#30 tag 24jam
Marak Pemalsuan Uji Kendaraan, Kemenhub Terapkan SIM PKB Fullcycle Mulai Januari 2026
Kemenhub akan menerapkan SIM PKB Fullcycle mulai Januari 2026 untuk mengatasi pemalsuan uji kendaraan dan meningkatkan integrasi data nasional. [300] url asal
#sim-pkb-fullcycle #pemalsuan-uji-kendaraan #kemenhub #pengujian-berkala-kendaraan #direktorat-jenderal-perhubungan-darat #peraturan-menteri-perhubungan #keamanan-akses-data #integrasi-data-pengujian
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/01/26 10:02
v/92040/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (SIM PKB Fullcycle) secara nasional per 2 Januari 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan No.19/2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
Pasalnya, hasil evaluasi menemukan masih terjadinya sejumlah masalah dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan. Misalnya, marak pemalsuan bukti pengujian berkala kendaraan bermotor.
“Ini perlu dilaksanakan mengingat teridentifikasinya beberapa pelanggaran SOP Bidang Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala, hingga keamanan akses data serta hasil uji yang tidak realtime,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (3/1/2026).
Sebagai informasi, SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh alur mulai dari pendaftaran, pengujian, hingga pencetakan dokumen digital.
Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh tahapan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpusat di Kementerian Perhubungan.
Untuk itu, Aan meminta seluruh Dinas Perhubungan agar segera melakukan instalasi, integrasi, serta uji coba pelaksanaan secara penuh SIM PKB Fullcycle.
Aan juga menuturkan, untuk menjaga agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan maka diperlukan akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle. Akselerasi ini dilakukan terutama agar data pengujian kendaraan bermotor dapat terintegrasi secara nasional.
Harapannya, integrasi data pengujian kendaraan bermotor secara nasional ini dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dirinya mengimbau seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan seluruh tahapan implementasi SIM PKB terintegrasi penuh.
"Kami berharap dengan terbangunnya sistem ini tidak ditemukenali lagi pelanggaran - pelanggaran terhadap hasil uji berkala kendaraan bermotor," tambahnya.
Sebelumnya, aplikasi ini diuji coba dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah, uji coba dilaksanakan di UPT PKB Kota Cilegon dan UPT PKB Kota Tangerang.
Purbaya Bongkar Sederet Masalah Rumit di Coretax
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masalah pada platform pajak Coretax, termasuk akses software dan keamanan siber. Perbaikan ditargetkan selesai 2026. [922] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #coretax #masalah-perpajakan #keamanan-siber #sistem-pajak #kontraktor-asing #akses-data #error-message #pengembangan-teknologi
(CNBC Indonesia - News) 28/10/25 05:06
v/17886/
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal permasalahan platform pelaporan pajak Coretax yang banyak dikeluhkan warga RI. Sistem perpajakan teranyar itu awalnya ditargetkan mulai digunakan wajib pajak pada Januari 2025 lalu.
Purbaya menyebutkan permasalahan dalam Coretax yang dikembangkan oleh kontraktor asing tersebut memiliki beberapa lapisan. Alhasil, perbaikan yang semula ditargetkan selesai satu bulan, menjadi molor.
"Error artinya masih belum sempurna. Tapi kalau kita lihat, jadi ada beberapa layer, yang di upper layer ya, itu beberapa efek seperti sering time out, tidak bisa login, setelah login tidak bisa melanjutkan pekerjaan, karena di dalamnya terjadi time out," ujar Purbaya, minggu lalu (24/10/2025).
Berikut sejumlah persoalan yang diungkapnya terkait sistem perpajakan tersebut:
Pemerintah Tidak Bisa Akses Software Buatan Kontraktor Asal Korsel
Perangkat lunak yang dikendalikan oleh perusahaan asal Korea Selatan, LG sebagai kontraktor belum bisa diakses oleh pemerintah. Pasalnya, Kementerian Keuangan belum memiliki kode sumber (source code) dari sang kontraktor.
"Cuma ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kita belum dikasih akses ke sana, karena mereka masih mengerjakan itu. Itu baru Desember baru dikasih ke kita ya. Tapi yang bisa ditangani kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin," ujar Purbaya.
