalui keberhasilan penyelesaian proyek pembangunan dan renovasi total Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura yang berlokasi di Jalan Proklamasi No. 81, Menteng, Jakarta Pusat. Proyek strategis ini diselesaikan tepat waktu, sesuai spesifikasi teknis, serta memenuhi standar kualitas konstruksi yang tinggi.

Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi proses perencanaan awal, penguatan struktur bangunan, pembangunan fisik, hingga penyelesaian interior secara menyeluruh. Gedung yang telah selesai dibangun terdiri dari empat lantai utama serta area rooftop yang dirancang multifungsi, dengan total pengembangan area mencapai kurang lebih 1.500 meter persegi.

Seluruh tahapan proyek dilakukan melalui pengawasan teknis yang ketat, sistem manajemen proyek yang terstruktur, serta kontrol mutu berlapis untuk memastikan hasil konstruksi yang optimal.

Selain fokus pada kekuatan struktur dan kualitas bangunan, PT Delfa Indonesia Madani juga menerapkan pendekatan desain yang modern dan representatif. Penataan ruang dirancang agar mendukung aktivitas organisasi secara efektif, sekaligus menghadirkan suasana kerja yang nyaman dan profesional.

Dengan demikian, gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi simbol identitas organisasi yang kuat dan modern.

Serah terima pekerjaan dilaksanakan secara resmi melalui penandatanganan dokumen oleh Direktur Utama PT Delfa Indonesia Madani, Delik Iskandar, MM, sebagai kontraktor pelaksana, bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Benny Ramdani, sebagai perwakilan pihak pengguna bangunan. Momen ini menandai selesainya seluruh rangkaian pekerjaan konstruksi sekaligus dimulainya pemanfaatan gedung secara penuh.

Direktur Utama PT Delfa Indonesia Madani, Delik Iskandar menyampaikan, bahwa keberhasilan proyek ini merupakan hasil dari kerja tim yang solid, koordinasi yang baik, serta komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas dan kepercayaan klien.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Delfa Indonesia Madani dalam pembangunan Gedung DPP Partai Hanura. Serah terima ini menjadi bukti bahwa kami selalu mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, serta tanggung jawab profesional dalam setiap proyek yang kami kerjakan,” ujar Delik Iskandar.

HUT ke-19, Hanura Punya Kantor DPP Baru di Jalan Proklamasi



Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa setiap proyek yang ditangani perusahaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi, keamanan struktur, serta manfaat jangka panjang bagi pengguna. Oleh karena itu, penerapan standar keselamatan kerja, efisiensi pelaksanaan, dan pemilihan material berkualitas menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

Gedung yang telah diselesaikan kini siap digunakan sebagai pusat aktivitas organisasi dengan struktur yang kokoh, tata ruang yang efisien, serta desain interior yang modern dan representatif. Kehadiran gedung ini diharapkan dapat mendukung operasional organisasi secara optimal sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna bangunan.

PT Delfa Indonesia Madani dikenal sebagai perusahaan kontraktor dan interior yang berpengalaman dalam pembangunan gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, serta berbagai proyek strategis lainnya. Dengan dukungan tenaga profesional, sistem kerja yang terstruktur, dan pengendalian mutu yang konsisten, perusahaan terus dipercaya menangani proyek berskala regional maupun nasional.

Melalui penyelesaian proyek Gedung DPP Partai Hanura ini, PT Delfa Indonesia Madani kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan karya konstruksi yang berkualitas, profesional, dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kontraktor yang mampu memberikan solusi pembangunan secara menyeluruh dan terpercaya.

Bisnis.com, JAKARTA—Setelah berganti pemegang saham pengendali (PSP), PT Leyand International Tbk (LAPD) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) terkait rencana akuisisi perusahaan kontraktor pertambangan PT Bersaudara Sinergi Sejahtera (BSS).

Kesepakatan awal ini dilakukan dengan tiga pemegang saham BSS, yakni PT JSI Sinergi Mas sebagai pemilik mayoritas, PT Sapta Sinergy Saguna, dan PT Mineral Sumber Rejeki.

