Muhammad Nalar Al Khair

Direktur Pangan, Desa dan UMKM Sigmaphi

UPAYA mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto patut ditempatkan sebagai agenda strategis nasional dan didukung seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang kian tidak pasti, ditandai gangguan rantai pasok, konflik, dan volatilitas harga komoditas, maka ketahanan pangan bukan lagi sekadar sektor ekonomi.

Melainkan pilar stabilitas negara. Karena itu, setiap klaim capaian harus dikawal secara serius agar tidak terjebak pada optimisme yang prematur. Harapan terhadap kemandirian pangan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Hal itu membutuhkan konsistensi kebijakan, akurasi data, serta sinkronisasi antar-lembaga yang solid.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi fondasi penting agar publik dapat menilai secara objektif sejauh mana capaian tersebut benar-benar terjadi. Pada titik ini, pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 23 April 2026 yang menyebutkan adanya peningkatan signifikan produksi beras layak untuk diuji. Klaim tersebut, jika benar tentu menjadi kabar baik. Namun dalam kebijakan publik, validitas data adalah segalanya, karena dari situlah arah kebijakan ditentukan.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Estimasi produksi padi periode Januari–Mei 2026 sebesar 28,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29,4 juta ton. Selisih sekitar 650 ribu ton ini bukan angka kecil, dan tidak bisa diabaikan dalam analisis ketahanan pangan.

Jika ditarik lebih dalam, memang terdapat kenaikan produksi pada Januari dan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun tren tersebut tidak berlanjut. Memasuki Maret hingga Mei, produksi justru melemah dan berada di bawah capaian 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi bersifat temporer, bukan struktural. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar, apakah terdapat perbedaan metodologi atau sumber data yang digunakan oleh Menteri Pertanian? Wallahu a'lam bish-shawab

Lebih jauh, pemerintah juga menyampaikan rencana ekspor beras dengan alasan stok yang melimpah hingga mencapai 5 juta ton. Secara teoritis, ekspor merupakan sinyal surplus. Namun dalam praktiknya, komposisi stok menjadi faktor kunci yang tidak boleh diabaikan.

Stok yang besar tidak otomatis mencerminkan keberhasilan produksi domestik. Dalam konteks saat ini, sebagian besar stok tersebut justru berasal dari impor periode sebelumnya. Artinya, ketahanan stok bukan bersandar pada kekuatan produksi petani dalam negeri.

Kondisi ini mengingatkan pada dinamika beberapa tahun terakhir yang menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan. Ketika produksi domestik tidak cukup kuat, impor menjadi solusi jangka pendek yang terus berulang. Masalahnya, ketergantungan ini berpotensi menciptakan ilusi ketahanan pangan.

Pelajaran penting sebenarnya sudah terjadi pada 2023. Indonesia yang sebelumnya mendapatkan pengakuan internasional atas capaian swasembada, tiba-tiba harus melakukan impor besar-besaran akibat gangguan iklim. Ini menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan masih rapuh terhadap shock eksternal.

Penghargaan dari International Rice Research Institute pada 2022 memang membanggakan. Namun capaian tersebut tidak diikuti dengan sistem mitigasi risiko yang memadai. Akibatnya, keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan. Data impor berbicara jelas. Pada 2023, Indonesia mengimpor sekitar 3 juta ton beras, meningkat menjadi 4,5 juta ton pada 2024, dan masih berlanjut pada 2025 meskipun dalam volume lebih kecil sekitar 450 ribu ton dengan mayoritas beras pecah/menir.

Padahal, peringatan dini telah disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak awal Maret 2023 terkait potensi El Nino. Informasi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk langkah antisipatif, bukan sekadar catatan administratif.

Harga Beras yang Tetap Tinggi

Ironisnya, di tengah klaim stok melimpah, harga beras di pasar justru menunjukkan tren yang berlawanan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat bahwa harga rata-rata beras medium nasional berada 14% di atas rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 299 tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi Beras.

Per 28 April 2026, rata-rata harga beras medium mencapai Rp16.150 per kg, sementara rata-rata HET nasional hanya Rp14.181 per kg. Kesenjangan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan adanya masalah dalam distribusi, tata niaga, atau bahkan struktur pasar itu sendiri.

Aneh bin ajaib ketika stok melimpah tetapi harga tetap tinggi? Dalam logika ekonomi dasar, surplus seharusnya menekan harga, bukan sebaliknya. Daripada fokus pada rencana ekspor, harusnya pemerintah lebih fokus pada upaya menurunkan harga beras di tingkat konsumen agar sesuai dengan HET, khususnya yang beredar di pasar tradisional.

Fenomena ini mengindikasikan adanya distorsi pasar. Bisa jadi stok terkonsentrasi di titik tertentu, distribusi tidak merata, atau ada perilaku spekulatif dalam rantai pasok. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini akan terus berulang.

Efektivitas kebijakan pangan akhirnya dipertanyakan. Ketika data produksi, stok, dan harga tidak bergerak dalam satu narasi yang konsisten, maka ada masalah dalam desain maupun implementasi kebijakan. Jangan sampai kebijakan HET hanya berfungsi sebagai upaya memenuhi etalase administrasi kebijakan.

Dalam konteks ini, rencana ekspor beras perlu dikaji secara lebih hati-hati. Ekspor bukanlah masalah selama dilakukan dengan perhitungan yang matang. Namun, mengingat potensi penurunan produksi akibat faktor cuaca di 2026, kehati-hatian menjadi mutlak.

