Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik di kawasan Teluk antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran diperkirakan tidak akan langsung mengguncang perdagangan Indonesia. Namun, pemerintah diminta mewaspadai gangguan rantai pasok global dan pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan hubungan dagang Indonesia dengan Iran relatif kecil sehingga dampak langsungnya terhadap perdagangan bilateral terbatas.

Meski demikian, dia menyarankan kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk mewaspadai ancaman rantai pasok yang terhambat.

Faisal menjelaskan, sejumlah mitra dagang besar Indonesia seperti China, Jepang, India, dan Singapura sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk yang distribusinya banyak melalui Selat Hormuz.

Apabila jalur tersebut terganggu, ujar dia, pasokan minyak ke negara-negara tersebut dapat terdampak sehingga berpotensi meningkatkan biaya produksi industri.

Alhasil, kondisi tersebut dapat menekan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia, termasuk menurunkan permintaan terhadap produk ekspor nasional.

“Dalam hal dampak perang terhadap melemahnya permintaan dan gangguan-gangguan perdagangan yang juga mengganggu mitra-mitra dagang kita secara lebih luas juga dalam bentuk penurunan permintaan PDB,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, konflik geopolitik di kawasan Teluk juga berpotensi memicu kenaikan harga komoditas energi global. Kondisi ini justru dapat memberikan dampak positif bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia.

Menurut Faisal, kenaikan harga minyak biasanya mendorong substitusi ke sumber energi lain seperti batu bara dan gas, yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia.

Selain itu, lonjakan harga energi juga dapat mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan perkebunan global, termasuk sawit, yang berpotensi meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Namun demikian, Core menyebut pelemahan permintaan global berpotensi menekan kinerja ekspor sektor manufaktur Indonesia. Faisal menilai sejumlah produk manufaktur berisiko mengalami penurunan permintaan akibat perlambatan ekonomi di negara mitra dagang serta gangguan perdagangan global yang dipicu konflik geopolitik.

Jika ditinjau dari sisi impor, lanjut dia, dampaknya justru lebih berat. Kenaikan harga energi global berpotensi meningkatkan biaya impor Indonesia, terlebih jika diikuti pelemahan nilai tukar rupiah.

“Artinya dengan biaya impor yang mahal, apalagi kemudian kalau rupiah juga ikut melemah, berarti semua yang kita peroleh bahan baku dari luar itu jadi meningkat harganya secara signifikan dan kita banyak sektor-sektor industri-industri yang bergantung pada pasokan dari luar negeri,” jelasnya.

Faisal mencontohkan sejumlah sektor yang bergantung pada impor bahan baku seperti industri kimia, farmasi, tekstil, hingga sektor pangan. Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor berbagai komoditas pangan strategis seperti gandum untuk tepung terigu, bawang putih, kedelai, serta gula.

“Nah itu kan kita banyak mengimpor itu, jadi otomatis biaya impor kita jadi jauh lebih mahal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus level di atas US$100 per barel juga berpotensi memicu tekanan inflasi domestik, terutama jika pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Faisal, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya logistik dan transportasi yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri. Bahkan, dia menilai tekanan inflasi berpotensi semakin besar karena bertepatan dengan momentum peningkatan permintaan menjelang Idulfitri.

“Jadi artinya dorongan inflasi ini bisa menjadi sangat signifikan sekali kalau seandainya harga BBM bersubsidi itu juga dinaikkan sebagai dampak dari kenaikan harga minyak global,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus dengan Amerika Serikat (AS) sedangkan defisit dengan China pada Januari 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa secara umum neraca dagang Indonesia membukukan surplus sebesar US$950 juta atau turun dari periode sebelumnya yakni US$2,51 miliar pada Desember 2025 dan dari Januari 2025 sebesar US$3,49 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut, terutama sejak Mei di 2020," terang Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono pada konferensi pers, Senin (2/3/2026).

Perdagangan barang Indonesia kembali membukukan surplus dengan AS yakni sebesar US$1,55 miliar pada Januari 2026. Surplus ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain. Nilai surplus itu juga meningkat dari Januari 2025 sebesar US$1,34 miliar.

Surplus terbesar kedua dan ketiga masing-masing berasal dari India yakni US$1,07 miliar dan US$690 juta dengan Filipina.