Berdasarkan struktur kepemilikan saat ini, JSI Sinergi Mas menggenggam 52.500 saham atau setara 87,5%, Sapta Synergy Saguna memiliki 4.500 saham atau 7,5%, serta Mineral Sumber Rejeki sebanyak 3.000 saham atau 5%.

Setelah seluruh persyaratan dalam PPJB terpenuhi, Leyand International akan menguasai 59.400 saham atau setara 99% kepemilikan BSS.

Sementara itu, kepemilikan JSI Sinergi Mas akan terdilusi menjadi 0,875%, Sapta Sinergy Saguna menjadi 0,075%, dan Mineral Sumber Rejeki tersisa 0,050%. Seluruh pihak telah menyepakati nilai transaksi sebesar Rp59,43 miliar.

Rinciannya, pembelian saham milik JSI Sinergi Mas senilai Rp51,975 miliar, Sapta Sinergy Saguna Rp4,455 miliar, dan Mineral Sumber Rejeki Rp3 miliar. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak.

Adapun syarat pendahuluan yang wajib dipenuhi sebelum penutupan transaksi antara lain persetujuan pemegang saham perusahaan target serta diperolehnya seluruh izin, otorisasi, dan persetujuan pihak ketiga yang relevan.

“Jangka waktu pemenuhan syarat tersebut dibatasi paling lambat tiga bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian,” papar manajemen LAPD dalam keterangan resminya, Senin (2/2/2026).

Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Utama LAPD Jamal Abdul Nasir Bamadhaj, Direktur JSI Sinergi Mas Agus Subiyanto, Presiden Direktur Sapta Sinergy Saguna Muhammad Haikel Anies, serta Direktur Mineral Sumber Rejeki Sayed Noval.

Sebagai informasi, BSS merupakan perusahaan kontraktor pertambangan full service dengan wilayah operasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. BSS dikendalikan oleh PT JSI Sinergi Mas yang juga merupakan pengendali baru LAPD.

Rencana akuisisi ini sejalan dengan strategi JSI Sinergi Mas untuk mengembangkan lini usaha LAPD ke sektor energi dan pertambangan setelah resmi menguasai 51% saham perseroan. Integrasi bisnis tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih prospektif bagi LAPD.

Jakarta (ANTARA) - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meraih penghargaan kontraktor hijau terbaik pada ajang Greenship Awards GBCI 2025 dan menjadi satu-satunya BUMN konstruksi penerima penghargaan tersebut.

Penghargaan Best Green Contractor of the Year 2025 itu diberikan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) dalam ajang Greenship Awards GBCI 2025.

“Penghargaan Best Green Contractor of the Year 2025 ini menegaskan komitmen PTPP dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, berdaya saing global,” ujar Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo berdasarkan keterangannya, Jakarta, Selasa.

PTPP yang berada di bawah naungan Danantara Indonesia menyebut capaian tersebut sebagai pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan konstruksi hijau dan pembangunan berkelanjutan di sektor konstruksi nasional.

Penghargaan itu diserahkan kepada Senior Vice President Divisi Strategic Planning, Engineering and Technology PTPP Yusuf Maharani.

PTPP menyebut Greenship Awards itu berskala internasional karena GBCI terafiliasi dengan World Green Building Council (WGBC).

Perusahaan kemudian mengatakan penerapan konstruksi hijau dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi.

Upaya tersebut, menurut PTPP, meliputi efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon melalui metode kerja yang lebih ramah lingkungan, penggunaan material berkelanjutan, serta optimalisasi teknologi konstruksi modern.

Teknologi yang digunakan antara lain sistem pracetak, panel dinding ramah lingkungan, knock-down, dan prefabrikasi.