Solusi ke depan harus berfokus pada penguatan produksi domestik berbasis data yang presisi, integrasi sistem peringatan dini iklim, serta reformasi distribusi pangan. Tanpa itu, swasembada hanya akan menjadi slogan yang berulang setiap periode.

Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya terlihat berhasil di atas kertas, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat melalui harga yang stabil dan akses pangan yang terjangkau. Di sinilah ukuran keberhasilan sesungguhnya dari ketahanan pangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Pemilik PT Berkat Cawan Group Albert Junior, perusahaan yang menggarap dua proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Jawa Barat menyampaikan kesiapannya mendukung program ketahanan energi dan kemandirian pangan Indonesia.

Adapun kedua proyek yang digarap oleh perusahaan tersebut meliputi proyek PLTA Cibuni berkapasitas 99 MW di Sukabumi dan Cianjur, serta PLTA Cimandiri kapasitas 75 MW di Sukabumi, Jawa Barat.

"Saat ini, dua proyek itu tengah dirampungkan oleh PT Berkat Cawan Energi. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus menjadi bagian penting dalam akselerasi transisi energi bersih di Indonesia," kata Albert dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari sisi perizinan, lanjut dia, sudah rampung dan tahun 2026 masuk tahap konstruksi.

Menurut dia, sebagai wilayah yang dikelilingi air, sangat tepat bila Indonesia mampu memanfaatkannya menjadi energi listrik. Seperti PLTA di Sukabumi menjadi penyuplai listrik di Jawa Barat.

Ia mengatakan berkeyakinan jika potensi energi air dimanfaatkan optimal, Indonesia berpeluang besar mencapai kemandirian energi tanpa harus mengorbankan lahan pertanian maupun perkebunan.

Lebih jauh Albert mengatakan, ketahanan energi erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Sebab, pengelolaan sumber daya air berguna juga untuk irigasi dan penyediaan air bersih.

"Ada tiga manfaat utama yang bisa kita peroleh, yakni energi listrik, dukungan untuk pertanian, dan pengelolaan air bersih. Bahkan kualitas airnya pun bisa lebih terjamin," katanya.

Baginya, sistem pengelolaan air menjadi faktor kunci dalam mendukung produktivitas pertanian. Apabila pasokan energi terganggu, terutama yang masih bergantung pada batu bara, maka distribusi listrik akan terdampak, yang pada akhirnya mengganggu seluruh rantai produksi pangan, mulai dari pengairan hingga pengolahan hasil pertanian.

Dia menambahkan, jika ingin memperkuat ketahanan pangan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membenahi infrastruktur energi, khususnya listrik. Yang terpenting bagi dirinya adalah bagaimana menciptakan energi listrik yang benar-benar berasal dari energi baru terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah seperti air.

“Indonesia memiliki banyak sungai, sehingga tidak harus selalu bergantung pada sumber energi lain," ujar dia.

Albert juga menyoroti tingginya harga energi dan mineral yang dipengaruhi oleh masih dominannya penggunaan energi fosil, seperti batu bara dan solar.

"Perlu transformasi dengan menjadikan energi air menjadi solusi strategis. Proyek di Sukabumi upaya nyata menggantikan ketergantungan terhadap batu bara dengan energi terbarukan," katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih setibanya di Tanah Air usai lawatan ke Rusia dan Prancis, pada Kamis (16/4/2026). Rapat tersebut menjadi langkah cepat pemerintah untuk memastikan kesinambungan agenda strategis nasional sekaligus menindaklanjuti hasil kerja sama internasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa rapat dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Kabinet, serta Chief Technology Officer (CTO) Danantara.

“Sepulang dari lawatan kenegaraan ke Rusia dan Prancis, Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Terbatas yang dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis yang diunggah pada Jumat (16/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan implementasi program-program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Fokus pembahasan mencakup sektor pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi berkelanjutan.

“Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden membahas percepatan pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk di bidang pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pemanfaatan sampah menjadi energi,” ungkap Seskab Teddy.

Lihat video: Prabowo Konsultasi Geopolitik ke Putin, Rusia Puji Indonesia Masuk BRICS!



Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa rapat ini juga menjadi forum strategis untuk mengintegrasikan hasil diplomasi Presiden Prabowo selama kunjungan luar negeri ke dalam kebijakan domestik yang konkret dan terukur.

“Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara mitra, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional ke depan,” tegasnya.

Rapat terbatas ini sekaligus menunjukkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang responsif, terukur, dan berorientasi pada hasil serta memastikan bahwa setiap peluang dari global benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah terus memperkokoh ketahanan pangan nasional secara mandiri sehingga tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global, tanpa bergantung negara lain.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan hal itu menyikapi ancaman krisis pangan global yang dapat meningkat akibat konflik Timur Tengah yang berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan dan harga pangan di berbagai negara di dunia saat ini.

Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan eskalasi konflik dapat mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut hingga rekor, dengan tambahan hampir 45 juta orang pada 2026.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ketahanan pangan menjadi isu strategis global, karena kenaikan harga energi, gangguan pelayaran, dan biaya logistik dapat memicu inflasi pangan seperti krisis sebelumnya.

Ia menjelaskan kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia-Ukraina pada 2022.

Dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

Di tengah ancaman krisis pangan global tersebut, katanya, Indonesia justru dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.

Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan.

“Kita harus optimis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil, salah kalau kekuatan ini kita biarkan,” katanya.

Strategi peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan, katanya, hasilnya sudah terlihat pada tahun lalu di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.

Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman, sedangkan ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.

“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” ucap Amran.

Pemerintah juga melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian, jumlah terbanyak sepanjang sejarah serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional.

Ia mengatakan reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga petani.

Dampaknya, katanya, cukup besar, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.

Selain deregulasi, transformasi modernisasi pertanian juga menjadi kunci peningkatan produksi nasional. Mekanisasi pertanian memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Produksi beras nasional surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton dan optimis terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya.

Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional.

Pemerintah memulai revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru di Indonesia. Program ini diproyeksikan menjadi sumber produksi beras baru di masa depan.

Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, katanya, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.

“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia relatif aman dalam menghadapi potensi krisis global, khususnya soal ketahanan pangan . Hal tersebut disampaikan Presiden di tengah situasi dunia yang saat ini diwarnai ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi.

Dalam acara Peresmian 218 Jembatan di seluruh pelosok Indonesia secara virtual, Senin (9/3/2026), Presiden meyakinkan masyarakat bahwa di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah—salah satunya konflik antara Iran serta Amerika Serikat dan Israel yang memuncak—Indonesia setidaknya tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan.

"Banyak pihak akan mengalami kesulitan, tapi minimal kita aman dalam masalah pangan," tegas Presiden.

Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Indonesia ke depan tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut dimungkinkan berkat potensi sumber daya alam Indonesia seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu yang dapat diolah menjadi sumber energi.

Selain itu, Presiden mencermati kemungkinan adanya dinamika global yang dapat menarik negara-negara lain, termasuk Indonesia, ke dalam situasi krisis. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat kemandirian nasional.

"Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Pihak-pihak berkekuatan besar sedang bertikai dan bisa menyeret bangsa-bangsa lain dalam keadaan yang susah," jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau dan mempelajari secara cermat berbagai indikator ekonomi serta potensi sumber daya nasional. Berdasarkan berbagai perhitungan tersebut, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global dan bahkan keluar dari situasi krisis dengan kondisi yang lebih kuat.

"Saya sudah melihat dan mempelajari angka-angka setiap hari. Kita menemukan kekayaan-kekayaan baru. Kita mungkin akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu, tetapi perkiraan saya kita akan keluar dari keadaan krisis ini dengan lebih kuat, lebih makmur, dan lebih mampu berdikari."

Presiden pun menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian global. Menyusul swasembada beras, Presiden juga berharap Indonesia dapat mencapai kemandirian protein dalam waktu dekat.

Dengan berbagai potensi sumber daya dalam negeri, Prabowo optimistis Indonesia mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus menghadapi berbagai tantangan global yang ada.

yang perlu dibuktikan saat ini adalah kemampuan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan dan adaptif

Jakarta (ANTARA) - Jebakan swasembada beras merujuk pada situasi ketika suatu negara yang semula berhasil mencapai swasembada beras dan tidak lagi bergantung pada impor justru kemudian terperangkap dalam kondisi produksi yang stagnan bahkan turun.

Keberhasilan awal sering kali melahirkan rasa aman yang berlebihan. Insentif untuk meningkatkan produktivitas melemah, diversifikasi pertanian terabaikan, dan inovasi berjalan lambat.

Dalam situasi seperti ini, harga beras yang cenderung rendah, terbatasnya investasi, serta kebijakan yang kurang mendorong pembaruan teknologi dapat memperburuk keadaan. Swasembada yang semestinya menjadi pijakan untuk lompatan berikutnya justru berubah menjadi titik nyaman yang meninabobokan.

Selain persoalan struktural tersebut, faktor eksternal seperti perubahan iklim turut memberi tekanan serius. Cuaca ekstrem, kekeringan panjang, banjir, serta gangguan musim tanam dapat memperlemah fondasi produksi pangan nasional.

Pengalaman menghadapi El Nino beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting. Ketika fenomena itu terjadi, produksi menurun tajam dan kebutuhan impor melonjak.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa swasembada bukanlah capaian yang bersifat permanen, melainkan kondisi yang harus terus dijaga melalui kesiapan dan antisipasi yang cermat.

Untuk menghindari jebakan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang dirancang secara terpadu. Antisipasi yang cerdas harus disiapkan sejak dini agar keberhasilan swasembada tidak berubah menjadi beban di kemudian hari.

Sejumlah pakar menyampaikan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh guna memastikan swasembada beras tetap berkelanjutan sekaligus adaptif terhadap tantangan zaman.

Langkah pertama adalah meningkatkan investasi dalam teknologi pertanian modern. Penggunaan teknologi terbukti mampu mendongkrak produktivitas, efisiensi, dan daya tahan sistem pertanian.

Varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, sistem irigasi modern yang hemat air, serta penerapan pertanian presisi melalui drone dan sensor menjadi contoh konkret yang dapat diterapkan. Pemanfaatan analitis data untuk mendukung pengambilan keputusan juga semakin relevan.

Dengan dukungan teknologi, proses budidaya menjadi lebih terukur, risiko dapat ditekan, dan kualitas hasil panen meningkat. Modernisasi pertanian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan kinerja produksi di tengah dinamika lingkungan yang kian kompleks.

Langkah kedua

Langkah kedua adalah mendorong diversifikasi tanaman pangan. Kebergantungan yang terlalu besar pada beras membuat sistem pangan rentan. Diversifikasi menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Promosi konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, sagu, serta berbagai jenis sayuran perlu diperluas. Pengembangan produk olahan berbasis non-beras dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkaya pola konsumsi masyarakat.