Maka dari itu, dirinya menjanjikan permasalahan Coretax akan rampung pada Februari 2026 mendatang.
"Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.
Tak hanya itu, Purbaya mengungkapkan pihak LG juga kerap tidak responsif terhadap permintaan pemerintah. "Jadi sebelumnya LG itu, sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka itu kalau ditanya, gak peduli. Ditanya disana, cuek dan, responnya lama," ujarnya
Maka dari itu, Purbaya berencana untuk memutuskan kontrak dengan pihak LG agar tidak lagi ketergantungan dengan pihak asing.
"On techniques, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti kedepan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu," ujarnya.
Menurut Purbaya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem secara mandiri. "Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," ujarnya.
User Sering Gagal Akses
Dari sisi pengguna, ketika mengakses Coretax para wajib pajak kerap menemui pesan kesalahan berwarna merah. Purbaya menjelaskan bahwa pesan tersebut sebenarnya menandakan proses masih berjalan, namun karena programnya kurang optimal sistem menampilkan tulisan 'Error.'
"Sering muncul error message pop up warna merah, yang itu katanya sebenarnya di proses, tapi programnya males sehingga keluarnya error, padahal lagi di proses, perlu waktu gitu," ujarnya.
Purbaya menambahkan perbaikan akan dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian nilai dalam aplikasi, akses data yang kadang berubah atau salah input serta kecepatan akses yang lambat.
"Nanti dibetulin. Tidak kesesuaian value dalam aplikasi, terus akses data, kadang-kadang berubah angkanya, atau salah masukin. Akses data yang terkadang lambat, case management kurang maksimal, penyebab programming logicnya," ujarnya.
Keamanan Siber Lemah
Purbaya juga mengungkapkan sebelumnya Coretax memiliki keamanan siber atau cyber security yang lemah.Bahkan terdapat data dalam Coretax yang dijual.
Kendati demikian, pihaknya telah memperbaiki sistem yang dirancang dengan anggaran triliunan tersebut kini sudah memiliki tingkat keamanan data yang nyaris mencapai 100%
"Sekarang securitynya Coretax udah bagus sekali, kan dulu saya bilang cybersecuritynya 30 dari 100, sekarang udah 95 plus, jadi kalau udah nilainya udah A plus itu securitynya," terang Purbaya.
Purbaya mengaku telah memilih orang-orang terbaik dari dalam negeri untuk penanganan coretax sehingga bisa diperbaiki dalam waktu lebih cepat. "Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat, dari D sampai E, jadi A plus. Jadi cybersecuritynya sudah bagus sekali," ujarnya
Purbaya meyakinkan masyarakat, khususnya wajib pajak agar tidak perlu khawatir tentang keamanan data. "Sekarang hampir pasti udah gak bisa lagi, dan kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing yang jago-jago," kata Purbaya.
"Orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di test, udah lumayan," paparnya.
Bahkan untuk memperkuat sistem keamanan siber Coretax dengan melibatkan para hacker Tanah Air yang sudah memiliki reputasi internasional.
Purbaya pun menceritakan pengalamannya merekrut hacker. Menurutnya, hacker ini semakin pintar, semakin tidak jelas sekolahnya. Dia pun mengatakan salah satu hacker yang direkrutnya pernah menangani Kemenkopolhukam.
"Kalau orang sekolah memang pasti nggak bisa jadi hacker. Karena pikirnya terstruktur. Kalau dia nggak. Jadi saya ada satu orang dulu di Pohukam. Jago jaringan segala macem. Jago juga hacking," kata Purbaya.
Dia pun menceritakan bahwa sang hacker andalannya pernah dilatih di Rusia selama 6 bulan di tempat tertutup. Purbaya percaya dengan hacker tersebut karena pernah bekerja sama saat dirinya di LPS dan di Kementerian Maritim dan Investasi.
"Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali. Khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Saya pakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia."
Tak hanya seorang, Purbaya mengungkapkan banyak hacker-hacker hebat yang ditemuinya. Bahkan saat mengetes keamanan jaringan LPS, dia pernah memanggil satu grup hacker berjumlah 8 orang. Grup hacker ini terkenal karena memiliki ranking 6 besar dunia.
"Jadi mereka biasa dipakai ngehack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar...Yaudah, datang ke tempat saya," ungkapnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)