Di sejumlah lokasi proyek, PTPP juga memanfaatkan sumber energi terbarukan, antara lain panel surya dan tenaga angin, untuk menekan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Seluruh inisiatif itu, lanjut PTPP, dijalankan sejalan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) serta Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

Di sektor energi baru dan terbarukan, PTPP menyebut telah mengembangkan proyek strategis, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo-1 Jeneponto dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Selong berkapasitas 7 MWp.​​​​​​

PTPP menyatakan hingga kini perseroan telah menangani puluhan proyek bersertifikasi bangunan hijau, baik nasional maupun internasional, termasuk Greenship (GBCI), Bangunan Gedung Hijau (BGH), EDGE, hingga LEED Platinum.

Ke depan, PTPP menyatakan berkomitmen memperluas penerapan konstruksi hijau pada proyek strategis nasional maupun internasional, memperkuat inovasi teknologi ramah lingkungan, serta mendukung target emisi nol bersih 2060 melalui efisiensi sumber daya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Mayapada Healthcare Group resmi menggandeng China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) untuk membangun Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS), yang diproyeksikan menjadi rumah sakit swasta dengan luas bangunan terbesar di Indonesia.

Penunjukan CSCEC didasari oleh rekam jejak perusahaan asal China tersebut sebagai salah satu raksasa konstruksi dunia yang berpengalaman membangun gedung pencakar langit dan rumah sakit berkapasitas besar di berbagai negara.

President Director & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, menegaskan bahwa pemilihan mitra kelas dunia merupakan bentuk keseriusan dalam menghadirkan layanan medis yang mumpuni.

“Infrastruktur rumah sakit berperan penting untuk menciptakan pengalaman pasien yang aman, nyaman, dan berstandar global. Melalui kolaborasi ini, kami memastikan MHJS Tower 3 dibangun dengan standar internasional, teknologi modern, serta mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang,” ujar Navin dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Sebelumnya, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Komisaris Utama Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir, bersama pimpinan CSCEC pada Kamis (18/12/2025) lalu.

Tower 3 MHJS akan berdiri di atas lahan seluas 26.917 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 110.209 meter persegi. Gedung ini mencakup 24 lantai dan 4 lantai bawah tanah (basement).

Rumah sakit ini dirancang untuk menjawab tantangan medis kompleks masa depan dengan menghadirkan teknologi kedokteran nuklir untuk kanker, bedah tumor otak non-invasif, hingga ortopedi berbasis robotik.

Bekerja sama dengan Apollo Hospitals India, gedung baru ini juga akan difungsikan sebagai pusat transfer pengetahuan bagi para dokter spesialis.

Chief Project & Facility Officer Mayapada Healthcare, Charlie Salim, menambahkan bahwa kerja sama dengan CSCEC merupakan kelanjutan dari proyek sukses sebelumnya di Surabaya.

“Pengalaman global CSCEC menjadi fondasi penting dalam mendukung penerapan standar konstruksi yang konsisten dan andal bagi pengembangan fasilitas kesehatan dalam naungan Mayapada Healthcare,” kata Charlie.

Sebagai kontraktor global, CSCEC telah membangun berbagai proyek ikonik di Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Di Indonesia, mereka telah terlibat dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Deputy General Manager CSCEC Shenzhen Headquarters, Tina He, berkomitmen untuk menjadikan proyek ini sebagai tolok ukur bangunan rumah sakit modern.

“Melalui kolaborasi ini, CSCEC berkomitmen menghadirkan standar konstruksi kelas dunia dan menjadikan proyek MHJS Tower 3 sebagai bangunan rumah sakit yang modern, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem layanan kesehatan di Indonesia,” ungkap Tina.

Adapun Tower 3 MHJS direncanakan mulai beroperasi pada semester kedua 2027. Di luar sektor kesehatan, Mayapada Group juga berencana memperluas kemitraan dengan CSCEC ke sektor strategis lainnya.

Kerja sama masa depan tersebut diprediksi mencakup pengembangan pusat data (data center) serta fasilitas industri baja untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) optimistis kinerja keuangan akan berbalik arah menguat seiring dengan uapaya merger BUMN Karya.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengamini rencana merger BUMN Karya dapat mendukung penyehatan keuangan dan daya saing tiap perusahaan kontraktor pelat merah.