Edukasi gizi juga memegang peran penting dalam membentuk preferensi pangan yang lebih beragam. Dengan diversifikasi yang konsisten, tekanan terhadap produksi beras dapat dikurangi dan ketahanan pangan menjadi lebih kokoh.

Langkah ketiga adalah memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Adaptasi menjadi kata kunci dalam menghadapi ketidakpastian cuaca.

Penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan maupun genangan, pembangunan sistem irigasi efisien, penerapan praktik pertanian konservasi, serta pengembangan sistem peringatan dini cuaca ekstrem merupakan bagian dari strategi adaptif.

Upaya ini dapat menekan risiko gagal panen dan menjaga stabilitas produksi. Tanpa ketahanan iklim yang memadai, swasembada beras akan selalu berada dalam bayang-bayang ancaman.

Langkah keempat berkaitan dengan kebijakan harga yang berpihak kepada petani. Harga minimum yang wajar akan memberikan kepastian pendapatan dan mendorong semangat produksi.

Penetapan harga pembelian pemerintah yang kompetitif, subsidi input pertanian yang tepat sasaran, serta perlindungan melalui asuransi pertanian menjadi instrumen penting dalam menjaga motivasi petani.

Tanpa insentif ekonomi yang memadai, sulit mengharapkan petani terus meningkatkan produktivitas. Keberlanjutan swasembada sangat bergantung pada kesejahteraan pelaku utamanya.

Langkah kelima adalah membangun infrastruktur penyimpanan dan distribusi yang memadai. Kerugian pascapanen sering kali menggerus hasil produksi secara signifikan.

Gudang modern dengan pengaturan suhu dan kelembapan, jaringan transportasi yang lancar, serta sistem logistik yang efisien dapat menekan kehilangan hasil dan memperluas akses pasar. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Kelima langkah tersebut menjadi agenda penting apabila bangsa ini ingin memastikan bahwa swasembada beras yang telah diumumkan Presiden Prabowo per 31 Desember 2025 tidak berhenti sebagai pencapaian simbolik.

Swasembada harus dimaknai sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan dan komitmen bersama.

Terlebih lagi, apabila tujuan yang hendak diraih adalah swasembada pangan secara menyeluruh, maka fondasi swasembada beras perlu terus diperkuat.

Dua tugas

Swasembada beras dapat dipandang sebagai pintu masuk menuju swasembada pangan. Tanpa kemampuan menjaga ketersediaan beras secara stabil, sulit membangun kemandirian pangan yang komprehensif.

Karena itu, upaya mempertahankan capaian yang ada menjadi sangat rasional. Pemerintah tentu berkepentingan memastikan keberhasilan tersebut tidak bersifat sesaat.

Dalam konteks ini, terdapat dua tugas besar yang harus dijalankan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan swasembada beras melalui pelestarian produksi dan peningkatan produktivitas.

Kedua, mendorong pencapaian swasembada pangan dengan memperluas cakupan komoditas strategis lainnya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Pendekatan yang terlalu berfokus pada satu sisi dan mengabaikan sisi lain berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kebijakan.

Anggapan bahwa swasembada beras adalah pekerjaan yang telah selesai merupakan pandangan yang kurang tepat. Keberhasilan yang diraih tidak boleh melahirkan euforia berlebihan atau sikap jumawa.

Justru pada saat itulah kewaspadaan harus ditingkatkan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keberhasilan tanpa konsolidasi dapat dengan cepat berubah menjadi kemunduran.

Oleh sebab itu, yang perlu dibuktikan saat ini adalah kemampuan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan dan adaptif.

Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan mampu menghadirkan paradigma baru yang menempatkan swasembada sebagai proses dinamis, bukan sekadar pencapaian angka.

Aura baru tersebut harus tercermin dalam kebijakan yang konsisten, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.

Pada akhirnya, jebakan swasembada beras bukanlah keniscayaan, melainkan risiko yang dapat dihindari dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang disiplin.

Diperlukan kerja cerdas, sinergi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar dunia perberasan nasional tidak menghadapi krisis yang menyakitkan.

Dengan sikap waspada dan langkah terukur, swasembada beras dapat menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian pangan Indonesia. Demikian kiranya untuk menjadi bahan renungan bersama.

*) Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menyelenggarakan FertInnovation Challenge 2025 yang diikuti lebih dari 1.620 inovator mulai dari kalangan mahasiswa, peneliti, profesional, hingga startup dari berbagai institusi di dalam dan luar negeri. Melalui konvensi inovasi ini, Pupuk Indonesia mendorong penguatan ekosistem inovasi pertanian dan kemandirian pangan nasional.

“FertInnovation Challenge bukan sekadar kompetisi inovasi , tetapi sebagai instrumen strategis perusahaan untuk membangun pipeline riset dan inovasi yang relevan dengan tantangan sektor pertanian dan industri pupuk nasional . Ajang ini sejalan dengan komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui penguatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” terang Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia, Jamsaton Nababan dalam Awarding Ceremony FertInnovation Challenge 2025 di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dorong Produktivitas Pertanian lewat Kompetisi Inovasi FertInnovation Challenge 2025



Dalam penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2026 ini, Pupuk Indonesia berkolaborasi dengan Indonesia Agrichemical Research Institute (IARI). Platform dua tahunan ini menjadi media bagi Pupuk Indonesia untuk menciptakan transformasi pertanian berbasis inovasi.