Sementara itu, penyumbang defisit terbesar perdagangan Indonesia masih dengan China yakni US$2,47 miliar. Setelahnya, defisit terbesar diikuti oleh Australia US$960 juta dan Prancis US$470 juta.

Adapun surplus neraca dagang Indonesia sebesar US$950 juta itu ditopang oleh surplus neraca dagang nonmigas sebesar US$3,22 miliar, sedangkan defisit masih terjadi pada neraca migas sebesar US$2,27 miliar.

Komoditas penyumbang surplus nonmigas yakni lemak dan minyak hewan nabati (HS) 15, bahan bakar mineral (HS 27) serta besi dan baja (HS 72). Surplus ini ditopang oleh ekspor ke AS sebesar US$1,81 miliar, ke India sebesar US$1,10 miliar dan Filipina US$690 juta.

Di sisi lain, defisit neraca dagang nonmigas juga disumbangkan oleh China sebesar US$2,62 miliar, Australia US$840 juta dan Prancis US$470 juta.

Komoditas penyumbang surplus neraca nonmigas dengan AS utamanya didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85). Kemudian, dilanjutkan dengan alas kaki serta pakaian dan aksesorisnya atau rajutan (HS 61).

Sebaliknya, komoditas mesin perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) justru menyebabkan defisit neraca dagang nonmigas terdalam dengan China. Impor dari China berupa mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya (HS 84) dan kendaraan dan bagiannya (HS 87) juga ikut menyumbang defisit tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta semua lembaga jasa keuangan Tanah Air untuk mencermati dan memantau risiko yang kemungkinan timbul imbas konflik Amerika Serikat (AS) - Venezuela.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan meski dalam jangka pendek dampak konflik kedua negara terhadap sektor jasa keuangan belum terlihat, pihaknya mengimbau semua pihak untuk terus mewaspadai risiko dari ketidakpastian stabilitas politik global.

“Kami tentu meminta semua lembaga jasa keuangan untuk cermati dan pemantauan yang intensif terhadap risiko ini baik pasar, likuiditas maupun kredit pembiayaan,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Secara umum, Mahendra menuturkan bahwa para pelaku jasa keuangan termasuk di pasar keuangan hingga saat ini masih terus mencermati perkembangan yang terjadi, utamanya risiko pada geopolitik yang mungkin terjadi imbas konflik AS-Venezuela serta mencermati potensi dampak stabilitas politik dan pasar keuangan global.

Mahendra juga menyebut, dampak konflik kedua negara terhadap komoditas ekspor unggulan Indonesia sejauh ini belum terlihat sama sekali.

“Sekalipun demikian kita tentu harus cermati perkembangan dan risiko kepada perekonomian dan sektor jasa keuangan dalam jangka menengah panjang,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, pejabat AS mengakui telah melakukan serangan yang menyebabkan ledakan keras yang disertai suara mirip deru pesawat terdengar di Caracas, Venezuela, pada Sabtu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Laporan dari Reuters, Sabtu (3/1/2026) pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, tidak memberikan rincian.

Pada Kamis sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan Washington setelah berminggu-minggu menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump selama ini menuduh Maduro memimpin kartel narkoba dan menyatakan tengah meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan narkoba.

Tuduhan tersebut dibantah Maduro, yang menilai Washington berusaha menggulingkan pemerintahannya karena Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar yang diketahui di dunia.

Tekanan AS terhadap Caracas terus meningkat, mulai dari penutupan wilayah udara Venezuela secara tidak resmi, penambahan sanksi ekonomi, hingga perintah penyitaan kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump berulang kali mengancam akan melancarkan serangan darat terhadap kartel narkoba di kawasan tersebut, dengan menyebut aksi itu akan dimulai segera. Pernyataan pada Senin lalu dinilai sebagai indikasi awal dari ancaman tersebut.

Selain itu, sejak September, pasukan AS dilaporkan telah melakukan puluhan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur yang diklaim sebagai bagian dari operasi anti-narkoba.

Namun, pemerintah AS belum membeberkan bukti keterlibatan kapal-kapal tersebut, sementara militer AS menyebut sedikitnya 107 orang tewas dalam sedikitnya 30 serangan maritim yang telah dilakukan.