Adapun, dia menyoroti kompetisi proyek yang ketat dan kondisi pasar infrastruktur yang turun membuat potensi kerugian pada eksekusi proyek meningkat. Untuk itu, proses integrasi BUMN Karya diyakini memberikan dampak positif bagi tiap perusahaan.

“Integrasi BUMN Karya saya kira membawa dampak yang positif, tidak hanya di kompetisi proyek tetapi juga bagaimana finansial daripada semua BUMN Karya menjadi lebih baik,” ujarnya dalam paparan publik, Rabu (12/11/2025).

Agung menyatakan bahwa WIKA saat ini memerlukan dukungan dari dua aspek, yakni non-finansial dan finansial. Dukungan ini dibutuhkan perseroan melakukan tiga pilar transformasi yang akan ditempuh pada 2026.

Tiga pilar itu mencakup restrukturisasi utang, proses divestasi, dan upaya pemilihan kontrak dengan margin serta termin pembayaran yang berkelanjutan.

“Untuk non-finansial, terkait persetujuan restrukturisasi kemudian bagaimana konsolidasi dan sinergi usaha baik dengan antar-BUMN maupun dengan Danantara. Kemudian dukungan finansial tentu kami harus ada dukungan kreditur dalam memberikan fasilitas jaminan proses konstruksi,” ucap Agung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, peta merger BUMN Karya nantinya PT Hutama Karya bakal dipasangkan dengan WSKT dan WIKA. Adapun PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) digabung dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), sementara PT Brantas Abipraya (Persero) berpasangan dengan PT Nindya Karya (Persero).

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa konsolidasi dilakukan untuk memastikan BUMN tetap sehat, memiliki daya saing, dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu fokus jangka pendek adalah pembentukan holding BUMN Karya. Berdasarkan proposal awal yang tengah disusun, kemungkinan ada tiga entitas konstruksi besar yang dinilai sehat secara keuangan dan operasional.

“Holding karya ini sedang kami proses, sedang lihat pilihan-pilihan untuk kami lakukan merger nantinya. Tentu kami ingin perusahaan-perusahaan karya kita menjadi sehat, sehingga ini akan dilakukan konsolidasi,” pungkas Dony.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah menyalurkan pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp40,7 miliar hingga akhir Oktober 2025. Pembiayaan disalurkan kepada 41 pelaku UMKM, baik di sisi pasokan maupun permintaan.

Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan total penyaluran Rp40,7 miliar terdiri dari Rp28,1 miliar untuk sisi supply kepada tujuh pelaku UMKM dan Rp12,66 miliar untuk sisi demand kepada 34 pelaku UMKM.

“Capaian ini setara dengan 15,2% dari total penyaluran KPP nasional yang menurut data Kementerian PUPR telah mencapai Rp267 miliar dengan 117 debitur,” kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Iqbal menuturkan, pada sisi supply, KPP mendukung pengembang, kontraktor, dan pelaku UMKM dalam pengadaan tanah, bahan bangunan, serta barang dan jasa. Kemudian pada sisi demand, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah maupun toko yang mendukung kegiatan usaha.

Adapun program KPP resmi diluncurkan pada 21 Oktober 2025. Iqbal menyebut program ini hadir untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan, sekaligus membantu pelaku usaha memperkuat daya saing di sektor riil.

Mekanisme program KPP serupa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia menuturkan, pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang maupun kanal digital resmi BNI. Proses pengajuan mencakup analisis, persetujuan, dan pencairan dana yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.

Dalam menjaga kualitas pembiayaan, Iqbal menyebut bahwa BNI menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko. Di antaranya, optimalisasi ekosistem perumahan dengan melibatkan pengembang, kontraktor, dan UMKM bahan bangunan.

Kemudian, sinergi dengan pemerintah daerah serta pengembang untuk memastikan legalitas aset dan kelayakan usaha; hingga penggunaan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan Credit Scoring System dalam menilai karakter serta kapasitas calon debitur.

“BNI juga melakukan monitoring portofolio kredit secara berkala agar tetap sesuai dengan profil risiko perusahaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iqbal menyebut bahwa perseroan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang di seluruh Indonesia sebagai langkah percepatan.