Ajang ini dirancang sebagai platform open innovation strategis untuk menyerap gagasan-gagasan transformatif dari inovator eksternal. Selain itu juga untuk menjawab tantangan keberlanjutan dan agenda besar kemandirian pangan Indonesia.

Tahun ini, FertInnovation Challenge mengusung tema “Cultivating Innovation, Achieving Food Self-Sufficiency”. Antusiasme tinggi tercermin dari partisipasi lintas disiplin dan lintas institusi yang berkontribusi dalam setiap kategori.

Adapun empat kategori strategis dalam ajang ini yaitu Precision Agriculture & Digital Farming, Climate Resilience & Sustainable Fertilizer, AI-Driven Agri Supply Chain, serta Process & Plant Engineering. Setiap karya inovasi yang masuk telah melalui proses seleksi bertahap, mulai dari screening administratif hingga final pitching.

Prabowo: Inovasi Pertanian Brasil Jadi Contoh di Indonesia



"Keempat kategori ini dirancang untuk menjawab kebutuhan inovasi dari hulu hingga hilir mulai dari teknis budidaya tanaman presisi, sistem distribusi dan rantai pasok pupuk, keberlanjutan lingkungan, hingga keandalan proses dan fasilitas produksi," kata Jamsaton.

Para inovator ini mendapatkan hadiah hingga miliaran rupiah, dimana Best Innovation atau Juara 1 dari masing-masing kategori akan mendapatkan hadiah Rp30 juta, kemudian Juara 2 dari setiap kategori menerima Rp20 juta, dan Juara 3 per kategori memperoleh Rp10 juta.

Selain apresiasi terhadap para pemenang, FertInnovation Challenge 2025 juga membuka peluang inkubasi dan kolaborasi lanjutan agar ide-ide terpilih dapat dikembangkan menjadi solusi nyata bagi industri hingga Rp2 miliar.

Disampaikan Jamsaton, FertInnovation Challenge hadir sebagai ruang kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan dunia industri, akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam satu ekosistem inovasi yang terintegrasi. FertInnovation Challenge bukan sekadar kompetisi, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi yang kolaboratif, berkelanjutan dan berdampak.

"Kami percaya bahwa inovasi yang lahir dari FertInnovation akan berkontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, ketahanan sistem distribusi pupuk, keberlanjutan lingkungan, serta produktivitas pertanian nasional," tandas Jamsaton.

Ia menegaskan, penyelenggaraan tahun ini semakin menegaskan peran Pupuk Indonesia sebagai innovation enabler dalam sektor agribisnis. Melalui pendekatan open innovation, perusahaan mendorong kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempercepat hilirisasi riset serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Kami berharap upaya dan kolaborasi yang kita bangun melalui FertInnovation ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pupuk Indonesia yang semakin inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan bangsa," tutup Rahmad.

Daftar Pemenang FertInnovation Challenge 2025

Kategori Precision & Digital Farming

Juara 1

NilamGuard: Multi-Sensor Fusion System untuk Deteksi Dini Penyakit Nilam, Precision Fertilization , dan Optimasi Minyak Nilam di Tingkat Petani Akademisi - Universitas Syiah Kuala.

Juara 2

Leaf-In: An AI-Driven Optical Leaf Sensing System for Multicrop Nitrogen Status Prediction and Precision Fertilizer Decision Support (Case Study: Robusta Coffee Plantations can reduce fertilizer use by up to 73%) - Startup - Precision Agriculture Indonesia.

Juara 3

AI-Driven Agricultural Intelligence: Optimizing Harvest through Deep Learning-Based Disease Detection and Crop Quantification - Akademisi – Institut Teknologi Del.

Kategori Climate Resilience & Sustainable Fertilizer

Juara 1

Bio-Silica: Silicon-Enriched Biochar from Red Mud for Sustainable Peatland Agriculture Supporting Food Security and Climate Change Mitigation (Akademisi – Universitas Tanjungpura)

Juara 2

Development of Sustainable Potassium Fertilizer from Woody Biomass Combustion Ash by Using Simple Classification Methods (Akademisi – Universitas Internasional Semen Indonesia)

Juara 3

RISHY (RICE HUSK-BASED HYBRID FERTILIZER): Pupuk Hidrogel @Nanosilika-Biochar Berbasis Sekam Padi untuk Mitigasi Cekaman Kekeringan dan Peningkatan Produktivitas Padi (Oryza Sativa). (Akademisi – Universitas Gadjah Mada).

Kategori Process & Plant Engineering

Juara 1

Intelligent Edge Node: Implementasi Adaptive Digital Twin Berbasis Embedded AI untuk Optimasi Supplementary Firing dan Predictive Maintenance pada HRSG (Akademik – Universitas Gadjah Mada).

Juara 2

Integrasi dan Optimalisasi Carbon Capture Mikroalga Mendukung Dekarbonisasi Industri Pupuk Melalui High Quality Carbon Credit dan Ekstraksi Green Amonia (Startup – Aither).

Juara 3

AI-Driven AITOMA: Sistem Predictive Maintenance Berbasis AI untuk Meningkatkan Keandalan Mesin Kritis di Pabrik Pupuk (Startup – Aitoma).

Kategori AI-Driven Agri Supply Chain

Juara 1

Sonic-Chain: AI-Driven Yield Forecasting and Fertilizer Supply Chain Optimization via Ultrasonic Plant Bioacoustics (Akademisi – Politeknik Negeri Jember).

Juara 2

Pukpuk: Sistem Cerdas Berbasis CatBoost dan Choropleth Geospasial untuk Optimasi Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan Pupuk (Akademisi – Universitas Brawijaya).

Juara 3

SmartChain Fertilizer: Sistem Traceability Pupuk & Kontrak Distribusi Otomatis Berbasis Blockchain-AI untuk Mengurangi Mismatch Stok hingga 40% (Akademisi – Institut Teknologi Bandung).

Hilirisasi unggas juga untuk memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur Program Makan Bergizi

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen memperkuat kemandirian pangan daerah melalui pengembangan program hilirisasi unggas terintegrasi di Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi mengatakan hilirisasi unggas sebagai upaya mengurangi ketergantungan pasokan telur dan daging ayam dari luar daerah.

"Selama ini kebutuhan telur dan daging ayam dipasok dari luar NTB, sehingga program hilirisasi menjadi awal kebangkitan perunggasan di NTB," ujar Riadi di Mataram, Sabtu.

Proyek pembangunan fasilitas hilirisasi unggas tersebut berlokasi di kawasan Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Serading, Kabupaten Sumbawa.

Riadi mengatakan pembersihan lahan dan pembangunan akses jalan sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar 10 meter sesuai persyaratan teknis telah dilakukan di BPT-HMT Serading.

Menurut dia, lokasi itu menjadi tempat pembangunan fasilitas parent stock layer atau pemeliharaan ayam sebagai tahap awal pengembangan program hilirisasi unggas daerah.

"Hilirisasi unggas juga untuk memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur Program Makan Bergizi (MBG)," kata Riadi.

Lebih lanjut ia menyampaikan program hilirisasi unggas terintegrasi di NTB sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan pelat merah yang bergerak dalam sektor agroindustri, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Kegiatan peletakan batu pertama hilirisasi unggas akan dilakukan serentak secara hibrida dan dilaksanakan bersama beberapa provinsi yang mendapat alokasi tahap pertama dan dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto.

Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi pembangunan 2 unit parent stock, 1 unit grand parent stock, 1 unit pakan, 5 unit pullet layer, 5 unit RPHU+CS, dan 1 unit fasilitas pengolahan daging serta 1 unit pengolahan telur.

"Sebanyak 16 unit bangunan itu tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB sesuai dengan kesiapan lahan yang diusulkan dan setelah mendapat verifikasi oleh PTPN bersama mitra," pungkas Riadi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membidik sektor pangan dan manufaktur untuk menarik usaha kecil dan menengah (UKM) ke rantai pasok (supply chain) perekonomian.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Aviliani dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan pelaku UKM menghadapi kondisi ekonomi yang relatif sulit meski selalu dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Meski pemerintah mendorong sisi penawaran (supply) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Aviliani menilai realitas permintaan (demand) terbilang rendah untuk menyeimbangi suplai tersebut. Kondisi ini terlihat pada kredit macet oleh pelaku UKM di perbankan.

“Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan oleh sektor swasta adalah bagaimana kita membangun yang kita bicarakan sebagai close look, jadi menggandeng UKM untuk menjadi bagian dari supply chain,” ujarnya.

Menurut Aviliani, rerata UKM menjalankan bisnis mereka hanya untuk bertahan hidup dan kesulitan untuk membawa usaha mereka naik kelas.

Dengan melibatkan UKM di rantai pasok, Aviliani menyebut, sektor swasta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan UKM sehingga membuka peluang bagi mereka untuk naik kelas.

“Di sini peran Kadin, bagaimana bisa menjadi bagian dari supply chain. Kita mulai dengan pangan, karena pangan ini yang paling mudah, di mana pemerintah ingin kemandirian pangan,” tambah dia.

“Jadi, yang paling mudah nanti dengan petani dan peternak yang juga ingin dikembangkan oleh pemerintah,” katanya lagi.

Di sisi lain, Aviliani juga menilai manufaktur sebagai salah satu sektor potensial untuk melibatkan UKM. Maka dari itu, dia mendorong agar sektor swasta dapat menggerakkan UKM melalui sektor manufaktur.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menegaskan ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi, sehingga pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional.

Sementara itu, aktivitas manufaktur mencetak indeks PMI Manufaktur Indonesia pada level 51,2 pada Desember 2025, melanjutkan tren ekspansif selama lima bulan berturut-turut. Kinerja positif ini didukung kuatnya permintaan domestik, peningkatan ketenagakerjaan, serta aktivitas pembelian bahan baku.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah krisis global yang memicu lonjakan harga dan gangguan rantai pasok pangan dunia, ketahanan pangan kian menjadi isu strategis bagi Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Isu tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini merupakan rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang akan diselenggarakan pada 20-21 Mei 2026.

Forum diskusiini digelar sebagai respons atas dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang secara nyata menekan sistem pertanian dan pangan global, termasuk di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dalam paparannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. “Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Menko Airlangga .

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.

Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21%, namun diiringi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun.

Asta Cita Prabowo Jadikan Kampung Nelayan dan Teknologi Maritim Pilar Ketahanan Pangan Nasional



Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi.

Dalam paparannya, Airlangga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir tersebut akan memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap JFSS 2026. Forum ini merupakan penyelenggaraan keenam sejak era Presiden SBY hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin, sapaan akrabnya.



Ia juga menyoroti potensi penerapan closed-loop system ke sektor hortikultura dan pangan lainnya, terutama jika diterapkan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, fokus Kadin ke depan adalah memperkuat sektor pangan dan mangan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dengan waktu persiapan yang masih panjang, Anin menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur. JFSS 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Adapun, Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian Sam Herodian menyampaikan Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” ujar Sam.