Adapun perseroan optimistis dapat melampaui target penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir 2025, dengan porsi Rp100 miliar di sisi supply dan Rp150 miliar di sisi demand.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal permasalahan platform pelaporan pajak Coretax yang banyak dikeluhkan warga RI. Sistem perpajakan teranyar itu awalnya ditargetkan mulai digunakan wajib pajak pada Januari 2025 lalu.

Purbaya menyebutkan permasalahan dalam Coretax yang dikembangkan oleh kontraktor asing tersebut memiliki beberapa lapisan. Alhasil, perbaikan yang semula ditargetkan selesai satu bulan, menjadi molor.

"Error artinya masih belum sempurna. Tapi kalau kita lihat, jadi ada beberapa layer, yang di upper layer ya, itu beberapa efek seperti sering time out, tidak bisa login, setelah login tidak bisa melanjutkan pekerjaan, karena di dalamnya terjadi time out," ujar Purbaya, minggu lalu (24/10/2025).

Berikut sejumlah persoalan yang diungkapnya terkait sistem perpajakan tersebut:

Pemerintah Tidak Bisa Akses Software Buatan Kontraktor Asal Korsel

Perangkat lunak yang dikendalikan oleh perusahaan asal Korea Selatan, LG sebagai kontraktor belum bisa diakses oleh pemerintah. Pasalnya, Kementerian Keuangan belum memiliki kode sumber (source code) dari sang kontraktor.

"Cuma ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kita belum dikasih akses ke sana, karena mereka masih mengerjakan itu. Itu baru Desember baru dikasih ke kita ya. Tapi yang bisa ditangani kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin," ujar Purbaya.

Maka dari itu, dirinya menjanjikan permasalahan Coretax akan rampung pada Februari 2026 mendatang.

"Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Purbaya mengungkapkan pihak LG juga kerap tidak responsif terhadap permintaan pemerintah. "Jadi sebelumnya LG itu, sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka itu kalau ditanya, gak peduli. Ditanya disana, cuek dan, responnya lama," ujarnya

Maka dari itu, Purbaya berencana untuk memutuskan kontrak dengan pihak LG agar tidak lagi ketergantungan dengan pihak asing.

"On techniques, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti kedepan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu," ujarnya.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem secara mandiri. "Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," ujarnya.

User Sering Gagal Akses

Dari sisi pengguna, ketika mengakses Coretax para wajib pajak kerap menemui pesan kesalahan berwarna merah. Purbaya menjelaskan bahwa pesan tersebut sebenarnya menandakan proses masih berjalan, namun karena programnya kurang optimal sistem menampilkan tulisan 'Error.'

"Sering muncul error message pop up warna merah, yang itu katanya sebenarnya di proses, tapi programnya males sehingga keluarnya error, padahal lagi di proses, perlu waktu gitu," ujarnya.

Purbaya menambahkan perbaikan akan dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian nilai dalam aplikasi, akses data yang kadang berubah atau salah input serta kecepatan akses yang lambat.

"Nanti dibetulin. Tidak kesesuaian value dalam aplikasi, terus akses data, kadang-kadang berubah angkanya, atau salah masukin. Akses data yang terkadang lambat, case management kurang maksimal, penyebab programming logicnya," ujarnya.

Keamanan Siber Lemah

Purbaya juga mengungkapkan sebelumnya Coretax memiliki keamanan siber atau cyber security yang lemah.Bahkan terdapat data dalam Coretax yang dijual.

Kendati demikian, pihaknya telah memperbaiki sistem yang dirancang dengan anggaran triliunan tersebut kini sudah memiliki tingkat keamanan data yang nyaris mencapai 100%

"Sekarang securitynya Coretax udah bagus sekali, kan dulu saya bilang cybersecuritynya 30 dari 100, sekarang udah 95 plus, jadi kalau udah nilainya udah A plus itu securitynya," terang Purbaya.