Menurutnya, percepatan capaian tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan, mulai dari deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menekankan, pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Indonesia Capai Swasembada Pangan, Tak Lagi Bergantung Impor



“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujar dia.

Widodo juga menyoroti pentingnya instrumen hukum seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan bagi sektor pertanian. “Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum,” katanya.

Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret dan kolaborasi nyata.

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 oleh banyak kalangan disebut sebagai Tahun Perberasan Nasional. Penyebutan ini tentu bukan tanpa alasan.

Sedikitnya ada tiga indikator kuat yang membuat bangsa ini pantas menyebut 2025 sebagai tahun penting dalam sejarah beras Indonesia.

Pertama, dari sisi produksi, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional mampu menembus 34,77 juta ton.

Angka ini menunjukkan capaian signifikan di tengah berbagai tantangan sektor pertanian. Kedua, konsekuensi dari meningkatnya produksi tersebut membuat cadangan beras pemerintah menguat.

Pemerintah mencatat stok beras yang dikelola Bulog telah mencapai 3,7 juta ton. Ini adalah salah satu angka tertinggi sepanjang sejarah cadangan beras nasional dan jarang sekali Indonesia memiliki stok yang mendekati 4 juta ton. Ketiga, pemerintah secara resmi menghentikan impor beras medium pada tahun 2025.

Keputusan ini menyita perhatian publik, sebab belum pernah ada pemerintahan yang berani mengambil langkah tegas penyetopan impor beras, seperti yang terjadi di masa Presiden Prabowo Subianto.

Karena itulah, wajar jika pemerintah kemudian memproklamasikan kembali capaian swasembada beras, yang bukan hanya simbol kemandirian pangan, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri bangsa dalam mengelola industri perberasan.

Di balik keberhasilan ini, ada kenyataan lain yang perlu kita sadari. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting dalam industri perberasan global, namun kondisinya masih belum sepenuhnya stabil.

Produksi memang meningkat, tetapi sektor perberasan masih berhadapan dengan penurunan luas panen, infrastruktur yang belum merata, serta jejak ketergantungan pada impor pangan yang masih terasa.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso pernah menyampaikan bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 4 juta ton beras pada tahun 2024.

Ini menjadi cermin bahwa kebutuhan dalam negeri belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi lokal. Barulah pada 2025 impor dapat dihentikan, setelah produksi meningkat signifikan.

Keberhasilan ini tentu tidak hadir begitu saja. Ada sejumlah ikhtiar yang dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak, antara lain pengembangan teknologi pertanian, peningkatan subsidi pupuk, serta perbaikan infrastruktur irigasi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga terus mendorong sistem perberasan berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Dengan modal ini, masih terbuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam industri beras dunia.

Peluang tersebut hanya dapat diwujudkan jika produksi terus ditingkatkan, infrastruktur pertanian makin andal, dan teknologi pertanian semakin terintegrasi dalam aktivitas petani sehari-hari.

Jangan lengah

Meski begitu, capaian swasembada beras tahun 2025 tidak boleh membuat Indonesia lengah. Tantangan justru menghadang di tahun 2026.

Salah satu soal penting yang perlu dijawab adalah bagaimana swasembada beras dapat dijaga agar tidak hanya menjadi fenomena sesaat atau sekadar on trend. Artinya, bangsa ini perlu bergerak menuju swasembada beras yang berkelanjutan.

Pola yang selama ini terjadi memperlihatkan bahwa swasembada sering bersifat sementara. Tahun 2026 harus menjadi momentum transisi menuju pola keberlanjutan, bukan sekadar perayaan capaian sesaat. Sedikitnya ada lima langkah strategis yang dapat menopang keberlanjutan swasembada beras.

Pertama, intensifikasi pertanian harus terus dikembangkan melalui penerapan teknologi modern, irigasi yang efisien, dan penggunaan varietas padi unggul agar produktivitas meningkat, tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan.

Kedua, ekstensifikasi lahan tetap dapat menjadi pilihan dengan memanfaatkan lahan tidur atau non-produktif yang memungkinkan diolah menjadi lahan pertanian.

Ketiga, dukungan nyata kepada petani lokal mutlak diperlukan, baik melalui jaminan stabilitas harga, kemudahan pembiayaan, maupun perlindungan terhadap risiko usaha tani.

Keempat, susut pascapanen perlu ditekan melalui perbaikan sarana penyimpanan, pengeringan, dan pengolahan gabah agar hasil panen tidak hilang sia-sia.

Kelima, kualitas benih harus terus ditingkatkan melalui penyediaan benih unggul yang lebih tahan hama dan penyakit.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target ambisius untuk menghentikan impor beras mulai 2025 sebagai bagian dari strategi besar swasembada pangan.

Akses pangan

Upaya yang dilakukan, antara lain meningkatkan produksi padi lewat perbaikan irigasi, subsidi pupuk, serta penggunaan varietas unggul.

Pemerintah juga memberikan insentif kepada petani melalui penjaminan harga gabah kering panen di kisaran Rp6.500 per kilogram guna menjaga kesejahteraan petani.

Pada saat yang sama, cadangan beras pemerintah terus diperkuat hingga melampaui 3 juta ton pada April 2025 sebagai bantalan stabilitas harga dan pasokan.

Kolaborasi dengan petani, perguruan tinggi, dan pihak swasta turut diperkuat untuk meningkatkan produksi dan distribusi beras. Pemerintah juga melakukan pengawasan harga dan distribusi agar spekulasi pasar tidak merugikan petani dan konsumen.

Di sinilah pentingnya kewaspadaan terhadap jebakan impor beras di tahun-tahun mendatang. Ketergantungan pada impor, sekecil apa pun porsinya, selalu mengandung risiko geopolitik, volatilitas harga internasional, serta ketidakpastian pasokan.

Karena itu, menjaga keberlanjutan swasembada bukan semata soal produksi, tetapi juga pengelolaan ekosistem perberasan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Petani harus tetap menjadi subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Infrastruktur pertanian harus terus diperbaiki dan modernisasi harus berjalan, tanpa menggerus kearifan lokal. Kebijakan harga yang adil harus memastikan petani tidak dirugikan, sementara konsumen tetap terlindungi.

Dengan langkah strategis yang konsisten, Indonesia bukan hanya dapat terhindar dari jebakan impor beras, tetapi juga mempercepat tercapainya kedaulatan pangan yang sejati. Tahun 2026 semestinya menjadi momentum untuk mengokohkan fondasi tersebut.

Swasembada beras bukan hanya tentang berhenti impor, melainkan tentang memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses beras yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan, sementara petani mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Dengan kerja bersama negara, petani, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, optimisme itu sangat mungkin diwujudkan.

*) Entang Sastraatmadja adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Copyright © ANTARA 2026

KARAWANG - PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui dua anak usahanya, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dan PT Rekayasa Industri (Rekind) membangun pabrik NPK Nitrat berbasis amonium nitrat pertama di Indonesia. Groundbreaking dilakukan di kawasan industri Kujang Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Langkah ini memperkuat kemandirian pasokan pupuk nasional yang lebih modern, efisien, dan bernilai tambah tinggi untuk mendukung swasembada pangan . Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pembangunan pabrik ini mendorong hilirisasi industri pupuk nasional, sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terbitkan Perpres 113/2025, Pemerintah Dorong Transformasi Subsidi dan Efisiensi Industri Pupuk

Proyek ini sekaligus memperkuat fondasi pasokan pupuk nasional agar lebih mandiri, efisien, dan berdaya saing. “Groundbreaking pabrik NPK Nitrat ini menjadi tonggak penting karena yang kita bangun ini akan menjadi sebuah landasan sejarah baru pembangunan industri pupuk dan juga pertanian secara keseluruhan," katanya dalam siaran tertulis, Rabu (24/12/2025).

Pembangunan ini sebagai ikhtiar berkelanjutan menuju swasembada pangan nasional. Pabrik ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal III 2027 tepatnya 12 Agustus 2027. Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi 100.000 metrik ton per tahun.

Jumlah ini mampu memenuhi sekitar 25% kebutuhan pupuk NPK Nitrat yang selama ini masih bergantung pada impor. Kehadiran pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 5 ha ini nantinya berpotensi menghemat devisa negara melalui substitusi impor setara Rp700 miliar-1 triliun per tahun.

Pembangunan ini memperkuat rantai pasok sekaligus mendorong hilirisasi di Pupuk Indonesia Group, dengan memberikan nilai tambah pada produk Amonium Nitrat yang diproduksi di dalam negeri. Melalui integrasi ini, pabrik NPK Nitrat berpotensi menyerap Amonium Nitrat hingga 25.000 ton per tahun, sehingga memperkuat kemandirian pasokan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing industri pupuk nasional.

Rahmad berharap pembangunan ini mampu mewujudkan industri pupuk yang lebih efisien, berdaya saing, dan memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap gejolak global. “Pabrik ini merupakan satu dari tujuh pabrik yang akan dibangun sebagai komitmen kami kepada pemerintah, seiring perubahan aturan mengenai skema pembiayaan subsidi pupuk melalui penerbitan Perpres Nomor 113 Tahun 2025," tambahnya.

Direktur Utama Pupuk Kujang Budi Santoso Syarif menambahkan, kehadiran pabrik NPK Nitrat sejalan dengan upaya pemerintah mendorong produktivitas pertanian dan ketahanan pangan serta praktik pertanian berkelanjutan. Formula NPK berbasis Nitrat memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dengan demikian membantu petani meningkatkan hasil panen serta ketahanan tanaman terhadap cuaca dan hama. Nitrogen berbasis nitrat yang terkandung dalam pupuk ini berperan penting dalam fase pembentukan buah dan bunga sehingga dapat meningkatkan hasil panen.

Berdasarkan serangkaian uji coba yang dilakukan oleh Pupuk Kujang sejak awal 2024, berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya hortikultura hingga 11,5%. Karakteristik nitrogen berbasis nitrat yang lebih stabil juga mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Siapkan Stok 1,1 Juta Ton, Pupuk Indonesia Imbau Penerima Subsidi Taati Aturan

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama Pupuk Indonesia Sudaryono mengatakan, proyek pabrik NPK Nitrat ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pembangunan pabrik ini juga sejalan dengan visi dari Perpres Nomor 113 Tahun 2025 dalam meningkatkan efisiensi industri pupuk secara berkelanjutan.

Managing Director Business II, PT Danantara Asset Management (Persero) Setyanto Hantoro menyampaikan dukungan Danantara atas pembangunan pabrik NPK Nitrat. Proyek ini menegaskan kesiapan Pupuk Indonesia Group dalam menjalankan revitalisasi industri pupuk untuk mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.