Purbaya mengaku telah memilih orang-orang terbaik dari dalam negeri untuk penanganan coretax sehingga bisa diperbaiki dalam waktu lebih cepat. "Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat, dari D sampai E, jadi A plus. Jadi cybersecuritynya sudah bagus sekali," ujarnya

Purbaya meyakinkan masyarakat, khususnya wajib pajak agar tidak perlu khawatir tentang keamanan data. "Sekarang hampir pasti udah gak bisa lagi, dan kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing yang jago-jago," kata Purbaya.

"Orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di test, udah lumayan," paparnya.

Bahkan untuk memperkuat sistem keamanan siber Coretax dengan melibatkan para hacker Tanah Air yang sudah memiliki reputasi internasional.

Purbaya pun menceritakan pengalamannya merekrut hacker. Menurutnya, hacker ini semakin pintar, semakin tidak jelas sekolahnya. Dia pun mengatakan salah satu hacker yang direkrutnya pernah menangani Kemenkopolhukam.

"Kalau orang sekolah memang pasti nggak bisa jadi hacker. Karena pikirnya terstruktur. Kalau dia nggak. Jadi saya ada satu orang dulu di Pohukam. Jago jaringan segala macem. Jago juga hacking," kata Purbaya.

Dia pun menceritakan bahwa sang hacker andalannya pernah dilatih di Rusia selama 6 bulan di tempat tertutup. Purbaya percaya dengan hacker tersebut karena pernah bekerja sama saat dirinya di LPS dan di Kementerian Maritim dan Investasi.

"Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali. Khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Saya pakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia."

Tak hanya seorang, Purbaya mengungkapkan banyak hacker-hacker hebat yang ditemuinya. Bahkan saat mengetes keamanan jaringan LPS, dia pernah memanggil satu grup hacker berjumlah 8 orang. Grup hacker ini terkenal karena memiliki ranking 6 besar dunia.

"Jadi mereka biasa dipakai ngehack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar...Yaudah, datang ke tempat saya," ungkapnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor.

"Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja," jelas Ara.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi.

"Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang," ujarnya.

Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan alasan platform pelaporan pajak Coretax yang diluncurkan pada awal 2025 banyak bermasalah.

Kementerian Keuangan kini telah membentuk satuan tugas untuk mengusut permasalahan dan memperbaiki kinerja Coretax. Permasalahan utama yang ditemukan adalah quality control yang terlewat ketika LG sebagai kontraktor, menyerahkan hasil pekerjaannya.

"Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya, mungkin dugaan saya sih enggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan diuji coba," katanya.

Purbaya menjelaskan program komputer harus terus menerus diuji dan diperbaiki dari tahapan perancangan, pembuatan, hingga setelah beroperasi. Meskipun permasalahan tidak bisa dihindari 100 persen, harus dipastikan permasalahan yang muncul saat software diluncurkan seminim mungkin.

"Saya kan walaupun ekonom saya juga dulunya insinyur, dan di lapangan. Jadi saya biasa tes. Biasanya kalau insinyur desain itu dites dulu, di lab, habis itu di skala kecil, baru skala besar. Dari situ kita antar proteksi, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi," katanya. " Apalagi software. Software itu kalau buat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows, Windows 1,2,3 sampai sekarang kan Windows 11, 12 sekarang."

Produk Coretax yang akhirnya diluncurkan, menurutnya, bayak bermasalah. Tim bentukan Menkeu bahkan berpendapat harusnya Coretax belum pantas dirilis.

"Dia bilang kalau level segitu, errornya sudah gagal produknya. Tapi untung produknya itu bukan yang vital, yang sampingan lah, sampingan lain-lain itu," kata Purbaya.

Menkeu juga menyorot pemilihan kontraktor dari Korea Selatan yang ia nilai kualitasnya tidak lebih baik dari pekerjaan programmer Indonesia.

"Problemnya apa selama ini? Saya juga enggak tahu sebetulnya. Mungkin waktu kontrak, tender dengan orang LG, mungkin kita silau dengan Korea, K-pop, jadi hire lah K-pop mungkin saya nggak tahu tendernya seperti apa," katanya.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]